Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PER-48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Disebut juga: PER 48/PJ/2015 · PER 48 Tahun 2015 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2015

Nomor registri PER 48/2015

Status belum dikonfirmasi Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.

Cakupan naskah Salinan HTML · kelengkapan belum diperiksa

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-48/PJ/2015

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2013;

b. bahwa objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dialihkan kewenangan pemungutannya kepada pemerintah kabupaten/kota;

c. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengubah ketentuan mengenai struktur dan penyesuaian nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih sederhana dan mudah diterapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
Objek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan PBB.
Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.
Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan PBB.

Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pendaftaran untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau subjek pajak PBB yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyampaian SPOP oleh Direktur Jenderal Pajak kepada subjek pajak PBB; atau

b. penyampaian SPOP oleh subjek pajak PBB kepada Direktur Jenderal Pajak, tanpa menunggu penyampaian SPOP oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Terhadap setiap Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan NOP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

(4) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Objek Pajak:

a. sektor perkebunan;

b. sektor perhutanan;

c. sektor pertambangan; dan

d. sektor lainnya.

(5) Subjek pajak PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan identitas Objek Pajak dan dituangkan dalam SPPT.

Pasal 3

(1) NOP diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Pemeriksaan atau Penelitian PBB dalam hal subjek pajak PBB tidak mengembalikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

(2) NOP yang diberikan melalui Pemeriksaan atau Penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam SKP PBB.

Pasal 4

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut:

a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;

b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;

c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;

d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode KPP;

e. digit ke-11 merupakan kode subsektor;

f. digit ke-12 merupakan kode jenis bumi;

g. digit ke-13 merupakan kode rincian;

h. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut Objek Pajak; dan

i. digit ke-18 merupakan kode sektor Objek Pajak.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penyesuaian NOP dalam hal terdapat perubahan kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan, dan/atau kode KPP.

(2) Terhadap Objek Pajak yang sudah diberikan NOP sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, untuk Tahun Pajak 2016 dan sesudahnya, Direktur Jenderal Pajak memberikan NOP baru sesuai dengan struktur NOP dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. Dalam hal terdapat perubahan kode sektor Objek Pajak, kode subsektor, kode jenis bumi, kode rincian dan kode nomor urut Objek Pajak, terhadap NOP asal dilakukan penghapusan dan terhadap Objek Pajak diberikan NOP baru.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur NOP, penyesuaian NOP dan penghapusan NOP diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, NOP yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2015 atau sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.

(3) EUANGAN RFo SE RETARIAT 11: ► RIFALDI NIP 19700311191031002

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 30 Desember 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-48/PJ/2015

TANGGAL: 30 Desember 2015

STRUKTUR NOP, TATA CARA PENYESUAIAN DAN PENGHAPUSAN NOP

A. STRUKTUR NOP

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengadministrasian PBB, struktur NOP disusun sedemikian rupa sehingga melalui NOP paling sedikit dapat diidentifikasi:

provinsi dan kabupaten/kota dimana Objek Pajak berada;
KPP yang wilayahnya meliputi Objek Pajak atau KPP yang ditunjuk untuk mengadministrasikan Objek Pajak; dan
sektor Objek Pajak.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya diberlakukan terhadap NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa tubuh bumi dan permukaan bumi perairan (Offshore) dan/atau bangunan, PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi berupa tubuh bumi, dan PBB Sektor Lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa Objek Pajak tersebut berada di luar wilayah administratif kabupaten/kota dan bahkan provinsi. Untuk itu, perlu ditentukan kode tersendiri yang berbeda dengan lainnya.

Secara umum, struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut:

digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode KPP;
digit ke-11 merupakan kode subsektor;
digit ke-12 merupakan kode jenis bumi;
digit ke-13 merupakan kode rincian;
digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut Objek Pajak; dan
digit ke-18 merupakan kode sektor Objek Pajak.

Gambar 1 Bagan Struktur NOP

NOP untuk setiap Objek Pajak pada masing-masing sektor diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

NOP PBB Sektor Perkebunan diberikan terhadap permukaan bumi berupa tanah (onshore) dan/atau bangunan.
NOP PBB Sektor Perhutanan diberikan terhadap Permukaan Bumi berupa tanah (onshore) dan/atau bangunan.
NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara (PBB Mineral dan Batubara) diberikan terhadap masing-masing:

a. permukaan bumi berupa tanah (onshore) dan/atau bangunan;

b. permukaan bumi berupa perairan (offshore) dan/atau bangunan; dan

c. tubuh bumi.

NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (PBB Migas) diberikan terhadap masing-masing:

a. permukaan bumi berupa tanah (onshore) dan/atau bangunan;

b. permukaan bumi berupa perairan (offshore) dan/atau bangunan; dan

c. tubuh bumi.

NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi (PBB Panas Bumi) diberikan terhadap masing-masing:

a. permukaan bumi berupa tanah (onshore) dan/atau bangunan; dan

b. tubuh bumi.

NOP PBB Sektor Lainnya diberikan terhadap permukaan bumi berupa perairan (offshore) dan/atau bangunan.

B. KODE DALAM STRUKTUR NOP

Kode Provinsi

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode provinsi disediakan 2 (dua) digit, yakni digit ke-1 dan ke-2 yang ditentukan oleh unit Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Digit ke-1 menunjukkan kode pulau/kepulauan;

b. Digit ke-2 menunjukkan kode provinsi di satu pulau/kepulauan. Kode provinsi diberikan secara urut mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9 pada setiap pulau/kepulauan.

Gambar 2 Contoh Kode Provinsi di Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan (contoh kode pulau/kepulauan 6) sebagaimana dimaksud dalam Gambar 2, terdiri dari 5 provinsi, sehingga masing-masing kode provinsi adalah sebagai berikut:

Kalimantan Barat: 61
Kalimantan Tengah: 62
Kalimantan Selatan: 63
Kalimantan Timur: 64
Kalimantan Utara: 65

c. Kode provinsi untuk Objek Pajak yang luasnya melebihi batas wilayah administratif provinsi, diberikan untuk masing-masing provinsi dimana Objek Pajak tersebut berada.

d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, kode provinsi untuk Objek Pajak:

PBB Migas permukaan bumi berupa perairan (offshore) dan/atau bangunan;
PBB Migas tubuh bumi;
PBB Panas Bumi tubuh bumi; dan
PBB Sektor Lainnya, menggunakan angka 00.
Kode Kabupaten/Kota

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode kabupaten/kota disediakan 2 (dua) digit, yakni digit ke-3 dan ke-4, yang tentukan oleh unit Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kode Kabupaten

Kode kabupaten diberikan secara urut mulai dari angka 01 sampai dengan angka 69 pada setiap provinsi.

b. Kode Kota

Kode kota diberikan secara urut mulai dari angka 71 sampai dengan angka 99 pada setiap provinsi.

Gambar 3 Contoh Kode Kabupaten/Kota

Terhadap 2 kabupaten dan 2 kota sebagaimana dimaksud pada Gambar 3 di atas, kode wilayah kabupaten/kota untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Kabupaten Sambas: 01
Kabupaten Mempawah: 02
Kota Pontianak: 71
Kota Singkawang: 72

c. Kode kabupaten/kota untuk Objek Pajak yang luasnya melebihi batas wilayah administratif kabupaten/kota, diberikan untuk masing-masing kabupaten/kota dimana Objek Pajak tersebut berada.

d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, kode kabupaten/kota untuk Objek Pajak:

PBB Migas permukaan bumi berupa perairan (offshore) dan/atau bangunan;
PBB Migas tubuh bumi;
PBB Panas Bumi tubuh bumi; dan
PBB Sektor Lainnya, menggunakan angka 00.
Kode Kecamatan

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode kecamatan disediakan 3 (tiga) digit, yakni digit ke-5 sampai dengan digit ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dua digit pertama, yakni digit ke-5 dan digit ke-6, diberikan secara urut mulai dari angka 01 sampai dengan angka 99 pada setiap kabupaten/kota.

b. Satu digit terakir, yakni digit ke-7, diberikan angka 0.

Gambar 4 Contoh Kode Kecamatan

Terhadap 4 kecamatan sebagaimana dimaksud pada Gambar 4 di atas, kode wilayah kecamatan untuk Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

Kecamatan Pemangkat: 010
Kecamatan Salatiga: 020
Kecamatan Selakau: 030
Kecamatan Selakau Timur: 040;

c. Penyusunan kode kecamatan untuk Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan dan PBB Sektor Perhutanan, ditentukan sebagai berikut:

kode kecamatan diberikan untuk masing-masing kecamatan dimana Objek Pajak tersebut berada; dan
dalam hal luas Objek Pajak melewati batas wilayah administratif kecamatan, diberikan kode kecamatan yang wilayahnya meliputi areal terluas letak Objek Pajak.

d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, penyusunan kode kecamatan untuk Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya menggunakan angka 000.

Kode KPP

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode KPP disediakan 3 (tiga) digit, yakni digit ke-8 sampai dengan digit ke-10, dengan mengikuti kode KPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang kode kantor pajak.

Kode Subsektor

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode subsektor disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-11, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PBB Sektor Perkebunan diberi angka 1;

b. PBB Sektor Perhutanan diberi angka 2;

c. PBB Sektor Pertambangan:

1). Subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara diberi angka 3;

2). Subsektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi diberi angka 4;

3). Subsektor Pertambangan Panas Bumi diberi angka 5;

d. PBB Sektor Lainnya:

1). Subsektor Usaha Perikanan Tangkap diberi angka 1;

2). Subsektor Usaha Budidaya Perikanan diberi angka 2;

3). Subsektor Jaringan Pipa diberi angka 3;

4). Subsektor Jaringan Kabel Telekomunikasi diberi angka 4;

5). Subsektor Jaringan Kabel Listrik diberi angka 5; dan

6). Subsektor Ruas Jalan Tol diberi angka 6.

Kode Jenis Bumi

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode jenis bumi disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-12, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permukaan bumi berupa tanah (onshore) diberi angka 1;

b. tubuh bumi diberi angka 2; dan

c. permukaan bumi berupa perairan (offshore) diberi angka 3.

Kode Rincian

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode rincian disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-13, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Digit ke-13, diberi angka 0.

b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, digit ke-13 untuk Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara diberikan untuk masing-masing jenis galian tambang dengan ketentuan sebagai berikut:

mineral logam diberi angka 1;
mineral bukan logam diberi angka 2;
batuan diberi angka 3; dan
batubara diberi angka 4.

Tabel 1 Contoh Kode Subsektor, Kode Jenis Bumi, dan Kode Rincian Objek Pajak

	Digit ke-11	Digit ke-12	Digit ke-13
PBB Sektor Perkebunan	1	1	0
PBB Sektor Perhutanan	2	1	0
PBB Mineral dan Batubara jenis galian tambang Batubara untuk permukaan bumi berupa tanah (Onshore)	3	1	4
PBB Migas Permukaan Bumi untuk permukaan bumi berupa perairan (Offshore)	4	3	0
PBB Panas Bumi Tubuh Bumi	5	2	0
PBB Sektor Lainnya Ruas Jalan Tol	6	3	0

Kode Nomor Urut Objek Pajak

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode nomor urut Objek Pajak disediakan 4 (empat) digit, yakni digit ke-14 sampai dengan digit ke-17, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kode nomor urut Objek Pajak diberikan secara urut mulai dari angka 0001 sampai dengan angka 9999 untuk masing-masing subsektor pada setiap KPP.

b. Dalam hal terdapat penambahan Objek Pajak baru pada subsektor yang sama, terhadap Objek Pajak diberikan nomor urut yang dimulai setelah nomor urut terakhir yang sudah digunakan untuk masing-masing subsektor pada setiap KPP tersebut.

Kode Sektor

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode sektor disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-18. Kode sektor ditentukan sebagai berikut:

a. PBB Sektor Perkebunan diberi angka 1;

b. PBB Sektor Perhutanan diberi angka 2;

c. PBB Sektor Pertambangan diberi angka 3; dan

d. PBB Sektor Lainnya diberi angka 4;

Contoh Penyusunan NOP:

Di KPP Z (dengan kode KPP 999) yang berada di provinsi Kalimantan Barat (lihat kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan di atas), memiliki Objek Pajak PBB dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2 Contoh Kode dalam Struktur NOP

NO. SEKTOR SUB SEKTOR JENIS BUMI /CAB/ KOTA WP KEC JUMLAH OBJEK PAJAK

1 Perkebunan onshore Sambas A Selakau Timur 3

2 Perhutanan - onshore Sambas B Salatiga 1

3 Pertambangan Mineral dan Batubara (intan) onshore dan tubuh bumi Sambas C Selakau Timur 1 D Pemangkat 1

Mineral dan Batubara (timah) offshore dan tubuh bumi Sambas E Selakau 2

Migas onshore, offshore dan tubuh bumi Sambas F Selakau Timur 1

Maka NOP disusun sebagai berikut:

3 Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan diberikan NOP:

61.01.040.999.110.0001.1 (WP A)
61.01.040.999.110.0002.1 (WP A)
61.01.040.999.110.0003.1 (WP A)

1 Objek Pajak PBB Sektor Perhutanan diberikan NOP:

61.01.020.999.210.0001.2 (WP B)

4 Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara untuk jenis galian tambang Intan (mineral bukan logam) diberikan NOP:

61.01.000.999.312.0001.3 (WP C)
61.01.000.999.322.0002.3 (WP C)
61.01.000.999.312.0003.3 (WP D)
61.01.000.999.322.0004.3 (WP D)

4 Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara untuk jenis galian tambang Timah (mineral logam) diberikan NOP:

61.01.000.999.331.0005.3 (WP E)
61.01.000.999.321.0006.3 (WP E)
61.01.000.999.331.0007.3 (WP E)
61.01.000.999.321.0008.3 (WP E)

3 Objek Pajak PBB Migas diberikan NOP:

61.01.000.999.410.0001.3 (WP F)
00.00.000.081.420.0001.3 (WP F)
00.00.000.081.430.0002.3 (WP F)

C. PENYESUAIAN NOP DALAM HAL TERJADI MUTASI SELURUHNYA, SEBAGIAN, ATAU PENGGABUNGAN

Mutasi atau penggabungan Objek Pajak dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan hanya dalam hal Objek Pajak yang dimutasi atau digabung merupakan Objek Pajak dengan jenis sektor dan subsektor yang sama. Dalam hal terjadi perubahan sektor atau subsektor, diatur dalam ketentuan mengenai penghapusan NOP.

Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Satu Subjek Pajak

Objek Pajak yang dilakukan mutasi seluruhnya kepada 1 (satu) subjek pajak PBB, menggunakan NOP asal.

Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Beberapa Subjek Pajak

Penggunaan NOP terhadap Objek Pajak yang dimutasi seluruhnya kepada beberapa subjek pajak PBB, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. salah satu Objek Pajak hasil mutasi menggunakan NOP asal; dan

b. seluruh Objek Pajak hasil mutasi selain Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan NOP baru.

Mutasi Sebagian Objek Pajak kepada Satu atau Beberapa Subjek Pajak

Penggunaan NOP terhadap Objek Pajak yang dimutasi sebagian kepada 1 (satu) atau beberapa subjek pajak PBB, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Objek Pajak yang tidak dimutasi menggunakan NOP asal; dan

b. seluruh Objek Pajak hasil mutasi selain Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan NOP baru.

Penggabungan Objek Pajak

Penggunaan NOP terhadap Objek Pajak hasil penggabungan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dua atau beberapa Objek Pajak yang digabung memiliki jenis sektor dan subsektor yang sama; dan

b. Objek Pajak hasil penggabungan menggunakan salah satu NOP dari Objek Pajak yang digabung.

D. PENYESUAIAN NOP DALAM HAL TERJADI PEMBENTUKAN DAN PENYESUAIAN DAERAH

Pembentukan daerah meliputi pemecahan, penggabungan bagian daerah, dan penggabungan daerah. Penyesuaian daerah meliputi perubahan batas wilayah daerah dan perubahan kode daerah. Daerah dalam ketentuan ini meliputi daerah provinsi (digit ke-2), kabupaten/kota (digit ke-3 dan digit ke-4), dan kecamatan (digit ke-5 sampai dengan digit ke-7).

Pemecahan Daerah

Dalam hal luas Objek Pajak terletak di dua atau beberapa daerah akibat adanya pemecahan daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Objek Pajak yang berada di dalam wilayah administratif pemerintah daerah yang lama menggunakan NOP asal.

b. Terhadap Objek Pajak yang berada di dalam wilayah administratif pemerintah daerah hasil pemecahan, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.

Penggabungan Bagian Daerah dan Penggabungan Daerah

Dalam hal terjadi penggabungan bagian daerah dan/atau penggabungan daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal kode daerah hasil penggabungan menggunakan salah satu kode daerah yang digabung, terhadap:

Objek Pajak yang kode daerah dalam NOP asalnya sudah sesuai dengan kode daerah hasil penggabungan, menggunakan NOP asal.
Objek Pajak yang kode daerah dalam NOP asalnya tidak sesuai dengan kode daerah hasil penggabungan, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.

b. Dalam hal kode daerah hasil penggabungan menggunakan kode baru, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.

Penyesuaian Daerah

Penyesuaian dalam ketentuan ini meliputi perubahan batas wilayah administratif pemerintah daerah dan perubahan kode daerah. Dalam hal penyesuaian mengakibatkan berubahnya letak Objek Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal letak Objek, setelah dilakukannya penyesuaian daerah, berpindah ke daerah yang baru, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.

b. Dalam hal letak Objek, setelah dilakukannya penyesuaian daerah, tidak berpindah ke daerah yang baru, Objek Pajak tetap menggunakan NOP asal.

E. PENYESUAIAN NOP DALAM HAL TERJADI PENYESUAIAN KPP

Penyesuaian NOP dalam hal terjadi penyesuaian KPP merupakan penyesuaian NOP akibat adanya pemecahan KPP, penggabungan KPP, perubahan wilayah kerja KPP, dan perubahan kode KPP. Kode KPP yang baru dalam NOP menggunakan kode KPP yang baru sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang kode kantor pajak.

F. PENGHAPUSAN NOP

Penghapusan NOP merupakan proses penonaktifan NOP dalam basis data PBB. Pada dasarnya penghapusan NOP hanya dapat dilakukan dalam hal tidak lagi dipenuhinya syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan PBB. Penyebab tidak terpenuhinya syarat objektif dan subjektif dapat dikategorikan sebagai berikut:

Perubahan Sektor dan Subsektor Objek Pajak

Ketentuan mengenai sektor atau subsektor Objek Pajak mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pengenaan PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya. Penghapusan NOP akibat adanya perubahan sektor dan/atau subsektor Objek Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal terjadi perubahan sektor dan/atau subsektor Objek Pajak dalam lingkup PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya, terhadap NOP asal dilakukan penghapusan dan terhadap Objek Pajak diberikan NOP baru;

b. dalam hal Objek Pajak tidak lagi menjadi Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya, terhadap NOP asal dilakukan penghapusan.

Tindak Lanjut Pembatalan Ketetapan yang Tidak Benar

Tindak lanjut pembatalan ketetapan yang tidak benar merupakan tindak lanjut atas keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang tata cara pembatalan ketetapan yang tidak benar. Pembatalan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat objektif dan subjektif PBB, sehingga terhadap Objek Pajak dilakukan penghapusan NOP.

Tindak Lanjut Penggabungan Objek Pajak

Terhadap NOP atas Objek Pajak yang dilakukan penggabungan, selain NOP yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 4 huruf b, dilakukan penghapusan NOP.