Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PER-53/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SKPTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau Putusan Peninjauan Kembal

Disebut juga: PER 53/PJ/2010 · PER 53 Tahun 2010 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2010

Nomor registri PER 53/2010 Tanggal tercatat 29 November 2010 PDF sumber 24 hlm

Status belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 29 November 2010

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.

Cakupan naskah Salinan HTML · kelengkapan belum diperiksa

PDF sumber: 24 halaman

Halaman sumber ↗ PDF sumber pemerintah ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-53/PJ/2010

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berkaitan dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor, yang selanjutnya disebut SPKPBM adalah formulir penagihan untuk menagih Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan, yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor beserta perubahannya.
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, yang selanjutnya disebut SPTNP adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai beserta perubahannya.
Surat Penetapan Pabean, yang selanjutnya disebut SPP adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai beserta perubahannya.
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, yang selanjutnya disebut SPKTNP adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai beserta perubahannya.
Keputusan Keberatan adalah keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan beserta perubahannya, yang diajukan terkait dengan SPKPBM, SPTNP, atau SPP.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan atau SPKTNP.
Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap Putusan Banding.
Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Pasal 2

Kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang meliputi pajak yang telah dibayar, berupa PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan/atau PPnBM Impor yang tercantum dalam:

a. SPTNP atau SPKTNP;

b. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan Keputusan Keberatan;

c. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding;

d. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;

e. SPKTNP yang telah diterbitkan Putusan Banding; atau

f. SPKTNP yang telah diterbitkan Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali, dan menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 3

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. mengemukakan alasan, jenis, jumlah, dan perhitungan pajak yang diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang;

c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPTNP, 1 (satu) SPKTNP, 1 (satu) Keputusan Keberatan, 1 (satu) Putusan Banding, atau 1 (satu) Putusan Peninjauan Kembali; dan

d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Pasal 4

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilampiri:

a. fotokopi dokumen yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak;

b. asli bukti pembayaran pajak; dan

c. surat pernyataan bahwa pajak yang diminta kembali belum dan tidak akan dikreditkan dan/atau dibiayakan.

(2) Fotokopi dokumen yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. SPTNP atau SPKTNP dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan Pasal 2 huruf a;

b. Keputusan Keberatan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan Pasal 2 huruf b;

c. salinan Putusan Banding dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan Pasal 2 huruf c atau huruf e; dan

d. salinan Putusan Peninjauan Kembali dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan Pasal 2 huruf d atau huruf f.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), serta telah dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

(2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan bukti penerimaan surat.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan diterima secara lengkap dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), telah dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

(5) Tanggal permohonan dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu tanggal yang tercantum pada:

a. bukti penerimaan surat dalam hal permohonan disampaikan secara langsung;

b. bukti pengiriman surat dalam hal permohonan disampaikan melalui pos; atau

c. bukti pengiriman surat dalam hal permohonan disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 6

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau ayat (3), dan/atau tidak dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat permintaan pemenuhan persyaratan dan/atau lampiran permohonan.

(2) Surat permintaan pemenuhan persyaratan dan/atau lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Surat permintaan pemenuhan persyaratan dan/atau lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 2 (dua) minggu sejak surat permintaan dikirimkan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(5) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi permintaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanggal permohonan dinyatakan diterima secara lengkap yaitu tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan bahwa pajak yang seharusnya tidak terutang:

a. telah disetor ke kas negara;

b. dalam hal berkaitan dengan PPh Pasal 22 Impor, belum dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh;

c. dalam hal berkaitan dengan PPN Impor, belum dikreditkan dalam SPT Masa PPN dan/atau belum dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh; dan

d. dalam hal berkaitan dengan PPnBM Impor, belum dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh.

Pasal 8

(1) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak melakukan:

a. penelitian dan/atau konfirmasi kebenaran bukti pembayaran pajak; dan

b. penelitian pengkreditan dan/atau pembiayaan pajak yang diminta kembali.

(2) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan SPTNP atau SPKTNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan:

a. konfirmasi kebenaran SPTNP atau SPKTNP; dan

b. legalisasi fotokopi SPTNP atau SPKTNP, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan:

a. konfirmasi kebenaran Keputusan Keberatan; dan

b. legalisasi fotokopi Keputusan Keberatan, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c atau huruf e, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan:

a. konfirmasi kebenaran Putusan Banding;

b. konfirmasi pelaksanaan Putusan Banding terkait dengan bea masuk dan/atau cukai; dan

c. legalisasi fotokopi salinan Putusan Banding, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(5) Terhadap permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d atau huruf f, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan permintaan:

a. konfirmasi kebenaran Putusan Peninjauan Kembali;

b. konfirmasi pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan bea masuk dan/atau cukai; dan

c. legalisasi fotokopi salinan Putusan Peninjauan Kembali, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(6) Permintaan konfirmasi kebenaran dan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(7) Dalam rangka menyelesaikan permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat meminta keterangan dari Wajib Pajak.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan penelitian atas permohonan yang dinyatakan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan diterima secara lengkap dan terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Berdasarkan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak membuat nota penghitungan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan penelitian.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian:

a. tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;

b. jawaban konfirmasi belum diterima; dan/atau

c. jawaban konfirmasi adalah “tidak ada” dan/atau “tidak benar”, Direktur Jenderal Pajak, paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan diterima secara lengkap, menerbitkan pemberitahuan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, asli bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus diberi tanda dan diparaf untuk menunjukkan bahwa terhadap bukti pembayaran telah diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

(2) Asli bukti pembayaran yang telah diberi tanda dan diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan/atau PPnBM Impor yang tercantum dalam:

a. SPTNP atau SPKTNP;

b. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan Keputusan Keberatan;

c. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding;

d. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;

e. SPKTNP yang telah diterbitkan Putusan Banding; atau

f. SPKTNP yang telah diterbitkan Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali, dan menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini namun belum diselesaikan, permohonan tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau ayat (3), dan/atau lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan tersebut.

(3) Surat pemberitahuan untuk memenuhi persyaratan dan/atau lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Surat pemberitahuan untuk memenuhi persyaratan dan/atau lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 2 (dua) minggu sejak surat pemberitahuan dikirimkan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 29 November 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO

NIP 195104281975121002 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 53 /PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

Nomor: (1)

Sifat: (3)

Lampiran: (4)

Hal: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: (7)

NPWP: (8)

Alamat: (9)

bertindak selaku:

□ Wajib Pajak

□ Pengusaha Kena Pajak

□ Wakil

□ Kuasa

Nama: (10)

NPWP: (11)

Alamat: (12)

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut:

PPh Pasal 22 Impor, sebesar Rp. (13)
PPN Impor, sebesar Rp. (.); dan (14)
PPnBM Impor sebesar Rp. (15) (16) nomor.

(17) tanggal.

(18) dengan alasan permohonan sebagai berikut:.

Untuk mendukung alasan permohonan sebagaimana tersebut di atas, bersama ini juga disampaikan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Dokumen Terkait	Jumlah Pajak (dalam rupiah)
PPh Pasal 22 Impor	PPN Impor	PPn BM Impor
1.	Pemberitahuan Pabean Impor / PIB	(20)	(21)	(22)
2.	Bukti Pembayan Pajak (SSP, SSBC, atau SSPCP)	(23)	(24)	(25)
3.	SPKPBM / SPTNP / SPKTNP / SPP	(26)	(27)	(28)
4.	Keputusan Keberatan	(29)	(30)	(31)
5.	Putusan Banding	(32)	(33)	(34)
6.	Putusan Peninjauan Kembali	(35)	(36)	(37)
7.	Pajak yang seharusnya tidak terutang	(38)	(39)	(40)

Bersama ini dilampirkan pula:

Fotokopi SPTNP atau SPKTNP.

Fotokopi Keputusan Keberatan.

Fotokopi Salinan Putusan Banding.

Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali.

Asli bukti pembayaran pajak.

Surat pernyataan bahwa pajak yang diminta kembali belum dan tidak akan dikreditkan dan/atau dibiayakan.

Surat Kuasa.

Pemohon,

Keterangan:

Beri tanda X pada 7. yang sesuai Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Lampiran I)

Angka 1	: Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Surat Permohonan).
Angka 2	: Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.
Angka 3	: Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 4	: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 5	: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan.
Angka 6	: Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan.
Angka 7	: Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan Surat Permohonan.
Angka 8	: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan Surat Permohonan. Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah orang pribadi belum ber-NPWP atau subjek pajak luar negeri/wakilnya, diisi dengan tanda “-“.
Angka 9	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan Surat Permohonan.
Angka 10	: Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Angka 11	: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Angka 12	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Angka 13	: Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dimintakan restitusi dalam angka arab dan dalam huruf.
Angka 14	: Diisi dengan jumlah PPN Impor yang dimintakan restitusi dalam angka arab dan dalam huruf.
Angka 15	: Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang dimintakan restitusi dalam angka arab dan dalam huruf.
Angka 16	: Diisi dengan nama produk hukum terkait terakhir yang telah diterbitkan sehubungan dengan Surat Permohonan, yaitu SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Angka 17	: Diisi dengan nomor produk hukum terkait terakhir yang telah diterbitkan sehubungan dengan Surat Permohonan.
Angka 18	: Diisi dengan nomor produk hukum terkait terakhir yang telah diterbitkan sehubungan dengan Surat Permohonan.
Angka 19	: Diisi dengan alasan Surat Permohonan. Dalam alasan ini juga dicantumkan informasi (nomor, tanggal, dan jumlah total pajak) berkaitan dengan dokumen terkait. Dalam hal memudahkan, alasan ini dapat dibuat dengan rinci menggunakan nomor urut.
Angka 20	: Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 Impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan impor barang (PIB). Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 21	: Diisi dengan jumlah PPN Impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan impor barang (PIB). Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 22	: Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan impor barang (PIB). Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.

Angka 23: Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 Impor yang tercantum dalam bukti pembayaran (SSP,

	SSBC, atau SSPCP). Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 24	Diisi dengan jumlah PPN Impor yang tercantum dalam bukti pembayaran (SSP, SSBC, atau SSPCP). Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 25	Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang tercantum dalam bukti pembayaran (SSP, SSBC, atau SSPCP). Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 26	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 Impor yang tercantum dalam SPKPBM, SPTNP, SPKTNP, atau SPP. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 27	Diisi dengan jumlah PPN Impor yang tercantum dalam SPKPBM, SPTNP, SPKTNP, atau SPP. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 28	Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang tercantum dalam SPKPBM, SPTNP, SPKTNP, atau SPP. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 29	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 Impor yang tercantum dalam Keputusan Keberatan. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 30	Diisi dengan jumlah PPN Impor yang tercantum dalam Keputusan Keberatan. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 31	Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang tercantum dalam Keputusan Keberatan. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 32	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 Impor yang tercantum dalam Putusan Banding. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 33	Diisi dengan jumlah PPN Impor yang tercantum dalam Putusan Banding. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 34	Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang tercantum dalam Putusan Banding. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 35	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 Impor yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 36	Diisi dengan jumlah PPn Impor yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 37	Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 38	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 Impor yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 39	Diisi dengan jumlah PPN Impor yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 40	Diisi dengan jumlah PPnBM Impor yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal tidak ada, diisi dengan tanda ”-”.
Angka 41	Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan Surat Permohonan.

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP. (1) Hal: Surat Permintaan Pemenuhan Persyaratan dan/atau Lampiran Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Yth.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor. (9) tanggal (10) hal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak dilampiri dengan lampiran yang diharuskan. Persyaratan dan/atau lampiran yang tidak dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

(11)
Persyaratan dan/atau lampiran yang tidak dipenuhi sebagaimana tersebut di atas harus Saudara lengkapi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak surat permintaan ini dikirimkan. Dalam hal dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi permintaan tersebut, permohonan Saudara akan ditolak.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor, 12.

Petunjuk Pengisian

Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Pemenuhan Persyaratan dan/atau Lampiran Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Lampiran II)

Angka 1

: Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menjadi atasan unit kantor yang mengirimkan Surat Permintaan Pemenuhan Persyaratan dan/atau Lampiran Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Surat Permintaan).

Angka 2: Diisi dengan nama unit kantor yang mengirimkan Surat Permintaan.

Angka 3: Diisi dengan alamat unit kantor yang mengirimkan Surat Permintaan.

Angka 4: Diisi dengan nomor telepon Unit Kantor yang mengirimkan Surat Permintaan.

Angka 5: Diisi dengan nomor Surat Permintaan.

Angka 6: Diisi dengan tanggal Surat Permintaan.

Angka 7: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dikirimkan Surat Permintaan.

Angka 8: Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dikirimkan Surat Permintaan.

Angka 9: Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Surat Permohonan).

Angka 10: Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Wajib Pajak.

Angka 11: Diisi dengan persyaratan dan/atau lampiran yang tidak dipenuhi untuk masing-masing jenis pajak yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) persyaratan dan/atau lampiran yang tidak dipenuhi, seluruh persyaratan dan/atau lampiran yang tidak dipenuhi tersebut disebutkan dengan dibuatkan rincian.)

Angka 12: Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Permintaan.

Angka 13: Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Permintaan.

Angka 14: Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani Surat Permintaan.

Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP. (1) Nomor:. (5) Sifat:.

Hal: Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Yth. (7) 8. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor. (9) tanggal. (10) hal. (11), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara berkaitan dengan:

a. tidak memenuhi persyaratan, yaitu. (12);

b. tidak dilampiri dengan lampiran yang diharuskan, yaitu. (13);

c. berdasarkan hasil penelitian,. (14);

PPN Impor ditolak dengan alasan sebagai berikut:

a. tidak memenuhi persyaratan, yaitu. (15);

b. tidak dilampiri dengan lampiran yang diharuskan, yaitu. (16);

c. berdasarkan hasil penelitian,.(17);

PPnBM Impor ditolak dengan alasan sebagai berikut:

a. tidak memenuhi persyaratan, yaitu. (18);

b. tidak dilampiri dengan lampiran yang diharuskan, yaitu. (19);

c. berdasarkan hasil penelitian, (20).

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor, 21. (22) NIP (23)

Petunjuk Pengisian

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Lampiran III) Angka 1: Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menjadi atasan unit kantor yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Surat Pemberitahuan Penolakan).

Angka 2: Diisi dengan nama unit kantor yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Penolakan.

Angka 3: Diisi dengan alamat unit kantor yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Penolakan.

Angka 4: Diisi dengan nomor telepon Unit Kantor yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Penolakan.

Angka 5: Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penolakan.

Angka 6: Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Penolakan.

Angka 7: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dikirimkan Surat Pemberitahuan Penolakan.

Angka 8: Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dikirimkan Surat Pemberitahuan Penolakan.

Angka 10: Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.

Angka 11: Diisi dengan “Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali” atau perihal surat yang tercantum dalam surat permohonan Wajib Pajak.

Angka 12: Diisi dengan rincian alasan penolakan pengembalian PPh Pasal 22 Impor karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam rincian tersebut juga dicantumkan nomor dan tanggal Surat Permintaan Pemenuhan Persyaratan dan/atau Lampiran Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan Dengan SPTNP atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (Surat Permintaan) yang terkait.

Angka 13: Diisi dengan rincian alasan penolakan pengembalian PPh Pasal 22 Impor karena tidak dilampiri dengan lampiran yang diharuskan. Dalam rincian tersebut juga dicantumkan nomor dan tanggal Surat Permintaan yang terkait.