PER-4/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan perlakuan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan akibat terdapat bagian yang tidak diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Perlakuan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu dilakukan penggantian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Perlakuan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan Dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam investasi di bidang Real Estat, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam investasi di bidang Real Estat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan,

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU,

DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.

6. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

7. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

8. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut Pengembalian Pendahuluan, adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

9. Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Kriteria Tertentu, adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

10. Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

11. Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Tertentu dan Telah Ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, yang selanjutnya disebut Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, adalah Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya.

12. Mitra Utama Kepabeanan, yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan, adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan.

13. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator), yang selanjutnya disingkat AEO, adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat.

14. Dana Investasi Real Estat, yang selanjutnya disebut DIRE, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.

15. Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE, yang selanjutnya disebut KIK, adalah kontrak antara manager investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE.

16. Special Purpose Company, yang selanjutnya disebut SPC, adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh DIRE berbentuk KIK paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan per seratus) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

17. Wajib Pajak Pemohon Pengembalian Pendahuluan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Pemohon, adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

18. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat SPT, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

19. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

20. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

21. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang selanjutnya disingkat SKPPKP, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

22. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, tempat Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak diadministrasikan.

Pasal 2

(1) Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sesuai dengan ketentuan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, secara jabatan atau berdasarkan permohonan; atau

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 berdasarkan permohonan.

(2) Pengembalian Pendahuluan diberikan kepada:

a. Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018; atau

b. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015.

(3) SKPPKP diterbitkan terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperhitungkan kredit pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(4) Terhadap kredit pajak yang tidak diperhitungkan dalam penerbitan SKPPKP dapat diajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri.

(5) Pembetulan SPT atas Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, yang telah diterbitkan SKPPKP, dilakukan dengan memperhitungkan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP pada Pembetulan SPT dimaksud.

(6) Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

BAB II — PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Pasal 3

(1) Pengusaha Kena Pajak yang dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan;

d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai AEO;

e. pabrikan atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi;

f. Pedagang Besar Farmasi yang memiliki:

1. Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi; dan

2. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi obat yang baik;

g. Distributor Alat Kesehatan yang memiliki:

1. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalur alat kesehatan; dan

2. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik;

h. perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(2) Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengusaha pabrikan atau produsen yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

(3) Kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan persentase kepemilikan saham yang tercantum pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

(4) Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tanpa terlebih dahulu diterbitkan keputusan penetapan, dalam hal tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(5) Selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Pasal 4

(1) Kepala KPP dapat menetapkan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah:

a. secara jabatan, terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau

b. berdasarkan permohonan, terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pengusaha yang merupakan MITA Kepabeanan atau AEO sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dilakukan sepanjang data penetapan pengusaha sebagai MITA Kepabeanan atau AEO tersebut telah tersedia pada basis data Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah atas pengusaha yang merupakan MITA Kepabeanan atau AEO dapat dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak menerima data atau informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pencabutan keputusan penetapan MITA Kepabeanan atau AEO yang disampaikan secara berkala.

(4) Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan melampirkan surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan penetapan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diterima secara lengkap, menerbitkan:

a. surat keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah; atau

b. surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses.

(2) Keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan tidak berlaku dalam hal Pengusaha Kena Pajak dilakukan:

a. pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; atau

b. pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak menjalankan skema KIK tertentu.

(3) Dalam hal surat keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan tidak berlaku, maka terhadap SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diterbitkan surat pemberitahuan pencabutan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

BAB III — PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan merupakan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap Masa Pajak, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;

c. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN;

d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau

e. ekspor Jasa Kena Pajak.

(3) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN.

Pasal 7

(1) Permohonan Pengembalian Pendahuluan, yang diajukan oleh:

a. Wajib Pajak Kriteria Tertentu;

b. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu; atau

c. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

(2) Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan Pengembalian Pendahuluan atas SPT atau pembetulan SPT pada Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum atau setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

(3) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP dapat menerbitkan SKPPKP.

(4) Kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. untuk PPh:

1. pajak yang tercantum dalam bukti pemotongan atau bukti pemungutan, dengan ketentuan:

a. telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pemohon; dan

b. pemotong atau pemungut pajak telah melaporkan SPT Masa atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan atau pemungutan tersebut;

2. pajak yang tercantum dalam bukti pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dibayar sendiri, dengan ketentuan:

a. telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pemohon; dan

b. Nomor Transaksi Penerimaan Negara telah tervalidasi;

b. untuk PPN:

1. Pajak Masukan, meliputi Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Pemohon telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan/atau

2. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Pemohon yang Nomor Transaksi Penerimaan Negara telah tervalidasi.

(5) Termasuk dalam pengertian Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 yaitu Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak yang:

a. mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara;

b. terdapat dalam sistem informasi pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak; dan

d. dibayarkan oleh Wajib Pajak Pemohon melalui penyelenggara pos terkait dengan impor barang kiriman, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan atas impor barang kiriman.

(6) Dalam hal kredit pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kredit pajak tersebut tidak diperhitungkan.

Pasal 8

(1) SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN pada Masa Pajak perolehan Real Estat, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015.

(2) Terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan oleh SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP melakukan penelitian terhadap:

a. penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah masih berlaku;

b. kelengkapan SPT Masa PPN beserta lampiran lampirannya;

c. adanya pengkreditan Pajak Masukan berupa PPN atas perolehan Real Estat pada Masa Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan;

d. kebenaran penulisan dan penghitungan PPN dengan cara memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak; dan

e. kebenaran pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh PKP.

(3) Termasuk dalam penelitian terhadap penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penelitian mengenai pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(4) Penelitian terhadap kebenaran pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT Masa PPN, meliputi:

a. Pajak Masukan, meliputi Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang dikreditkan oleh SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak; dan/atau

b. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Nomor Transaksi Penerimaan Negara telah tervalidasi.

(5) Pajak Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan.

(6) Hasil penelitian terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(7) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak:

a. menerbitkan SKPPKP, dalam hal SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terdapat kelebihan pembayaran pajak.

b. tidak menerbitkan SKPPKP dan memberitahukan kepada Pengusaha Kena Pajak, dalam hal SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 9

(1) Terhadap kredit pajak yang tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) atau Pasal 8 ayat (5), Wajib Pajak Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri.

(2) Pengajuan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan:

a. secara elektronik, melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau

b. secara tertulis, melalui penyampaian secara langsung ke KPP.

(3) Pengajuan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

a. Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang diajukan Pengembalian Pendahuluan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka; dan

b. permohonan disampaikan tidak melebihi 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak Pemohon tidak mengajukan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan ke Masa Pajak berikutnya.

Pasal 10

(1) Pengembalian Pendahuluan untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan dalam hal pada Masa Pajak yang diajukan Pengembalian Pendahuluan terdapat kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak Persyaratan Tertentu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Masa Pajak selain Masa Pajak pada akhir tahun buku, pada Masa Pajak tersebut harus terdapat kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau

b. untuk Masa Pajak pada akhir tahun buku, pada Masa Pajak tersebut tidak harus terdapat kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tidak diberikan Pengembalian Pendahuluan dalam hal permohonan Pengembalian Pendahuluan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan penelitian kewajiban formal dan/atau ketentuan penelitian kewajiban material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

(4) Tidak termasuk sebagai Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yaitu Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah lebih bayar bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah membetulkan SPT Masa PPN sebelum SKPPKP diterbitkan, dasar penerbitan SKPPKP yaitu penelitian atas pembetulan SPT Masa PPN.

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan SPT atas Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, yang telah diterbitkan SKPPKP, Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak harus memperhitungkan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP pada pembetulan SPT dimaksud.

(3) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau ayat (2a) Undang-Undang KUP.

(4) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan:

a. jumlah lebih bayar menjadi lebih besar; dan

b. masih terdapat kredit pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) atau Pasal 8 ayat (5), permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggap telah disampaikan dalam pembetulan SPT.

(5) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), SKPPKP atas pembetulan SPT dapat diterbitkan dengan ketentuan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP atas SPT dan jumlah lebih bayar dalam pembetulan SPT tidak melebihi batasan jumlah lebih bayar bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.

(6) Dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP atas SPT dan jumlah lebih bayar dalam pembetulan SPT melebihi batasan jumlah lebih bayar bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, maka SKPPKP atas pembetulan SPT tidak dapat diterbitkan dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pasal 12

(1) Terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

(2) Dalam hal terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN oleh SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b, atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

(3) Dalam hal permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau Pasal 11 ayat (5), Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

(4) Dalam hal permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat kelebihan pembayaran PPN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kelebihan pembayaran PPN pada Masa Pajak selain akhir tahun buku, kelebihan pembayaran PPN tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya; atau

b. untuk kelebihan pembayaran PPN pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan pembayaran PPN tersebut diberikan pengembalian.

BAB V — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Format dokumen berupa:

a. SKPPKP bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);

b. surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);

c. permohonan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

d. keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;

e. surat pemberitahuan bahwa permohonan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;

f. surat pemberitahuan pencabutan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

g. SKPPKP bagi SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a;

h. Laporan Hasil Penelitian Pengembalian Pendahuluan bagi SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);

i. permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKPPKP melalui surat tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

j. tindak lanjut terhadap selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan

k. tata cara penghitungan SKPPKP pada formulir pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Perlakuan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan Dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 16 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN UMUM,

DWI BUDI ISWAHYU

NIP 19701102 199012 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-04/PJ/2021

TENTANG PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU,

WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

A. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

A.1. Contoh Format SKPPKP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-.(2)

TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

(3) Masa Pajak.

(4) sebesar.(5) dan/atau surat permohonan nomor.

(6) tanggal.

(7) atas nama.

(8) NPWP.(9) mengenai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934);

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

PERTAMA: Kepada Pengusaha Kena Pajak:

Nama:. (10) NPWP:. (11), diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak. (12) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebesar.(13) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA: Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KETIGA: Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;

3. (14)

Ditetapkan di.(15), pada tanggal.(16) a.n.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A.2. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Penghitungan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak PPN

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
Nama	:.(1)
NPWP	:.(2)
Masa Pajak	:.(3)
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
No.	URAIAN		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5); b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar: a. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL); b. Dikurangi: b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5); c. Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (b-a)
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-3.c)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK.(4)

A.3. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Diperhitungkan Sebagai Bagian dari Kelebihan Pembayaran Pajak

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Nama	:(1)
NPWP	(2)
Masa Pajak	(3)
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.(4)
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri.(5)
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B
	Jumlah A dan B

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1): diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.

Nomor (2): diisi dengan nomor surat keputusan.

Nomor (3): diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN.

Nomor (4): diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (5): diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (6): diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (7): diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (8): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (9): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (10): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (11): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (12): diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (13): diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (14): diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan surat keputusan ini.

Nomor (15): diisi dengan tempat surat keputusan ditetapkan.

Nomor (16): diisi dengan tanggal surat keputusan ditetapkan.

Nomor (17): diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (2): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (3): diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (4): diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (2): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (3): diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (4): diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1).

Nomor (5): diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2).

Nomor (6): diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan. B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

1. NPWP:

2. Alamat:

3. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri /wakil /kuasa dari *):

Nama Pengusaha Kena Pajak: (4)

NPWP: (5)

Alamat: (6)

Dengan ini menyatakan:

1. adalah benar bahwa saya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019; dan

2. adalah benar bahwa saya melakukan kegiatan produksi dengan rincian keberadaan tempat sebagai berikut:

No	Alamat Lengkap Tempat Kegiatan Produksi	Status Kepemilikan
(7)	(8)	(9)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa * (stempel)

Meterai Rp10.000,00

Keterangan:

*) pilih salah satu yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Nomor 1: diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, wakil Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan, atau kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang menandatangani surat pernyataan.

Nomor 2: diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

Nomor 3: diisi dengan alamat pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

Nomor 4: diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor 5: diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor 6: diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor 7: diisi dengan nomor urut.

Nomor 8: diisi dengan alamat lengkap tempat kegiatan produksi. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemusatan tempat terutangnya PPN, maka kolom ini diisi dengan seluruh alamat tempat kegiatan produksi.

Nomor 9: diisi dengan status kepemilikan tempat kegiatan produksi, seperti: dimiliki sendiri atau sewa.

Nomor 10: diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan.

Nomor 11: diisi dengan tanda tangan dan stempel pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor: (1)

Lampiran: (3)

2. Hal: Permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP. (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama:. (5)

NPWP: (6), bertindak selaku **):

Pengusaha Kena Pajak Wakil Kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak:

Nama: (7)

NPWP:. (8), dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015, terhitung mulai Masa Pajak. (9).

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan*): fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); keterangan dari OJK dalam hal Wajib Pajak merupakan Special Purpose Company (SPC) dalam skema KIK tertentu; dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC atau KIK dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa 10.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda ”√”.

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor (1): Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2): Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (3): Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.

Nomor (4): Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak diadministrasikan.

Nomor (5): Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (6): Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (7): Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (8): Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (9): Diisi khusus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan isian sebagai berikut:

“terhitung mulai Masa Pajak.”

Nomor (10): Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.

D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-.(1)

TENTANG PENETAPAN SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

(2) NPWP.

(3) telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah melalui surat nomor.

(4) tanggal.(5);

b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengusaha Kena Pajak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA: Menetapkan Pengusaha Kena Pajak:

Nama: (6) NPWP: (7) sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah terhitung mulai Masa Pajak. (8).

KEDUA: Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 12 (dua belas) Masa Pajak sejak Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;

3. (9);

Ditetapkan di.(10), pada tanggal.(11) a.n.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1): diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Nomor (2): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (3): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (4): diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.

Nomor (5): diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.

Nomor (6): diisi sesuai dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (7): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.

Nomor (8): diisi dengan Masa Pajak berlakunya penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Nomor (9): diisi dengan pihak lain terkait yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini.

Nomor (10): diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.

Nomor (11): diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.

Nomor (12): diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENETAPAN SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH TIDAK DAPAT DIPROSES

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2. Nomor: (2)

3. Sifat:. (4)

Hal: Pemberitahuan Permohonan Penetapan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Tidak Dapat Diproses

Yth.(5)

(6) tanggal.

(7) hal.

(8) yang diterima tanggal. (9), berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses karena. (10)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH TIDAK DAPAT DIPROSES

Nomor (1): Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.

Nomor (2): Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

Nomor (3): Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.

Nomor (4): Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.

Nomor (5): Diisi dengan nama dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (6): Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (7): Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (8): Diisi dengan perihal surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (9): Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh unit kerja.

Nomor (10): Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diproses.

Nomor (11): Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENETAPAN

SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Nomor:

2. Sifat: (4)

3. Hal: Pemberitahuan Pencabutan Penetapan Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Yth.(5)

(7) yang ditetapkan tanggal.

(8) dinyatakan tidak berlaku sejak. (9)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

9. (10)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENETAPAN SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor (1): Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.

Nomor (2): Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

Nomor (3): Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.

Nomor (4): Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.

Nomor (5): Diisi dengan nama dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (6): Diisi dengan hasil pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/putusan pidana di bidang perpajakan atau hasil pemeriksaan yang menyebutkan Pengusaha Kena Pajak tidak menjalankan skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu.

Nomor (7): Diisi dengan nomor Keputusan Penetapan Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor (8): Diisi dengan tanggal penerbitan Keputusan Penetapan Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor (9): Diisi dengan tanggal:

a. ditandatanganinya berita acara hasil pemeriksaan, dalam hal terhadap Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan; atau

b. diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Nomor (10): Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan. G. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

G.1. Contoh Format SKPPKP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-.(2)

TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

(3) sebesar.(4) dan/atau surat permohonan nomor.

(5) tanggal.

(6) atas nama.

(7) NPWP.(8) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

(9) tanggal.

(10) tentang Penetapan Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

PERTAMA: Kepada Pengusaha Kena Pajak:

Nama: (11) NPWP: (12), diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak. (13) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebesar.(14) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA: Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KETIGA: Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;

3. (15)

Ditetapkan di.(16), pada tanggal.(17) a.n.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

G.2. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Penghitungan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

LAMPIRAN PENGHITUNGAN

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

No.	URAIAN		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5); b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL); b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5); c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a)
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

G.3. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Diperhitungkan Sebagai Bagian dari Kelebihan Pembayaran Pajak

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Nama: 1. NPWP: 2. Masa Pajak: 3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean*)
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)	Keterangan(NTPN)
			Nomor	Tanggal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri**
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B
	Jumlah A dan B

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

4. Keterangan:

*) diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1).

**) diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2).

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1): diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.

Nomor (2): diisi dengan nomor surat keputusan.

Nomor (3): diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (4): diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (5): diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal selisih lebih PPN pada SPT Masa PPN dikompensasikan.

Nomor (6): diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (7): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (8): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (9): diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Nomor (10): diisi dengan tanggal keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (12): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (13): diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (14): diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (15): diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini.

Nomor (16): diisi dengan tempat surat keputusan ditetapkan.

Nomor (17): diisi dengan tanggal surat keputusan ditetapkan.

Nomor (18): diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan ini.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (2): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (3): diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (4): diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (2): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (3): diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (4): diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(Diisi sesuai dengan kop surat unit kerja yang melakukan penelitian Pengembalian Pendahuluan)

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

NOMOR LAP-. (Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian)

I. Permohonan

a. Nomor BPS/BPE

b. Tanggal diterima lengkap

c. Jenis Pajak

d. Masa Pajak

e. Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak

f. Jumlah Lebih Bayar

g. Nomor dan tanggal SKPPKP. (diisi dengan nomor permohonan). (diisi dengan tanggal permohonan diterima lengkap). (diisi dengan jenis pajak). (diisi dengan Masa Pajak). (diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak). (diisi dengan jumlah lebih bayar dalam SPT/surat tersendiri). (diisi dengan nomor dan tanggal SKPPKP sebelumnya, dalam hal permohonan melalui surat tersendiri);

II. Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. Nama:. (diisi dengan nama PKP);

b. NPWP:. (diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak);

c. Alamat:. (diisi dengan alamat PKP);

d. Status:. (diisi dengan pusat atau cabang);

III. Tindak Lanjut Atas Permohonan

(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	SK Penetapan:
	PKP berisiko rendah(Pasal 9 ayat(4c)UU PPN)Nomor:., Tanggal:.
2.	Pilihan pengembalian pada SPT:
	a. Restitusi prosedur biasa(Pasal 17B UU KUP)
	b. Pengembalian Pendahuluan
	c. Tidak mengisi pilihan

Apabila permohonan diajukan melalui surat tersendiri, tidak perlu mengisi angka 2 dan tindak lanjut atas permohonan sesuai dengan proses penerbitan SKPPKP sebelumnya.

Catatan:

1. Apabila pilihan dalam angka 1 bukan pengembalian pendahuluan, lanjutkan pengisian ke angka VI (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).

2. Apabila permohonan pengembalian PPN ditindaklanjuti dengan mekanisme pengembalian pendahuluan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, angka IV (Penelitian Pengembalian Pendahuluan).

IV. Penelitian Pengembalian Pendahuluan

(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)

Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Pengembalian Pendahuluan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN

No.	Penelitian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah masih berlaku
2.	Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Real Estat
3.	Kelengkapan SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya atau surat permohonan tersendiri beserta lampiran-lampirannya
4.	Terdapat kelebihan PPN
5.	Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
6.	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir
7.	Kebenaran penulisan dan penghitungan PPN dalam SPT Masa PPN atau surat permohonan tersendiri (untuk memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam penghitungan pajak)
8.	Kebenaran pengkreditan Pajak Masukan (untuk memastikan Pajak Masukan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak)
9.	Kebenaran bukti pembayaran Pajak Masukan yang dibayar sendiri (untuk memastikan NTPN atas pajak yang dibayar sendiri telah tervalidasi)

Catatan:

Apabila salah satu kewajiban formal tidak terpenuhi, lanjutkan pengisian ke angka VI (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).

A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)	Keterangan(NTPN)
			Nomor	Tanggal
	Jumlah A
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)	Kode&NomorSeriFPyangDiganti
			Kode&NomorSeri	Tanggal
	Jumlah B
Jumlah A dan B

V. Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak

(diisi dengan penghitungan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil penelitian)

VI. Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian

1. Simpulan (diisi dengan simpulan hasil penelitian dengan uraian ringkas dan jelas)

2. Usulan sebagai Hasil Penelitian (diisi dengan usulan petugas peneliti, antara lain berupa:

a. usulan penerbitan SKPPKP;

b. usulan pencabutan penetapan PKP berisiko rendah;

c. pemberitahuan bahwa SKPPKP tidak diterbitkan dan usulan pemeriksaan Pasal 17B karena tidak memenuhi persyaratan; atau

d. usulan dilakukan pemeriksaan Pasal 17B UU KUP karena PKP memilih pengembalian/restitusi Pasal 17B UU KUP.

Kepala Seksi.

Kepala Kantor Petugas Peneliti,

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP MELALUI SURAT TERSENDIRI

I.1. Contoh Format Surat Permohonan

Nomor:.(1)

Lampiran:. (3)

2. Hal: Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama:. (5)

NPWP: (6), bertindak selaku *):

Pengusaha Kena Pajak Wakil Kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak:

nama:. (7)

NPWP:. (8), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019; atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan, sebagai berikut:

Masa/Tahun Pajak:. (10)

Nomor SKPPKP:. (11)

Tanggal SKPPKP:. (12)

Nilai lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebesar. (13), dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa *)

Keterangan:

*) diisi dengan memilih yang sesuai.

I.2. Contoh Lampiran Surat Permohonan

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DIAJUKAN KEMBALI PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
Nama: 1. NPWP: 2. Masa/Tahun: 3. Pajak
Berdasarkan SKPPKP Nomor: 4. tanggal:(5), terdapat selisih Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam SKPPKP, sebagai berikut:
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokemen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
No	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa*)

Keterangan:

6. *) diisi dengan memilih yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP

Nomor (1): Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2): Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (3): Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan, yaitu berupa Daftar Pajak Masukan Yang Diajukan Kembali Permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (4): Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak diadministrasikan.

Nomor (5): Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (6): Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (7): Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil atau kuasa Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (8): Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil atau kuasa Pengusaha Kena Pajak.

Nomor (9): Diisi dengan memilih kotak yang sesuai.

Nomor (10): Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Contoh: Maret/2020.

Nomor (11): Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (12): Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (13): Diisi dengan jumlah lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, nilai Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pajak dalam SKPPKP.

Nomor (14): Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada Nomor (5).

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP

Nomor (1): diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (2): diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (3): diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan. Contoh: Maret/2020.

Nomor (4): Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.

Nomor (5): Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.

Nomor (6): Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon.

J. CONTOH TINDAK LANJUT TERHADAP SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP

1. Contoh Tindak Lanjut untuk PPh

Wajib Pajak orang pribadi atas nama Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh 1770S untuk Tahun Pajak 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak memiliki Penghasilan Neto sebesar Rp100.000.000,00, dengan asumsi pajak yang terutang sebesar Rp1.400.000,00.

b. Total jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT sebesar Rp17.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. bukti pemotongan PPh A senilai Rp4.000.000,00

2. bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00

3. bukti pemotongan PPh C senilai Rp10.000.000,00

c. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp15.600.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan Wajib Pajak sebesar Rp15.600.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp12.600.000,00, karena terdapat bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat pemotong pajak belum menyampaikan SPT atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan.

Wajib Pajak dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP dengan mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih dimaksud melalui surat tersendiri sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

b. Bukti pemotongan PPh yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP yaitu bukti pemotongan PPh B sebesar Rp3.000.000,00 dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Contoh Tindak Lanjut untuk PPN

PT XYZ menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar Rp100.000.000,00.

b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp210.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Faktur Pajak A sebesar Rp70.000.000,00.

2. Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00.

3. Faktur Pajak C sebesar Rp80.000.000,00.

4. Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00.

c. PKP mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp110.000.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan PKP sebesar Rp110.000.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp50.000.000,00, karena terdapat Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dengan jumlah sebesar Rp60.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat PKP yang menerbitkan Faktur Pajak belum melaporkan Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dalam SPT Masa PPN atas Masa Pajak dilakukannya pemungutan PPN.

PKP dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP sebagai berikut:

1. PKP mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud melalui surat tersendiri sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri.

b. Pajak Masukan yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP, dengan rincian:

1. Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00; dan/atau

2. Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00, dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. PKP tidak mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

PKP dapat melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP ke Masa Pajak berikutnya atau Masa Pajak setelahnya, melalui pembetulan SPT Masa PPN dengan:

a. mencantumkan nilai SKPPKP yang telah diterbitkan pada kolom “PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan” (angka II huruf E formulir 1111 SPT Masa PPN);

b. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak akibat pembetulan SPT Masa PPN dengan memilih kolom “dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” atau kolom “dikompensasikan ke Masa Pajak setelahnya” (angka II huruf H angka 3.1 formulir 1111 SPT Masa PPN); dan

c. mencantumkan nomor dan nilai SKPPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a lampiran pada bagian lampiran Kelengkapan SPT (angka VI formulir 1111 SPT Masa PPN).

Terhadap pembetulan SPT Masa PPN tersebut diberikan contoh pengisian formulir 1111 SPT Masa PPN sebagai berikut:

SPT Masa PPN	Bagian SPT Masa PPN	Penghitungan Kurang atau (Lebih) Bayar (Rupiah)
Januari2018	Butir II.AButir II.BButir II.CButir II.D	Rp 100.000.000,000,00 Rp(210.000.000,000)(-) Rp(110.000.000,000)
PembetulanJanuari2018	Butir II.AButir II.BButir II.CButir II.D-PPN KB(LB)Butir II.E-PPN KB(LB)pada SPT yang dibetulkanButir II.F-PPN KB(LB)karena pembetulanButir II.H.1-PPN LB padaButir II.H.2.1Butir II.H.3.1Butir VI-Kelengkapan SPT	Rp 100.000.000,000,00 Rp(210.000.000,000)(-) Rp(110.000.000,000) Rp(50.000.000,000)(-) Rp(60.000.000,000) Butir II.FPKP Pasal 9 ayat(4b)PPN Dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya;atau Dikompensasikan keMasa Pajak_,_SKPPKPnomor.senilaiRp50.000.000,000

K. TATA CARA PENGHITUNGAN SKPPKP PADA FORMULIR SPT PEMBETULAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan

a. Penghitungan SKPPKP yang telah diterbitkan dicantumkan pada Formulir SPT Tahunan PPh, yaitu pada:

1. daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau

2. daftar kredit pajak dalam negeri, untuk Wajib Pajak Badan.

b. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770, SKPPKP yang telah diterbitkan, diperhitungkan pada Formulir 1770-II SPT PPh orang pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kolom “Nomor”, diisi dengan nomor urut.

2. Kolom “Nama Pemotong/Pemungut Pajak”, diisi dengan “SKPPKP”.

3. Kolom “NPWP Pemotong/Pemungut Pajak”, dikosongkan.

4. Kolom “Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan”, diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

5. Kolom “Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan” diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dengan format penulisan dd/mm/yy.

6. Kolom “Jenis Pajak: PPh Pasal 21/ Pasal 22/ Pasal 23/ Pasal 24/ Pasal 26/DTP”, dikosongkan.

7. Kolom “Jumlah PPh yang Dipotong/Dipungut”, diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak diisi dengan bilangan negatif.

c. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S, SKPPKP yang telah diterbitkan, diperhitungkan pada Bagian C Formulir 1770S-1 dengan tata cara penghitung yang sama dengan huruf b.

d. Bagi Wajib Pajak badan yang menggunakan formulir 1771 atau formulir 1771S, SKPPKP yang telah diterbitkan, diperhitungkan pada formulir 1771-III dan Formulir 1771-III/S Kredit Pajak Dalam Negeri dengan tata cara penghitungan yang sama dengan huruf b.

2. SPT Masa PPN

a. Penghitungan SKPPKP yang telah diterbitkan dicantumkan pada Formulir 1111 SPT Masa PPN pada bagian II. huruf E PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan. Pada bagian ini diisi dengan nilai SKPPKP yang telah diterbitkan.

b. Penegasan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan nilai lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1. Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa PPN normal dengan nilai lebih bayar (Bagian II.D Formulir 1111) sebesar Rp500.000.000 dengan pilihan dikembalikan sesuai Pasal 17D dengan Pengembalian Pendahuluan. Atas permohonan Pengembalian Pendahuluan tersebut telah diterbitkan SKPPKP sebesar Rp450.000.000.

2. Dalam hal:

a. setelah penerbitan SKPPKP, Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan nilai lebih bayar (Bagian II.D Formulir 1111) menjadi Rp1.000.000.000, sehingga nilai PPN lebih bayar karena pembetulan (Bagian II.F Formulir 1111) menjadi sebesar Rp550.000.000 (Rp1.000.000.000-Rp450.000.000), dan atas PPN lebih bayar karena pembetulan, Pengusaha Kena Pajak tersebut meminta dikembalikan sesuai Pasal 17D Undang-Undang KUP dengan Pengembalian Pendahuluan,

maka dengan mempertimbangkan bahwa nilai jumlah Lebih Bayar dalam Bagian II.D Formulir 1111 yang dimintakan pengembalian pada SPT Pembetulan adalah sebesar Rp1.000.000.000, atas permohonan pengembalian kelebihan pajak pada pembetulan SPT Masa PPN dapat diterbitkan SKPPKP sesuai dengan Pasal 17D Undang-Undang KUP;

b. setelah penerbitan SKPPKP, Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan nilai lebih bayar (Bagian II.D Formulir 1111) menjadi Rp1.100.000.000, sehingga nilai PPN lebih bayar karena pembetulan (Bagian II.F Formulir 1111) menjadi sebesar Rp650.000.000 (Rp1.100.000.000-Rp450.000.000) dan atas PPN lebih bayar karena pembetulan, Pengusaha Kena Pajak tersebut meminta dikembalikan sesuai Pasal 17D Undang-Undang KUP dengan Pengembalian Pendahuluan,

maka dengan mempertimbangkan bahwa nilai jumlah Lebih Bayar dalam Bagian II.D Formulir 1111 yang dimintakan pengembalian pada SPT Pembetulan adalah sebesar Rp1.100.000.000, atas permohonan pengembalian kelebihan pajak pada pembetulan SPT Masa PPN tidak dapat diterbitkan SKPPKP sesuai dengan Pasal 17D Undang-Undang KUP dan ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DWI BUDI ISWAHYU

NIP 19701102 199012 1001