PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.

3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut dengan Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan KPP.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah, adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan.

6. Objek Pajak BPHTB, yang selanjutnya disebut dengan Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pasal 2

(1) Kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011.

(2) Persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

BAB II — PERSIAPAN PENGALIHAN BPHTB

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan persiapan, yaitu:

a. Direktorat Peraturan Perpajakan I mengkompilasi peraturan pelaksanaan BPHTB sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diperlukan;

b. Direktorat Transformasi Proses Bisnis mengkompilasi Standard Operating Procedures (SOP) terkait pemungutan BPHTB sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun SOP yang diperlukan;

c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak mengkompilasi struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang terkait pemungutan BPHTB sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan struktur organisasi dan tata kerja pemungutan BPHTB;

d. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyiapkan aplikasi pengunduh data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk KPP dan aplikasi pembaca data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk Pemerintah Daerah.

(2) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diserahkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 8 Oktober 2010.

(3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diunggah di Portal DJP oleh Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi paling lambat tanggal 3 Januari 2011.

(4) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kanwil DJP bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan persiapan, yaitu:

a. mengkompilasi Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang berlaku pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 untuk masing-masing kabupaten/kota;

b. mengkompilasi Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk masing-masing kabupaten/kota.

(2) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Kanwil DJP ke KPP paling lambat 3 Januari 2011.

(3) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), KPP bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan persiapan, yaitu:

a. mengunduh aplikasi pengunduh data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan dan aplikasi pembaca data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dari Portal DJP;

b. menyiapkan data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011 dengan menggunakan aplikasi pengunduh data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan;

c. menggandakan aplikasi pembaca data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan sejumlah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KPP;

d. menerima kompilasi Surat Keputusan Menteri Keuangan dari Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

e. mengkompilasi:

1. data piutang BPHTB beserta dokumen pendukungnya berupa dokumen ketetapan dan dokumen penagihan BPHTB; dan

2. aset sitaan yang terkait, per 31 Desember 2010.

(2) KPP menyerahkan data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, aplikasi pembaca data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ke pejabat Pemerintah Daerah terkait paling lambat tanggal 14 Januari 2011 dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk:

a. KPP;

b. Pemerintah Daerah;

c. Kanwil DJP; dan

d. KPDJP.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) KPP dalam 1 (satu) kabupaten/kota, penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KPP secara bersamaan di bawah koordinasi Kanwil DJP.

(5) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Pajak mengusulkan penutupan rekening penerimaan BPHTB pada Bank Persepsi dan Bank Operasional III BPHTB serta pencabutan penetapan Bank Operasional III BPHTB kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) Tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Usulan penghapusan piutang BPHTB sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002, disampaikan oleh KPP ke Kanwil DJP paling lambat tanggal 10 November 2010.

(2) Usulan penghapusan piutang BPHTB disampaikan oleh Kanwil DJP ke KPDJP paling lambat tanggal 19 November 2010.

(3) Usulan penghapusan piutang BPHTB disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 1 Desember 2010.

Pasal 8

(1) Penerbitan Surat Teguran sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilaksanakan oleh KPP.

(2) Penerbitan Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilaksanakan oleh KPP.


(3) Penerbitan dan penyampaian Surat Paksa sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilaksanakan oleh KPP.

(4) Penerbitan dan penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilaksanakan oleh KPP.

(5) Permohonan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilaksanakan oleh KPP.

(6) Lelang atas objek sita yang sesuai ketentuan sudah harus dilelang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dilaksanakan oleh KPP, dan hasilnya segera disetorkan ke kas negara pada tanggal yang sama.

(7) Hal-hal yang belum diatur terkait dengan proses penagihan setelah tanggal 31 Desember 2010 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Atas permintaan Pemerintah Daerah, KPP menyiapkan narasumber pelatihan teknis pemungutan BPHTB.

(2) KPP dapat meminta bantuan Kanwil DJP atau KPDJP dalam menyiapkan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan sebelum penyerahan data NJOP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KPP menerbitkan Surat Keterangan NJOP PBB untuk kepentingan pemungutan BPHTB.

(2) Atas permintaan Pemerintah Daerah, KPP menerbitkan Surat Keterangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan untuk kepentingan pemungutan BPHTB.

(3) Putusan banding atau putusan atas upaya hukum lainnya yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah tanggal 31 Desember 2010 disampaikan ke Pemerintah Daerah melalui KPP.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2010

DIREKTOR JENDERAL MOCHAMAD/TJIPTARDJO

TATA CARA PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGALIHAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH PADA KP DJP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

KOMPILASI PERATURAN PELAKSANAAN BPHTB, SOP BPHTB, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SERTA APLIKASI TERKAIT PEMUNGUTAN BPHTB

1. Direktorat Peraturan Perpajakan I mengkompilasi peraturan pelaksanaan BPHTB dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan digital (softcopy):

2. Direktorat Transformasi Proses Bisnis mengkompilasi Standard Operating Procedures (SOP) terkait penatausahaan BPHTB dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan digital (softcopy).

3. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak up. Bagian Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan kompilasi struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait penatausahaan BPHTB dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan digital (softcopy).

4. Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama menyiapkan konsep surat Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai penyampaian hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dan menyampaikannya paling lambat tanggal 8 Oktober 2010.

5. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyiapkan dan mengunggah (upload) aplikasi pengunduh data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011 dan aplikasi pembaca data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan melalui Portal DJP paling lambat tanggal 3 Januari 2011.


TATA CARA PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGALIHAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH PADA KANWIL DJP

A. BIDANG KERJASAMA, EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN:

1. mengkompilasi Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan NPOPTKP yang berlaku pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 per Kabupaten/Kota dalam bentuk cetakan (hardcopy);

2. mengkompilasi Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai Klasifikasi NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 per Kabupaten/Kota dalam bentuk cetakan (hardcopy);

3. membuat daftar berkas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran II-1 dan diserahkan kepada Bagian Umum dengan surat pengantar.

B. BAGIAN UMUM:

1. menerima hasil kompilasi dan daftar berkas sebagaimana dimaksud pada huruf A;

2. menyiapkan konsep surat Kepala Kanwil DJP kepada Kepala KPP tentang penyampaian hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan mengirimkannya paling lambat tanggal 3 Januari 2011;

LAMPIRAN II-1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-47/PJ/2010

TENTANG TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.

DAFTAR SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI NPOPTKP

DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI NJOP

KPP Pratama.

Kabupaten/Kota.

3. Dst

Kepala, Nama NIP

TATA CARA PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGALIHAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH PADA KPP

A. PENGGANDAAN APLIKASI PEMBACA DATA NJOP PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, SERTA PENYIAPAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN DATA NJOP PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi:

a. mengunduh aplikasi pengunduh data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan dan aplikasi pembaca data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan dari Portal DJP;

b. melakukan instalasi aplikasi pengunduh pada komputer server SISMIOP;

c. menyiapkan data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011 dengan menggunakan aplikasi pengunduh data NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan;

d. menggandakan aplikasi pembaca data NJOP PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebanyak jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja KPP, dalam media cakram padat (compact disc).

2. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima kompilasi fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan NPOPTKP yang berlaku pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai Klasifikasi NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dari Kanwil DJP per Kabupaten/Kota.

3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi bersama membuat daftar Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data NJOP PBB dan Aplikasi, dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran III-3. Lampiran III-3 akan menjadi Lampiran I Berita Acara Serah Terima, dan diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum dengan surat pengantar.

B. KOMPILASI DATA PIUTANG, DOKUMEN KETETAPAN, DAN BERKAS PENAGIHAN BPHTB

1. Seksi Penagihan berkoordinasi dengan seksi lain yang terkait di KPP dan pihak lain di luar KPP baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun di luar Direktorat Jenderal Pajak melakukan kompilasi data piutang BPHTB sampai dengan saldo piutang BPHTB per 31 Desember 2010 beserta dokumen pendukung khususnya dasar timbulnya piutang BPHTB per kabupaten/kota yang meliputi:

a. STB;

b. SKBKB;

c. SKBKB; dan

d. Keputusan atau putusan yang mengakibatkan kurang bayar BPHTB, meliputi Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali.

2. Seksi Penagihan dalam melakukan kompilasi data piutang BPHTB sebagaimana pada angka 1 di atas harus mengacu kepada data perkembangan piutang BPHTB yang selama ini telah dilaporkan pada Laporan Perkembangan Piutang BPHTB (L-04.19) dan hasil rekonsiliasi piutang pajak antara Seksi Penagihan dan Sub Bagian Umum.

Dalam hal Laporan Perkembangan Piutang BPHTB belum mencerminkan nilai piutang BPHTB yang akurat, telah didukung dengan dokumen sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, diminta kepada Seksi Penagihan untuk melakukan penelitian kembali atas data piutang BPHTB yang telah dilaporkan tersebut dan melakukan penyesuaian (adjustment) terhadap Laporan Perkembangan Piutang BPHTB. Dengan demikian, data piutang BPHTB yang dilaporkan dalam Laporan Perkembangan Piutang BPHTB bulan Desember 2010 dan Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Pajak akhir tahun 2010 merupakan data piutang BPHTB yang final, valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum dialihkan sebagai piutang BPHTB ke Pemerintah Daerah.

3. Seksi Penagihan:

a. membuat ringkasan/uraian atas tindakan penagihan yang telah/sedang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 per kabupaten/kota;

b. melakukan inventarisasi dokumen pendukung tindakan penagihan BPHTB yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2010 per kabupaten/kota.

4. Seksi Penagihan membuat daftar kompilasi data piutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dokumen pendukung tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran III-1. Lampiran III-1 akan menjadi Lampiran II Berita Acara Serah Terima.

5. Seksi Penagihan melakukan inventarisasi dan membuat Daftar Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak Atas Utang BPHTB yang Disita yang Belum Dilakukan Penjualan Secara Lelang dan/atau Penjualan yang Dikecualikan dari Lelang per 31 Desember 2010, dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran III-2. Lampiran III-2 akan menjadi Lampiran III Berita Acara Serah Terima.

6. Seksi Penagihan menyerahkan daftar kompilasi data piutang dan tindakan penagihan serta daftar asset sitaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 kepada Kepala Sub Bagian Umum dengan surat pengantar.

C. PENYERAHAN DOKUMEN, DATA, APLIKASI, DAN ASET SITAAN

1. Sub bagian Umum bertanggung jawab:

a. menerima dokumen, data, aplikasi dan aset sitaan beserta daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran III-1, Lampiran III-2 dan Lampiran III-3 dari Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi Penagihan;

b. menggandakan dan melegalisir dokumen pendukung data piutang BPHTB dan dokumen pendukung tindakan penagihan BPHTB dan menyampaikan ke Seksi Penagihan sebagai arsip KPP Pratama;

c. menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima dokumen, data, aplikasi, dan aset sitaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran III-4, beserta lampiran Berita Acara Serah Terima.

2. Kepala KPP menyerahkan hasil kompilasi berupa dokumen, data, aplikasi, dan aset sitaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Pemerintah Daerah dengan Berita Acara Serah Terima paling lambat tanggal 14 Januari 2011.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.

KPP PRATAMA.

LAMPIRAN III-1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: PER-47/PJ/2010

TENTANG TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

DAFTAR KOMPILASI DATA PIUTANG DAN TINDAKAN PENAGIHAN BPHTB

No.	Nama WP/NPWP	NOP	Dasar Penagihan	No Ketetapan/Keputusan/Putusan	BPHTB yang KurangDibayar(Rp)	Tanggal JatuhTempo	Tindakan PenagihanTerakhir	Keterangan
				JumlahTotal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi dengan nomor urut.

(1) Diisi dengan nama Wajib Pajak atau NPWP Wajib Pajak.

(2) Diisi dengan nama Wajib Pajak atau NPWP Wajib Pajak.

(3) Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Kepala

4. Diisi dengan dasar penagihan.

5. Diisi dengan nomor ketetapan/keputusan/putusan.

6. Diisi dengan tanggal jatuh tempo.

(8) Diisi dengan tindakan penagihan terakhir yang dilakukan.

(9) Diisi dengan keterangan yang berkaitan

Nama

*) Diisi dengan jumlah total BPHTB yang kurang dibayar.

NIP

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KPP PRATAMA.

LAMPIRAN III-2

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-47/PJ/2010

TENTANG TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH YANG BELUM DILAKUKAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN/ATAU PENJUALAN YANG DIKECUALIKAN DARI LELAN PER 31 DESEMBER 2010

NO.	JENIS	TAHUN PEROLEHAN	BUKTI KEPEMILIKAN	TAKSIRAN HARGA/NILAI ASET	SPMP	TANGGAL PELAKSANAAN SPMP	ALASAN BELUM DIJUAL SECARA LELANG/VG DIKECUALIKAN DARI LELANG	JUMLAH PIUTANG BPHTB	KETERANGAN
NOMOR	TANGGAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan:

Kolom 1: Cukup jelas

Kolom 2: Diisi dengan jenis aset yang telah disita tetapi belum dilakukan penjualan secara lelang (contoh: tanah, kendaraan dll) dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang (contoh: saham rekening dll)

Kolom 3: Diisi dengan tahun perolehan di mana Wajib Pajak/Penanggung Pajak memperoleh aset tersebut

Kolom 5: Diisi dengan taksiran harga/nilai aset yang telah disita sesuai dengan taksiran harga/nilai yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan S

Kolom 6: Cukup jelas

Kolom 7: Cukup jelas

Kolom 8: Diisi dengan tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita

Kolom 9: Cukup jelas

Kolom 10: Diisi dengan jumlah piutang pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang asetnya dilakukan penyitaan

Kolom 11: Cukup jelas

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.

KPP PRATAMA.

DAFTAR SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, DATA NJOP, DAN APLIKASI

Kabupaten/Kota.

No.	Jenis Dokumen/Data/Aplikasi	Keterangan
1
2
3
4
5
dst

(1)	(2)	(3)

Kepala,

Nama

NIP

Petunjuk Pengisian:


(1) Diisi dengan nomor urut.

(2) Diisi dengan jenis surat, data atau aplikasi.

(3) Diisi dengan keterangan yang berkaitan.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Telepon.

Faksimili.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: BA-.

Pada hari ini. tanggal., bulan., tahun. bertempat di., kami:

1.(nama pejabat),. (NIP dan jabatan), bertindak atas nama KPP. selanjutnya disebut Pihak Pertama dan

2.(nama pejabat),. (NIP dan jabatan), bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota. selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan serah terima/pengalihan dokumen/data/aplikasi/aset sitaan dalam rangka pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah. Pihak Pertama menyerahkan dokumen/data/aplikasi/ aset sitaan dengan rincian sebagaimana terlampir kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penyerahan dokumen/data/aplikasi/aset sitaan dari Pihak Pertama.

Lampiran Berita Acara ini terdiri dari:

1. Lampiran I: Daftar Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data NJOP dan Aplikasi;

2. Lampiran II: Daftar Kompilasi Data Piutang dan Tindakan Penagihan BPHTB;

3. Lampiran III: Daftar Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak atas Utang BPHTB yang Disita yang Belum Dilakukan Penjualan Secara Lelang dan/atau Penjualan yang Dikecualikan Dari Lelang Per 31 Desember 2010; beserta dokumen/data/aplikasi/aset sitaan yang tercantum dalam daftar dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Seluruh dokumen/data/aplikasi/aset sitaan yang telah diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Saldo piutang BPHTB sebesar Rp. (.rupiah) yang dialihkan sebagai Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Berita Acara ini mengakibatkan pengurangan terhadap piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan KPP. dan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. sejak ditandatanganinya Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk:

1. Pihak Pertama;

2. Pihak Kedua;

3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.; dan

4. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Setelah dibacakan, dijelaskan dan dimengerti oleh kedua belah pihak, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini.

Pihak Kedua, (nama jabatan)

Dibuat di.

(tanda tangan)

pada tanggal.

(nama lengkap)

NIP.

Pihak Pertama, (nama jabatan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.


TATA CARA PEMBUATAN USULAN PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN BPHTB PADA BANK PERSEPSI DAN BANK OPERASIONAL III BPHTB SERTA PENCABUTAN PENETAPAN BANK OPERASIONAL III BPHTB

1. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan menyiapkan konsep surat Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai usulan penutupan rekening penerimaan BPHTB pada Bank Persepsi dan Bank Operasional III BPHTB serta pencabutan penetapan Bank Operasional III BPHTB.

2. Surat Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 1 Desember 2010 dan ditembuskan ke Kanwil DJP dan KPP di seluruh Indonesia.

3. Usulan penutupan rekening penerimaan BPHTB pada Bank Persepsi dan Bank Operasional III BPHTB serta pencabutan penetapan Bank Operasional III BPHTB sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Bank Persepsi dan Bank Operasional III BPHTB di seluruh Indonesia.

4. Penutupan rekening dan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.