PER-59/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Disebut juga: PER 59/PJ/2009 · PER 59 Tahun 2009 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2009
Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.
PDF sumber: 20 halaman
Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-59/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2007;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja unit vertical Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, perlu menyesuaikan istilah kantor pelayanan pajak pada SSPBB, SSP PBB, dan SSB;
c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) terkait dengan integrasi pelayanan pajak, perlu menambahkan Kode Kantor Pelayanan Pajak pada SSP PBB dan SSB;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Mengingat:
-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
-
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2007;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2007;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
-
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:
-
Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SSPBB adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan, Perkotaan dari tempat pembayaran ke Bank Persepsi atau Pos Persepsi;
-
Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SSP PBB adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dari Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Pos Persepsi;
-
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SSB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Pos Persepsi dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Pasal 2
(1) Bentuk dan isi formulir SSPBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Bentuk dan isi formulir SSP PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Bentuk dan isi formulir SSB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) Formulir SSPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Formulir SSP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak/Penyetor; lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak/Penyetor ke Kantor Pelayanan Pajak; lembar ke-4: untuk arsip Bank/Pos Persepsi.
(5) Dalam hal SSPBB dan SSP PBB dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam SSPBB dan SSP PBB tersebut.
(6) Formulir SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak; lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); lembar ke-3: untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama disampaikan oleh Wajib Pajak; lembar ke-4: untuk arsip Bank/Pos Persepsi; lembar ke-5: untuk PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan.
Pasal 3
(1) Bank/Pos Tempat Pembayaran dapat mengadakan sendiri formulir SSPBB dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP PBB dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3) Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSB dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
Pasal 4
Satu formulir SSPBB, SSP PBB, atau SSB hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, ketentuan lain yang terkait dengan bentuk formulir SSPBB, SSP PBB, dan SSB disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Oktober 2009
DIREKTUR JENDERAL,
MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)
Lembar 1 Untuk Penyetor Sebagai Bukti Setoran
| 1. | NPWP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Nama Penyetor | |||||||||||
| 3. | Alamat Penyetor | |||||||||||
| 4. | KPP Pratama | Kode KPP Pratama | ||||||||||
| 5. | Tahun Pajak | |||||||||||
| 6. | Mata Anggaran |
| 7. | Jumlah Setoran | |
|---|---|---|
| 8. | Keterangan/Periode Setoran | |
| tanggal Diterima Oleh:BANK/POS PERSEPSI PBBTanggalCapTanda TanganTanda TanganNama TerangNama Terang |
F.2.4.32.02 Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)
| Nomor | Uraian Isian |
|---|---|
| 1. | Diisi NPWP Bank Tempat Pembayaran(yang menyetor ke Bank Persepsi PBB) |
| 2. | Diisi Nama Bank Tempat Pembayaran(yang menyetor ke Bank Persepsi PBB) |
| 3. | Diisi Alamat Bank Tempat Pembayaran |
| 4. | Diisi Nama dan Kode KPP Pratama mitra kerja Bank Tempat Pembayaran |
| 5. | Diisi Tahun Pajak yang disetor |
| 6. | Diisi Kode Akun PBB yang diterima. 411311=Sektor Pedesaan 411312=Sektor Perkotaan 411313=Sektor Perkebunan 411314=Sektor Kehutanan 411315=Sektor Pertambangan 411316=Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi |
|---|---|
| 7. | Diisi dengan nominal jumlah setoran ke Bank Persepsi PBB |
| 8. | Diisi dengan keterangan setoran atau periode setoran. Contoh“Periode setoran tanggal 28 Agustus-3 September 2009(Minggu I September 2009)” |
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
| SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB) | ||
|---|---|---|
| 1. | NPWP | |
| 2. | Nama Penyetor | |
| 3. | Alamat Penyetor | |
| 4. | KPP Pratama | Kode KPP Pratama |
| 5. | Tahun Pajak | |
| 6. | Mata Anggaran |
| 7. | Jumlah Setoran | |
|---|---|---|
| 8. | Keterangan/Periode Setoran | |
| tanggal | Diterima Oleh: BANK/POS PERSEPSI PBB Tanggal | |
| Cap | ||
| Tanda Tangan | Tanda Tangan | |
| Nama Terang | Nama Terang |
F.2.4.32.02 Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.
| SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB) | |
|---|---|
| 1. | NPWP |
| 2. | Nama Penyetor |
| 3. | Alamat Penyetor |
| 4. | KPP Pratama |
| 5. | Tahun Pajak |
| 6. | Mata Anggaran |
| 7. | Jumlah Setoran |
| 8. | Keterangan/Periode Setoran |
| tanggal | Diterima Oleh: BANK/POS PERSEPSI PBB Tanggal |
| Cap | |
|---|---|
| Tanda Tangan | Tanda Tangan |
| Nama Terang | Nama Terang |
F.2.4.32.02 Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
| SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB) | |
|---|---|
| 1. | NPWP |
| 2. | Nama Penyetor |
| 3. | Alamat Penyetor |
| 4. | KPP Pratama |
| 5. | Tahun Pajak |
| 6. | Mata Anggaran |
| 7. | Jumlah Setoran |
| 8. | Keterangan/Periode Setoran |
| tanggal |
| Diterima Oleh: BANK/POS PERSEPSI PBB Tanggal | |
|---|---|
| Cap | |
| Tanda Tangan | Tanda Tangan |
| Nama Terang | Nama Terang |
F.2.4.32.02 Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.
| DEPARTEMEN KEUANGAN R.L DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB) | Lembar ke-1 Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran |
|---|---|---|
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 1 KODE KPP PRATAMA 16 | ||
| A. 1. Nama Wajib Pajak: | ||
| 2. NPWP: | ||
| 3. Alamat Wajib Pajak: | ||
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: |
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: | ||
|---|---|---|
| B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP): | ||
| 3. Letak Objek Pajak: | ||
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: | ||
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: | ||
| C. 1. Jenis ketetapan pajak: | Tahun | |
| 2. Nomor ketetapan pajak: | ||
| D. Uraian pembayaran | ||
| E. Jumlah pembayaran: | Terbilang: |
|---|---|
| Pokok Pajak: Rp | |
| Denda Administrasi: Rp | |
| Jumlah: Rp | |
| F. Kode Akun: | |
| Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi1 pada Bank nomor rekening | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal |
| Nama jelas: |
|---|
| Wajib Pajak/Penyetor tgl |
| Nama jelas: |
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran: |
*) Coret yang tidak perlu F.2.4.32.01
PETUNJUK PENGISIAN
- Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
1a) Diisi dengan Kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang tertulis pada nomor 1)
- Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
2a) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
-
Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.
-
Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
-
Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.
-
Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
-
Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
-
Diisi dengan tahun pajak dari ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
-
Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran
-
Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKP/STP PBB.
-
Diisi dengan besarnya denda administrasi.
-
Diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administrasi.
-
Diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.
13a) Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut:
| Sektor | Kode Akun |
|---|---|
| Pedesaan | 411311 |
| Perkotaan | 411312 |
| Perkebunan | 411313 |
| Kehutanan | 411314 |
| Pertambangan | 411315 |
| Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi | 411316 |
-
Diisi dengan nama Bank/ Pos Persepsi PBB tempat dilakukan pembayaran.
-
Diisi dengan nomor rekening Kas Negara q.q. PBB.
-
Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
-
Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan petugas penerima pembayaran pada Bank Persepsi PBB dan dibubuhi cap/stempel resmi.
-
Diisi dengan tempat/lokasi dan tanggal pengisian formulir SSP PBB.
-
Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak atau Penyetor serta dibubuhi cap/stempel resmi bila diperlukan.
-
Diisi sesuai dengan keperluan oleh Bank Penerima Pembayaran.
SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)
| PAJAK BOMI DAN BANGUNAN (SSP PBB) |
|---|
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 1 KODE KPP PRATAMA 2 |
| A. 1. Nama Wajib Pajak: |
| 2. NPWP: |
| 3. Alamat Wajib Pajak: |
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: |
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: |
| B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP): |
| 3. Letak Objek Pajak: |
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: | |
|---|---|
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: | |
| C. 1. Jenis ketetapan pajak: | Tahun |
| 2. Nomor ketetapan pajak: | |
| D. Uraian: pembayaran | |
| E. Jumlah pembayaran: Pokok Pajak: Rp10 Denda Administrasi: Rp11 Jumlah: Rp12 | Terbilang: |
| F. Kode Akun: 13a) |
| Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi7 pada Bank 14 nomor rekening 15 |
|---|
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal15 Nama jelas: 17 |
| Wajib Pajak/Penyetor., tgl18 Nama jelas: 19 |
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran: |
*) Coret yang tidak perlu F.2.4.32.01
SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)
Untuk KPP Pratama Disampaikan Oleh Wajib Pajak
| DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | (SSP PBB) | Pajak |
|---|---|---|
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 1 KODE KPP PRATAMA 16 | ||
| A. 1. Nama Wajib Pajak: | ||
| 2. NPWP: | ||
| 3. Alamat Wajib Pajak: | ||
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: | ||
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: | ||
| B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP): |
| 3. Letak Objek Pajak: | ||
|---|---|---|
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: | ||
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: | ||
| C. 1. Jenis ketetapan pajak: | Tahun | |
| 2. Nomor ketetapan pajak: | ||
| D. Uraian pembayaran | ||
| E. Jumlah pembayaran: | Terbilang: |
| Pokok Pajak: Rp | |
|---|---|
| Denda Administrasi: Rp | |
| Jumlah: Rp | |
| F. Kode Akun: | |
| Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi pada Bank nomor rekening | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal | Wajib Pajak/Penyetor., tgl |
| Nama jelas: | Nama jelas: |
|---|---|
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran: |
*) Coret yang tidak perlu F.2.4.32.01
| DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB) | Untuk Bank/Pos Persepsi |
|---|---|---|
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 1) KODE KPP PRATAMA 1a) | ||
| A. 1. Nama Wajib Pajak: | ||
| 2. NPWP: | ||
| 3. Alamat Wajib Pajak: | ||
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: | ||
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: |
| B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP): | |
|---|---|
| 3. Letak Objek Pajak: | |
| Kelurahan/Desa: Kecamatan: | |
| Kabupaten/Kota: Kode Pos: | |
| C. 1. Jenis ketetapan pajak: | Tahun |
| 2. Nomor ketetapan pajak: | |
| D. Uraian: pembayaran | |
| E. Jumlah pembayaran: Pokok Pajak: Rp10 Denda Administrasi: Rp11 Jumlah: Rp12 | Terbilang: |
|---|---|
| F. Kode Akun:13a) | |
| Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi7 pada Bank14 nomor rekening15 | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal16 Nama jelas:17 Wajib Pajak/Penyetor Nama jelas:19 | |
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran:20 |
*) Coret yang tidak perlu F.2.4.32.01
| SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB) | Lembar 1 |
|---|---|
| BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) | |
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: KODE KPP PRATAMA: | |
| A. 1. Nama Wajib Pajak: | |
| 2. NPWP: Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki | |
| 3. Alamat Wajib Pajak: Blok/Kav/Nomor: |
| 4. Kelurahan/Desa: 5. RT/RW: 6. Kecamatan: |
|---|
| 7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos: |
| B. 1. NOP PBB: Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak PBB pada SPPT PBB |
| 2. Lokasi Objek Pajak: Blok/Kav/Nomor: |
| 3. Kelurahan/Desa: 4. RT/RW: 5. Kecamatan: |
| 6. Kabupaten/Kota: Kode Pos: |
| Penghitungan NJOP PBB: |
| Objek Pajak | Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh | Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun | Luas x NJOP PBB / m² |
|---|---|---|---|
| Tanah (bumi) | 7. Luas tanah (bumi) | 9. NJOP tanah (bumi)/m² | (angka 7 x angka 9) |
| m² | Rp | 11. Rp |
| Bangunan | 8. Luas bangunan | 10. NJOP bangunan/m² | (angka 8 x angka 10) |
|---|---|---|---|
| m² | Rp | 12. Rp | |
| NJOP PBB: | |||
| 14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: | |||
| 15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar: | |||
| Rp | |||
| 16. Nomor Sertifikat Tanah: |
| C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) |
|---|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang |
| 5% x angka 3 |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) |
|---|
| 50% x angka 4 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar |
| D. Jumlah Setoran berdasarkan: (Beri tanda silang “X” pada kotak yang sesuai) |
| a. Penghitungan Wajib Pajak |
| b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor: Tanggal: |
| c. Pengurangan dihitung sendiri karena: |
|---|
| d. |
| *) Coret yang tidak perlu |
| Jumlah Pembayaran: Rp |
| Terbilang: |
| Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qq. BPHTB Kode Akun: |
| 4 1 1 4 1 1 |
| MENGETAHUI: PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *) |
| Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |
|---|
| Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |
F.2.5.32.01 - Isilah SSB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketik.
-
Gunakan satu SSB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.
-
Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.
-
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kode KPP Pratama, diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.
-
Huruf A. Diisi dengan data WP - Angka 1 s.d. angka 8. Cukup jelas.
-
Huruf B. Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d. angka 6. Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.
Angka 7 s.d. angka 13. Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan.
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan atas permohonan WP.
Angka 14. Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut:
| Jenis Perolehan Hak | Kode | Jenis Perolehan Hak | Kode | Jenis Perolehan Hak | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemindahan Hak: | -Waris | 05 | -Peleburan usaha | 11 | |
| -Jual beli | 01 | -Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya | 06 | -Pemekaran usaha | 12 |
| -Jual beli khusus perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun Sederhana melalui KPR bersubsidi*) | 14 | -Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan | 07 | -Hadiah | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -Tukar-menukar | 02 | -Penunjukan pembeli dalam lelang | 08 | Pemberian Hak Baru: |
| -Hibah | 03 | -Pelaksanaan putusan hakim yg mempunyai kekuatan hukum tetap | 09 | -Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| -Hibah Wasiat | 04 | -Penggabungan usaha | 10 | -Pemberian hak baru diluar pelepasan hak | 22 |
*) Dalam hal Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
Angka 15. Diisi dengan harga transaksi yang terjadi / harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang / nilai pasar objek tersebut.
Angka 16. Diisi dengan nomor sertifikat tanah.
- Huruf C. Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.
Dalam hal SSB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB/SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d, huruf C tidak perlu diisi.
Angka 1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13.
Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan (Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Kantor Pelayanan PBE/KPP Pratama setempat).
Angka 3 Cukup jelas.
Angka 4. Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1997).
Angka 5. Diisi hanya dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, dengan perhitungan sebesar 50% x BPHTB yang terutang (angka 4), apabila WP adalah:
penerima waris atau hibah wasiat; atau > penerima hak pengelolaan yang bukan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Permda Propinsi, Permda Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perum Perumnas.
Angka 6. Diisi:
sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan.
sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan selain waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- Huruf D. - Diisi dengan memberi tanda “x” pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak / sanksi administrasi berdasarkan:
Huruf a. Menurut penghitungan WP sebagaimana huruf C.
Huruf b. > Menurut Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); atau > Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB); atau Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).
Huruf c. Diisi dalam hal WP menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB yang terutang karena
| Alasan Pengurangan | % | Kode | Alasan Pengurangan | % | Kode |
|---|
| 1. Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu: | 75% | 11 | f. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta | 50% | 26 |
|---|
| a. WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis | 50% | 12 | g. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah | 75% | 27 |
|---|
| b. WP Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan WP dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat | 50% | 12 | h. WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS | 100% | 28 |
|---|
| c. WP orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran | 25% | 13 | i. WP badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi | 50% | 29 |
|---|
| d. WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah | 50% | 14 | 3. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat | 50% | 30 |
|---|
| 2. Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu: | 50% | 21 | 4. Sebab-sebab lain sesuai peraturan pengurangan BPHTB yang berlaku | *) | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| a. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP PBB | 50% | 22 |
| b. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum | 75% | 23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| c. WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga WP harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah | 100% | 24 |
| d. WP Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkalan proses penggabungan usaha (merger) | 50% | 25 | *) Besarnya persentase pengurangan berdasarkan peraturan pengurangan BPHTB yang berlaku |
|---|
| e. WP badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak | 50% | (Apabila diperlukan, informasi lebih lanjut mengenai perhitungan besarnya pengurangan BPHTB dapat diperoleh melalui Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat). |
|---|
-
Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).
-
Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (not), maka WP tetap mengisi SSB dengan memberikan keterangan “NIHIL” pada huruf C angka 6 - SSB nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank / Kantor Pos Persepsi).
-
SSB nihil lembar ke-2 dan SSB nihil lembar ke-3 disampaikan ke Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama oleh WP., dan SSB nihil lembar ke-4 untuk PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.
| SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB) | Lembar 2 Untuk KPPN |
|---|---|
| BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) | |
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: KODE KPP PRATAMA: | |
| A. 1. Nama Wajib Pajak: | |
| 2. NPWP: Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki |
| 3. Alamat Wajib Pajak: Blok/Kav/Nomor: |
|---|
| 4. Kelurahan/Desa: 5. RT/RW: 6. Kecamatan: |
| 7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos: |
| B. 1. NOP PBB: Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak PBB pada SPPT PBB |
| 2. Lokasi Objek Pajak: Blok/Kav/Nomor: |
| 3. Kelurahan/Desa: 4. RT/RW: 5. Kecamatan: |
| 6. Kabupaten/Kota: Kode Pos: |
| Penghitungan NJOP PBB: | |||
|---|---|---|---|
| Objek Pajak | Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh | Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun | Luas x NJOP PBB / m² |
| Tanah (bumi) | 7. Luas tanah (bumi) | 9. NJOP tanah (bumi)/m² | (angka 7 x angka 9) |
| m² | Rp | 11. Rp |
| Bangunan | 8. Luas bangunan | 10. NJOP bangunan/m² | (angka 8 x angka 10) |
|---|---|---|---|
| m² | Rp | 12. Rp | |
| NJOP PBB: | |||
| 14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: | |||
| 15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar: | |||
| Rp | |||
| 16. Nomor Sertifikat Tanah: |
| C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) |
|---|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang |
| 5% x angka 3 |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) |
|---|
| 50% x angka 4 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar |
| D. Jumlah Setoran berdasarkan: (Beri tanda silang “X” pada kotak yang sesuai) |
| a. Penghitungan Wajib Pajak |
| b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor: Tanggal: |
| c. Pengurangan dihitung sendiri karena: |
|---|
| d. |
| *) Coret yang tidak perlu |
| Jumlah Pembayaran: Rp |
| Terbilang: |
| Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qq. BPHTB Kode Akun: |
| 4 1 1 4 1 1 |
| MENGETAHUI: PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *) |
| Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |
|---|
| Nomor Dokumen: |
| NOP PBB baru: |
F.2.5.32.01
| SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB) | Lembar3 Untuk KPP Pratama Disampaikan oleh Wajib Pajak |
|---|---|
| BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) | |
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: KODE KPP PRATAMA: |
| A.1. Nama Wajib Pajak:___ 2. NPWP:□□□□□□□□□□ F.2.5.32.01 SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB) | Lembar 4 Untuk Bank/Pos Persepsi |
|---|---|
| BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) | |
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: KODE KPP PRATAMA: | |
| A. 1. Nama Wajib Pajak: |
| 2. NPWP: Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki |
|---|
| 3. Alamat Wajib Pajak: Blok/Kav/Nomor: |
| 4. Kelurahan/Desa: 5. RT/RW: 6. Kecamatan: |
| 7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos: |
| B. 1. NOP PBB: Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak PBB pada SPPT PBB |
| 2. Lokasi Objek Pajak: Blok/Kav/Nomor: |
| 3. Kelurahan/Desa: 4. RT/RW: 5. Kecamatan: | |||
|---|---|---|---|
| 6. Kabupaten/Kota: Kode Pos: | |||
| Penghitungan NJOP PBB: | |||
| Objek Pajak | Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh | Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun | Luas x NJOP PBB / m² |
| Tanah (bumi) | 7. Luas tanah (bumi) | 9. NJOP tanah (bumi)/m² | (angka 7 x angka 9) |
|---|---|---|---|
| m² | Rp | 11. Rp | |
| Bangunan | 8. Luas bangunan | 10. NJOP bangunan/m² | (angka 8 x angka 10) |
| m² | Rp | 12. Rp | |
| NJOP PBB: (angka 11 + angka 12) |
| 14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: | |
|---|---|
| 15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar: Rp | |
| 16. Nomor Sertifikat Tanah: | |
| C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) | |
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) | 1 |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | 2 | |
|---|---|---|
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) | angka 1 - angka 2 | 3 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang | 5% x angka 3 | 4 |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) | 50% x angka 4 | 5 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar | 6 |
|---|---|
| D. Jumlah Setoran berdasarkan: (Beri tanda silang “X” pada kotak yang sesuai) | |
| a. Penghitungan Wajib Pajak | |
| b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor: Tanggal: | |
| c. Pengurangan dihitung sendiri karena: | |
| d. | |
| *) Coret yang tidak perlu |
| Jumlah Pembayaran: Rp |
|---|
| Terbilang: Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qq. BPHTB |
| Kode Akun: 4 1 1 4 1 1 |
| MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *) |
| Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |
| Nomor Dokumen: NOP PBB baru: |
| SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB) | Lembar 5 Untuk PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan |
|---|---|
| BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) | |
| KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: KODE KPP PRATAMA: | |
| A. 1. Nama Wajib Pajak: | |
| 2. NPWP: |
| 3. Alamat Wajib Pajak: |
|---|
| 4. Kelurahan/Desa: |
| 5. RT/RW: |
| 6. Kecamatan: |
| 7. Kabupaten/Kota: |
| 8. Kode Pos: |
| B. 1. NOP PBB: |
| 2. Lokasi Objek Pajak: |
| 3. Kelurahan/Desa: |
| 4. RT/RW: |
| 5. Kecamatan: |
| 6. Kabupaten/Kota: | |||
|---|---|---|---|
| Penghitungan NJOP PBB: | |||
| Objek Pajak | Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh | Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun | Luas x NJOP PBB / m² |
| Tanah (bumi) | 7. Luas tanah (bumi) | 9. NJOP tanah (bumi)/m² | (angka 7 x angka 9) |
| m² | Rp | 11. Rp |
| Bangunan | 8. Luas bangunan | 10. NJOP bangunan/m² | (angka 8 x angka 10) |
|---|---|---|---|
| m² | Rp | 12. Rp | |
| NJOP PBB: | |||
| 14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: | |||
| 15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar: | |||
| Rp | |||
| 16. Nomor Sertifikat Tanah: |
| C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) |
|---|
| Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang |
| Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar |
|---|
| D. Jumlah Setoran berdasarkan: (Beri tanda silang “X” pada kotak yang sesuai) |
| a. Penghitungan Wajib Pajak |
| b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor: Tanggal: |
| c. Pengurangan dihitung sendiri karena: |
| d. |
| *) Coret yang tidak perlu |
| Jumlah Pembayaran: Rp |
|---|
| Terbilang: |
| Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara qq. BPHTB Kode Akun: |
| 4 1 1 4 1 1 |
| MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA* |
| Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan |
| Nomor Dokumen: |
| NOP PBB baru: |
F.2.5.32.01