PER-22/PJ/2018 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Saw
Disebut juga: PER 22/PJ/2018 · PER 22 Tahun 2018 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2018
Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.
PDF sumber: 11 halaman
Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ/2018
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-35/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas selisih kurang harga bahan bakar nabati jenis biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2015;
b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu diatur kembali tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas selisih kurang harga bahan bakar nabati jenis biodiesel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
-
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 35/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS
BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
-
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.
-
Bahan Bakar Nabati (biofuel) Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN, adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
-
Badan Usaha BBN adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain jenis biodiesel.
-
Selisih Kurang Harga BBN adalah selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar BBN pada jenis bahan bakar minyak tertentu, yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana kepada Badan Usaha BBN, untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan BBN.
-
Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Dana yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan melaporkan uang untuk keperluan operasional dan penyaluran dalam pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Dana.
-
Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut PPN, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
-
Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disebut SSP, adalah Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
-
Ketentuan diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Pasal 2
Bendahara Pengeluaran wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pembayaran Selisih Kurang Harga BBN.
- Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Pasal 3
(1) Badan Usaha BBN wajib membuat Faktur Pajak atas pembayaran Selisih Kurang Harga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat penyampaian tagihan kepada Bendahara Pengeluaran.
(2) Badan Usaha BBN menyampaikan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(3) Tata cara pengisian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Pasal 4
(1) Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan SSP.
(2) Penyetoran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.
(3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(4) Tata cara pengisian SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A
Pasal 4A
Hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, serta perubahannya maupun penggantinya.
- Setelah ditambahkan 1 (satu) pasal yakni yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Pasal 5A
Pasal 5A
Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku untuk tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setelah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 September 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
ROBERT PAKPAHAN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KENENTERUAN KEUAN DAN REPUBLIK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2018
TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-35/PJ/2015
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
TATA CARA PENGISIAN FAKTUR PAJAK
1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
a. Kode transaksi diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Pemungut PPN.
b. Kode status, kode cabang, tahun penerbitan dan nomor urut Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha BBN yang melakukan penyerahan BBN.
- Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak a. Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Bendahara Pengeluaran;
b. NPWP diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran.
- Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
a. Nomor Urut Diisi dengan nomor urut BBN yang diserahkan.
b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Diisi dengan nama BBN dan nomor Faktur Pajak atas penyerahan BBN dari Badan Usaha BBN kepada Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar Minyak, yang terkait dengan pembayaran Selisih Kurang Harga BBN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Diisi dengan nilai Selisih Kurang Harga BBN.
- Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga
Diisi dengan total nilai potongan harga atas Selisih Kurang Harga BBN yang dibayarkan, dalam hal terdapat potongan harga.
-
Uang Muka yang telah diterima Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari pembayaran Selisih Kurang Harga BBN.
-
Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.
-
PPN=10% X Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (pembayaran Selisih Kurang Harga BBN).
-
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11.Tanggal.
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
- Nama dan Tanda tangan a. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha BBN untuk menandatangani Faktur Pajak. Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.
b. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan e-Faktur, maka tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa tanda tangan elektronik.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd. ROBERT PAKPAHAN
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-22/PJ/2018
TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-35/PJ/2015
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
TATA CARA PENGISIAN SSP
A. SSP
1. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha BBN.
2. Nama
- Nama Diisi dengan nama Badan Usaha BBN.
3. Alamat
-
Alamat Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha BBN.
-
NOP Tidak perlu diisi.
-
Alamat Objek Pajak Tidak perlu diisi.
6. Kode Akun Pajak
Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri.
7. Kode Jenis Setoran
Diisi dengan Kode Jenis Setoran 910 untuk Pemungut Dalam Negeri Bendahara APBN.
8. Uraian Pembayaran
Diisi dengan uraian “Penyetoran PPN atas pembayaran Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel kepada BPDPKS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015” dan nomor Faktur Pajak atas penyerahan BBN dari Badan Usaha BBN kepada Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar Minyak.
9. Masa Pajak
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang disetor. Penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
- Tahun Pajak Diisi tahun terutangnya pajak.
11. Nomor Ketetapan
Tidak perlu diisi.
12. Jumlah Pembayaran
Diisi dengan angka jumlah PPN yang disetor dalam rupiah penuh.
-
Terbilang Diisi jumlah pajak yang disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
-
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tidak perlu diisi.
15. Wajib Pajak/Penyetor
a. Diisi tempat dan tanggal penyetoran.
b. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat Bendahara Pengeluaran, serta cap/stempel Badan Pengelola Dana.
B. Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing
(Kode Billing dibuat oleh Bendahara Pengeluaran)
- NPWP Diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran.
2. Nama
Dalam hal NPWP valid, akan otomatis terisi nama Bendahara Pengeluaran.
3. Alamat
Dalam hal NPWP valid, akan otomatis terisi dengan alamat Bendahara Pengeluaran.
4. Kota
Dalam hal NPWP valid, akan otomatis terisi dengan kota tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran.
5. Jenis Pajak
Dipilih kode 411211-PPN Dalam Negeri.
6. Jenis Setoran
Dipilih kode 910-Pemungut Bendahara APBN.
7. Masa Pajak
Dipilih sesuai dengan Masa Pajak dilakukannya pembayaran tagihan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Badan Usaha BBN.
- Tahun Pajak Dipilih tahun terutangnya pajak.
9. Subjek Pajak
Dipilih bagian NPWP Lain/Non NPWP.
10. NPWP
Diisi dengan NPWP Badan Usaha BBN.
11. Nama
Dalam hal NPWP valid, akan otomatis terisi nama Badan Usaha BBN.
12. Alamat
Dalam hal NPWP valid, akan otomatis terisi alamat Badan Usaha BBN.
13. Kota
Dalam hal NPWP valid, akan otomatis terisi kota tempat kedudukan Badan Usaha BBN.
14. Jumlah setor
Diisi dengan angka jumlah PPN yang dipungut dan akan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran.
15. Terbilang
Akan otomatis terisi sesuai dengan jumlah nilai yang diisikan.
16. Uraian
Diisi dengan uraian “Penyetoran PPN atas pembayaran Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel kepada BPDPKS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015” dan nomor Faktur Pajak atas penyerahan BBN dari Badan Usaha BBN kepada Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar Minyak.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd.
ROBERT PAKPAHAN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,