PER-50/PJ/2015

PDF

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak

Disebut juga: PER 50/PJ/2015 · PER 50 Tahun 2015 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015

Nomor registri PER 50/2015 Tanggal tercatat 31 Desember 2015 PDF sumber 61 hlm

Status belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 31 Desember 2015

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.

Cakupan naskah Salinan HTML · kelengkapan belum diperiksa

PDF sumber: 61 halaman

Halaman sumber ↗ PDF sumber pemerintah ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2015 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2013 tentang Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kedinasan serta kelancaran arus komunikasi dan informasi antar unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata naskah dinas di Direktorat Jenderal Pajak;

c. bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, penyusunan tata naskah dinas pada masing-masing unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan umum bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kedinasan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2013 tentang Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 2015 PLT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd. KEN DWIJUGIASTEADI Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

KEPALA BAGIAN C KEMENTERIAN KEUARA PUBLIK INDONESA SEKRETARIAT DIREKTOR PUBLIK INDONESA

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.i DAFTAR CONTOH.vi DAFTAR TABEL.ix

BAB I — PENDAHULUAN.- 1 -

A. Latar Belakang.- 1 - B. Maksud dan Tujuan.- 1 -

Maksud.- 1 -
Tujuan.- 1 - C. Sasaran.- 1 - D. Asas-asas.- 2 - E. Ruang Lingkup.- 3 - F. Pengertian Umum.- 3 -

BAB II — JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS.- 5 -

A. Naskah Dinas Arahan.- 5 -

Naskah Dinas Pengaturan.- 5 -

a. Pedoman.- 5 -;

b. Petunjuk Pelaksanaan.- 9 -;

c. Standar Operasional Prosedur.- 12 -;

d. Surat Edaran.- 12 -;

Naskah Dinas Penugasan.- 19 -

a. Instruksi.- 19 -;

b. Surat Perintah.- 23 -;

c. Surat Tugas.- 26 - B. Naskah Dinas Korespondensi.- 30 -;

Naskah Dinas Korespondensi Intern.- 30 -

a. Nota Dinas.- 30 -;

b. Memorandum.

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern.
Surat Undangan.

C. Naskah Dinas Khusus.

Surat Perjanjian.
Surat Kuasa.
Berita Acara.
Surat Keterangan.
Surat Pengantar.
Pengumuman.

D. Naskah Dinas Laporan.

Laporan.
Laporan Hasil Rapat (LHR).

E. Telaahan Staf.

F. Formulir.

G. Naskah Dinas Lainnya.

Naskah Serah Terima Jabatan.
Memori Alih Tugas.
Lembar Ralat.
Surat Perjalanan Dinas.

H. Naskah Dinas Bersama.

I. Naskah Dinas Elektronik.

BAB III — PENYUSUNAN NASKAH DINAS. - 104

A. Persyaratan Penyusunan. B. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas.

Kepala Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Menteri Keuangan.
Kepala Naskah Dinas Instansi/Unit Organisasi. C. Penomoran dan Pengodean Naskah Dinas.
Pengodean Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak- 109 -
Kode Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Tata Cara Penulisan Nomor dan Kode Naskah Dinas.
Kode Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan- 114 - D. Nomor Halaman. E. Ketentuan Jarak Spasi. F. Penggunaan Huruf. G. Kata Penyambung. H. Lampiran. I. Ruang Tanda Tangan. J. Penulisan Nomor Identitas Pegawai. K. Penentuan Batas/Ruang Tepi. L. Penggunaan Bahasa.

BAB IV — PENGELOLAAN NASKAH DINAS

A. Pengertian. B. Ketentuan Penyusunan dan Pengelolaan Naskah Dinas. 1. Penyelenggaraan.

2. Koordinasi.

3. Sarana.

4. Jawaban terhadap Naskah Dinas Korespondensi yang Masuk.

5. Waktu Penandatangan Naskah Dinas Korespondensi.

6. Salinan/Rangkap.

7. Tingkat Keamanan.

8. Penanganan Naskah Dinas dengan Tingkat Keamanan Tertentu.

9. Kecepatan Penyampaian.

10. Komunikasi Langsung.

11. Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.).

12. Alur Naskah Dinas.

13. Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas.

14. Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.).

15. Rujukan.

16. Disposisi.

17. Pernyataan Penutup.

18. Warna Tinta. C. Media/Sarana Naskah Dinas.

Kertas.
Sampul. D. Susunan Naskah Dinas Korespondensi.

1. Kepala Naskah Dinas Korespondensi.

2. Tanggal Naskah Dinas Korespondensi.

3. Nomor Naskah Dinas Korespondensi.

4. Sifat Naskah Dinas Korespondensi.

5. Lampiran Naskah Dinas Korespondensi.

6. Hal Naskah Dinas Korespondensi.

7. Alamat Naskah Dinas Korespondensi.

8. Paragraf.

9. Penggunaan Spasi. E. Penanganan Naskah Dinas Masuk. F. Penanganan Naskah Dinas Keluar. G. Penggunaan Singkatan dan Akronim. H. Ralat Naskah Dinas.

Pengertian.
Wewenang.
Penerapan Ralat.

BAB V — PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS. - 156

A. Penggunaan Lambang Negara. B. Penggunaan Logo. C. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama. D. Penggunaan Cap Dinas.

Jenis Cap dinas.
Ukuran dan Bentuk Cap Dinas.
Wewenang Penggunaan.
Kekhususan Penggunaan.
Pengadaan Cap Dinas. E. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB VI — PENUTUP. - 162

DAFTAR CONTOH

Contoh 1 Format Pedoman yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak.

Contoh 2 Format Petunjuk Pelaksanaan yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak.

Contoh 3 Format Surat Edaran yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak

Contoh 4 Format Surat Edaran yang Ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

Contoh 5 Format Surat Edaran yang Ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Contoh 6 Format Surat Edaran Dengan Jumlah Halaman Lebih Dari Satu yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak.

Contoh 7 Format Instruksi yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak.

Contoh 8 Format Surat Perintah yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak- 25 -

Contoh 9 Format Surat Tugas yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak.

Contoh 10 Format Surat Tugas yang Ditandatangani oleh Pejabat Eselon II.

Contoh 11 Format Nota Dinas Dengan Nama Jabatan Penandatangan Sama Dengan Pengirim.

Contoh 12 Format Nota Dinas Dengan Nama Jabatan Penandatangan Sama Dengan Pengirim Lebih Dari 1 Halaman.

Contoh 13 Format Nota Dinas Dengan Nama Jabatan Penandatangan Tidak Sama Dengan Pengirim.

Contoh 14 Format Nota Dinas Bersama.

Contoh 15 Format Memorandum.

Contoh 16 Penulisan Tujuan Surat.

Contoh 17 Penulisan Tembusan Surat Dinas.

Contoh 18 Format Surat Dinas.

Contoh 19 Format Surat Dinas Lebih Dari 1 Halaman.

Contoh 20 Format Surat Dinas Bersama.

Contoh 21 Format Kartu Undangan.

Contoh 22 Format Surat Undangan.

Contoh 23 Format Lampiran Surat Undangan.

Contoh 24 Format Surat Perjanjian Antarinstansi Dalam Negeri.

Contoh 25 Format Kesepakatan Awal / Letter Of Intent.

Contoh 26 Format Memorandum Of Understanding.

Contoh 27 Format Perjanjian Kerja sama Pemerintah Lingkup Nasional.

Contoh 28 Format Surat Kuasa yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak

Contoh 29 Format Berita Acara.

Contoh 30 Format Surat Keterangan.

Contoh 31 Format Surat Pengantar.

Contoh 32 Format Pengumuman.

Contoh 33 Format Laporan.

Contoh 34 Format Laporan Hasil Rapat (LHR).

Contoh 35 Format Telaahan Staf.

Contoh 36 Formulir Berita Faksimile.

Contoh 37 Formulir Berita Telepon.

Contoh 38 Format Naskah Serah Terima Jabatan.

Contoh 39 Format Memori Alih Tugas.

Contoh 40 Format Lembar Ralat.

Contoh 41 Kepala Naskah Dinas Dengan Nama Jabatan Menteri Keuangan.

Contoh 42 Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh 43 Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon II.

Contoh 44 Kepala Naskah Dinas Kantor Wilayah DJP.

Contoh 45 Kepala Naskah Dinas Unit Vertikal DJP.

Contoh 46 Penulisan kode surat terkait pemeriksaan pajak.

Contoh 47 Penulisan Nomor dan Kode Surat Dinas.

Contoh 48 Penulisan Nomor dan Kode Nota Dinas. Contoh 49Penulisan Kode Penunjuk di lingkungan Kantor Pusat DJP.

Contoh 50 Penulisan Kode Penunjuk di lingkungan Kanwil DJP.

Contoh 51 Penulisan Kode Penunjuk di lingkungan KPP.

Contoh 52 Penulisan nomor halaman dan kata penyambung.

Contoh 53 Format Lampiran Untuk Jenis Naskah Dinas Berupa Surat Dinas, Surat Undangan, Surat Tugas, dan Sebagainya.

Contoh 54 Penulisan Ruang Tanda Tangan.

Contoh 55 Ruang Pembubuhan Paraf.

Contoh 56 Penulisan Nomor Identitas Pegawai.

Contoh 57 Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.).

Contoh 58 Penulisan penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.).

Contoh 59 Penulisan penggunaan Pelaksana Harian (Plh.).

Contoh 60 Format Lembar Disposisi Direktur Jenderal Pajak.

Contoh 61 Pernyataan Penutup.

Contoh 62 Penulisan Tanggal Surat.

Contoh 63 Penulisan Alamat Surat.

Contoh 64 Format Verbal.

Contoh 65 Format Verbal Untuk Naskah Dinas Bersama.

Contoh 66 Lambang Negara.

Contoh 67 Logo.

Contoh 68 Bentuk Cap Dinas. ## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas.

Tabel 2 Kode Naskah Dinas Yang Memuat Kebijakan Pokok Atau Kebijakan Pelaksanaan.

Tabel 3 Kode Naskah Dinas Yang Bersifat Internal Dan Eksternal.

Tabel 4 Kode Naskah dinas yang bersifat khusus.

Tabel 5 Nomor Dan Kode Peraturan Menteri Keuangan Yang Dikonsep oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

Tabel 6 Nomor Dan Kode Keputusan Menteri Keuangan Yang Dikonsep oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

Tabel 7 Nomor Dan Kode Keputusan Menteri Keuangan Yang Ditandatangani Oleh Direktur Jenderal Pajak Atas Nama Menteri Keuangan.

Tabel 8 Nomor Dan Kode Instruksi Menteri Keuangan.

Tabel 9 Nomor Dan Kode Surat Dinas Yang Ditandatangani Menteri Keuangan.- 115 -

Tabel 10 Nomor Dan Kode Surat Dinas Menteri Keuangan Yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Atas Nama Menteri Keuangan.

Tabel 11 Nomor Dan Kode Naskah Dinas Pada Unit Direktorat Jenderal Pajak.- 116 -

Tabel 12 Nomor Dan Kode Surat Dinas Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 13 Nomor Dan Kode Naskah Dinas Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 14 Nomor Dan Kode Naskah Dinas Pada Kantor Pelayanan Pajak dan Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 15 Standar Ukuran Kertas.

Tabel 16 Akronim Titelatur.

Tabel 17 Singkatan Dan Akronim Nomenklatur.

Tabel 18 Matriks Naskah Dinas Yang Dapat Dilakukan Ralat.

TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata naskah dinas yang seragam dan berlaku secara nasional akan sangat mendukung kelancaran arus komunikasi dan informasi antarinstansi pemerintah.

Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan untuk digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antarunit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak dimaksudkan sebagai acuan pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau dengan instansi/pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

C. Sasaran

Sasaran penetapan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak adalah:

tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas;
terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;
lancarnya komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian;
tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;
berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas.

D. Asas-asas

Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah sebagai berikut.

1. Asas Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

2. Asas Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

3. Asas Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.

4. Asas Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum.

5. Asas Kecepatan dan Ketepatan

Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi.

6. Asas Keamanan

Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak meliputi pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata persuratan, penggunaan media surat-menyurat, dan ralat.

Naskah dinas yang telah diatur secara khusus seperti naskah dinas di bidang pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penyidikan pajak, dan litigasi, naskah dinas tersebut mengacu pada ketentuannya masing-masing.

Khusus untuk naskah dinas arahan berupa peraturan dan keputusan, sepanjang mengenai pengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatangan), bentuk, dan susunannya mengikuti peraturan perundangundangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Khusus untuk naskah dinas terkait bidang kepegawaian dan keuangan tidak diatur dalam pedoman tata naskah dinas ini, namun mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak ini meliputi hal berikut.

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang perpajakan.
Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
Instansi adalah kementerian negara/lembaga, sekretariat lembaga negara, TNI/POLRI, dan pemerintah daerah.
Pihak lain adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, dan organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.
Lambang negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Logo Kementerian Keuangan adalah gambar dan huruf sebagai identitas Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam bentuk segilima sama sisi yang berisi gambar gada terletak vertical di tengah, di sebelah kiri dan kanan gambar padi dan kapas, diapit oleh gambar sayap, dan di bawahnya gambar pita bertuliskan Nagara Dana Rakca.
Penandatangan naskah dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
Verbal konsep adalah lembaran konsep yang dianggap sumber pertama dan asli dari sesuatu surat atau keputusan pejabat yang bersifat naskah. Verbal konsep memuat coretan/perubahan/penyempurnaan aslinya, berkas-berkas yang berhubungan dengan itu. Verbal konsep juga memuat nama pembuat konsep, pengetik, pemeriksa naskah dan penandatangan. Penandatangan verbal konsep dapat melibatkan lebih dari satu unit kerja, apabila substansi surat atau keputusan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan.

Naskah dinas arahan terdiri dari:

Naskah dinas pengaturan, yang meliputi:

a. peraturan;

b. pedoman;

c. petunjuk pelaksanaan;

d. standar operasional prosedur; dan

e. surat edaran;

Naskah dinas penetapan (keputusan).
Naskah dinas penugasan, yang meliputi:

a. instruksi;

b. surat perintah;

c. surat tugas.

Khusus untuk naskah dinas arahan berupa peraturan dan keputusan, pengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatangan), bentuk, dan susunannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Naskah Dinas Pengaturan

a. Pedoman

Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik tugas Direktorat Jenderal Pajak. Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan merupakan lampiran dari peraturan induk.

2) Wewenang Penandatanganan

Pengabsahan pedoman dilakukan oleh pejabat yang berwenang menandatangani yaitu Direktur Jenderal Pajak.

3) Susunan

a) Penggunaan lambang negara, kop dan penulisan Lampiran mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

b) Kepala Pedoman

Bagian kepala pedoman terdiri dari:

(1) tulisan pedoman ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(2) rumusan judul pedoman diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital.

c) Batang Tubuh Pedoman

Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari:

(1) pendahuluan berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan pengertian;

(2) materi pedoman;

(3) penutup terdiri dari hal yang harus diperhatikan dan penjabaran lebih lanjut.

d) Kaki Pedoman

Bagian kaki pedoman terdiri dari:

(1) nama jabatan yang menandatangani pedoman, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(2) tanda tangan pejabat yang menetapkan;

(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman, ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan

(4) cap dinas.

e) Distribusi

Salinan pedoman yang telah ditetapkan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Contoh 1 Format Pedoman yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR./PJ/. TENTANG PEDOMAN.

PEDOMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan E. Ruang Lingkup F. Pengertian Umum

BAB II

B. dan seterusnya

BAB III

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

(tanda tangan dan cap dinas) NAMA LENGKAP Logo dan nama instansi yang telah dicetak, penulisan lampiran Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital Memuat latar belakang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan pengertian umum Terdiri dari konsepsi dasar/pokok-pokok/isi pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital

b. Petunjuk Pelaksanaan

1) Pengertian

Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. Petunjuk pelaksanaan dibuat dalam rangka menjabarkan kebijakan yang lebih tinggi.

2) Wewenang Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan adalah Direktur Jenderal Pajak.

3) Susunan

b) Kepala Petunjuk Pelaksanaan

Bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri dari:

(1) tulisan petunjuk pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(2) Rumusan judul petunjuk pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

c) Batang Tubuh Petunjuk Pelaksanaan

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri dari:

(1) pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan, ruang lingkup, dan hal lain yang dipandang perlu serta peraturan/ketentuan yang dijadikan dasar/landasan petunjuk pelaksanaan;

(2) batang tubuh, memuat materi petunjuk pelaksanaan yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.

d) Kaki Petunjuk Pelaksanaan

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan terdiri dari:

(1) nama jabatan yang menetapkan petunjuk pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(2) tanda tangan pejabat yang menetapkan;

(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan

(4) cap dinas.

4) Distribusi

Salinan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR./PJ/. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN.

PETUNJUK PELAKSANAAN

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengertian Umum

BAB II

B. dan seterusnya DIREKTUR JENDERAL PAJAK, (tanda tangan dan cap dinas) NAMA LENGKAP Logo dan nama instansi yang telah dicetak, penulisan lampiran Judul petujuk pelaksanaan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang ditetapkannya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pengertian umum Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, pengendalian, dsb.

Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital

c. Standar Operasional Prosedur

Khusus untuk naskah dinas arahan berupa Standar Operasional Prosedur, sepanjang mengenai pengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatangan), bentuk, dan susunannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Surat Edaran

1) Pengertian

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

2) Wewenang Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani surat edaran adalah:

a. Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;

b. Direktur Jenderal Pajak;

c. Kepala kantor unit vertical;

d. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3) Susunan

a) Kepala Surat Edaran Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

(1) kepala naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara (untuk Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan) atau logo Kementerian Keuangan dan nama unit organisasi, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

(2) tulisan surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, diikuti dengan nomor surat edaran dengan huruf kapital yang ditulis secara simetris di bawahnya;

(3) kata tentang diletakkan di bawah nomor surat edaran, ditulis dengan huruf kapital;

(4) judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b) Batang Tubuh Surat edaran

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:

(1) Umum, memuat alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;

(2) Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran;

(3) Ruang Lingkup, memuat ruang lingkup surat edaran;

(4) Dasar, memuat peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan

(5) uraian materi yang dianggap penting dan mendesak serta dapat ditambahkan hal lain yang perlu disampaikan.

c) Kaki Surat Edaran

Bagian kaki surat edaran terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan;

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital, serta tanpa mencantumkan gelar;

(5) NIP;

(6) cap dinas;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN NOMOR SE-./PJ/.

TENTANG

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Dasar dst.

Ditetapkan di pada tanggal DIREKTUR JENDERAL, (tanda tangan dan cap dinas) NAMA LENGKAP NIP.

Logo Kementerian Keuangan dan nama unit organisasi Eselon I Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan Surat Edaran Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penanda-tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital Contoh 4 Format Surat Edaran yang Ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI

SURAT EDARAN NOMOR SE-./WPJ./.

TENTANG

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Dasar

E. dst.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA KANWIL, (tanda tangan dan cap dinas) Kp.:BG.xx/BG.xxxx/20xx.x NAMA LENGKAP NIP.

Logo Kementerian Keuangan dan nama unit organisasi Eselon I serta kanwil Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan

Menyuat alasan tentang perlunya ditetapkan Surat Edaran Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penanda-tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital Contoh 5 Format Surat Edaran yang Ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

SURAT EDARAN

NOMOR SE-./WPJ./KP./.

TENTANG

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Dasar

dst.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA KANTOR, (tanda tangan dan cap dinas) NAMA LENGKAP NIP.

Kp.:KP.xx/KP.xxxx/20xx.x Logo Kementerian Keuangan dan nama unit organisasi Eselon I, kanwil serta kantor/balai bersangkutan Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan Surat Edaran Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penanda-tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital Contoh 6 Format Surat Edaran Dengan Jumlah Halaman Lebih Dari Satu yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT EDARAN NOMOR SE-./PJ/.

TENTANG

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang.

C. Ruang Lingkup

dan seterusnya.

Ditetapkan di. pada tanggal.

DIREKTUR JENDERAL, (tanda tangan dan cap dinas) NAMA LENGKAP NIP Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x

2. Naskah Dinas Penugasan

a. Instruksi

1) Pengertian

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Direktur Jenderal Pajak.

3) Susunan

a) Kepala Instruksi Bagian kepala instruksi terdiri dari:

(1) kepala naskah dinas, yang berisi logo Kementerian Keuangan dan nama unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang diletakkan secara

(2) simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

(3) kata instruksi dan Direktur Jenderal Pajak ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) nomor instruksi, ditulis secara simetris dengan merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Kementerian Keuangan;

(5) kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital secara simetris tanpa spasi;

(6) judul instruksi, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital secara simetris tanpa diakhiri tanda baca;

(7) di bawah judul ditulis Direktur Jenderal Pajak yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, serta diakhiri tanda baca koma (,).

b) Diktum

Bagian diktum instruksi terdiri dari:

(1) diktum dimulai dengan kata Dalam rangka., dengan ini memberikan Instruksi yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);

(2) kata Kepada dicantumkan setelah kata Dalam rangka., dengan ini memberikan instruksi yang disejajarkan ke bawah dengan kata Dalam rangka. Kata Kepada ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) diikuti dengan nama pejabat/jabatan penerima Instruksi, apabila lebih dari satu ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan urutan unit organisasinya dan/atau tingkatan jabatannya;

(3) kata Untuk ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan substansi instruksi, bila perlu dikelompokkan dalam diktum: KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda baca titik dua (:) ditempatkan sejajar di bawah kata kepada.

c) Kaki

Bagian kaki instruksi terdiri dari:

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dikeluarkan instruksi dan tanggal penandatangan instruksi;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital serta tanpa mencantumkan gelar;

(5) NIP; dan

(6) cap dinas.

4) Distribusi dan Salinan

Salinan instruksi didistribusikan kepada yang bersangkutan, pejabat yang tercantum pada salinan, dan pejabat lain yang terkait dengan materi instruksi.

Hal yang Perlu Diperhatikan a) Meskipun kata instruksi mengandung arti perintah, instruksi yang dimaksudkan dalam pedoman ini bukan perintah, melainkan suatu petunjuk/arahan pelaksanaan suatu keputusan;

b. Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu keputusan/peraturan perundang-undangan;

c. wewenang penetapan dan penandatangan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

Contoh 7 Format Instruksi yang Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK INSTRUKSI NOMOR INS-./PJ/.

TENTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka., dengan ini memberikan instruksi Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai;

Nama/Jabatan Pegawai;
dan seterusnya.

Untuk:

KESATU:.

KEDUA:.dst

KETIGA: Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

Dikeluarkan di pada tanggal DIREKTUR JENDERAL, (tanda tangan dan cap dinas) NAMA LENGKAP NIP Logo Kementerian Keuangan dan Nama Unit Organisasi Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim Judul instruksi ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima instruksi Memuat substansi arahan yang diinstruksikan Memuat nama jabatan yang terkait.

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penanda-tanganan Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

b. Surat Perintah

1) Pengertian

Surat perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah dalam lingkup unit yang bersangkutan, yang memuat mengenai apa yang harus dilakukan.

2) Wewenang Penandatanganan

Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

a) Kepala Surat Perintah Bagian kepala surat perintah terdiri dari:

(1) kepala naskah dinas berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi/satuan organisasi yang ditulis secara simetris. Garis pemisah horisontal atas dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan surat perintah dengan ukuran tebal 1 1/2 pt;

(2) tulisan surat perintah yang diletakkan di bawah kepala naskah dinas ditulis dengan huruf kapital, diikuti nomor surat perintah ditulis secara simetris di bawahnya. Penomoran surat perintah merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

b) Batang Tubuh Surat Perintah

Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari:

(1) konsiderans, meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut;

(2) diktum dimulai dengan kata Memberi Perintah:, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, diikuti kata Kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Di bawah kata Kepada ditulis kata Untuk disertai perintah yang harus dilaksanakan.

c) Kaki Surat Perintah

Bagian kaki surat perintah terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal penetapan surat perintah;

(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(3) tanda tangan pejabat yang memberi tugas;

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf kapital;

(5) NIP pejabat yang memberi perintah;

(6) cap dinas; dan

4) Distribusi

(7) tembusan (bila diperlukan).

a. Surat perintah disampaikan kepada yang mendapat tugas;

b. Tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian konsiderans memuat pertimbangan/dasar.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PERINTAH NOMOR PRIN-./PJ/.

Menimbang:

a. bahwa.;

b. bahwa.;

Memberi Perintah

Kepada:

Jakarta,.

DIREKTUR JENDERAL, (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

NAMA PEJABAT NIP

Kp.: PJ.xx./PJ.xxxx/20xx.x Logo, nama dan alamat Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim Memuat peraturan/ alasan ditetapkannya Surat Perintah Identitas pejabat yang menerima perintah.

Memuat substansi arahan yang diperintahkan Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatangan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Bila diperlukan dicantumkan nama jabatan yang terkait.

c. Surat Tugas

1) Pengertian

Surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dalam jangka waktu tertentu.

2) Wewenang Penandatanganan

Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan/pejabat atasan yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Khusus surat tugas terkait perjalanan dinas jabatan dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pendelegasian wewenang penerbitan surat tugas perjalanan dinas jabatan dalam negeri di lingkungan Kementerian Keuangan.

3) Susunan

a) Kepala Surat Tugas

Bagian kepala surat tugas terdiri dari:

(1) kepala naskah dinas, yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi/satuan organisasi yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

(2) tulisan surat tugas yang diletakkan di bawah kepala naskah dinas ditulis dengan huruf kapital, diikuti nomor surat tugas ditulis secara simetris di bawahnya. Penomoran surat tugas merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

b) Batang Tubuh Surat Tugas

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari:

(1) alasan penugasan yang diikuti dengan kata menugasi kepada para pejabat/ pegawai yang mendapat tugas (nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan). Di bawahnya memuat tugas yang harus dilaksanakan serta jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

(2) penutup yang memuat perintah pelaksanaan tugas, menyampaikan laporan, dan bila diperlukan diikuti dengan permintaan bantuan pihak terkait untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

c) Kaki Surat Tugas

Bagian kaki surat tugas terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal penetapan surat tugas;

(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat tugas, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(3) tanda tangan pejabat yang memberi tugas;

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, yang ditulis dengan huruf kapital;

(5) NIP pejabat yang memberi tugas;

(6) cap dinas; dan

4) Distribusi

(7) tembusan (bila diperlukan).

a. Surat tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas;

b. Tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.

Hal yang Perlu Diperhatikan a) Surat tugas tidak menggunakan konsiderans;

b. Jika surat tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, dan jabatan;

c. Pada dasarnya surat tugas ditetapkan oleh atasan pegawai, kecuali apabila karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis untuk menetapkan surat tugas untuk diri sendiri;

d. Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas selesai dilaksanakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS NOMOR ST-./PJ/.

Dalam rangka melaksanakan tugas., kami menugasi:

nama/NIP pangkat/golongan jabatan
nama/NIP pangkat/golongan jabatan untuk melaksanakan Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Jakarta,.

DIREKTUR JENDERAL, (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

NAMA LENGKAP NIP

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Logo, nama dan alamat instansi.

Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim Daftar pejabat yang menerima tugas. Apabila penerima tugas kolektif, dibuat dalam lampiran Surat Tugas.

Memuat substansi arahan yang ditugaskan Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penanda-tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR ST-./PJ.01/.

nama/NIP pangkat/golongan jabatan
nama/NIP pangkat/golongan jabatan untuk melaksanakan

1.;

2.; mulai tanggal.s.d.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Jakarta,.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, (tanda tangan dan cap jabatan) NAMA LENGKAP NIP

Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Logo, nama dan alamat instansi.

Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim Daftar pejabat yang menerima tugas. Apabila penerima tugas kolektif, dibuat dalam lampiran Surat Tugas.

Memuat substansi arahan yang ditugaskan Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penanda-tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

a. Nota Dinas

1) Pengertian

Nota dinas adalah naskah dinas intern di lingkungan unit kerja yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan/kedinasan yang ditujukan kepada pejabat lain di lingkup internal unit organisasi yang bersangkutan guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain.

Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas dan lengkap, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju.

Nota dinas tidak boleh digunakan untuk membuat putusan mutasi pegawai.

Nota dinas digunakan untuk komunikasi dari bawahan kepada atasan atau antar pejabat yang setingkat atau dari atasan kepada bawahan.

Nota dinas dibuat secara sistematis yang memuat:

a. Alinea pembuka, yaitu memuat uraian gagasan dari pengirim nota dinas agar dibaca, dipahami, dipelajari, dan sampai dengan diterima atau ditolak oleh penerima nota dinas.

b. Alinea isi, yaitu memuat uraian antara lain:

(1) Pembahasan (a) Dasar pertimbangan (data, informasi, dan fakta), analisis, dan akibat/implikasi yang timbul selanjutnya. (b) Ketaatan/kepatuhan kepada ketentuan aturan yang berlaku, yaitu memuat uraian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan kewenangan serta tugas dan fungsi. (c) Analisis risiko, yaitu memuat uraian jenis risiko yang mungkin timbul, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi sebagai akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang serta mitigasi terhadap risiko tersebut.

(2) Pendapat, yaitu memuat uraian pikiran/anggapan, buah pemikiran tentang sesuatu hal, simpulan, pilihan cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan, dan pemecahan masalah.

(3) Rekomendasi, yaitu memuat uraian permintaan perhatian, menganjurkan, saran, dan usul tindakan yang perlu dilakukan. c) Alinea penutup, yaitu memuat kalimat penutup yang singkat, padat, dan jelas.

Ruang lingkup penggunaan nota dinas yaitu:

a. Nota dinas Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan atau sebaliknya;

b. Nota dinas antar pejabat di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (misalnya pejabat Eselon II kepada pejabat Eselon I atau sebaliknya, antar pejabat Eselon II, pejabat Eselon III kepada pejabat Eselon II atau sebaliknya dalam lingkungan unit organisasi Eselon II, antar pejabat Eselon III dalam lingkungan unit organisasi Eselon II, pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III atau sebaliknya dalam lingkungan unit organisasi Eselon III, atau antar pejabat Eselon IV dalam lingkungan unit organisasi Eselon III);

c. Nota dinas antar pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (misalnya pejabat Eselon III kepada pejabat Eselon II atau sebaliknya, antar pejabat Eselon III dalam lingkungan kantor wilayah, pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III atau sebaliknya, atau antar pejabat Eselon IV dalam lingkungan kantor wilayah);

d. Nota Dinas di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (misalnya pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III atau sebaliknya atau antarpejabat Eselon IV dalam lingkungan kantor pelayanan);

e. Nota Dinas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, pejabat Eselon III di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat berkorespondensi melalui nota dinas kepada pejabat Eselon III lain di luar lingkungan unit organisasi Eselon II setelah mendapat pelimpahan wewenang dengan tetap menyampaikan tembusan kepada pejabat Eselon II atasannya.

3) Wewenang Penandatanganan

Nota dinas ditandatangani oleh dan untuk para pejabat dalam satu unit organisasi yang bersangkutan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

4) Susunan

1) Kepala Nota Dinas

Bagian kepala nota dinas terdiri dari:

(1) kepala nota dinas yang berisi logo Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi/satuan organisasi yang ditulis secara simetris;

(2) garis pemisah horisontal atas dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran tebal 1 1/2 pt;

(3) tulisan nota dinas dicantumkan di bawah nama instansi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) kata nomor ditulis dengan huruf kapital di bawah tulisan nota dinas;

(5) singkatan Yth. ditulis di bawah nomor diikuti tanda baca titik dua (:);

(6) kata Dari diikuti tanda baca titik dua (:), ditulis di bawah singkatan Yth.;

(7) kata Sifat ditulis di bawah kata Dari diikuti tanda baca titik dua (:);

(8) kata Lampiran ditulis di bawah kata Sifat diikuti tanda baca titik dua (:) dan apabila tidak ada lampiran tidak perlu dicantumkan tulisan Lampiran;

(9) kata Hal diikuti tanda baca titik dua (:), mencantumkan masalah pokok nota dinas ditulis sesingkat mungkin, diawali huruf kapital pada setiap kata dan tidak diakhiri tanda baca titik (.);

(10) kata Tanggal ditulis paling bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dengan huruf awal kapital;

(11) garis pemisah horisontal bawah dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran tebal 3/4 pt.

2) Batang Tubuh Nota Dinas

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari:

(1) alinea pembuka;

(2) alinea isi;

(3) alinea penutup.

3) Kaki Nota Dinas

Bagian kaki nota dinas terdiri dari:

(1) nama jabatan penandatangan nota dinas tidak perlu dicantumkan apabila nama jabatan penandatangan sama dengan nama pengirim. Namun, apabila menggunakan untuk beliau (u.b.), nama jabatan penandatangan perlu dicantumkan dan ditulis dengan huruf awal kapital serta diakhiri dengan tanda baca koma.

(2) tanda tangan pejabat;

(3) nama lengkap penandatangan surat, ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apa pun, dan di bawahnya ditulis NIP tanpa tanda baca titik;

(4) kata Tembusan yang ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah. Frase Kepada Yth. atau Disampaikan kepada Yth. tidak perlu dicantumkan, dan tidak perlu ditambahkan pula kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenisnya.

Hal yang Perlu Diperhatikan a. Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas;

b. Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern instansi;

c. Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode unit organisasi, dan tahun.

Format Nota Dinas Dengan Nama Jabatan Penandatangan Sama Dengan Pengirim

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth.

Dari Sifat

Lampiran

Hal Tanggal Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tanggal, Bulan, Tahun (alinea pembuka). (alinea isi). (alinea penutup). (tanda tangan) Nama Lengkap NIP Tembusan:

dst.

Logo, nama dan alamat instansi Kp.:PJ.xx/PJ.xxxxx/20xx.x Memuat petunjuk, pemberitahuan pernyataan atau permintaan, bersifat rutin.

Nomor ditulis simetris dengan tulisan nota dinas Nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti NIP Contoh 12 Format Nota Dinas Dengan Nama Jabatan Penandatangan Sama Dengan Pengirim Lebih Dari 1 Halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth.

Dari Kepala Bagian Umum Sifat: Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Lampiran

Hal Tanggal Tanggal, Bulan, Tahun (alinea pembuka). (alinea isi).

Logo, nama dan alamat instansi Nomor ditulis simetris dengan tulisan nota dinasContoh 13 Format Nota Dinas Dengan Nama Jabatan Penandatangan Tidak Sama Dengan Pengirim

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Dari Sifat Lampiran Hal Tanggal Kepala Bagian Kepegawaian Sekretaris Direktorat Jenderal Tanggal, Bulan, Tahun (alinea pembuka). (alinea isi). (alinea penutup).

Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.

Kepala Bagian Keuangan, (tanda tangan) Nama Lengkap NIP

Tembusan:

dst.

Kp.;PJ.xx/PJ.xxxxx/20.xx.x Logo, nama dan alamat instansi Nomor ditulis simetris dengan tulisan nota dinas Memuat petunjuk, pemberitahuan pernyataan atau permintaan, bersifat rutin.

Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 14 Format Nota Dinas Bersama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ND-./PJ.014/.

NOMOR ND-./PJ.015/.

Yth. Dari Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Keuangan;
Kepala Bagian Perlengkapan;
Kepala Bagian Umum.

Sifat Lampiran Hal Tanggal Tanggal, Bulan, Tahun (alinea pembuka). (alinea isi). (alinea penutup).

Kepala Perlengkapan, Bagian Kepala Bagian Keuangan, Nama Lengkap NIP Kepala Bagian Umum, Nama Lengkap NIP Tembusan:

dst.

Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Logo, nama dan alamat instansi Nomor ditulis simetris dengan tulisan nota dinas, sesuai urutan organisasi Memuat petunjuk, pemberitahuan pernyataan atau permintaan, bersifat rutin.

Nama jabatan dan Nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti NIP, Inisiator/Lead disebelah kanan diikuti pejabat lain sesuai urutan organisasi dari kiri ke kanan

b. Memorandum

1) Pengertian

Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan secara singkat. Memorandum digunakan untuk komunikasi dari atasan kepada bawahan.

2) Wewenang Penandatangan

Memorandum dibuat dan ditandatangani oleh/untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

3) Susunan

1) Kepala Memorandum

Bagian kepala memorandum terdiri dari:

(1) kepala naskah dinas, yang berisi nama instansi/satuan organisasi yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

(2) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan memorandum dengan ukuran tebal 1 1/2 pt;

(3) tulisan memorandum ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan dicantumkan di bawah nama instansi;

(4) kata Nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris dibawah kata memorandum;

(5) singkatan Yth. diikuti tanda baca titik dua (:), ditulis di bawah nomor di margin kiri;

(6) kata Dari diikuti tanda baca titik dua (:), ditulis di bawah singkatan Yth.;

(7) kata Hal diikuti tanda baca titik dua (:), mencantumkan masalah pokok memorandum yang ditulis sesingkat mungkin, diawali huruf kapital pada setiap kata;

(8) kata Tanggal ditulis paling bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dengan huruf awal kapital;

(9) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan memorandum dengan ukuran tebal 3/4 pt.

2) Batang Tubuh Memorandum

Batang tubuh memorandum terdiri dari:

(2) alinea isi;

(1) alinea pembuka;

(3) alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas.

3) Kaki Memorandum

Bagian kaki memorandum terdiri dari:

(1) nama jabatan penandatangan memorandum tidak perlu dicantumkan.

(2) tanda tangan pejabat;

(3) nama lengkap penandatangan memorandum, ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apapun, dan dibawahnya ditulis NIP tanpa tanda baca titik (.);

4) Hal yang Perlu Diperhatikan

a. Memorandum tidak dibubuhi cap dinas;

b. Tembusan memorandum berlaku di lingkungan intern instansi;

c. Penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan nomor memorandum, kode unit organisasi, dan tahun.

Contoh 15 Format Memorandum

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth.

Dari Hal Tanggal Kepala Subbagian Tata Laksana Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tanggal, Bulan, Tahun (tanda tangan) Nama Lengkap NIP Tembusan:

dst.

Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Logo, nama dan alamat instansi Nomor ditulis simetris dengan tulisan memorandum Catatan: Ukuran kertas memorandum adalah C5.

Memuat uraian singkat bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran/ pendapat pribadi atau kedinasan Nama jabatan apabila perlu dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

Jenis naskah dinas korespondensi eksternal adalah surat dinas.

a. Pengertian

Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar organisasi yang bersangkutan, misalnya:

antar pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau keluar Kementerian Keuangan (contoh: Direktur Jenderal Pajak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan);
antar pejabat Eselon II pada dua unit organisasi Eselon I yang berbeda di lingkungan Kementerian Keuangan atau keluar Kementerian Keuangan (contoh: Direktur Peraturan Perpajakan II kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);
pejabat Eselon II pada instansi vertical kepada pejabat Eselon I atau pejabat Eselon II kantor pusat dalam unit organisasi Eselon I yang sama atau keluar Kementerian Keuangan (contoh: Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak);
antarpejabat Eselon II pada instansi vertical dalam unit organisasi Eselon I yang sama atau keluar Kementerian Keuangan (contoh: Kepala Kanwil DJP Bali kepada Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku);
Kepala kantor (pejabat Eselon II, pejabat Eselon III, atau pejabat Eselon IV) pada kantor pelayanan/UPT kepada pejabat Eselon II/III pada kantor wilayah atau kepada pejabat di lingkungan kantor pusat dalam satu unit organisasi Eselon I yang sama atau keluar Kementerian Keuangan (contoh: Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP, Kepala PPDDP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak).

b. Wewenang Penandatangan

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang.

c. Susunan

1) Kepala Surat Dinas

Bagian kepala surat dinas terdiri dari:

a. kepala surat dinas yang berisi logo dan nama instansi yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

b. garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan surat dinas dengan ukuran tebal 1 1/2 pt;

c. tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat di margin kanan, sejajar/ sebaris dengan nomor surat;

d. nomor surat yang ditulis lengkap di margin kiri, diikuti tanda baca titik dua (:) dicantumkan kode surat sesuai dengan ketentuan;

e. kata Sifat ditulis dibawah nomor diikuti tanda baca titik dua (:) diikuti kualifikasi surat, Sangat Rahasia, Rahasia, atau Biasa, dapat juga digabung dengan klasifikasi surat, Sangat Segera, Segera, atau Biasa;

f. kata Lampiran, yang ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:), di bawah sifat surat dicantumkan jumlah dan nama barang yang dilampirkan dengan huruf kecuali bila jumlah kata bilangan lebih dari dua kata, misalnya Dua Puluh Lembar atau 21 Lembar, apabila tidak ada lampiran tidak perlu dicantumkan tulisan lampiran;

g. kata Hal, bukan perihal, yang ditulis di bawah lampiran, diikuti tanda baca titik dua (:), yang mencantumkan masalah pokok surat, sesingkat mungkin, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.) serta tidak perlu diberi garis bawah;

h. alamat yang dituju kepada pejabat karena fungsi dan tugasnya berkaitan langsung dengan informasi surat, ditulis di margin kiri di bawah kata Hal, surat didahului dengan singkatan Yth. diikuti nama jabatan yang dituju. Sebutan Ibu, Bapak atau Sdr. hanya digunakan apabila diikuti dengan nama orang. Penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat, nama jalan dan nama kota ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, nama kota tidak diberi kata depan “di” dan tidak diberi garis bawah.

Contoh 16 Penulisan Tujuan Surat Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia Gedung Djuanda I Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 | Yth. Direktur Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190 | | Yth. Bapak Ken Dwijugiasteadi Gedung Utama KP DJP Lantai 5 Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190 |

2) Batang Tubuh Surat Dinas

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari:

a. alinea pembuka yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan surat secara singkat dan jelas;

b. alinea isi yang memuat pokok/uraian inti permasalahan surat;

c. alinea penutup.

3) Kaki Surat Dinas

Bagian kaki surat dinas terdiri dari:

a. nama jabatan penanda tangan surat yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,), apabila nama unit organisasi sudah tercantum lengkap pada kepala surat, nama jabatan tidak perlu ditulis lengkap;

b. tanda tangan pejabat;

c. nama lengkap penanda tangan surat, ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apa pun, dan di bawahnya ditulis NIP tanpa tanda baca titik (.);

d. cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan;

e. tembusan yang ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah, tidak perlu mencantumkan Kepada Yth, Disampaikan kepada Yth., dan tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenisnya.

Contoh 17 Penulisan Tembusan Surat Dinas | Tembusan: | | 1. Direktur Jenderal Pajak | | 2. dst. | f) untuk surat Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menggunakan kepala surat berupa lambang negara dan nama jabatan.

d. Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada pejabat sesuai dengan alamat yang dituju dengan menggunakan Buku Ekspedisi atau Lembar Pengantar.

e. Hal yang Perlu Diperhatikan

Kepala surat hanya digunakan pada halaman pertama;
Jika surat dinas disertai dengan lampiran, disertakan keterangan jumlah lampirannya;
Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh 18 Format Surat Dinas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT POTENSI KEPATUHAN DAN PENERIMAAN JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id Nomor: S-./PJ./.

Sifat: Segera

Lampiran: Satu Berkas

Tanggal, Bulan, Tahun HaI:.

Yth. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Pontianak 78124 (Alinea Pembuka). (Alinea Isi).

.(Alinea Penutup).

Direktur, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap NIP.

Tembusan:

dst Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Logo, nama dan alamat instansi Nomor dan Hal selalu harus ditulis.

Sifat dan

Lampiran

hanya ditulis apabila perlu Alamat tujuan ditulis di margin kiri Sekurangkurangnya tiga alinea Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 19 Format Surat Dinas Lebih Dari 1 Halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sifat: Segera

Lampiran: Satu Berkas

Tanggal, Bulan, Tahun HaI:.

Yth. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Pontianak 78124 Logo, nama dan alamat instansi Nomor dan Hal selalu harus ditulis.

Sifat dan

Lampiran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

S-./PJ./.

Tanggal, Bulan, Tahun Sifat: Segera

Lampiran: Satu Berkas

Hal:.

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda I Lantai 17 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta (Alinea Pembuka). (Alinea Isi). (Alinea Penutup).

Direktur KITSDA,

(tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap NIP.

Direktur TPB, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap NIP.

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap NIP.

dst Kp.:PJ.xx/PJ.xxxx/20xx.x Logo Kementerian Keuangan dan nama unit organisasi inisiator/lead Penomoran dimulai dengan unit organisasi inisiator/lead dilanjutkan unit lain sesuai urutan organisasi Alamat tujuan ditulis di margin kiri Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)