PER-47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubar

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, serta meningkatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut PBB Mineral dan Batubara, adalah Pajak Bumi dan Bangunan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

3. Penatausahaan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendataan objek pajak, pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.

4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, meliputi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.

5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

6. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

7. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

10. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

11. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

12. Wilayah Izin Pertambangan adalah wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan yang meliputi WIUP, WIUPK, atau WPR.

13. Wilayah Pertambangan Sejenis adalah wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang masih berlaku.

14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WIUP.

15. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WIUPK.

16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

17. Areal Produktif adalah areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan yang sedang dilakukan pengambilan galian tambang.

18. Areal Cadangan Produksi adalah areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan, tetapi belum dilakukan pengambilan galian tambang.

19. Areal Belum Dimanfaatkan adalah areal yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan atau areal yang sedang dilakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan/atau studi kelayakan.

20. Areal Tidak Produktif adalah areal yang sama sekali tidak dapat diusahakan untuk kegiatan penambangan, atau areal yang telah selesai diusahakan.

21. Areal Emplasemen adalah areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.

22. Areal Pengaman adalah areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha pertambangan.

23. Areal Objek Pajak Onshore adalah tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara, yang terdiri atas Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen dan Areal Pengaman.

24. Areal Objek Pajak Offshore adalah perairan lepas pantai di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.

25. Areal Lainnya adalah tanah dan perairan pedalaman (onshore) atau perairan lepas pantai (offshore) di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis, yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

26. Tubuh Bumi Eksplorasi adalah tubuh bumi di Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang sedang dilakukan kegiatan penambangan dalam tahap Eksplorasi.

27. Tubuh Bumi Operasi Produksi adalah tubuh bumi di Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang sedang dilakukan kegiatan penambangan dalam tahap Operasi Produksi.

28. Harga Patokan Mineral Logam, yang selanjutnya disingkat HPM Logam adalah harga mineral logam yang dihitung berdasarkan formula untuk penetapan harga patokan mineral logam yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel) untuk masing-masing komoditas tambang mineral logam.

29. Harga Patokan Mineral Bukan Logam adalah harga patokan mineral bukan logam yang ditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi oleh gubernur.

30. Harga Patokan Batuan adalah harga patokan batuan yang ditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

31. Harga Patokan Batubara, yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga patokan batubara untuk steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal yang dihitung berdasarkan formula untuk penetapan harga patokan batubara yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel).

32. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengonversi hasil bersih produksi galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak menjadi nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi.

33. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SPOP, adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara ke Direktorat Jenderal Pajak.

35. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut LSPOP, adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara.

36. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

1. Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

   a. permukaan bumi, meliputi:

   1. tanah dan/atau perairan darat (onshore);

   2. perairan lepas pantai (offshore); dan

   b. tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi.

3. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

4. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis; dan

   b. Wilayah di luar Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan terhubung secara fisik dengan areal di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.

5. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang diberikan IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya yang sejenis.

Pasal 3

1. Permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) meliputi:

   a. Areal Objek Pajak Onshore berupa:

   1. Areal Belum Produktif, terdiri atas Areal Cadangan Produksi dan Areal Belum Dimanfaatkan;

   2. Areal Tidak Produktif;

   3. Areal Emplasemen; dan

   4. Areal Pengaman;

   b. Areal Produktif; dan

   c. Areal Lainnya.

2. Permukaan bumi offshore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2) meliputi:

   a. Areal Objek Pajak Offshore; dan

   b. Areal Lainnya.

3. Tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:

   a. Tubuh Bumi Eksplorasi; atau

   b. Tubuh Bumi Operasi Produksi.

Pasal 4

1. Subjek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Mineral dan Batubara.

2. Wajib Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Mineral dan Batubara.

Pasal 5

1. Subjek pajak melakukan pendaftaran objek pajak PBB Mineral dan Batubara atau Wajib Pajak melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB Mineral dan Batubara, dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

2. LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

3. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPOP PBB Mineral dan Batubara untuk onshore, offshore, dan tubuh bumi.

4. SPOP PBB Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:

   a. onshore dilampiri dengan:

   1. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore;

   2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Umum; dan/atau

   3. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Khusus;

   b. offshore dilampiri dengan:

   1. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Offshore;

   2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Umum; dan/atau

   3. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Khusus;

   c. tubuh bumi dilampiri dengan:

   1. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Tubuh Bumi; dan

   2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian Biaya Produksi Galian Tambang.

Pasal 6

1. Penatausahaan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara yang berada di Areal Objek Pajak Onshore dan/atau tubuh bumi di bawah Areal Objek Pajak Onshore dimaksud, dilakukan oleh:

   a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten/kota atau wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak; atau

   b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam hal letak objek pajak berada pada lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu kabupaten/kota.

2. Dalam hal Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara berada di dalam Areal Objek Pajak Onshore dan Areal Objek Pajak Offshore, dan/atau tubuh bumi di bawah Areal Objek Pajak Onshore dan Areal Objek Pajak Offshore dimaksud, penatausahaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Areal Objek Pajak Onshore.

3. Dalam hal Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara berada di dalam Areal Objek Pajak Offshore, dan/atau tubuh bumi di bawah Areal Objek Pajak Offshore dimaksud, penatausahaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

1. Besarnya PBB Mineral dan Batubara yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

2. Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarannya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak.

3. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

Pasal 8

1. NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk:

   a. permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi;

   b. Tubuh Bumi Eksplorasi merupakan hasil perkalian antara luas Wilayah Izin Pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi;

   c. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi.

2. NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.

3. Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:

   a. permukaan bumi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi untuk permukaan bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan;

   b. Tubuh Bumi Eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

   c. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan hasil pembagian antara nilai bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi dengan luas Wilayah Izin Pertambangan.

4. Total nilai bumi untuk permukaan bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud.

5. Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang berupa:

   a. Areal Belum Dimanfaatkan dan Areal Emplasemen, ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang sejenis;

   b. Areal Cadangan Produksi, Areal Tidak Produktif, dan Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk Areal Belum Dimanfaatkan;

   c. Areal Objek Pajak Offshore ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

6. Nilai bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditentukan sebesar hasil bersih produksi galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak dikalikan dengan Angka Kapitalisasi.

7. Hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang atas objek pajak dimaksud.

8. Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

9. Pendapatan kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hasil perkalian antara harga jual hasil galian tambang dengan hasil produksi tertambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak.

Pasal 9

1. NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

2. NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan.

3. Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.

4. Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan.

5. Nilai bangunan masing-masing bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan.

Pasal 10

1. Harga jual hasil galian tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) berupa harga jual rata-rata:

   a. mineral logam;

   b. mineral bukan logam;

   c. batuan; atau

   d. batubara, dalam setahun sebelum tahun pajak.

2. Harga jual rata-rata mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rata-rata dari harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam setahun sebelum tahun pajak.

3. Dalam hal harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual dihitung atas dasar harga pasar wajar.

4. Dalam hal harga jual rata-rata mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih rendah dari pada HPM Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata mineral logam merupakan HPM Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.

5. Dalam hal harga jual rata-rata mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih rendah dari pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata mineral bukan logam merupakan Harga Patokan Mineral Bukan Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.

6. Dalam hal harga jual rata-rata batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c lebih rendah dari pada Harga Patokan Batuan rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata batuan merupakan Harga Patokan Batuan rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.

7. Dalam hal harga jual rata-rata batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d lebih rendah dari pada HPB rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata batubara merupakan HPB rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak.

8. Dalam hal galian tambang merupakan batubara jenis tertentu, batubara untuk keperluan tertentu, atau batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang, HPB mengacu pada formula untuk penetapan harga patokan atau harga batubara yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

9. Dalam hal titik serah penjualan (at sale point) di luar titik Free on Board vessel, HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan besaran biaya penyesuaian HPM Logam atau HPB yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

10. Dalam hal harga jual produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), maka harus dikonversi dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) berdasarkan kurs mata uang pada tanggal 1 Januari tahun pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

11. Jenis-jenis mineral logam, mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 11

1. Biaya produksi galian tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), berupa biaya langsung untuk:

   a. pengupasan lapisan tanah;

   b. pengambilan hasil produksi galian tambang;

   c. pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang; dan/atau

   d. pengangkutan hasil produksi galian tambang, dalam setahun sebelum tahun pajak.

2. Biaya pengupasan lapisan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

   a. merupakan biaya untuk pengupasan lapisan tanah selama kegiatan operasi produksi;

   b. terdiri dari biaya kegiatan penggaruan/dorong, gali/muat, dan/atau pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan.

3. Biaya pengambilan hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

   a. merupakan biaya untuk kegiatan pengambilan galian tambang dengan cara yang sesuai dengan sifat dan karakteristik galian tambang yang bersangkutan;

   b. terdiri dari biaya penggalian, penyemprotan dengan air, penggunaan alat-alat berat (shovel dan bulldozer), pengerukan dengan kapal keruk, dan/atau peledakan.

4. Biaya pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:

   a. biaya pembersihan dan pemisahan galian tambang utama dari bahan galian ikutannya yang dilakukan dengan menggunakan air, bahan kimia (proses kimia), alat pencuci, atau saringan; dan/atau

   b. biaya pembentukan ukuran/besarnya galian tambang, yang terdiri dari biaya untuk penghancuran galian tambang yang berukuran besar menjadi ukuran sesuai dengan ukuran yang ditetapkan perusahaan menggunakan mesin penghancur (crusher); dan/atau

   c. biaya peningkatan kualitas hasil produksi galian tambang.

5. Biaya pengangkutan hasil produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

   a. merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan untuk mengangkut hasil produksi galian tambang dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul, pelabuhan khusus, kapal pengangkut, dan/atau pengguna akhir;

   b. meliputi biaya:

   1. hauling dengan menggunakan dump truck, kereta api, tongkang, atau conveyor belt;

   2. angkutan laut dengan menggunakan tongkang/ ponton (barge), atau kapal pengangkut (vessel);

   3. surveyor; dan/atau

   4. asuransi.

6. Dalam hal biaya dalam laporan keuangan menggunakan satuan mata uang asing, maka harus dikonversi dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) berdasarkan kurs mata uang pada tanggal 1 Januari tahun pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 12

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Mineral dan Batubara dengan menerbitkan SPPT.

2. SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

   a. SPPT untuk onshore;

   b. SPPT untuk offshore; atau

   c. SPPT untuk tubuh bumi.

3. SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat minggu ke-2 bulan Juni tahun pajak.

Pasal 13

1. Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak telah menyampaikan SPOP dan LSPOP ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, SPOP dan LSPOP dimaksud dinyatakan tidak berlaku.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengirimkan kembali SPOP dan LSPOP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini kepada subjek pajak atau Wajib Pajak.

Pasal 14

Bentuk formulir:

1. SPOP PBB Mineral dan Batubara, adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini;

2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore (Kode L01-41), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini;

3. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Offshore (Kode L01-42), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini;

4. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Umum (Kode L02-41), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini;

5. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Khusus (Kode L02-42), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini;

6. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Tubuh Bumi (Kode L03-41), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini;

7. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian Biaya Produksi Galian Tambang (Kode L03-42), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, semua petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini atau belum diganti dengan petunjuk pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 22 Desember 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ODING RIFALDI

NIP 197003111995031002 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

C. INFORMASI LUAS

1. LUAS BUMI

2. LUAS BANGUNAN m²

D. JUMLAH LAMPIRAN

1. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore	kode L01-41			lembar
2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Offshore	kode L01-42			lembar
3. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Umum	kode L02-41			lembar
4. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Khusus	kode L02-42			lembar
5. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Tubuh Bumi	kode L03-41			lembar
6. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian Biaya Produksi Galian Tambang	kode L03-42			lembar

E. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

1. SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK (Tempat) (tgl)

2. KUASA (bln) (tahun)

3. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:

NAMA LENGKAP JABATAN

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINERAL DAN BATUBARA

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.

2. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok atau diketik dengan tinta hitam.

3. Pengisian ‘angka’ rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling kanan.

4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip ”-” atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir

KANTOR WILAYAH DJP: Diisi oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak: Diisi oleh petugas TAHUN PAJAK Diisi oleh petugas PEMBETULAN KE Diisi dengan tahun pajak: Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal, maka tidak perlu diisi.

JENIS TRANSAKSI

: Diisi oleh petugas: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis bumi.

A. INFORMASI OBJEK PAJAK

1. NOP

2. NOP ASAL Diisi oleh petugas

3. LOKASI Diisi oleh petugas a. Untuk onshore dan tubuh buminya, diisi alamat objek pajak, atau nama desa dimana objek pajak berada.

b. Untuk offshore dan tubuh buminya, diisi nama laut/selat/sejenisnya dimana objek pajak berada.

4. KECAMATAN: Diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak berada.

5. KABUPATEN/KOTA

6. PROVINSI: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 SPOP untuk 1 kabupaten/kota.

: Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.

7. STATUS IZIN / KONTRAK: Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

B. INFORMASI SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

1. JENIS: Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

Bentuk Badan Hukum (untuk subjek pajak/Wajib Pajak badan) ditulis di kolom yang telah disediakan, berupa: a. PT = Perseroan Terbatas b. CV = Perseroan Komenditer c. Fa = Firma d. BUMN/BUMD e. Kongsi f. Koperasi g. Koperasi h. Yayasan i. Lainnya

3. NAMA	: Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
4. NPWP	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
5. NPWP CABANG	: Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak cabang di KPP tempat objek pajak diadministrasikan.
6. NOMOR TELEPON	: Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan subjek pajak/Wajib Pajak.
7. NOMOR FAKSIMILE	: Diisi dengan nomor faksimile yang dapat terhubung dengan subjek pajak/Wajib Pajak.
8. WEBSITE	: Diisi dengan alamat website subjek pajak/Wajib Pajak.
9. EMAIL	: Diisi dengan alamat email subjek pajak/Wajib Pajak.
10. ALAMAT	: Diisi dengan alamat subjek pajak/Wajib Pajak.
TIPE LOKASI	: Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
	GEDUNG RUKO
	PERUMAHAN RUKAN
	KOMPLEK WISMA
	APARTEMEN KAWASAN
NAMA LOKASI	: Diisi dengan nama lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai didahului dengan kata “LT” untuk menjelaskan lokasi dalam bangunan / gedung.
TIPE JALAN	: Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek pajak/Wajib. Tipe jalan yang digunakan adalah:
	JL = Jalan DSN = Dusun
	GG = Gang PSL = Persil
	DS = Desa SB = Subak
	KP = Kampung BJ = Banjar
	LR = Lorong DK = Dukuh
	PS = Pasar
NAMA JALAN	: Diisi sesuai dengan nama jalan alamat subjek pajak/Wajib Pajak, dengan ketentuan:
	- nomor jalan ditulis dengan angka romawi;
	- nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang terakhir; dan
	- nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
TIPE NOMOR	: Diisi dengan tipe nomor alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
	NO = Nomor
	BLOK = Blok
	KAV = Kaveling
NOMOR	: Diisi dengan angka untuk masing-masing Nomor, Blok, atau Kaveling dimana subjek pajak/Wajib bertempat tinggal, dengan ketentuan:
	- angka ditulis dengan angka arab;
	- dalam hal terdapat lebih dari Nomor, gunakan tanda koma (,) untuk menyebutkan satu per satu, atau menggunakan tanda minus (-) tanpa dipisahkan spasi untuk menyebutkan awal dan akhir dalam hal Nomor, Blok, atau Kaveling tersebut berurutan.
RW	: Diisi dengan nomor RW dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
RT	: Diisi dengan nomor RT dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
DESA/KELURAHAN	: Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
KECAMATAN	: Diisi dengan nama kecamatan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
KABUPATEN/KOTA	: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
PROVINSI	: Diisi dengan nama provinsi dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
KODE POS	: Diisi dengan nomor kode pos dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. INFORMASI LUAS 1. LUAS BUMI

2. LUAS BANGUNAN

5. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Tubuh Bumi (kode L03-41)

6. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore (kode L01-41)

7. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian Biaya Produksi Galian Tambang (kode L03-42)

D. JUMLAH LAMPIRAN

4. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Khusus (kode L02-42)

5. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Umum (kode L02-41)

E. PERNYATAAN

2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Offshore (kode L01-42)

3. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK

2. KUASA

a. Untuk Areal Objek Pajak Onshore, diisi dengan total luas Areal Objek Pajak Onshore dari LSPOP (L01-41).

b. Untuk Areal Objek Pajak Offshore, diisi dengan total luas Areal Objek Pajak Offshore dari LSPOP (L01-42).

c. Untuk objek pajak tubuh bumi diisi dengan luas Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis sesuai wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².

: Diisi dengan total luas bangunan yang dikenakan yang merupakan penjumlahan dari jumlah total luas bangunan dalam satuan m² pada LSPOP (L02-41) dan LSPOP (L02-42).

: Diisi dengan jumlah lembar lampiran untuk Areal Objek Pajak Onshore.

: Diisi dengan jumlah lembar lampiran untuk Areal Objek Pajak Offshore.

: Diisi dengan jumlah lembar lampiran yang digunakan untuk melaporkan seluruh unit bangunan umum.

: Diisi dengan jumlah lembar lampiran yang digunakan untuk melaporkan seluruh unit bangunan khusus.

: Diisi dengan jumlah lembar lampiran untuk objek pajak tubuh bumi.

: Diisi dengan jumlah lembar lampiran yang digunakan untuk melaporkan seluruh rincian biaya produksi galian tambang.

: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh subjek pajak/Wajib Pajak.

: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh kuasa

	subjek pajak/Wajib Pajak. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
3. TEMPAT	: Diisi dengan nama kabupaten/kota tempat pengisian SPOP.
4. TANGGAL/BULAN/TAHUN	: Diisi tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN	: Diisi dengan tanda tangan subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya, disertai cap perusahaan dalam hal yang menjadi subjek pajak/Wajib Pajak adalah badan.
6. NAMA LENGKAP	: Diisi dengan nama subjek pajak/Wajib Pajak atau nama kuasanya.
7. JABATAN	: Diisi dengan nama jabatan pengurus atau direksi dalam hal SPOP ditandatangani subjek pajak/Wajib Pajak badan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

ODING RIFALDI

NIP 197003111995031002

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Peruntukan Areal	Luas (m2)	Lokasi
1	2	3
1. AREAL PRODUKTIF
2. AREAL BELUM PRODUKTIF
a. Areal Cadangan Produksi
b. Areal Belum Dimanfaatkan
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
4. AREAL EMPLASEMEN
5. AREAL PENGAMAN
6. AREAL LAINNYA
+
Wilayah Izin Pertambangan / Wilayah Izin Pertambangan Sejenis (1 + 2a + 2b + 3 + 4 + 5 + 6)
7. AREAL OBJEK PAJAK ONSHORE/ OFFSHORE DI LUAR WIL. IZIN PERTAMB./WIL.PERTAMB. SEJENIS
AREAL OBJEK PAJAK ONSHORE (2a + 2b + 3 + 4 + 5 + 7)

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK BUMI

1. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG (OPERASI PRODUKSI)

a. Pengupasan lapisan tanah Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan;

2. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG

a. Dari lokasi tambang ke pelabuhan akhir (hauling) Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan;

3. UNIT PENGOLAHAN/PEMURNIAN

Milik Sendiri Milik Pihak Lain Tidak ada

5. CADANGAN TERBUKTI ton, kg, m³ atau.*)

6. RASIO PENGUPASAN RATA-RATA (STRIPPING RATIO)

8. METODE/CARA PENJUALAN

1. FOB vessel

2. FOB barge/tongkang

3. Sampai pengguna akhir dalam satu pulau

4. Cost Insurance Freight/Cost & Freight Volume Penjualan (ton, kg, m³ atau.*) *) coret yang tidak perlu

b. Pengambilan bahan galian tambang Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan b. Dari pelabuhan akhir ke kapal pengangkut (vessel) Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan;

4. PELABUHAN KHUSUS/DERMAGA

Milik Sendiri Milik Pihak Lain Tidak ada

6. KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN

ton, kg, m³ atau.*)

9. JARAK ROM KE STOCKPILE

10. JARAK STOCKPILE KE PELABUHAN KHUSUS

11. JARAK PELABUHAN KE KAPAL PENGANGKUT (VESSEL)

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L01-41)

PBB MINERAL DAN BATUBARA ONSHORE

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L01-41) adalah data rinci untuk Areal Objek Pajak Onshore per kabupaten/kota.

2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.

3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak awal paling kiri dan menggunakan huruf balok atau diketik dengan tinta hitam.

4. Pengisian ‘angka’ rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling kanan.

5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip ”-” atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir: Diisi oleh petugas TAHUN PAJAK: Diisi dengan tahun pajak JENIS TRANSAKSI: Diisi oleh petugas NOP: Diisi oleh petugas

A. DATA RINCI OBJEK PAJAK BUMI

Kolom 1 Peruntukan Areal: Nama jenis peruntukan areal di onshore.

2. AREAL BELUM PRODUKTIF, meliputi:

a. Areal Cadangan Produksi: Diisi areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan yang sedang dilakukan pengambilan galian tambang, contohnya: area kerja pada open pit atau quarry yang sedang dilakukan penggalian tambang.

: Yaitu areal yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan, tetapi belum dilakukan pengambilan galian tambang, contohnya: open pit atau quarry yang belum dilakukan penggalian tambang, areal di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenisnya yang telah diketahui ketersedian cadangan terbukti berdasarkan hasil kegiatan studi kelayakan.

b. Areal Belum Dimanfaatkan

Yaitu areal yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan atau areal yang sedang dilakukan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan/atau studi kelayakan.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

: Yaitu areal yang sama sekali tidak dapat diusahakan/dimanfaatkan atau telah selesai diusahakan/dimanfaatkan, contohnya: areal bekas penambangan/areal reklamasi, areal yang sama sekali tidak terdapat cadangan galian tambang berdasarkan hasil kegiatan studi kelayakan.

4. AREAL EMPLASEMEN

: Yaitu areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan, contohnya: areal untuk kantor, perumahan, pabrik, gudang, lapangan olah raga, dll, serta fasilitas penunjang. Contohnya: jalan tambang/hauling, parit, jembatan, dll.

5. AREAL PENGAMAN

6. AREAL LAINNYA

Wilayah Izin Pertambangan / Wilayah Pertambangan Sejenis (1+2a+2b+3+4+5+6)

7. AREAL OBJEK PAJAK ONSHORE/OFFSHORE DI LUAR WIL. IZIN PERTAMB. / WIL.

PERTAMB. SEJENIS YANG DIKENAKAN

AREAL OBJEK PAJAK ONSHORE

: Diisi areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha pertambangan, contohnya: areal untuk penimbunan/pembuangan tanah (dump area/disposal area), areal untuk pengolahan lingkungan (sump/pond), areal untuk penimbunan galian tambang (stockyard/stockpile), areal untuk jalur konveyor, areal untuk jalur pipa dan/atau keselamatan lingkungan. (2a+2b+3+4+5+7) Kolom 2 Luas (m²) Kolom 3 Lokasi

1. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG OPERASI PRODUKSI

2. UNIT PENGOLAHAN/ PEMURNIAN

3. PELABUHAN KHUSUS/DERMAGA: Yaitu Areal tanah dan perairan pedalaman (onshore) di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis, yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

4. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK BUMI

: Adalah penjumlahan dari luas peruntukan Wilayah Izin Pertambangan / Wilayah Pertambangan Sejenis sesuai izin yang diberikan.

: Yaitu Areal Objek Pajak Onshore/Offshore yang berada di kawasan pertambangan di luar Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan terhubung secara fisik dengan areal di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.

: Diisi dengan angka luas dari Areal dalam m².

: Diisi dengan nama desa atau kecamatan dimana Areal berada dan penjelasan tambahan yang diperlukan.

: Adalah penjumlahan dari luas peruntukan Areal Objek Pajak Onshore.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

5.	CADANGAN TERBUKTI	: Diisi sesuai dengan besarnya cadangan terbukti yang ada pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, atau satuan lainnya.
6.	KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN	: Diisi besarnya kemampuan kapasitas produksi rata-rata dalam satu tahun pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, atau satuan lainnya.
7.	RASIO PENGUPASAN RATA-RATA	: Diisi dengan angka rasio pengupasan (stripping ratio) rata-rata dalam satu tahun.
8.	METODE/CARA PENJUALAN	: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan metode/cara penjualan yang dilakukan dan isilah volume penjualan setahun sebelum tahun pajak masing-masing metode/cara penjualan (dapat mengisi lebih dari 1 (satu) metode/cara penjualan yang digunakan).
9.	JARAK ROM KE STOCKPILE	: Diisi dengan jarak dari Run of Mine (ROM) ke stockpile, dalam satuan km.
10.	JARAK STOCKPILE KE PELABUHAN KHUSUS	: Diisi dengan jarak dari stockpile ke pelabuhan khusus, dalam satuan km.
11.	JARAK PELABUHAN KE KAPAL PENGANGKUT (VESSEL)	: Diisi dengan jarak dari pelabuhan khusus sampai dengan kapal pengangkut (vessel), dalam satuan nautical mile, contohnya: jarak tempuh ponton/tongkang/barge dari pelabuhan khusus sampai vessel

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINERAL DAN BATUBARA OFFSHORE TAHUN PAJAK.		No. Formulir
L01-42
JENIS TRANSAKSI a. Perekaman Data b. Pemutakhiran Data c. Penghapusan Data
NOP
NOP ASAL
A. DATA RINCI OBJEK PAJAK BUMI
Peruntukan Areal	Luas(m2)	Lokasi
1	2	3
1. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE
2. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE/ONSHORE DILUAR WIL.IZIN PERTAMB./WIL.PERTAMB. SEJENIS
3. AREAL LAINNYA

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK BUMI

1. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG (OPERASI PRODUKSI)

a. Pengupasan lapisan tanah Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan;

2. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG

a. Dari lokasi tambang ke pelabuhan akhir (hauling) Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan;

3. UNIT PENGOLAHAN/PEMURNIAN Milik Sendiri Milik Pihak Lain Tidak ada

4. CADANGAN TERBUKTI ton, kg, m³ atau.*)

5. RASIO PENGUPASAN RATA-RATA (STRIPPING RATIO)

6. METODE/CARA PENJUALAN

7. FOB vessel

8. FOB barge/tongkang Volume Penjualan

9. Sampai pengguna akhir dalam satu pulau (ton, kg, m³ atau.*)

10. Cost Insurance Freight/Cost & Freight *) coret yang tidak perlu

b. Pengambilan bahan galian tambang Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan b. Dari pelabuhan akhir ke kapal pengangkut (vessel) Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang milik sendiri Dikerjakan sendiri menggunakan alat tambang yang disewa Disubkontrakkan;

4. PELABUHAN KHUSUS/DERMAGA Milik Sendiri Milik Pihak Lain Tidak ada

5. KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN ton, kg, m³ atau.*)

6. JARAK ROM KE STOCKPILE

7. JARAK STOCKPILE KE PELABUHAN KHUSUS

8. JARAK PELABUHAN KE KAPAL PENGANGKUT (VESSEL)

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L01-42)

PBB MINERAL DAN BATUBARA OFFSHORE

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L01-42) adalah data rinci untuk Areal Objek Pajak Offshore.

2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.

3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok.

4. Pengisian ‘angka’ rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling kanan.

5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip ”-” atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir TAHUN PAJAK: Diisi oleh petugas: Diisi dengan tahun pajak JENIS TRANSAKSI: Diisi oleh petugas

NOP

: Diisi oleh petugas

A. DATA RINCI OBJEK PAJAK BUMI

Kolom 1 Peruntukan Areal

1. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE Nama jenis peruntukan areal di offshore.

2. AREAL OBJEK PAJAK OFFSHORE/ ONSHORE DILUAR WIL. IZIN PERTAMB./WIL. PERTAMB. SEJENIS: Yaitu perairan lepas pantai di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.

: Yaitu Areal Objek Pajak Offshore/Onshore yang berada di kawasan pertambangan di luar Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan terhubung secara fisik dengan areal di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.

3. AREAL LAINNYA

: Yaitu perairan lepas pantai (offshore) di dalam Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang tidak dikenakan PBB Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kolom 2 Luas (m²)

: Diisi dengan angka luas dari Areal dalam m².

Kolom 3 Lokasi

: Diisi dengan nama desa atau kecamatan dimana Areal berada dan penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK BUMI

1. KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN TAMBANG OPERASI PRODUKSI: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

2. PENGANGKUTAN GALIAN TAMBANG

3. UNIT PENGOLAHAN/ PEMURNIAN

4. PELABUHAN KHUSUS/DERMAGA

5. CADANGAN TERBUKTI

6. KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER TAHUN

7. RASIO PENGUPASAN RATA-RATA (STRIPPING RATIO)

8. METODE/CARA PENJUALAN

9. JARAK ROM KE STOCKPILE

10. JARAK STOCKPILE KE PELABUHAN KHUSUS

11. JARAK PELABUHAN KE KAPAL PENGANGKUT (VESSEL): Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

: Diisi sesuai dengan besarnya cadangan terbukti yang ada pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, atau lainnya.

: Diisi besarnya kemampuan kapasitas produksi rata-rata dalam satu tahun pada saat formulir diisi, dalam satuan ton/kg/m³, atau lainnya.

: Diisi dengan rasio pengupasan (stripping ratio) rata-rata dalam satu tahun.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan metode/cara penjualan yang dilakukan dan isilah volume penjualan setahun sebelum tahun pajak masing-masing metode/cara penjualan (dapat mengisi lebih dari 1 (satu) metode/cara penjualan yang digunakan).

: Diisi dengan jarak dari Run of Mine (ROM) ke stockpile, dalam satuan km.

: Diisi dengan jarak dari stockpile ke pelabuhan khusus, dalam satuan km.

: Diisi dengan jarak dari pelabuhan khusus sampai dengan kapal pengangkut (vessel), dalam satuan nautical mile, contohnya: jarak tempuh ponton/tongkang/barge dari pelabuhan khusus sampai vessel.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

ODING RIFALDI

NIP 197003111995031

KETERANGAN.

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

12. Pompa Bensin/Kanopi

13. Tangki Minyak

14. Gedung Sekolah

15. Lain-lain

16. Sistem TV

17. Proteksi Api

18. Pagar

19. Sauran PABX

20. Luas Perkerasan

21. Penangkal Petir

PETUNJUK PENGISIAN

RINCIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L02-41) PBB MINERAL DAN BATUBARA BANGUNAN UMUM

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L02-41) adalah data rinci objek pajak bangunan umum.

2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah unit bangunan.

3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok.

4. Pengisian ‘angka’ rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling kanan.

5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip ”-” atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir TAHUN PAJAK: Diisi oleh petugas JENIS TRANSAKSI: Diisi dengan tahun pajak NOP: Diisi oleh petugas

DATA RINCI BANGUNAN

1. No.

: Diisi oleh petugas

2. NAMA BANGUNAN

3. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)

4. LOKASI

5. KONDISI BANGUNAN

6. THN DIBANGUN

7. THN RENOVASI

8. KONSTRUKSI

9. JUMLAH LT. BANG.

10. LUAS BANGUNAN: Diisi nomor urut bangunan yang akan diisikan dalam LSPOP.

: Diisi nama unit bangunan (sesuai dengan daftar aset unit bangunan).

11. MATERIAL DINDING DALAM: Diisi sesuai dengan Jenis Penggunaan Bangunan (jenisnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

12. PELAPIS DINDING LUAR: Diisi sesuai dengan lokasi titik/cluster/area dan sejenisnya dimana bangunan berada.

13. MATERIAL DINDING LUAR: Diisi sesuai dengan kondisi bangunan (kriterianya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

: Diisi tahun selesai dibangun.

13. PELAPIS DINDING DALAM: Diisi tahun dilakukannya renovasi, jika dilakukan renovasi.

: Diisi jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut.

: Diisi dengan luas lantai bangunan tersebut.

: Diisi sesuai dengan konstruksi yang ada (jenisnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

: Diisi sesuai dengan material dinding dalam yang terpasang (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

: Diisi sesuai dengan material dinding dalam yang terpasang (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

: Diisi sesuai dengan material dinding luar yang terpasang, (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

: Diisi sesuai dengan material pelapis dinding dalam yang digunakan (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

: Diisi sesuai dengan material pelapis dinding luar yang digunakan (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

15. LANGIT-LANGIT	: Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).
16. ATAP	: Diisi sesuai dengan material atap yang ada (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).
17. PENUTUP LANTAI	: Diisi sesuai dengan material jenis penutup lantai yang ada (jenis materialnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).
18. FASILITAS	: Diisikan jenis fasilitas yang ada pada bangunan (bisa lebih dari satu, jenisnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN

KETERANGAN:
Jenis Penggunaan Bangunan pada kolom 3 terdiri dari:
1. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek 6. Pipa 7. Silo
2. Dermaga/Pelabuhan Khusus 8. Tangki 9. Kilang
3. Landasan pesawat udara 10. Lain-lain
Kolom 4 sampai dengan kolom 25 diisi keterangan sesuai keterangan sebagai berikut:
Kondisi Umum:	Konstruksi:	Bentuk Cerobong:	Posisi Pipa:	Bentuk Silo:	Bentuk Tangki:	Letak tangki:
1. Sangat Baik	1. Baja	1. Pipa Tunggal(1 pipa)	1. Onshore di bawah tanah	1. Silinder	1. Silinder/Tabung	1. Di bawah tanah
2. Baik	2. Beton	2. Pipa Ganda(2 pipa)	2. Onshore di perlintasan	2. Kotak	2. Spherical/bota	2. Di atas tanah
3. Sedang	3. Aspal	3. Pipa	3. Onshore di atas tanah
4. Jelek	4. Komposit		4. Offshore(Lepas Pantai)
	5. Lainnya
Catatan: Formulir dapat ditambah/sesuai dengan keperluan

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L02-42)

PBB MINERAL DAN BATUBARA BANGUNAN KHUSUS

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L02-42) adalah data rinci objek pajak bangunan khusus.

2. Formulir ini dapat diperbanyak secara lain.

3. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah unit bangunan.

4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok.

5. Pengisian ‘angka’ rapat ke kiri.

6. Pengisian ‘angka’ rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling kanan.

7. Dalam hal terdapat isian

8. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip ”-” atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir TAHUN PAJAK JENIS TRANSAKSI: Diisi oleh petugas Diisi dengan tahun pajak: Diisi oleh petugas

DATA RINCIAN BANGUNAN

: Diisi oleh petugas

1.	No.	: Diisi nomor urut bangunan yang akan diisikan dalam LSPOP.
2.	NAMA BANGUNAN	: Diisi nama unit bangunan (sesuai dengan daftar aset unit bangunan).
3.	JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)	: Diisi sesuai dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan khusus (jenisnya terdapat pada daftar bangunan khusus terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP). Untuk bangunan khusus lainnya, dapat diisi dengan peruntukan bangunan khusus selain yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya: struktur rangka, menara tower, bendungan dll.
4.	KONDISI UMUM	: Diisi sesuai dengan kondisi bangunan (jenisnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).
5.	TAHUN DIBANGUN	: Diisi tahun selesai dibangun.
6.	TAHUN RENOVASI	: Diisi tahun dilakukannya renovasi, jika dilakukan renovasi
7.	KONSTRUKSI	: Diisi sesuai dengan konstruksi yang terpasang (jenisnya terdapat pada keterangan yang terletak di halaman belakang LSPOP).
8.	PANJANG (m)	: Diisi panjang objek bangunan (Contoh: Jalan yang diperkeras, Dermaga, Landasan pesawat udara, atau Pipa), dalam satuan meter.
9.	LEBAR (m)	: Diisi lebar objek bangunan (Contoh: Jalan yang diperkeras, Dermaga, atau Landasan pesawat udara), dalam satuan meter.
10.	TINGGI (m)	: Diisi tinggi bangunan (Contoh: Cerobong, Konveyor, Silo, atau Tangki), dalam satuan meter.
11.	DIAMETER (m)	: Diisi diameter objek bangunan (Contoh: Cerobong, Pipa, Silo, atau Tangki), dalam satuan meter.
12.	LUAS (m²)	: Diisi luas objek bangunan (Contoh: Jalan yang diperkeras, Dermaga, Landasan pesawat udara, Cerobong, Konveyor, Pipa, Silo, Tangki, Kilang atau

: Diisi luas objek bangunan (Contoh: Jalan yang diperkeras, Dermaga, Landasan pesawat udara, Cerobong, Konveyor, Pipa, Silo, Tangki, Kilang atau bangunan khusus lainnya), dalam satuan m².

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINERAL DAN BATUBARA TUBUH BUMI TAHUN PAJAK.		No. Formulir
JENIS TRANSAKSI	a. Perekaman Data	b. Pemutakhiran Data	c. Penghapusan Data
NOP
NOP ASAL

A. DATA RINCI IZIN/KONTRAK PERTAMBANGAN

1. JENIS GALIAN TAMBANG a. Batubara b. Mineral Logam

2. JENIS IZIN/KONTRAK c. Mineral Bukan Logam a. IUP d. Batuan b. IUPK c. IPR d. Kontrak Karya e. PKP2B

3. NOMOR IZIN/KONTRAK

4. KODE WIUP

5. TANGGAL

6. LUAS TOTAL WIL. IZIN PERTAMB./WIL. PERTAMB. SEJENIS / / / / / / /

(m²)

7. RINCIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS WIL.IZIN PERTAMB./WIL PERTAMB. SEJENIS

No.	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Luas(m2)
1
2
3
dst

8. BATAS TITIK KOORDINAT IZIN/KONTRAK

a. GARIS BUJUR (BT);

b. GARIS LINTANG (LU/LS) s/d s/d;

9. TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

a. Eksplorasi Eksplorasi

1. Penyelidikan Umum, sejak tahun

2. Eksplorasi, sejak tahun

3. Perpanjangan Eksplorasi, sejak tahun

4. Studi Kelayakan, sejak tahun

b. Operasi Produksi;

1. Konstruksi, sejak tahun

2. Penambangan, sejak tahun

Batubara Jenis Tertentu

2. RINCIAN KOMODITAS / MEREK DAGANG

No	Nama Komoditas/Merek Dagang (Brand)	Hasil Produksi Tertambang	Satuan (ton)	CV (Kcal/kg GAR)	TM (ar,%)	TS (ar,%)	Ash (ar,%)	Harga Jual Hasil Galian Tambang (Rp per ton)	Keterangan
Steam (thermal)
1
2
dst
Coking (metalurgical)
1
2
dst
Batubara Jenis Tertentu
1
2
dst

3. BENTUK PRODUKSI

4. RINCIAN KOMODITAS / MEREK DAGANG

No	Nama Komoditas/Merek Dagang(Brand)	Hasil Produksi Tertambang	Satuan(ton/kg/m3 dan sebagainya)	Kualitas/kadar Mineral Logam(%)	Harga Jual Hasil Galian Tambang(Rp per ton/kg/m3 dan sebagainya)	Keterangan
Bijih(ore atau raw material)
1
2
dst
Konsentrat
1
2
dst
Logam
1
2
dst

5. BENTUK PRODUKSI

6. RINCIAN KOMODITAS / MEREK DAGANG

No	Nama Komoditas	Hasil Produksi Tertambang	Satuan(ton/kg/m3 dan sebagainya)	Kualitas/kadar Mineral Bukan Logam(%)	Harga Jual Hasil Galian Tambang(Rp per ton/kg/m3 dan sebagainya)	Keterangan
Bijih(ore atau raw material)
1
2
dst
Produk akhir/olahan
1
2
dst

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L03-41)

PBB MINERAL DAN BATUBARA TUBUH BUMI

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L03-41) adalah rincian data objek pajak tubuh bumi per kabupaten/kota.

2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.

3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok.

4. Pengisian ‘angka’ rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling kanan.

5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip ”-” atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir: Diisi oleh petugas TAHUN PAJAK: Diisi dengan tahun pajak JENIS TRANSAKSI: Diisi oleh petugas NOP: Diisi oleh petugas

A. DATA RINCI IZIN/KONTRAK PERTAMBANGAN

1. JENIS GALIAN: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis galian tambang yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.

2. JENIS: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis IZIN/KONTRAK izin/kontrak pertambangan.

3. NOMOR IZIN/KONTRAK

4. TANGGAL

5. KODE WIUP

6. LUAS TOTAL WIL.IZIN PERTAMB./WIL. PERTAMB. SEJENIS: Diisi dengan nomor izin/kontrak pertambangan sesuai dengan nomor yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.

7. RINCIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS WIL.IZIN PERTAMB./WIL. PERTAMB. SEJENIS Kolom 1 No.

: Diisi dengan tanggal izin/kontrak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.

: Diisi dengan kodifikasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau sejenisnya (jika ada).

: Diisi dengan total luas Wilayah Izin Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Sejenis dalam satuan meter persegi (m²) sesuai dengan luas yang tercantum dalam izin/kontrak pertambangan.

: Yaitu rincian wilayah administrasi dimana Wilayah Izin Pertambangan/ Wilayah Pertambangan Sejenis berada dan luasnya.

: Diisi dengan nomor urut lokasi. Apabila Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, diisi nomor urut sesuai jumlah wilayah administrasinya.

: Diisi dengan nama propinsi dimana Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis berada.

Kolom 3 Kabupaten: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis berada.

Kolom 4 Kecamatan: Diisi dengan nama kecamatan dimana Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis berada.

Kolom 5 Luas (m²)

9. TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

10. BATAS TITIK KOORDINAT IZIN/KONTRAK

B. DATA GALIAN TAMBANG

1. JENIS BATUBARA

2. RINCIAN KOMODITAS/ MEREK DAGANG Kolom No.

Kolom Nama Komoditas/Merek Dagang (Brand) Kolom Hasil Produksi Setahun Kolom Satuan Kolom Kualitas Batubara Rata-Rata: Diisi dengan luas Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis berdasarkan wilayah administrasi, dalam satuan m².

: Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang terdapat dalam peta Wilayah Izin Pertambangan atau peta Wilayah Pertambangan Sejenis yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan.°.’.”.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan dan isi tahun dimulainya kegiatan pada tahapan tersebut.

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan dan isi tahun dimulainya kegiatan pada tahapan tersebut.

BATUBARA

: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis Batubara yang diproduksi (bisa lebih dari satu): Diisi dengan nomor urut komoditas/merek dagang batubara yang dihasilkan.

Diisi dengan nama komoditas Batubara / merek dagang yang dihasilkan.

: Diisi dengan jumlah hasil produksi Batubara dalam setahun sebelum tahun pajak, dalam satuan ton.

: Diisi dengan satuan hasil produksi Batubara, yaitu ton.

: adalah kualitas tipikal kandungan Batubara rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, yang meliputi:

: Kandungan Kalori (CV) diisi dengan Nilai Kalor Batubara (Calorific Value) kondisi GAR (gross as received) dalam satuan kkal/kg (GAR).

Apabila Nilai Kalor Batubara dalam kondisi ADB (air dried basis) harus dikonversi dahulu ke kondisi GAR dengan formula:

$$ \mathrm {K} _ {\mathrm {G A R}} = \mathrm {K} _ {\mathrm {A D B}} \mathrm {x} \left(\frac {1 0 0 - \mathrm {T M}}{1 0 0 - \mathrm {I M}}\right) $$ dimana:

K GAR = Nilai kalor batubara kondisi GAR

K ADB = Nilai kalor batubara kondisi ADB

TM = Total Moisture (kondisi GAR)

IM = Inherent Moisture (kondisi ADB)

: Kandungan Air (TM) diisi dengan Kandungan Air Batubara (Total Moisture content) kondisi as received (ar) dalam satuan persen (%, ar).

: Kandungan Belerang (TS) diisi dengan Kandungan Belerang Batubara (Total Sulphur content) kondisi as received (ar) dalam satuan persen (%, ar).

: Kandungan Abu (Ash) diisi dengan Kandungan Abu Batubara kondisi as received (ar) dalam satuan persen (%, ar).

3. BENTUK PRODUKSI

4. RINCIAN KOMODITAS/ MEREK DAGANG Kolom No.

Kolom Nama Komoditas/Merek Dagang (Brand)) Kolom Hasil Produksi Tertambang Kolom Satuan Kolom Kualitas/Kadar Mineral Logam Kolom Harga Jual Produksi Galian Tambang Kolom Keterangan Untuk batubara jenis tertentu, dapat diisi dengan batubara untuk keperluan tertentu dan kualitasnya, batubara jenis tertentu dan kualitasnya, batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dan kualitasnya, dll.

Untuk batubara coking (metalurgical), dapat diisi dengan kualitas batubara coking (metalurgical), jenis batubara coking (metalurgical) (hard coking, semi soft coking, pulverised coal injection), dll.

: Diisi dengan Harga Jual Hasil Galian Tambang dalam satuan mata uang Rupiah per ton (Rp per ton).

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan misalnya:

MINERAL LOGAM

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bentuk produksi Mineral Logam yang dijual (bisa lebih dari satu).

: Diisi dengan nomor urut komoditas/merek dagang Mineral Logam yang dihasilkan.

Diisi dengan nama komoditas Mineral Logam atau merek dagang (brand) yang dihasilkan.

: Diisi dengan volume hasil produksi tertambang setahun sebelum tahun pajak.

: Diisi dengan satuan hasil produksi tertambang, antara lain; ton, kg, m3, atau lainnya.

: Diisi dengan persentase kandungan Mineral Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak, dalam satuan persen.

: Diisi dengan Harga Jual Hasil Galian Tambang dalam satuan mata uang Rupiah per ton/kg/m³ atau lainnya.

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

5. BENTUK PRODUKSI

6. RINCIAN KOMODITAS/ MEREK DAGANG Kolom No.

Kolom Nama Komoditas Kolom Hasil Produksi Tertambang Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bentuk hasil produksi Mineral Bukan Logam atau Batuan yang dijual, (bisa lebih dari satu).

: Diisi dengan nomor urut komoditas/merek dagang Mineral bukan Logam atau Batuan yang dihasilkan.

: Diisi dengan nama komoditas Mineral bukan Logam atau Batuan yang dihasilkan.

: Diisi dengan volume hasil tertambang dalam setahun sebelum tahun pajak.

Kolom Satuan Kolom Kualitas/Kadar Mineral Bukan Logam Kolom Harga Jual Hasil Galian Tambang Kolom Keterangan: Diisi dengan satuan yang sesuai, antara lain; ton, kg, m³, atau lainnya.

: Diisi dengan persentase kandungan Mineral Bukan Logam, atau Batuan (jika ada), dalam satuan persen.

: Diisi dengan Harga Jual Hasil Galian Tambang dalam satuan Rupiah per ton/kg/m³ dan sebagainya.

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ODING RIFALDI

NIP 197003111995031002

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

No	Nama/Jenis Biaya	Besaran Biaya (Rp)	Keterangan
1
2
3
4
5
dst
Jumlah

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (L03-42)

PBB MINERAL DAN BATUBARA RINCIAN BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP (L03-42) adalah rincian biaya produksi galian tambang.

2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.

3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak paling kiri dan menggunakan huruf balok.

4. Pengisian ‘angka’ rapat ke kanan, yaitu angka terakhir berada pada kotak paling kanan.

5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip ”-” atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir: Diisi oleh petugas TAHUN PAJAK: Diisi dengan tahun pajak JENIS TRANSAKSI: Diisi oleh petugas NOP: Diisi oleh petugas

RINCIAN BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK

1. Biaya Pengupasan Lapisan Tanah: Berilah tanda silang (X) jika dibiayakan dan diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya Pengupasan Lapisan Tanah, contohnya: biaya pengupasan tanah (overburden); biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah; biaya penimbunan tanah hasil pengupasan; biaya pengurugan kembali (backfill), biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian bahan bakar; dan/atau biaya sewa alat berat.

Kolom No: Diisi dengan nomor urut rincian jenis Biaya Pengupasan Lapisan Tanah.

Kolom Nama / Jenis Biaya: Diisi dengan rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengupasan Lapisan Tanah.

Kolom Besaran Biaya (Rp): Diisi dengan rincian besarnya biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya pengupasan Lapisan Tanah, dalam satuan mata uang Rupiah.

Kolom Keterangan Jumlah: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

: Merupakan penjumlahan dari rincian besaran Biaya Pengelupasan Lapisan Tanah yang dikeluarkan, dalam satuan mata uang Rupiah.

2. Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang Berilah tanda silang (X) jika dibiayakan dan diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang, contohnya: biaya penggalian; biaya penyemprotan; biaya pengerukan, biaya peledakan; biaya penimbunan bahan galian; biaya analisa laboratorium; biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian bahan bakar; dan/atau biaya sewa alat berat.

Kolom No: Diisi dengan nomor urut rincian jenis Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang.

Kolom Nama/Jenis Biaya	: Diisi dengan rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang.
Kolom Besaran Biaya	: Diisi dengan rincian besarnya biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang, dalam satuan mata uang Rupiah.
Kolom Keterangan	: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
Jumlah	: Merupakan penjumlahan dari rincian besaran Biaya Pengambilan Hasil Produksi Galian Tambang yang dikeluarkan, dalam satuan mata uang Rupiah.
3. Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang	: Berilah tanda silang (X) jika dibiayakan dan diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang, contohnya: biaya pencucian (washing), biaya pembentukan ukuran (crushing), biaya pencampuran (blending), biaya pemurnian, biaya peleburan (smelting) dan/atau biaya tenaga kerja langsung.
Kolom No	: Diisi dengan nomor urut rincian jenis Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang.
Kolom Nama/Jenis Biaya	: Diisi dengan rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang.
Kolom Besaran Biaya (Rp)	: Diisi dengan rincian besarnya biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang.
Kolom Keterangan	: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
Jumlah	: Merupakan penjumlahan dari rincian besaran Biaya Pengilahan dan/atau Pemurnian Hasil Produksi Galian Tambang yang dikeluarkan, dalam satuan mata uang Rupiah.
4. Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang	: Berilah tanda silang (X) jika dibiayakan dan diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang, contohnya: biaya hauling, biaya barge/ponton, biaya transportasi laut, biaya surveyor, biaya asuransi dan/atau biaya tenaga kerja langsung.
Kolom No	: Diisi dengan nomor urut rincian jenis Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang.
Kolom Nama/Jenis Biaya	: Diisi dengan rincian nama/jenis biaya yang masuk kategori Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang.
Kolom Besaran Biaya	: Diisi dengan rincian besarnya biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan objek pajak yang termasuk dalam kategori Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang.
Kolom Keterangan	: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.
Jumlah	: Merupakan penjumlahan dari rincian besaran Biaya Pengangkutan Hasil Produksi Galian Tambang yang dikeluarkan, dalam satuan mata uang Rupiah.
JUMLAH BIAYA PRODUKSI GALIAN TAMBANG ((1)+(2)+(3)+(4))	: Merupakan penjumlahan dari seluruh rincian biaya produksi galian tambang setahun sebelum tahun pajak, dalam satuan mata uang Rupiah.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

ODING RIFALDI

NIP 197003111995031002