SE-9/PJ/2026 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Dan/atau Bukti atau Keterangan dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Disebut juga: SE 9/PJ/2026 · SE 9 Tahun 2026 · Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026

Nomor registri SE 9/2026

Status belum dikonfirmasi Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan.

Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "TATA CARA PERMINTAAN" · pajak.go.id — "CARA PERMINTAAN INFORMASI" · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

Belum ada hubungan hukum atau riwayat tanggal yang terpetakan untuk peraturan ini. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

SE-2/PJ/2026 Perlu verifikasi

Perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Komisi Reasuransi yang Diterima atau Diperoleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan Imbalan Jasa Keperantaraan yang Diterima atau Diperoleh Perusahaan Pialang Reasuransi sehubungan dengan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian

SE-9/PJ/2026 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Dan/atau Bukti atau Keterangan dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Naskah belum tersedia di Pajegi

Peta dan riwayat peraturan

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

Ralat Surat Edaran Nomor Se-2/pj/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak

Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak