PER-160/PJ/2005 tentang Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2005 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (skb) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
Disebut juga: PER 160/PJ/2005 · PER 160 Tahun 2005 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2005
Label sumber: “Aktif”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
Peraturan Dirjen Pajak PER-160/PJ/2005 Tanggal Peraturan 17-04-2006 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RALAT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 160/PJ/2005
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBEAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA
PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI kEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2005 tanggal 9 November 2005 pada Pasal 7 ayat (3), Lampiran I angka 5, Lampiran III ke-2, dan lembar ke-3, maka kami memandang perlu untuk ralat sebagai berikut:
1. Pasal 7 ayat (3):
Tertulis: “(3) Bentuk Formulir Daftar Deposito, Tabungan dan Serifikat Bank Indonesia serta Mutasi per bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana Lampiran IV A, IV B, dan IV C Peraturan ini.
Seharusnya: “(3) Bentuk Formulir Daftar Deposito, Tabungan dan Serifikat Bank Indonesia serta Mutasi per bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana Lampiran IV A, IV B, dan IV C Peraturan ini.
2. Mengubah bunyi Lampiran I angka 5, yang semula berbunyi sebagai berikut: “5 Foto copy sertifikat/bilyet/buku deposito, Tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia.
Menjadi: “5 Laporan Arus kas.
3. Mengubah bunyi Lampiran III lembar ke-2 yang semula berbunyi: “Lembar ke-2.
Untuk Bank/Pemotong Pajak Menjadi: “Lembar ke-2.
Untuk Bank melalui Wajib Pajak
4. Lampiran III Lembar ke-3:
Tertulis:
Untuk Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan, Seharusnya:
Tidak ada Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Pasal 7 ayat (3), Lampiran I angka 5, Lampiran III Lembar ke-2, dan Lembar ke-3, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut telah dibetulkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 17 April 2006 Direktur Jenderal Pajak ttd.
Hadi Poernama 060027375