PER-48/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama ( Mutual Agreement Procedure ) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Bergand

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

b. bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara mitra diatur mengenai Prosedur Persetujuan Bersama atau lazim disebut dengan Mutual Agreement Procedure (MAP);

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mengenai Prosedur Persetujuan Bersama dimaksud, perlu ditetapkan prosedur baku sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

2. Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam P3B.

4. Negara Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang mempunyai P3B dengan Indonesia yang sudah berlaku efektif.

5. Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement adalah hasil yang telah disepakati oleh Pejabat yang Berwenang dari Indonesia dan Negara Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.

6. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia adalah Subjek Pajak dalam negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut.

7. Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B adalah Subjek Pajak dalam negeri Negara Mitra P3B berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan di negara tersebut.

8. Wajib Pajak Luar Negeri adalah Subjek Pajak luar negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut.

9. Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan.

10. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

11. Transfer Pricing adalah penentuan harga yang dilakukan dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

12. Corresponding Adjustments yaitu koreksi atau penyesuaian atas jumlah pajak yang terutang bagi Wajib Pajak suatu negara yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak negara mitra, yang dilakukan oleh otoritas pajak negara yang bersangkutan sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak negara mitra (primary adjustments), sehingga alokasi keuntungan pada dua negara atau yurisdiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda.

13. Dual Residence adalah kondisi yang dihadapi oleh satu subjek pajak yang melakukan transaksi lintas negara atau yurisdiksi pada saat yang sama dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri di masing-masing negara atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara atau yurisdiksi dimaksud.

Pasal 2

MAP dilaksanakan dalam hal terdapat:

a. permintaan yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia;

b. permintaan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B sehubungan dengan ketentuan non diskriminasi (non-discrimination) dalam P3B yang berlaku;

c. permintaan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B; atau

d. hal yang dianggap perlu oleh dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak.

BAB II — TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN MAP DARI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA ATAU WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI NEGARA MITRA P3B

Pasal 3

(2) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B dikenakan atau akan dikenakan pajak di Negara Mitra P3B yang lebih berat dibandingkan dengan yang dikenakan oleh Negara Mitra P3B kepada warga negaranya (kasus non diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B yang berlaku).

(3) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B yang berlaku.

Pasal 4

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau wakilnya yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang KUP, dan dalam hal ditandatangani oleh kuasa, wajib dilampiri surat kuasa khusus.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B yang berlaku, yang dihitung setelah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib meneliti kelengkapan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melengkapi dengan dokumen-dokumen perpajakan yang terkait yang terdapat dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima lengkap.

(5) Dalam hal permintaan MAP disampaikan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima, yang menyatakan bahwa permintaan untuk melaksanakan MAP tidak lengkap dan meminta Wajib Pajak untuk melengkapi hal-hal yang belum lengkap.

(6) Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti dan mempertimbangkan permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut untuk dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan permintaan MAP secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B.

(8) Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan keberatan dimaksud; atau

c. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan banding dimaksud;

paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau sejak diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

(9) Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, termasuk meminta dokumen-dokumen pendukung dan informasi yang diperlukan, serta dapat meminta informasi atau bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan dengan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II dengan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya mengenai:

a. nama, alamat, dan kegiatan usaha Warga Negara Indonesia yang mengajukan permintaan;

b. tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak yang dilakukan oleh otoritas

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B yang berlaku, yang dihitung setelah yang bersangkutan dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

(3) Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti dan mempertimbangkan permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut untuk dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan permintaan secara tertulis untuk melaksanakan MAP kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B.

(5) Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal permintaan untuk melaksanakan MAP disampaikan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permintaan untuk melaksanakan MAP dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia yang berlaku, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima.

Pasal 6

(1) Dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP juga mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat memproses pengajuan permintaan MAP.

(2) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum dikeluarkannya keputusan atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Bersama dimaksud dituangkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak.

(3) Dalam hal pelaksanaan MAP belum menghasilkan Persetujuan Bersama dan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak, Direktur Jenderal Pajak menghentikan pelaksanaan MAP dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

Pasal 7

(1) Dalam hal dipandang perlu, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B untuk menindaklanjuti permintaan MAP yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B.

(2) Sebelum dicapainya Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B mengenai isi rancangan Persetujuan Bersama untuk memperoleh konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima isi rancangan Persetujuan Bersama.

(3) Direktur Jenderal Pajak menyepakati Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B setelah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima kesepakatan dimaksud.

(4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan.

(5) Dalam hal Persetujuan Bersama mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Persetujuan Bersama kepada Wajib Pajak secara tertulis.

Pasal 8

Direktur Jenderal Pajak menghentikan pelaksanaan MAP dalam hal:

a. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B yang menyampaikan permintaan untuk melaksanakan MAP:

1. menyampaikan surat pembatalan permintaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak;

2. tidak menyetujui isi rancangan Persetujuan Bersama;

3. tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, atau dokumen yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

4. menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak; atau

b. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang menyampaikan permintaan untuk melaksanakan MAP mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penghentian pelaksanaan MAP, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak penghentian diputuskan.

Pasal 9

Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan MAP dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III — TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN MAP DARI NEGARA MITRA P3B

Pasal 10

Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan antara lain dalam hal:

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B;

b. terjadi koreksi Transfer Pricing di Indonesia atas Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

c. Negara Mitra P3B meminta dilakukan Corresponding Adjustments sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan otoritas Pajak negara yang bersangkutan atas Wajib Pajak dalam negerinya yang melakukan transaksi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia;

d. terjadi pemotongan pajak oleh Wajib Pajak di Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; atau

e. penentuan negara domisili dari Wajib Pajak yang mempunyai status sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B (Dual Residence).

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menolak permintaan MAP yang diajukan oleh Negara Mitra P3B yang berkaitan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh Negara Mitra P3B yang bersangkutan, dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai Corresponding Adjustments dalam P3B Indonesia yang berlaku.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang terkait dengan permintaan dimaksud terdaftar.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai:

a. nama Negara Mitra P3B yang mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP;

b. tanggal diterimanya permintaan MAP;

c. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait;

d. nama dan alamat Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B yang terlibat, dalam hal terjadi kasus Transfer Pricing; dan

e. nama dan alamat Wajib Pajak terkait serta Tahun Pajak yang akan dibahas dalam kasus Dual Residence.

Pasal 12

(1) Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk permintaan MAP sehubungan dengan Corresponding Adjustments dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait tidak mengajukan permintaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak meminta pernyataan secara tertulis dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan MAP.

Pasal 13

Dalam hal pokok permintaan MAP dari Negara Mitra P3B adalah pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak dimaksud mengenai permintaan MAP dari Negara Mitra P3B dan dapat meminta penjelasan mengenai dasar pemotongan atau pemungutan pajak, substansi transaksi, dan meminta dokumen yang diperlukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 14

Dalam menindaklanjuti permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta informasi atau bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

(1) Dalam hal permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terkait dengan bentuk usaha tetap di Indonesia dan bentuk usaha tetap dimaksud juga mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan MAP dan memproses permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak.

(2) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum dikeluarkannya keputusan atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Bersama dimaksud dituangkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak.

(3) Dalam hal pelaksanaan MAP belum menghasilkan Persetujuan Bersama dan Wajib Pajak yang terkait dengan permintaan untuk melaksanakan MAP mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak, Direktur Jenderal Pajak menghentikan pelaksanaan MAP dan memberitahukan secara tertulis kepada Negara Mitra P3B yang mengajukan permintaan MAP.

Pasal 16

(1) Dalam hal dipandang perlu atau atas permintaan Negara Mitra P3B Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B yang bersangkutan untuk menindaklanjuti permohonan MAP yang dilakukan oleh negara mitra dimaksud.

(2) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menyepakati Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang terkait terdaftar.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menyampaikan Persetujuan Bersama secara tertulis kepada Wajib Pajak terkait.

(4) Dalam hal Persetujuan Bersama mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Dalam hal Persetujuan Bersama berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia, tindak lanjutnya dapat dilakukan berdasarkan prosedur atau tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Direktur Jenderal Pajak dapat menolak atau menghentikan pelaksanaan MAP dalam hal:

a. permintaan MAP disampaikan oleh Negara Mitra P3B setelah batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam P3B;

b. pokok permohonan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B tidak termasuk ke dalam ruang lingkup MAP sebagaimana diatur dalam P3B yang berlaku;

c. Negara Mitra P3B membatalkan permintaan MAP;

d. permintaan melaksanakan MAP terkait dengan bentuk usaha tetap di Indonesia dan bentuk usaha tetap dimaksud mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak;

e. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan MAP sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B atas Wajib Pajak Dalam Negerinya, tidak mengajukan permohonan MAP;

f. Wajib Pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi fokus dari permintaan MAP tidak memberikan seluruh dokumen yang diperlukan;

g. Direktorat Jenderal Pajak tidak mungkin untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka MAP karena telah terlewatinya waktu yang lama setelah penerbitan surat ketetapan pajak di Indonesia; atau h. terdapat indikasi kuat bahwa pelaksanaan konsultasi dalam rangka MAP tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat.

(2) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak dan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan MAP, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak terkait.

Pasal 18

Tata Cara Penanganan Permintaan MAP dari Negara Mitra P3B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV — PELAKSANAAN MAP ATAS INISIATIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pasal 19

Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tanpa berdasarkan permintaan dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau dari Negara Mitra P3B, untuk:

a. meninjau ulang (me-review) Persetujuan Bersama yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat indikasi ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia maupun Negara Mitra P3B;

b. meminta dilakukan Corresponding Adjustments atas koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia sehubungan dengan transaksi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B;

c. membuat penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B yang bersangkutan; atau

d. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan P3B.

Pasal 20

Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan yang terkait dengan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tersebut terdaftar.

Pasal 21

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP kepada Negara Mitra P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait mengenai:

(2) Dalam hal dipandang perlu, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B untuk menindaklanjuti MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Dalam hal tercapai Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Persetujuan Bersama secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia terkait.

(4) Dalam hal pelaksanaan MAP yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dihentikan tanpa menghasilkan Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan penghentian MAP kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia terkait.

Pasal 22

Tata Cara Pelaksanaan MAP atas Inisiatif Direktur Jenderal Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V — PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA MAP

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II atau oleh Tim Pelaksana/Delegasi Perunding yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan masukan dari Direktur Peraturan Perpajakan II.

(2) Direktur Peraturan Perpajakan II memberi masukan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai direktorat, unit pelaksana teknis, dan/atau unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam pelaksanaan MAP untuk menjadi bagian dari Tim Pelaksana/Delegasi Perunding.

(3) Direktorat Peraturan Perpajakan II atau Tim Pelaksana/Delegasi Perunding menyiapkan posisi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan MAP dan melaksanakan MAP sesuai dengan posisi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 24

Dalam hal permintaan untuk melaksanakan MAP terkait dengan koreksi Transfer Pricing, Direktur Jenderal Pajak dapat membentuk Tim Khusus yang mempunyai tugas menyiapkan posisi (position paper) Direktorat Jenderal Pajak, melakukan koordinasi serta supervisi atas unit-unit yang terkait dengan permintaan untuk melaksanakan MAP yang terkait dengan koreksi Transfer Pricing, dan menjadi anggota delegasi perunding dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP.

(2) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan unit pelaksana pemeriksaan yang terkait dengan koreksi Transfer Pricing yang akan dibahas dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP.

(3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta data, informasi atau dokumen yang diperlukan terkait dengan koreksi Transfer Pricing kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan untuk melaksanakan MAP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak dapat menghentikan pelaksanaan MAP tersebut.

Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak mengembalikan dokumen Wajib Pajak yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan MAP dalam hal:

a. pelaksanaan MAP batal untuk dilaksanakan atau dihentikan; atau

b. telah dicapai Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B.

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 3 November 2010

ttd. Tjiptardjo

NIP 04281975121002

Lampiran I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN MAP DARI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA ATAU WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI NEGARA MITRA P3B

Wajib Pajak menyampaikan Permohonan MAP secara tertulis dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung secara lengkap kepada:

a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia.

b. Direktorat Peraturan Perpajakan II bagi Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B sehubungan dengan ketentuan non diskriminasi (non-discrimination) dalam P3B yang berlaku.

A. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar

1. Petugas TPT menerima surat permohonan permintaan untuk melaksanakan MAP dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, kemudian mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Kemudian meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada Account Representative (AR).

2. AR melakukan:

a. penelitian kelengkapan permohonan permintaan untuk melaksanakan MAP dari Wajib Pajak dan melengkapi dokumen-dokumen perpajakan terkait yang terdapat dalam administrasi KPP;

Catatan: Dalam hal permintaan MAP yang disampaikan tidak lengkap, AR membuat surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan MAP diterima, yang menyatakan bahwa permintaan MAP tidak lengkap dan meminta Wajib Pajak untuk melengkapi hal-hal yang belum lengkap.

b. membuat surat pengantar ke Direktorat Peraturan Perpajakan II, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti kelengkapan permohonan Wajib Pajak dan memaraf surat pengantar kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah dan menandatangani surat pengantar ke Direktorat Peraturan Perpajakan II.

5. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menatausahakan dan mengirimkan surat pengantar beserta permohonan Wajib Pajak dan kelengkapannya kepada Direktorat Peraturan Perpajakan II paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan diterima lengkap melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

B. Direktorat Peraturan Perpajakan II

1. Direktur Peraturan Perpajakan II menerima Surat Permohonan MAP dari:

a. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak; atau

b. Warga Negara Indonesia yang menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B, kemudian menugaskan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional untuk memproses permohonan tersebut.

2. Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menugaskan Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak.

3. Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menugaskan pelaksana untuk meneliti dan membuat konsep/rancangan:

a. surat permintaan MAP kepada pejabat yang berwenang di Negara Mitra P3B dalam hal permohonan MAP dapat diproses lebih lanjut untuk dikonsultasikan dengan pejabat yang berwenang di Negara Mitra P3B;

b. surat permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak;

c. Persetujuan Bersama (MAP) dalam hal tercapai persetujuan; atau

d. surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses lebih lanjut, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak:

1. permintaan MAP diterima; atau

2. diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

4. Pelaksana Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional membuat konsep surat permintaan MAP kepada pejabat yang berwenang di Negara Mitra P3B, konsep surat permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak, rancangan Persetujuan Bersama, atau konsep surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional.

5. Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional meneliti dan memaraf surat permintaan MAP, surat permintaan penjelasan, Persetujuan Bersama, atau surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional.

6. Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional meneliti dan memaraf surat permintaan MAP, surat permintaan penjelasan, Persetujuan Bersama, atau surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.

7. Direktur Peraturan Perpajakan II menelaah dan menandatangani surat permintaan MAP, surat permintaan penjelasan, Persetujuan Bersama, atau surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP.

8. Pelaksana Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menatausahakan dan mengirimkan:

a. surat permintaan MAP kepada pejabat yang berwenang di Negara Mitra P3B;

b. surat permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak;

c. Persetujuan Bersama (MAP) kepada Wajib Pajak dengan tembusan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau

d. surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kepada Wajib Pajak dalam negeri dengan tembusan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pusat).

9. Proses selesai.

Catatan: Ketentuan teknis dalam rangka menyelesaikan permohonan MAP tetap berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN MAP DARI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI NEGARA MITRA P3B Wajib Pajak Petugas TPT Pelaksana Seksi Waskon AR Kepala Seksi Waskon Kepala KPP Direktorat PP II Mulai T Surat Permohonan Menerima Surat Permohonan MAP MAP BPS Mencetak BPS dan LPAD Meneliti & melengkapi dokumen terkait serta LPAD & Surat Permohonan MAP membuat Surat Pengantar Meneliti dan menandatangani Meneliti dan memaraf Surat Pengantar Surat permintaan penaelasa,, MAP eu Serat Surat Pengantar Menatausahakan PenolakanI dan mengirimkan Penghentan MAP \ / \ / Selesai Surat Pengantar, OP Tata Car Surat Permohonan Penyampaian MAP dan Dokumen di kelengkapannya

KPP TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN MAP DARI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI NEGARA MITRA P3B WNI Pejabat di negara mitra P3B Pelaksana Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Internasional Kasi Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Internasional Kasubdit Perjanjian dan Kerjasama Internasional Direktur Peraturan Perpajakan II mulai Menenma dan menugaskan Surat Permohonan Meneliti dan membuat konsep Surat Permintaan MAP, Surat Permintaan Penjelasan, Rancangan MAP atau Surat Penolakan/Penghentian MAP • menugaskan • menugaskan _ Konsep Surat Permintaan MAP, Surat Permintaan Penjelasan, MAP atau Surat Penolakan/ Penghentian MAP • Meneliti dan memaraf Meneliti dan memaraf 1 Menelaah dan menandatangani Surat Permintaan MAP, Sure t Permintaan Penjelasan, MAP atau Menatausahakan dan

Mengirimkan Surat Penolakan/ Penghentian MAP SOP Tate Dokumen Penyampaian Pusal Cara di Kantor \ t Surat Permintaan MAP MAP atau Sura Penolakan/ Penghentian MAP ~’ Selesai;

Lampiran II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 4 8/PJ/201 0 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN MAP DARI NEGARA MITRA P3B

1. Direktur Peraturan Perpajakan II menerima dan meneliti surat permintaan MAP dari Negara Mitra P3B kemudian menugaskan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional untuk memproses permohonan tersebut.

2. Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menugaskan Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak.

3. Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menugaskan pelaksana untuk meneliti dan membuat konsep/rancangan:

a. surat pemberitahuan permintaan MAP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dan surat permintaan penjelasan;

b. surat pemberitahuan permintaan MAP kepada Wajib Pajak dan surat permintaan penjelasan melalui KPP, dalam hal permintaan MAP disebabkan oleh pemotongan/pemungutan oleh Wajib Pajak; dan

c. Persetujuan Bersama (MAP) dalam hal tercapai persetujuan; atau

d. surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP dalam hal surat permintaan MAP tidak dapat diproses lebih lanjut.

4. Pelaksana Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional membuat konsep surat pemberitahuan permintaan MAP, surat permintaan penjelasan, rancangan Persetujuan Bersama atau konsep surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional.

5. Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional meneliti dan memaraf surat pemberitahuan permintaan MAP, surat permintaan penjelasan, Persetujuan Bersama atau konsep surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional.

6. Kasubdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional meneliti dan memaraf surat pemberitahuan permintaan MAP, surat permintaan penjelasan, Persetujuan Bersama atau konsep surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.

7. Direktur Peraturan Perpajakan II menelaah dan menandatangani surat pemberitahuan permintaan MAP, surat permintaan penjelasan, Persetujuan Bersama atau konsep surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP.

8. Pelaksana Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menatausahakan dan mengirimkan:

a. surat pemberitahuan permintaan MAP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Wajib Pajak dalam hal permintaan MAP disebabkan oleh pemotongan/pemungutan oleh Wajib Pajak;

b. surat permintaan penjelasan;

c. Persetujuan Bersama (MAP) kepada Negara Mitra P3B dengan tembusan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau

d. surat penolakan atau penghentian pelaksanaan MAP kepada Negara Mitra P3B dengan tembusan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pusat).

9. Proses selesai. Catatan: Ketentuan teknis dalam rangka menyelesaikan permohonan MAP tetap berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN MAP DARI NEGARA MITRA P3B Negara Pelaksana Subdirektorat Kepala Seksi Subdirektorat Kasubdit Perjanjian & Direktur KPP atau P3B Perjanjian & Kerjasama Perjanjian & Kerjasama a IKerjasnternasional o Peraturan Perpajakan II jib Pajak Wajib Internasional Internasional mulai 1 Surat Permintaan Menerima Surat MAP Permintaan MAP ~~ Meneliti dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Permintaan MAP, Rancangan MAP atau Surat Penolakan/ Penghentian MAP menugaskan • menugaskan Konsep Surat Pemberitahuan Permintaan MAP, Rancangan MAP atau Surat Penolakan/ lp Meneliti & memaraf Meneliti & memaraf Menelaah & menandatangani Penghentian MAP \ \ Surat Pemberitahuan Menatausahakan

Permintaan MAP, MAP atau Surat Penolakan/ & mengirimkan Penghentian MAP SOP Tata Cara Surat Pemberitahuan MAP atau surat Penolakan/ Penghentian Penyampaian Permintaan MAP MAP ~~ V Dokumen di Kantor Pusat \ / Selesai;

Lampiran III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

TATA CARA PELAKSANAAN MAP ATAS INISIATIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK

1. Direktur Jenderal Pajak menugaskan Direktur Peraturan Perpajakan II untuk mengajukan permintaan MAP tanpa berdasarkan permintaan dari Wajib Pajak dalam negeri atau dari Negara Mitra P3B.

2. Direktur Peraturan Perpajakan II menugaskan Kasubdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional untuk mengajukan permintaan MAP.

3. Kasubdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menugaskan Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional untuk mengajukan permintaan MAP.

4. Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menugaskan pelaksana untuk meneliti dan membuat konsep/rancangan:

a. surat permintaan MAP kepada Negara Mitra P3B;

b. surat permintaan dokumen dan/atau informasi tambahan yang terkait dengan MAP dari Wajib Pajak dalam negeri atau dari KPP tempat Wajib Pajak dalam negeri tersebut terdaftar;

c. Persetujuan Bersama (MAP) dalam hal tercapai persetujuan; atau

d. surat penghentian pelaksanaan MAP dalam hal MAP dihentikan.

5. Pelaksana Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional membuat konsep surat permintaan MAP kepada Negara Mitra P3B, surat permintaan dokumen dan/atau informasi tambahan, rancangan Persetujuan Bersama atau konsep surat penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional.

6. Kepala Seksi Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional meneliti dan memaraf surat permintaan MAP kepada Negara Mitra P3B, surat permintaan dokumen dan/atau informasi tambahan, Persetujuan Bersama atau surat penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Kepala Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional.

7. Kasubdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional meneliti dan memaraf surat permintaan MAP kepada Negara Mitra P3B, surat permintaan dokumen dan/atau informasi tambahan, Persetujuan Bersama atau surat penghentian pelaksanaan MAP kemudian meneruskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.

8. Direktur Peraturan Perpajakan II menelaah dan menandatangani surat permintaan MAP kepada Negara Mitra P3B, surat permintaan dokumen dan/atau informasi tambahan, Persetujuan Bersama atau surat penghentian pelaksanaan MAP.

9. Pelaksana Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menatausahakan dan mengirimkan:

a. surat permintaan MAP kepada Negara Mitra P3B;

b. surat permintaan dokumen dan/atau informasi tambahan;

c. Persetujuan Bersama (MAP) kepada Wajib Pajak dengan tembusan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau

d. surat pemberitahuan penghentian MAP kepada Wajib Pajak, melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pusat).

10. Proses selesai. Catatan: Ketentuan teknis dalam rangka menyelesaikan permohonan MAP tetap berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

TATA CARA PELAKSANAAN MAP ATAS INISIATIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Wajib Pajak P3B Negara Mitra Pelaksana Seksi Subdirektorat Perjanjian & Kepala Seksi Subdirektorat Per an Ian & Ker> > Kepala Subdirektorat Per an Ian & I I Kerjasama Direktur PP II Direktur Jenderal Kerjasama Perpajakan Internasional Kerjasama Perpajakan Internasional Perpajakan Internasional Menugaskan Menugaskan Meneliti dan membuat Surat permintaan MAP, permintaan Menugaskan Menugaskan dokumen, dan MAP atau pemberitahuan penghentian MAP 7 Surat permintaan MAP, permintaan dokumen, dan MAP atau Meneliti dan memaraf Meneliti dan memaraf Menelaah dan menandatangani pemberitahuan penghentian MAP V Surat permintaan MAP, permintaan dokumen, dan MAP atau pemberitahuan penghentian MAP Menatausahakan dan mengirimkan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pusat Surat permintaan MAP Surat permintaan MAP, permintaan dokumen, dan MAP atau pemberitahuan penghentian MAP Selesai;