SE-347/PJ/1999 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara dengan Sistem Baru (Internal Check)

Disebut juga: SE 347/PJ/1999 · SE 347 Tahun 1999 · Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-347/PJ/1999

Nomor registri SE 347/1999 Tanggal tercatat 11 Maret 2003

Status belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 11 Maret 2003

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Salinan yang pernah terpasang ternyata merupakan dokumen lain (peraturan daerah dengan nomor dan tahun yang sama) dan telah dihapus demi akurasi. Naskah resmi akan diambil ulang secara otomatis. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti audit: JDIH/pajak.go.id

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

11 Maret 2003 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

SE-2/PJ/2026 Perlu verifikasi

SE-347/PJ/1999 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara dengan Sistem Baru (Internal Check)

Naskah belum tersedia di Pajegi

Peta dan riwayat peraturan

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

Ralat Surat Edaran Nomor Se-2/pj/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak

Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak

Tata Cara Permintaan Informasi Dan/atau Bukti atau Keterangan dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan