PER-35/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Saw
Disebut juga: PER 35/PJ/2015 · PER 35 Tahun 2015 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2015
Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.
PDF sumber: 8 halaman
Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2015
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:** bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas selisih kurang harga bahan bakar nabati jenis biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Mengingat:
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
-
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
-
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.
-
Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBN adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Jenis Biodiesel.
-
Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel adalah selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana kepada Badan Usaha BBN untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
Pasal 2
Badan Pengelola Dana memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel pada saat dilakukan pembayaran kepada Badan Usaha BBN.
Pasal 3
(1) Badan Usaha BBN membuat Faktur Pajak pada saat mengajukan permintaan pembayaran Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Pengelola Dana.
(2) Badan Usaha BBN membuat Faktur Pajak pengganti dalam hal jumlah pembayaran Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel yang telah diverifikasi oleh pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berbeda dengan jumlah permintaan pembayaran Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel yang diajukan oleh Badan Usaha BBN.
(3) Tata cara pengisian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 4
(1) Badan Usaha BBN membuat Surat Setoran Pajak dalam rangkap 5 (lima) dengan nilai sesuai dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel yang telah diverifikasi oleh pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas Badan Usaha BBN serta ditandatangani oleh Badan Pengelola Dana sebagai penyetor atas nama Badan Usaha BBN.
(3) Badan Usaha BBN menyampaikan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelola Dana.
(4) Badan Pengelola Dana melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyerahkan lembar kesatu sampai dengan keempat Surat Setoran Pajak kepada Badan Usaha BBN.
(5) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(6) Dalam hal Badan Pengelola Dana melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Billing System), tata cara pembayarannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini atas pembayaran Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel yang dilakukan sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 6
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 September 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK ONESIA SEKRETARIAT DIREKTORAT JEWELERI ODING NIP 197 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK
- Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak a. Kode transaksi diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Badan Pengelola Dana yang memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Kode status, kode cabang, tahun penerbitan dan nomor urut Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Pengusaha Kena Pajak Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha BBN yang melakukan penyerahan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel kepada Badan Pengelola Dana.
-
Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak a. Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Badan Pengelola Dana.
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan 00.000.000.0-000.000.
- Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
a. Nomor Urut Diisi dengan nomor urut dari Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang diserahkan.
b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Diisi dengan nama Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Nomor Faktur Pajak atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke Badan Usaha Penyalur BBM Jenis Tertentu yang terkait dengan pembayaran Selisih Kurang BBN Jenis Biodiesel.
c. Harga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin Diisi dengan nilai selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu.
-
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
-
Potongan Harga Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.
-
Uang Muka yang telah diterima Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
-
Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.
-
PPN=10% X Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (pembayaran selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada jenis bahan bakar minyak tertentu).
-
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11.Tanggal.
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
- Nama dan Tanda tangan a. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha BBN untuk menandatangani Faktur Pajak. Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.
b. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan e-Faktur, maka tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa tanda tangan elektronik.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd. SIGIT PRIADI PRAMUDITO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPURPOSED SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDANG ODING RIFALDI NIP197003111995031002
TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
-
NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha BBN.
-
Nama Diisi dengan Nama Badan Usaha BBN.
-
Alamat Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha BBN.
-
NOP Tidak perlu diisi.
-
Alamat Objek Pajak Tidak perlu diisi.
-
Kode Akun Pajak Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri.
-
Kode Jenis Setoran Diisi dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk Jenis Setoran Masa PPN Dalam Negeri.
-
Uraian Pembayaran Diisi dengan PPN atas pembayaran Selisih Kurang BBN Jenis Biodiesel.
-
Masa Pajak Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
-
Tahun Pajak Diisi tahun terutangnya pajak.
Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB), (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
-
Jumlah Pembayaran Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
-
Terbilang Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
-
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tidak perlu diisi.
-
Wajib Pajak/Penyetor a. Diisi tempat dan tanggal penyetoran.
b. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat Badan Pengelola Dana, serta cap/stempel Badan Pengelola Dana.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENUGAR PRAZI ODING RIFALDI 4 NIP 197003111995031002