Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PER-16/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak

Disebut juga: PER 16/PJ/2019 · PER 16 Tahun 2019 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2019

Nomor registri PER 16/2019 Tanggal tercatat 30 Agustus 2019 PDF sumber 118 hlm

Berlaku menurut sumber resmi Tanggal tercatat 30 Agustus 2019

Catatan status

Label sumber: “Berlaku”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Salinan HTML · kelengkapan belum diperiksa

PDF sumber: 118 halaman

Halaman sumber ↗ PDF sumber pemerintah ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang perpajakan.
Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi TND, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
Instansi adalah lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
Pihak Lain adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, dan organisasi di luar Instansi.
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Logo Kementerian Keuangan adalah gambar dan huruf sebagai identitas Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam bentuk segilima sama sisi yang berisi gambar gada terletak vertikal di tengah, di sebelah kiri dan kanan gambar padi dan kapas, diapit oleh gambar sayap, dan di bawahnya gambar pita bertuliskan Nagara Dana Rakca.
Kepala Naskah Dinas Jabatan Menteri Keuangan adalah kepala Naskah Dinas yang menggunakan Lambang Negara yang diikuti tulisan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi adalah kepala Naskah Dinas yang menggunakan Logo Kementerian Keuangan, nama unit organisasi, dan alamat unit organisasi.

Pasal 2

Tujuan penetapan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak adalah:

a. tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran penyelenggaraan TND;

b. terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur lainnya dalam lingkup Administrasi Umum;

c. tercapainya kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Instansi dan Pihak Lain dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

d. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TND;

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk mengatur petunjuk pelaksanaan TND yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi ketentuan mengenai:

a. jenis dan format Naskah Dinas;

b. penyusunan Naskah Dinas;

c. penggunaan Lambang Negara, Logo Kementerian Keuangan, dan cap dinas dalam Naskah Dinas;

d. penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;

e. pengelolaan Naskah Dinas; dan

f. pengamanan Naskah Dinas.

BAB II — MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS TATA NASKAH DINAS

BAB III — PENYUSUNAN NASKAH DINAS

Pasal 4

Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan Naskah Dinas meliputi

Bagian Kesatu — Susunan Naskah Dinas

Pasal 5

Susunan Naskah Dinas terdiri atas:

a. kepala Naskah Dinas;

b. batang tubuh Naskah Dinas; dan

c. kaki Naskah Dinas.

Pasal 6

Naskah Dinas yang diatur secara khusus dengan dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada ketentuannya masing-masing.

Pasal 7

(1) Kepala Naskah Dinas terdiri atas:

a. Kepala Naskah Dinas Jabatan Menteri Keuangan; dan

b. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi.

(2) Kepala Naskah Dinas Jabatan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada:

a. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan;

b. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Keuangan; dan

c. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan mandat untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

(3) Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangannya.

(4) Kepala Naskah Dinas Jabatan Menteri Keuangan dan kepala Naskah Dinas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

(2) Ukuran dan bentuk Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 1 — Kepala Naskah Dinas

Pasal 9

(1) Penomoran Naskah Dinas digunakan untuk mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam mengenali suatu Naskah Dinas.

(2) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kode Naskah Dinas; dan

b. kode unit organisasi.

(3) Kode Naskah Dinas dan kode unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk huruf dan angka sebagai tanda pengenal dan identifikasi terhadap jenis Naskah Dinas dan unit organisasi yang menerbitkan.

(4) Kode Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang bersifat teknis dan mempunyai bentuk khusus ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(5) Dalam hal Naskah Dinas ditandatangani untuk dan atas nama pejabat Penandatangan Naskah Dinas, pemberian kode dan nomor Naskah Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(6) Khusus Naskah Dinas terkait administrasi pengawasan dan pemeriksaan pajak, pemberian kode Naskah Dinas dapat menggunakan konstruksi sampai dengan kode penomoran unit Eselon IV.

Pasal 10

(1) Ketentuan penggunaan Logo Kementerian Keuangan untuk TND meliputi:

a. Logo Kementerian Keuangan digunakan pada seluruh Naskah Dinas yang diterbitkan setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. logo unit Eselon I hanya digunakan untuk dokumen teknis dengan pengaturan tersendiri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(2) Ukuran dan bentuk Logo Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Ketentuan penulisan dalam Naskah Dinas, meliputi:

a. nomor halaman;

b. jarak spasi;

c. paragraf;

d. penggunaan huruf;

e. sifat Naskah Dinas;

f. tujuan Naskah Dinas;

g. kata sambung;

h. lampiran;

i. pernyataan penutup;

j. ruang tanda tangan;

k. penentuan ruang/batas tepi;

l. warna tinta;

m. penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan

n. penggunaan singkatan dan akronim.

Ejaan yang digunakan di dalam Naskah Dinas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua — Ketentuan Penulisan Naskah Dinas

(2) Kode penunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Naskah Dinas dan

Pasal 12

Batang tubuh dan kaki Naskah Dinas disusun sesuai dengan jenis Naskah Dinas.

Pasal 13

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan penulisan dalam Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV — JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Bagian Kesatu — Jenis Naskah Dinas

Pasal 14

Naskah Dinas menurut jenisnya terdiri atas:

a. Naskah Dinas arahan;

b. Naskah Dinas korespondensi; dan

c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua — Naskah Dinas Arahan

Pasal 15

(1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan.

(2) Naskah Dinas arahan terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan;

b. Naskah Dinas penetapan; dan

c. Naskah Dinas penugasan.

Paragraf 1 — Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 16

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. Peraturan;

b. Pedoman;

c. Petunjuk Pelaksanaan;

d. Surat Edaran; dan

e. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Naskah Dinas pengaturan yang berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 18

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik tugas Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Penyusunan Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 19

(1) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan Naskah Dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya, serta wewenang dan prosedurnya.

(2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 20

(1) Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan mengenai ketentuan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

(2) Surat Edaran dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Ketentuan mengenai Naskah Dinas pengaturan yang berbentuk Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Paragraf 2 — Naskah Dinas Penetapan

Pasal 22

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berupa Keputusan.

(2) Ketentuan mengenai Naskah Dinas penetapan berupa Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Paragraf 3 — Naskah Dinas Penugasan

Pasal 23

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. Instruksi;

b. Surat Perintah; dan

c. Surat Tugas.

Pasal 24

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah, petunjuk dan/atau kebijakan suatu Dinas yang memuat perintah, arahan mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

(1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan Naskah Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah dalam lingkup unit yang bersangkutan, yang memuat detail perintah yang harus dilakukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 26

(1) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan Naskah Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, dengan memuat detil penugasan yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga — Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 27

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas:

a. Naskah Dinas korespondensi intern;

b. Naskah Dinas korespondensi ekstern; dan

c. Surat Undangan.

Paragraf 1 — Naskah Dinas Korespondensi Intern

Pasal 28

(1) Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berupa Nota Dinas.

(2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Naskah Dinas intern di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan untuk para pejabat dalam satu unit organisasi yang bersangkutan, yang berwenang sebagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan/kedinasan untuk menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian pendapat atau komunikasi yang ditujukan kepada:

a. atasan;

b. pejabat yang setingkat; dan/atau

c. bawahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Naskah Dinas dan

Paragraf 2 — Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

Pasal 29

Naskah Dinas korespondensi ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Dinas.
Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Naskah Dinas ekstern untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau pejabat yang memuat informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada Instansi dan Pihak Lain di luar Kementerian Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Surat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 3 — Surat Undangan

Pasal 30

(1) Surat Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat undangan kepada pejabat, pegawai, dan/atau pihak terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar unit pengundang untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu seperti rapat, sosialisasi, dan pertemuan.

(2) Bentuk Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Undangan dan Kartu Undangan.

Bagian Keempat — Naskah Dinas Khusus

Pasal 31

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas:

a. Surat Perjanjian;

b. Surat Kuasa;

c. Berita Acara;

d. Surat Keterangan;

e. Surat Pengantar;

f. Pengumuman;

g. Laporan;

h. Telaahan Staf;

i. Notula;

j. Memori Alih Tugas; dan

k. Lembar Ralat.

Pasal 32

(1) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama mengenai objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

(2) Ruang lingkup Surat Perjanjian meliputi:

a. perjanjian dalam negeri; dan

b. perjanjian internasional.

(3) Dalam menyusun Surat Perjanjian, perlu memperhatikan hal berikut:

a. masing-masing naskah perjanjian diletakkan di dalam map resmi sesuai peruntukannya; dan

b. jumlah rangkap dari naskah perjanjian disesuaikan dengan jumlah pihak yang menandatangani perjanjian.

(4) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Pajak dengan Instansi atau Pihak Lain yang dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disepakati para pihak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Surat Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(6) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

(7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Surat Perjanjian internasional, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 33

(1) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu untuk kedinasan.

(2) Surat Kuasa dibuat dalam 2 (dua) rangkap, rangkap kesatu untuk penerima kuasa dan rangkap kedua untuk pemberi kuasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 34

(1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan Naskah Dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 35

(1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi mengenai penjelasan suatu hal peristiwa/keadaan atau seseorang, dari pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk kedinasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 36

(1) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e merupakan Naskah Dinas yang berisi daftar naskah/barang yang dikirim.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 37

(1) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h merupakan Naskah Dinas yang berisi telaahan mengenai suatu persoalan untuk diambil suatu keputusan.

(2) Dalam memproses Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang bersangkutan perlu memperhatikan langkah berikut:

a. membuat konsep Telaahan Staf;

b. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan persoalan dan pemecahan persoalan yang dihadapi;

c. melakukan penyempurnaan/perbaikan konsep Telaahan Staf berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga Telaahan Staf yang dibuat telah mendapatkan analisis, pertimbangan, dan pengembangan yang cukup berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif; dan

d. menyampaikan Telaahan Staf secara lengkap dengan melampirkan bukti pendukung kepada pimpinan/atasan pembuat telaahan secara berjenjang dan pejabat terkait, dengan menggunakan Naskah Dinas korespondensi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau terjadinya suatu peristiwa, dan dibuat terpisah dengan Naskah Dinas pengantar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 39

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang perlu diketahui oleh setiap orang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

(1) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i merupakan catatan singkat (ringkas) mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan, disampaikan kepada para peserta rapat dengan Naskah Dinas korespondensi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 41

(1) Memori Alih Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j merupakan Naskah Dinas yang dibuat pada saat terjadi pergantian pejabat, yang berisi informasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan, yang dibuat oleh pejabat lama untuk disampaikan kepada pejabat baru.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Memori Alih Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 42

(1) Lembar Ralat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k merupakan Naskah Dinas yang memuat perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah pengetikan atau salah cetak sehingga tidak sesuai dengan naskah aslinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format Lembar Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima — Naskah Dinas Bersama

Pasal 43

(1) Naskah Dinas bersama merupakan alat komunikasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara bersama oleh lebih dari satu unit organisasi.

Bagian Keenam — Tembusan

Pasal 44

(1) Tembusan merupakan salinan Naskah Dinas yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait dengan substansi materi Naskah Dinas.

(2) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Dinas yang ditandatangani untuk dan atas nama pejabat Penandatangan Naskah Dinas juga harus ditembuskan kepada pejabat pemberi mandat.

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis sebagai berikut:

a. kata tembusan ditulis lengkap diawali dengan huruf kapital di margin kiri bawah yang diikuti tanda baca titik dua (:);

b. tidak diberi garis bawah;

c. frase “Kepada Yth.” atau “Disampaikan kepada Yth.” tidak perlu dicantumkan, dan tidak perlu ditambahkan tujuan penyampaian tembusan;

d. setelah penulisan pejabat yang diberikan tembusan, tidak diakhiri tanda baca dan kata penghubung; dan

e. pencantuman tembusan kepentingan Naskah Dinas harus memperhatikan ditembuskan kepada pejabat terkait.

BAB V — TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 45

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik

Paragraf 1 — Media/Sarana Naskah Dinas

Pasal 46

(1) Penggunaan media konvensional dalam penyampaian Naskah Dinas terdiri atas:

(2) Media konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kertas; dan

b. sampul.

(3) Ukuran, warna, kualitas, penulisan alamat pengirim dan tujuan mengacu pada ketentuan mengenai identitas perlengkapan kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Penjelasan lebih lanjut atas penggunaan media konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI — PEMROSESAN DAN PENGELOLAAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu — Pemrosesan Naskah Dinas

Paragraf 2 — Penanganan Naskah Dinas Masuk

Pasal 47

Penanganan Naskah Dinas Masuk

(3) Penjelasan lebih lanjut atas tahapan penanganan Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 3 — Penanganan Naskah Dinas Keluar

Pasal 48

(1) Naskah Dinas keluar merupakan semua Naskah Dinas yang akan dikirim dari unit tata usaha/sekretariat/unit lain yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan kepada pejabat yang tercantum pada tujuan Naskah Dinas.

(2) Penanganan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pengolahan;

b. pencatatan;

c. penggandaan;

d. pengiriman; dan

e. penyimpanan.

(3) Penjelasan lebih lanjut atas tahapan penanganan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 4 — Penggunaan Cap Dinas

Pasal 49

(1) Cap dinas merupakan tanda pengenal yang sah dan berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan dan akan digunakan untuk pengabsahan Naskah Dinas.

(2) Cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. cap jabatan; dan

b. cap instansi.

(3) Format bentuk dan ukuran cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Penggandaan cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I masing-masing kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas penggunaan cap dinas di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

(4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan penggunaan cap dinas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Paragraf 5 — Distribusi Naskah Dinas

Pasal 51

(1) Pendistribusian Naskah Dinas dilengkapi dengan daftar distribusi yang berisi susunan nama jabatan yang dibuat oleh pejabat unit tata usaha/sekretariat/unit lain yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian Naskah Dinas.

(2) Pendistribusian Naskah Dinas dengan sifat sangat rahasia dan rahasia perlu dikendalikan dengan penomoran salinan Naskah Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 6 — Ralat Naskah Dinas

Pasal 52

(1) Ralat merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui lembar ralat.

(2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:

a. pejabat yang menandatangani Naskah Dinas; atau

b. pejabat setingkat lebih rendah untuk dan atas pejabat yang menandatangani Naskah Dinas berkenaan.

Bagian Kedua — Pengelolaan Naskah Dinas

Pasal 53

(1) Pengelolaan Naskah Dinas meliputi:

a. penyelenggaraan;

b. koordinasi;

c. sarana;

d. jawaban terhadap Naskah Dinas korespondensi yang masuk;

e. waktu penandatanganan Naskah Dinas korespondensi;

f. penanganan Naskah Dinas dengan tingkat keamanan tertentu;

g. kewenangan penandatanganan Naskah Dinas;

h. rujukan; dan

i. disposisi.

(2) Penjelasan lebih lanjut atas tahapan pengelolaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENYUSUNAN NASKAH DINAS

A. Kepala Naskah Dinas terdiri atas:

Kepala Naskah Dinas Jabatan Menteri Keuangan

Kepala Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Menteri Keuangan dituangkan dalam kertas dengan Lambang Negara dan ditambahkan 2 (dua) baris tulisan secara simetris dengan huruf kapital, yang pada baris pertama berupa tulisan MENTERI KEUANGAN dan pada baris kedua tulisan REPUBLIK INDONESIA.

Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi

Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi dicetak dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf sesuai dengan tingkatan organisasi, yaitu:

a. Kantor Pusat

Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
tulisan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama unit organisasi Eselon II, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
alamat instansi, dengan Arial 7;
garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran tebal 1 pt; dan
dalam hal nama unit organisasi Eselon II Kantor Pusat cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan.

b. Kantor Wilayah dan Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
tulisan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama instansi vertikal Kantor Wilayah DJP/UPT, dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
alamat instansi, dengan Arial 7;
garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran tebal 1 pt; dan
dalam hal nama Kantor Wilayah DJP/UPT cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Contoh Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon II

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Contoh Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

GEDUNG ALTIRA BUSINESS PARK LANTAI 12-15

JALAN YOS SUDARSO KAV. 85, JAKARTA UTARA 14350

TELEPON (021) 21882392 FAKSIMILE (021) 21882396; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Contoh Kepala Naskah Dinas Kantor Wilayah DJP

c. Kantor Pelayanan Pajak

Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
tulisan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama instansi vertikal Kantor Wilayah DJP, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama instansi vertikal Kantor Pelayanan Pajak, dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
alamat instansi, dengan Arial 7;
garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran tebal 1 pt; dan
dalam hal nama Kantor Pelayanan Pajak cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan.

d. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
tulisan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama instansi vertikal Kantor Wilayah DJP, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama instansi vertikal Kantor Pelayanan, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama instansi vertikal Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
alamat instansi, dengan Arial 7;
garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran tebal 1 pt; dan
dalam hal nama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BALI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR

KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN UBUD

JALAN RAYA TEGES, GOA GAJAH, GIANYAR

TELEPON (0361) 978498; FAKSIMILE (0361) 978498; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Contoh Kepala Naskah Dinas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER

JALAN WALANG BARU NO. 10 PLUMPANG, SEMPER,

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Contoh Kepala Naskah Dinas Kantor Pelayanan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

JALAN BUKIT DURI NO. 1, RT.3/RW.12, KEBON JERUK, JAKARTA 11530

TELEPON (021) 53654025 FAKSIMILE (021) 53654025; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Contoh Kepala Naskah Dinas Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Kepala Naskah Dinas Untuk Tim Kerja

Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
tulisan Direktorat Jenderal Pajak dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
tulisan nama Tim Kerja dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
alamat instansi, dengan Arial 7; dan
garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran tebal 1 pt.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TIM REFORMASI PERPAJAKAN

Contoh Kepala Naskah Dinas Untuk Tim Kerja

B. Lambang Negara

Ketentuan terkait penempatan Lambang Negara untuk TND dalam kertas, berlaku sebagai berikut:

a. diletakkan di tengah margin bagian atas kepala Naskah Dinas, dengan tinggi 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan nama jabatan.

Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah Lambang Negara.

Contoh Lambang Negara

C. Logo

Contoh Logo

Bentuk Logo Kementerian Keuangan berupa segi lima sama sisi, ukuran tiap sisi minimal 14 mm dan maksimal 17 mm, disesuaikan dengan banyaknya baris.
Dalam hal terdiri dari 4 baris atau lebih maka menggunakan Logo Kementerian Keuangan dengan ukuran 17 mm.
Warna Logo Kementerian Keuangan yang digunakan pada Naskah Dinas adalah hitam.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

D. Kode Penunjuk (Kp.)

Kode penunjuk (Kp.) ditulis di margin kiri bawah Naskah Dinas dan pada Verbal Konsep dengan huruf Arial 9.

Kp.: PJ.011/PJ.0112/2019

Penjelasan:

Kode penunjuk ditulis Kp.
PJ.011 = Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku konseptor Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal
PJ.0112 = Subbagian Tata Laksana selaku unit yang menyimpan berkas
2019 = Tahun 2019

Contoh Kode penunjuk di lingkungan Kantor Pusat DJP

Kode penunjuk: Lingkup tugas konseptor (Kode Unit Organisasi Pengonsep, satu tingkat di bawah Pejabat Penandatangan) — Penyimpanan berkas/filling (Kode Unit Penyimpan Berkas) — Tahun — diselesaikan/dikirim

E. Ketentuan Penulisan Naskah Dinas

Nomor halaman Naskah Dinas

Nomor halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama Naskah Dinas yang menggunakan kepala Naskah Dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

Ketentuan Jarak Spasi

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan estetika, dengan menyeimbangkan banyaknya isi Naskah Dinas.

Jarak antara bab dan judul bab adalah 2 (dua) spasi;
Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah satu spasi;
Jarak antara judul bab dan subjudul bab adalah 4 (empat) spasi;
Jarak antara subjudul dan uraian adalah 2 (dua) spasi;
Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan kebutuhan.
Paragraf

a. Paragraf Naskah Dinas adalah sekelompok kalimat pernyataan yang berkaitan satu dengan yang lain yang merupakan satu kesatuan.

b. Fungsi paragraf untuk mempermudah pemahaman penerima, memisahkan atau menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis.

Penggunaan Huruf

a. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 7, 9, 11, dan 13 (untuk penggunaan komputer) atau huruf Pica apabila menggunakan mesin ketik elektronik.

b. Jenis huruf sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku untuk Naskah Dinas berupa peraturan dan keputusan termasuk lampiran dari peraturan atau keputusan berkenaan.

Sifat Naskah Dinas

a. Sifat Naskah Dinas terdiri atas:

Tingkat keamanan

a. Sangat Rahasia (SR), yaitu tingkat keamanan isi Naskah Dinas yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa;

b. Rahasia (R), yaitu tingkat keamanan isi Naskah Dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak negara akan dirugikan;

c. Terbatas (T), yaitu tingkat keamanan isi Naskah Dinas yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak;

d. Biasa (B), yaitu tingkat keamanan isi suatu Naskah Dinas yang tidak termasuk ke dalam butir a, b, dan c, tetapi tidak berarti bahwa isi Naskah Dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahui.

Kecepatan penyampaian

a. Sangat Segera, yaitu Naskah Dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang sama setelah ditandatanganinya Naskah Dinas tersebut dengan batas waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dalam hari kerja;

b. Segera, yaitu Naskah Dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam dalam hari kerja;

c. Biasa, yaitu Naskah Dinas harus disampaikan dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dalam hari kerja. Contoh Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.)

Yth. Menteri Sekretariat Negara

u.p. Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Jalan Veteran Ill Nomor 17-18 RT.2/RW.3

Jakarta Pusat 10110

Contoh Penulisan Alamat

d. Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.)

Alamat Naskah Dinas dengan menggunakan istilah untuk perhatian (u.p.) digunakan untuk keperluan berikut:

untuk mempercepat penyelesaian Naskah Dinas yang diperkirakan cukup dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan unit organisasi penerima Naskah Dinas;
untuk mempermudah pendistribusian oleh unit tata usaha/sekretariat penerima Naskah Dinas kepada pejabat yang dituju atau untuk mempercepat penyelesaiannya sesuai dengan maksud Naskah Dinas;
untuk mempercepat penyelesaian Naskah Dinas karena tidak harus menunggu kebijakan langsung pimpinan unit organisasi.

b. Ketentuan penulisan sifat Naskah Dinas

Penulisan sifat Naskah Dinas dapat digabung antara tingkat keamanan dengan kecepatan penyampaian;
Khusus untuk kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan biasa, sifat tidak perlu dicantumkan pada Naskah Dinas.

Tujuan Naskah Dinas

a. Naskah Dinas ditujukan kepada nama jabatan pada unit organisasi yang dituju;

b. Naskah Dinas tidak dapat ditujukan kepada identitas yang tidak individual, misalnya kantor, kementerian, lembaga, dan sebagainya;

c. Naskah Dinas yang ditujukan kepada pejabat pemerintah/pejabat negara ditulis paling sedikit dengan urutan sebagai berikut:

nama jabatan;
alamat;
kota diikuti kode pos.

Contoh Penulisan Tujuan

Yth. Menteri Sekretariat Negara

Jalan Veteran Ill Nomor 17-18 RT.2/RW.3

Jakarta Pusat 10110

Kata Sambung

a. Kata sambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika Naskah Dinas lebih dari satu halaman) dan ditulis pada akhir setiap halaman, pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik.

b. Kata sambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.

c. Jika kata pertama dari halaman berikutnya itu menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata sambung juga harus dituliskan sama.

d. Kata sambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

e. Ketentuan mengenai kata sambung tidak berlaku untuk Naskah Dinas berupa peraturan dan keputusan karena diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Contoh Penulisan Kata Sambung

kata pertama pada halaman 5 baris paling atas kiri adalah implementasi kebijakan dan seterusnya. Nomor halaman di tengah atas. Kata di kanan bawah: implementasi…

Penulisan Lampiran pada Naskah Dinas

a. Jika Naskah Dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Romawi.

b. Untuk Naskah Dinas peraturan dan keputusan, format lampiran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Pengaturan format lampiran selain untuk Naskah Dinas peraturan dan keputusan adalah sebagai berikut:

lampiran merupakan bagian yang menyatu yang terletak pada pojok kanan atas kertas halaman pertama yang terdiri atas:

a. baris pertama berisi tulisan LAMPIRAN;

b. baris kedua tulisan jenis Naskah Dinas dan diikuti nama jabatan yang menerbitkan;

c. baris ketiga diikuti nomor urut lampiran dengan angka Romawi.

Pernyataan Penutup

Pernyataan penutup dalam Naskah Dinas disampaikan dengan maksud untuk memberikan penekanan akhir pada isi Naskah Dinas dengan cara yang sopan dan dengan harapan agar penerima Naskah Dinas merasa dihargai dan bersedia menanggapi isi Naskah Dinas dengan lebih baik.

Contoh Pernyataan Penutup

“Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.”

Ruang Tanda Tangan

a. Petunjuk Umum

Ruang tanda tangan ditempatkan di margin kanan bawah sekurang-kurangnya 2 (dua) spasi setelah baris kalimat terakhir.
Baris terpanjang pada tanda tangan maksimal sebanyak 41 (empat puluh satu) huruf/karakter. Apabila lebih, ruang tanda tangan dapat dituliskan dalam 2 baris.

b. Cara Penulisan

Nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali pada formulir ukuran kecil, misalnya kartu atau identitas instansi.
Nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga (setelah a.n. atau u.b.) boleh disingkat, misalnya Sesditjen Pajak, Kabag Umum, atau Kabid P2Humas.
Nama jabatan pada Naskah Dinas arahan ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma (,), sedangkan Naskah Dinas selain itu ditulis dengan huruf awal kapital diakhiri tanda baca koma (,).
Ruang tanda tangan terdiri atas 3 (tiga) atau 4 (empat) spasi.
Jarak ruang tanda tangan dengan tepi kanan kertas lebih kurang 3 cm, sedangkan dengan tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.
Sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terlebih dahulu pada sebelah kiri dan kanan nama pejabat diparaf oleh pejabat sampai dengan dua tingkat Eselon di bawah Penandatangan Naskah Dinas.
Pada Kantor Pelayanan Pajak, Account Representatives dan Pejabat Fungsional dapat membubuhkan paraf pada Naskah Dinas.

Contoh Penulisan Ruang Tanda Tangan

a. Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas arahan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak:

ROBERT PAKPAHAN

(tanda tangan)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

b. Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas arahan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak a.n. Menteri Keuangan:

ROBERT PAKPAHAN

(tanda tangan)

a.n. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

c. Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas arahan dan nota dinas:

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Kepala Kantor,

d. Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas yang ditandatangani dengan konstruksi “atas nama (a.n.)” dan “untuk beliau (u.b.)”:

a.n. Direktur

Kepala Subdirektorat (Nama Subdit),

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Direktur

u.b. Kepala Subdirektorat (Nama Subdit),

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Kepala Kantor

u.b. Kepala Bidang (Nama Bidang),

e. Ruang tanda tangan pada nota dinas jika pejabat pengirim tidak sama dengan pejabat penandatangan:

Nama Lengkap

(tanda tangan)

f. Ruang tanda tangan untuk Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.):

Plt. Kepala Kantor,

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Penentuan Ruang/Batas tepi

Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat Naskah Dinas, yaitu:

a. ruang tepi atas, apabila menggunakan kepala Naskah Dinas, sekurang-kurangnya 1 cm dari baris pertama kepala Naskah Dinas, dan apabila tanpa kepala Naskah Dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;

b. ruang tepi bawah, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi bawah kertas;

c. ruang tepi kiri, sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi kiri kertas;

d. ruang tepi kanan, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Warna Tinta

a. Tinta yang digunakan untuk penulisan Naskah Dinas berwarna hitam.

b. Tinta untuk penandatanganan Naskah Dinas berwarna hitam atau biru tua.

c. Tinta warna merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat keamanan Naskah Dinas Rahasia dan Sangat Rahasia.

d. Tinta yang digunakan untuk cap dinas berwarna ungu.

Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan di dalam Naskah Dinas harus jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, dan isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baku, baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

Penggunaan Singkatan dan Akronim

Dalam penyebutan nama jabatan dan nama unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan singkatan dan akronim sebagai berikut.

Akronim Nama Jabatan

Menteri Keuangan — Menkeu
Wakil Menteri Keuangan — Wamenkeu
Sekretaris Jenderal — Sesjen
Direktur Jenderal — Dirjen
Sekretaris Direktorat Jenderal — Sesditjen
Kepala Kantor Wilayah — Kakanwil
Kepala Bagian — Kabag
Kepala Subdirektorat — Kasubdit
Kepala Bidang — Kabid
Kepala Subbagian — Kasubbag
Kepala Seksi — Kasi
Sekretariat Direktorat Jenderal — Setditjen
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan — PPDDP
Kantor Wilayah — Kanwil
Unit Pelaksana Teknis — UPT
Kantor Pelayanan Pajak — KPP
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan — KPDDP
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan — KLIP
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan — KP2KP

Singkatan dan Akronim Nama Unit Organisasi

Kementerian Keuangan — Kemenkeu
Sekretariat Jenderal — Setjen
Direktorat Jenderal — Ditjen
Inspektorat Jenderal — Itjen
Direktorat Jenderal Anggaran — DJA
Direktorat Jenderal Pajak — DJP
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai — DJBC
Direktorat Jenderal Perbendaharaan — DJPb
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara — DJKN
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan — DJPK
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko — DJPPR
Badan Kebijakan Fiskal — BKF
Badan Pendidikan dan Pelatihan — BPPK

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS ARAHAN

A. Surat Edaran

Susunan Surat Edaran terdiri atas:

Kepala Surat Edaran, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas, yang berisi Lambang Negara (untuk Surat Edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan) atau Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. alamat pejabat yang dituju ditulis di margin kiri;

c. tulisan Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

d. nomor Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;

e. kata tentang diletakkan di bawah nomor Surat Edaran, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

f. judul Surat Edaran diletakkan di bawah kata tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Batang Tubuh Surat Edaran, meliputi:

a. Umum, memuat alasan tentang perlunya dibuat Surat Edaran;

b. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran;

c. Ruang Lingkup, memuat ruang lingkup Surat Edaran;

d. Dasar, memuat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; dan

e. Uraian, memuat materi yang dianggap penting dan mendesak.

Kaki Surat Edaran, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf kapital, serta tanpa mencantumkan gelar;

e. cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi dan cap jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

f. tembusan apabila diperlukan.

Keterangan format: Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama jabatan yang telah dicetak.

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim.

Judul Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital.

Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan Surat Edaran.

Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran.

Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Daftar nama pejabat yang menerima Surat Edaran.

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan.

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital.

Daftar nama pejabat yang menerima tembusan Surat Edaran.

FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SE-./MK.3/.

TENTANG SURAT EDARAN

Yth.

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

E. dan seterusnya

dst.

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-./PJ/.

TENTANG SURAT EDARAN

Yth.

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

E. dan seterusnya

dst.

Ditetapkan di

pada tanggal

DIREKTOR JENDERAL,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II KANTOR PUSAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

NOMOR SE-./PJ.02./.

TENTANG SURAT EDARAN

Yth.

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

E. dan seterusnya

Ditetapkan di

pada tanggal

DIREKTUR,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH DJP DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI

NOMOR SE-./WPJ./.

TENTANG SURAT EDARAN

Yth.

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

E. dan seterusnya

dan seterusnya

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KANWIL,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

NOMOR SE-./WPJ./KP./.

TENTANG SURAT EDARAN

Yth.

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

E. dan seterusnya

dst.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KANTOR,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

FORMAT SURAT EDARAN DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-./PJ/.

TENTANG SURAT EDARAN

Yth.

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

E. dan seterusnya

dst.

Ditetapkan di

pada tanggal

DIREKTOR JENDERAL,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

B. Instruksi

Susunan Instruksi terdiri atas:

Kepala Instruksi, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

b. kata Instruksi ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

c. nomor Instruksi, ditulis secara simetris dengan merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;

d. kata tentang diletakkan di bawah nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

e. judul Instruksi diletakkan di bawah kata tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

f. tulisan Direktur Jenderal Pajak diletakkan di bawah judul, ditulis dengan huruf kapital secara simetris, serta diakhiri tanda baca koma (,).

Diktum, meliputi:

a. Diktum dimulai dengan kalimat yang menjadi dasar pemberian Instruksi kata yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan kalimat “dengan ini memberikan Instruksi”, dan tanpa diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);

b. kata Kepada diletakkan di bawah kalimat yang menjadi dasar pemberian Instruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

ditulis dengan huruf awal kapital;
diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); dan
diikuti dengan nama pejabat/jabatan penerima Instruksi, apabila lebih dari satu ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan urutan unit organisasinya dan/atau tingkatan jabatannya;

c. kata Untuk diletakkan di bawah kata Kepada, dengan ketentuan sebagai berikut:

ditulis dengan huruf awal kapital; dan
memuat substansi Instruksi, dalam hal diperlukan rincian substansi Instruksi dapat dikelompokkan dalam diktum: KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya, dan diakhiri tanda baca titik dua (:) ditempatkan sejajar di bawah kata kepada.
Kaki Instruksi, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf kapital, serta tanpa mencantumkan gelar; dan

e. cap dinas.

FORMAT INSTRUKSI DIREKTOR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR INS-./PJ/.

TENTANG INSTRUKSI

Dalam rangka, dengan ini memberikan Instruksi

Kepada:

Nama/Jabatan Pegawai;
Nama/Jabatan Pegawai;
dan seterusnya.

KESATU: Untuk

KEDUA: dst

KETIGA: Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

Dikeluarkan di

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo Kementerian Keuangan dan Nama Unit Organisasi.

Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim.

Judul Instruksi ditulis dengan huruf kapital.

Daftar pejabat yang menerima Instruksi.

Memuat substansi arahan yang diinstruksikan.

Memuat nama jabatan yang terkait.

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan.

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital.

FORMAT INSTRUKSI DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR INS-./PJ/.

TENTANG INSTRUKSI

Dalam rangka, dengan ini memberikan Instruksi

Kepada:

Nama/Jabatan Pegawai;
Nama/Jabatan Pegawai;
dan seterusnya.

KESATU: Untuk

KEDUA: dst

KETIGA: Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

Dikeluarkan di

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

C. Surat Perintah

Susunan Surat Perintah terdiri atas:

Kepala Surat Perintah, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tulisan Surat Perintah yang diletakkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital, diikuti nomor Surat Perintah ditulis secara simetris di bawahnya yang merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Surat Perintah, meliputi:

a. Konsiderans, memuat dasar pertimbangan dan/atau dasar ditetapkannya Surat Perintah;

b. Dasar, memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Perintah;

c. Diktum dimulai dengan kata Memberi Perintah yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, diikuti kata Kepada di tepi kiri, kemudian diikuti tanda baca titik dua (:), serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas.

d. Di bawah kata Kepada ditulis kata Untuk disertai perintah yang harus dilaksanakan.

Kaki Surat Perintah, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf kapital, serta tanpa mencantumkan gelar;

e. cap dinas; dan

f. tembusan (bila diperlukan).

FORMAT SURAT PERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR PRIN-./PJ/.

Menimbang:

a. bahwa;

b. bahwa;

Dasar

Untuk

Ke pada

Memberi Perintah

1; 2; 3; 4. dst.

Jakarta,

NAMA PEJABAT (tanda tangan dan cap dinas)

DIREKTUR JENDERAL,

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat.

Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim.

Memuat peraturan/alasan ditetapkannya Surat Perintah.

Identitas pejabat yang menerima perintah.

Memuat substansi arahan yang diperintahkan.

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan.

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.

Bila diperlukan, dicantumkan nama jabatan yang terkait.

D. Surat Tugas

Susunan Surat Tugas terdiri atas:

Kepala Surat Tugas, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tulisan Surat Tugas yang diletakkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital, diikuti nomor Surat Tugas ditulis secara simetris di bawahnya yang merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Surat Tugas, meliputi:

a. alasan penugasan yang diikuti dengan kata menugasi kepada para pejabat/pegawai yang mendapat penugasan dengan memuat identitas paling sedikit: nama, pangkat/golongan, dan jabatan serta jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

b. penutup yang memuat perintah pelaksanaan tugas, menyampaikan laporan, dan bila diperlukan diikuti dengan permintaan bantuan pihak terkait untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

Kaki Surat Tugas, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan Surat Tugas;

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani Surat Tugas, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang memberi tugas;

d. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf kapital, serta tanpa mencantumkan gelar;

e. cap dinas; dan

f. tembusan (bila diperlukan).

FORMAT SURAT TUGAS DIREKTOR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR ST-./PJ/.

Dalam rangka melaksanakan tugas, kami menugasi:

nama pangkat/golongan jabatan
nama pangkat/golongan jabatan

untuk melaksanakan. mulai tanggal s.d.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Surat Tugas ini dibebankan pada.

Jakarta,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi.

Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim.

Daftar pejabat yang menerima tugas. Apabila penerima tugas kolektif, dibuat dalam lampiran Surat Tugas.

Memuat substansi arahan yang ditugaskan.

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan.

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.

FORMAT SURAT TUGAS JIKA KURANG DARI SATU HARI KERJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR ST-./PJ/.

Dalam rangka melaksanakan tugas, kami menugasi:

nama pangkat/golongan jabatan
nama pangkat/golongan jabatan

untuk melaksanakan. yang diselenggarakan pada:

hari/tanggal

waktu: 07.30 s.d. 15.00 WIB

tempat.

Jakarta,

NAMA LENGKAP (tanda tangan dan cap dinas)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi.

Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim.

Daftar pejabat yang menerima tugas. Apabila penerima tugas kolektif, dibuat dalam lampiran Surat Tugas.

Memuat substansi arahan yang ditugaskan.

Kata sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan.

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.

A. Nota Dinas

Ruang Lingkup Penggunaan Nota Dinas

a. Korespondensi Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan atau sebaliknya;

b. Korespondensi antar pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

c. Korespondensi antar pejabat di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (misalnya pejabat Eselon II kepada pejabat Eselon I atau sebaliknya, antar pejabat Eselon II, pejabat Eselon III kepada pejabat Eselon II atau sebaliknya dalam lingkungan unit organisasi Eselon II, antar pejabat Eselon III dalam lingkungan unit organisasi Eselon II, pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III atau sebaliknya dalam lingkungan unit organisasi Eselon III, atau antar pejabat Eselon IV dalam lingkungan unit organisasi Eselon III);

d. Korespondensi antar pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (misalnya pejabat Eselon III kepada pejabat Eselon II atau sebaliknya, antar pejabat Eselon III dalam lingkungan Kantor Wilayah, pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III atau sebaliknya, atau antar pejabat Eselon IV dalam lingkungan Kantor Wilayah);

e. Korespondensi antar pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (misalnya antar pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III atau sebaliknya atau antar pejabat Eselon IV dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak);

f. Korespondensi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

g. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, pejabat Eselon III di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat berkorespondensi melalui Nota Dinas kepada pejabat Eselon III lain di luar lingkungan unit organisasi Eselon II setelah mendapat pelimpahan wewenang dengan tetap menyampaikan tembusan kepada pejabat Eselon II atasannya.

Susunan Nota Dinas, terdiri atas:

a. Kepala Nota Dinas, meliputi:

Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;
tulisan Nota Dinas dicantumkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
kata nomor ditulis dengan huruf kapital di bawah tulisan Nota Dinas dan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;
singkatan Yth. ditulis di bawah nomor diikuti tanda baca titik dua (:);
kata Dari diikuti tanda baca titik dua (:), ditulis di bawah singkatan Yth., berisikan nama jabatan pejabat definitif;
kata Sifat ditulis di bawah kata Dari diikuti tanda baca titik dua (:), dan apabila tidak ada sifat tidak perlu dicantumkan tulisan Sifat;
kata Lampiran ditulis di bawah kata Sifat diikuti tanda baca titik dua (:) dan apabila tidak ada lampiran tidak perlu dicantumkan tulisan Lampiran;
kata Hal diikuti tanda baca titik dua (:), mencantumkan masalah pokok Nota Dinas ditulis sesingkat mungkin, diawali huruf kapital pada setiap kata dan tidak diakhiri tanda baca titik (.);
kata Tanggal ditulis paling bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dengan huruf awal kapital; dan
garis pemisah horisontal bawah dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan Nota Dinas dengan ukuran tebal 1 pt.

b. Batang Tubuh Nota Dinas, meliputi:

alinea pembuka;
alinea isi;
alinea penutup.

c. Kaki Nota Dinas, meliputi:

jabatan penandatangan Nota Dinas tidak perlu dicantumkan apabila pejabat penandatangan sama dengan pejabat pengirim. Namun, apabila menggunakan konstruksi atas nama (a.n), untuk beliau (u.b.), Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.), jabatan penandatangan perlu dicantumkan dan ditulis dengan huruf awal kapital serta diakhiri dengan tanda baca koma (,);
tanda tangan pejabat;
nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf awal kapital serta tanpa mencantumkan gelar;
Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
tembusan (bila diperlukan).

FORMAT NOTA DINAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-./PJ/.

Tanggal: (Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth. Sekretaris Jenderal / Direktur Jenderal Pajak

Dari: (nama jabatan pejabat definitif)

Sifat:

Lampiran:

Hal:

··················································································································

(alinea pembuka)

(alinea isi)

(alinea penutup)

Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Tembusan:

dst.

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Nomor ditulis simetris dengan tulisan Nota Dinas. Memuat petunjuk, pemberitahuan, pernyataan atau permintaan, bersifat rutin. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

FORMAT NOTA DINAS JIKA PEJABAT PENANDATANGAN TIDAK SAMA DENGAN PEJABAT PENGIRIM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-./PJ.01/.

Tanggal: (Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal

Dari: Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Sifat:

Lampiran:

Hal:

(alinea pembuka)

(alinea isi) menggunakan kata sambung.

(alinea penutup)

Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Lengkap

Pih. Sekretaris Direktorat Jenderal,

(tanda tangan)

Tembusan:

dst.

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Nomor ditulis simetris dengan tulisan Nota Dinas. Kata sambung.

FORMAT NOTA DINAS DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-./PJ.011/.

Tanggal: (Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Dari: Kepala Bagian Umum

Sifat:

Lampiran:

Hal:

(alinea pembuka)

(alinea isi)

(alinea penutup)

Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Tembusan:

dst.

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Nomor ditulis simetris dengan tulisan Nota Dinas. Nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital. Nota Dinas Bersama: Yth. Dari

Kepala Bagian Umum.

FORMAT NOTA DINAS BERSAMA

NOMOR ND-./PJ.013/.

NOMOR ND-./PJ.014/.

NOMOR ND-./PJ.015/.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Keterangan format: Nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital dan tanpa NIP. Di sebelah kanan diikuti pejabat lain sesuai urutan organisasi dari kiri ke kanan. Memuat petunjuk, pemberitahuan, pernyataan atau permintaan, bersifat rutin. Nomor ditulis simetris dengan tulisan Nota Dinas, sesuai urutan organisasi. Logo, nama, dan alamat instansi.

Nama Lengkap Kepala Bagian Keuangan,

Nama Lengkap Kepala Bagian Perlengkapan,

Nama Lengkap Kepala Bagian Umum,

Kepala Bagian Keuangan;
Kepala Bagian Perlengkapan;
Kepala Bagian Umum.

B. Surat Dinas

Susunan Surat Dinas, terdiri atas:

Kepala Surat Dinas, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat di margin kanan, sejajar/sebaris dengan nomor Surat;

c. nomor Surat yang ditulis lengkap di margin kiri, diikuti tanda baca titik dua (:), merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;

d. kata Sifat ditulis dibawah nomor diikuti tanda baca titik dua (:) dalam hal tidak ada sifat, tidak perlu dicantumkan tulisan Sifat;

e. kata Lampiran, yang ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:), di bawah sifat Surat dicantumkan jumlah dan nama barang yang dilampirkan dengan huruf kecuali bila jumlah kata bilangan lebih dari dua kata. Apabila tidak ada lampiran tidak perlu dicantumkan tulisan lampiran;

f. kata Hal, bukan perihal, yang ditulis di bawah Lampiran, diikuti tanda baca titik dua (:), yang mencantumkan masalah pokok Surat, sesingkat mungkin maksimal sepanjang dua baris, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.) serta tidak perlu diberi garis bawah;

g. alamat yang dituju, dengan ketentuan berikut:

ditujukan kepada pejabat karena fungsi dan tugasnya berkaitan langsung dengan informasi Surat, ditulis di margin kiri di bawah kata Hal, yang didahului dengan singkatan Yth. diikuti nama jabatan yang dituju;
sebutan Ibu, Bapak atau Sdr. hanya digunakan apabila diikuti dengan nama orang; dan
penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat. Nama jalan dan nama kota ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, nama kota tidak diberi kata depan “di” dan tidak diberi garis bawah.
Batang Tubuh Surat Dinas, meliputi:

a. alinea pembuka yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan Surat secara singkat dan jelas;

b. alinea isi yang memuat pokok/uraian inti permasalahan Surat;

c. alinea penutup.

Kaki Surat Dinas, meliputi:

a. nama jabatan penandatangan Surat yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,). Apabila nama unit organisasi sudah tercantum lengkap pada kepala Surat, nama jabatan tidak perlu ditulis lengkap;

b. tanda tangan pejabat;

c. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf awal kapital serta tanpa mencantumkan gelar;

d. cap dinas;

e. tembusan (bila diperlukan).

FORMAT SURAT DINAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor: S-./PJ/.

Sifat: Segera

Lampiran: Satu Berkas

Hal:

Tanggal, Bulan, Tahun

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69

Jakarta Selatan

(Alinea Pembuka)

(Alinea Isi)

(Alinea Penutup)

Nama Lengkap

(tanda tangan dan cap dinas)

Direktur Jenderal,

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Nomor dan Hal selalu harus ditulis. Sifat dan Lampiran hanya ditulis apabila perlu. Alamat tujuan ditulis di margin kiri. Sekurang-kurangnya tiga alinea. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital. Menggunakan kata sambung.

FORMAT SURAT DINAS LEBIH DARI SATU HALAMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor: S-./PJ./.

Sifat: Segera

Lampiran: Satu Berkas

Hal:

Tanggal, Bulan, Tahun

Yth.

Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian
Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan di lingkungan Kementerian PAN dan RB

kata sambung.

(Alinea Pembuka)

(Alinea Isi)

(Alinea Penutup)

Nama Lengkap

(tanda tangan dan cap dinas)

Direktur,

Tembusan:

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

FORMAT SURAT DINAS BERSAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor: S-./PJ./. S-./PJ./. S-./PJ./.

Sifat: Segera

Lampiran: Satu Berkas

Hal.

Tanggal, Bulan, Tahun

Yth. Sekretaris Kementerian PAN dan RB

Gedung A Lantai 3

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69

Jakarta Selatan

(Alinea Pembuka)

(Alinea Isi)

(Alinea Penutup)

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Nama Lengkap (tanda tangan dan cap dinas)

Direktur TPB,

Nama Lengkap (tanda tangan dan cap dinas)

Direktur KITSDA,

Tembusan: 1. 2. 3. dst

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo Kementerian Keuangan dan nama unit organisasi inisiator/lead. Penomoran dimulai dengan unit organisasi inisiator/lead dilanjutkan unit lain sesuai urutan organisasi. Alamat tujuan ditulis di margin kiri. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

C. Surat Undangan

Undangan

Susunan Undangan terdiri atas:

a. Kepala Undangan, meliputi:

Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;
tanggal, bulan, tahun pembuatan Undangan yang di margin kanan atas ditulis sebaris/sejajar dengan nomor;
nomor Undangan ditulis di sebelah kiri di bawah kepala Undangan, diikuti tanda baca titik dua (:), dan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;
kata Sifat ditulis dibawah nomor diikuti tanda baca titik dua (:) dalam hal tidak ada sifat, tidak perlu dicantumkan tulisan sifat;
kata Lampiran, yang ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:), di bawah sifat Undangan dicantumkan jumlah dan nama barang yang dilampirkan dengan huruf kecuali bila jumlah kata bilangan lebih dari dua kata, apabila tidak ada lampiran tidak perlu dicantumkan tulisan lampiran;
kata Hal, bukan perihal, yang ditulis di bawah lampiran, diikuti tanda baca titik dua (:), yang mencantumkan masalah pokok Undangan, sesingkat mungkin maksimal sepanjang dua baris, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.) serta tidak perlu diberi garis bawah;
singkatan Yth., yang ditulis di bawah Hal, apabila pejabat yang diundang cukup banyak, dapat dibuat lampiran daftar nama Undangan.

b. Batang Tubuh Undangan, meliputi:

alinea pembuka;
alinea isi yang terdiri dari hari, tanggal, pukul, tempat, acara, dan untuk kegiatan rapat dapat ditambahkan pemimpin rapat;
alinea penutup.

c. Kaki Undangan, meliputi:

nama jabatan penanda tangan Undangan ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,), apabila nama unit organisasi sudah tercantum lengkap pada kepala Surat, nama jabatan tidak perlu ditulis lengkap;
tanda tangan pejabat;
nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf awal kapital serta tanpa mencantumkan gelar;
cap dinas;
tembusan (bila diperlukan).

FORMAT UNDANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

UNDANGAN

NOMOR UND-./PJ.01/.

Tanggal: (Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth. (Pejabat/pegawai terlampir)

hari/tanggal, pukul, tempat, acara.

(alinea pembuka dan alinea isi)

(alinea penutup)

Nama Lengkap

Sekretaris Direktorat Jenderal,

(tanda tangan dan cap jabatan)

Tembusan:

dst.

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. No, sifat, hal selalu harus ditulis. Lampiran hanya ditulis apabila perlu. Uraian batang tubuh. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

FORMAT UNDANGAN (KANTOR PELAYANAN PAJAK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BALI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR

JALAN DHARMA GIRI BLAHBATUH, GIANYAR

TELEPON (0361) 943586 FAKSIMILE (0361) 948002; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

UNDANGAN

NOMOR UND-./WPJ./KP./.

Tanggal: (Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth.

hari/tanggal, pukul, tempat, acara.

(alinea pembuka dan alinea isi)

(alinea penutup)

Nama Lengkap

Kepala Kantor,

(tanda tangan dan cap jabatan)

Tembusan:

dst.

Kp.: KP.xx/KP.xxxx/20xx

FORMAT UNDANGAN DENGAN JUMLAH PESERTA BANYAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

UNDANGAN

NOMOR UND-./PJ.01/.

Tanggal: (Tanggal, Bulan, Tahun)

Yth. (Pejabat/pegawai terlampir)

hari/tanggal, pukul, tempat, acara.

(alinea pembuka dan alinea isi)

(alinea penutup)

Nama Lengkap

Sekretaris Direktorat Jenderal,

(tanda tangan dan cap jabatan)

Kp.: KP.xx/KP.xxxx/20xx

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

LAMPIRAN: Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal

Nomor:

Tanggal:

Kartu Undangan

Susunan Kartu Undangan, terdiri atas:

a. Kepala Kartu Undangan, meliputi:

Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;
nomor Kartu Undangan ditulis di tengah di bawah kepala Kartu Undangan, diikuti tanda baca titik dua (:), dan merujuk pada ketentuan penomoran dan pemberian kode Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
tanggal, bulan, tahun pembuatan Kartu Undangan dibawah.

b. Batang Tubuh Kartu Undangan, terdiri atas alinea isi yang terdiri dari hari, tanggal, pukul, tempat, acara, dan untuk kegiatan rapat dapat ditambahkan pemimpin rapat.

c. Kaki Kartu Undangan, meliputi:

Keterangan contact person yang dapat dihubungi terkait kegiatan dalam Kartu Undangan;
Pakaian/dresscode yang harus digunakan untuk menghadiri kegiatan dimaksud.

FORMAT KARTU UNDANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Kartu Undangan

Nomor: UND-./PJ/.

(Tanggal, Bulan, Tahun)

Dengan hormat,

Kami mengundang Bapak/lbu/Saudara untuk menghadiri

Acara: Sosialisasi Ketentuan Umum Perpajakan dan Ramah Tamah

Hari/Tanggal: Jumat, 30 Oktober 2018, pukul 09.00 WIB

Tempat: Di Aula Cakti Buddhi Bakti

Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan.

Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi: Sdr. Sundari, telepon (0271) 825664.

Pakaian: Laki-laki: Bebas rapi. Perempuan: Bebas rapi.

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KHUSUS

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. Surat Perjanjian

Susunan perjanjian dalam negeri, terdiri atas:

Kepala perjanjian dalam negeri, meliputi:

a. Lambang Negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara simetris, atau logo (untuk nonpejabat negara) yang diletakkan berdasarkan kesepakatan;

b. nama instansi, penempatan urutan sesuai kesepakatan;

c. judul perjanjian;

d. nomor perjanjian, penempatan urutan sesuai kesepakatan.

Batang Tubuh perjanjian dalam negeri, meliputi:

a. ketentuan umum;

b. materi pokok yang diatur, yang dimuat dalam bentuk pasal-pasal;

c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

d. ketentuan apabila ada perselisihan;

e. jangka waktu pelaksanaan perjanjian;

f. ketentuan peralihan (bila diperlukan);

g. ketentuan penutup.

Kaki perjanjian dalam negeri, meliputi:

a. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian;

b. nama institusi, nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap para pihak yang mengadakan perjanjian (penempatan penandatangan dari Kementerian Keuangan sesuai kesepakatan; dan

c. para saksi (jika dipandang perlu).

FORMAT PERJANJIAN DALAM NEGERI (ANTAR INSTANSI)

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

NOMOR.

dan

NOMOR.

TENTANG

Pada hari ini, (tanggal), bulan, tahun, bertempat di (tempat), yang bertanda tangan di bawah ini:

1: (nama), selanjutnya disebut sebagai Pihak I

2: (nama), selanjutnya disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Keterangan format: Judul perjanjian (nama naskah dinas, para pihak, objek perjanjian). Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim. Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menandatangani. Memuat materi perjanjian, yang ditulis dalam bentuk pasal-pasal.

(2) Yang termasuk force majeure adalah:

a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

B. Surat Kuasa

Susunan Surat Kuasa terdiri atas:

Kepala Surat Kuasa, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. judul Surat Kuasa ditulis di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

c. nomor Surat Kuasa yang ditulis secara simetris dimana penomoran Surat Kuasa merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Surat Kuasa, meliputi:

a. nama lengkap dan jabatan yang memberi kuasa;

b. nama lengkap dan jabatan yang menerima kuasa;

c. materi pokok yang dikuasakan untuk dilaksanakan; dan

d. kalimat penutup.

Kaki Surat Kuasa, meliputi:

a. tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan;

b. nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap, pemberi dan penerima kuasa.

FORMAT SURAT KUASA DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KUASA

NOMOR SKU-./PJ/.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama pangkat/golongan jabatan

memberi kuasa kepada:

nama pangkat/golongan jabatan

untuk

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Pemberi Kuasa,

Direktur Jenderal

Nama Lengkap (meterai dan tanda tangan)

Penerima Kuasa,

Direktur KITSDA

Nama Lengkap (tanda tangan)

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim. Memuat identitas yang memberikan kuasa. Memuat identitas yang diberi kuasa. Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

C. Berita Acara

Susunan Berita Acara, terdiri atas:

Kepala Berita Acara, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. judul Berita Acara ditulis di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

c. nomor Berita Acara ditulis simetris di bawah judul dan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Berita Acara, meliputi:

a. tulisan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, tempat pelaksanaan, nama lengkap, NIP, dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara;

b. uraian materi pelaksanaan kegiatan (substansi Berita Acara); dan

c. kalimat penutup.

Kaki Berita Acara, memuat tempat pelaksanaan penandatanganan, nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap para pihak serta para saksi.

FORMAT BERITA ACARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA (SERITA ACARA)

NOMOR BA-./PJ./.

Pada hari ini, (tanggal), bulan, tahun, kami masing-masing:

(nama pejabat), (nama jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama; dan
(pihak lain), selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah melaksanakan

dst.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan.

Dibuat di (tempat).

Pihak Pertama,

Nama Lengkap (tanda tangan)

Pihak Kedua,

Nama Lengkap (tanda tangan)

Mengetahui

Nama Jabatan,

Nama Lengkap (tanda tangan)

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim. Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan. Memuat kegiatan yang dilaksanakan. Kata sesuai alamat instansi. Tandatangan para pihak. Tandatangan saksi/pejabat yang mengesahkan. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

D. Surat Keterangan

Susunan Surat Keterangan, terdiri atas:

Kepala Surat Keterangan, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tulisan Surat Keterangan dicantumkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

c. nomor Surat Keterangan ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tulisan Surat Keterangan dan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Surat Keterangan, meliputi:

a. nama pejabat dan nama jabatan yang memberikan keterangan;

b. nama pejabat dan nama jabatan atau nama pegawai yang diterangkan, serta identitas lain yang diperlukan; dan

c. maksud dan tujuan diterbitkan Surat Keterangan.

Kaki Surat Keterangan, meliputi:

a. tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan;

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang memberi keterangan;

d. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf awal kapital serta tanpa mencantumkan gelar; dan

e. cap dinas.

FORMAT SURAT KETERANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ACEH

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA

JALAN JENDERAL A. YANI NOMOR 105 LANGSA

TELEPON (0641) 21022 FAKSIMILE (0641) 23691; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR KET-./WPJ./KP./.

Yang bertanda tangan di bawah ini, (nama), nama jabatan

dengan ini menerangkan bahwa:

nama pangkat/golongan, jabatan, umur, alamat, dst.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan (tujuan), dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, (tanggal, bulan, tahun)

Kepala Kantor,

Nama Lengkap (tanda tangan dan cap dinas)

Kp.: KP.xx/KP.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim. Memuat nama pejabat dan jabatan yang memberikan keterangan. Memuat nama dan identitas pejabat/pegawai yang diterangkan serta identitas lain yang diperlukan. Memuat informasi mengenai maksud dan tujuan surat keterangan diterbitkan. Kata sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan. Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.

E. Surat Pengantar

Susunan Surat Pengantar, terdiri atas:

Kepala Surat Pengantar, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. pihak yang dituju, ditulis di margin kiri diawali dengan kata Yth. diikuti nama jabatan yang dituju, dan diletakkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

c. tanggal, bulan, dan tahun ditulis di margin kanan sebaris dengan kata Yth.;

d. tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; dan

e. nomor Surat Pengantar ditulis simetris di bawah tulisan Surat Pengantar dan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Surat Pengantar, meliputi:

a. nomor urut;

b. jenis naskah/barang yang dikirim;

c. banyaknya naskah/barang; dan

d. keterangan.

Kaki Surat Pengantar, meliputi:

a. Pengirim yang berada di sebelah kanan memuat nama jabatan pembuat Surat Pengantar, tanda tangan, nama pejabat, dan cap dinas.

b. Penerima yang berada di sebelah kiri memuat tanggal penerimaan, nama jabatan penerima, tanda tangan, nama pejabat, cap dinas, dan nomor telepon/faksimile.

FORMAT SURAT PENGANTAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA

JALAN DIPONEGORO NOMOR 35 KENDARI 93123

TELEPON (0401) 3121014 FAKSIMILE (0401) 3122090; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENGANTAR

NOMOR SP-./WPJ./KP./.

Tanggal, Bulan, Tahun

Yth. (nama jabatan)

No. | Naskah Dinas/Barang | Banyaknya | Keterangan

Diterima tanggal:

Penerima, (Nama Jabatan),

Nama Lengkap (tanda tangan dan cap dinas)

Nomor Telepon:

Nomor Faksimile:

Pengirim, Kepala Kantor,

Nama Lengkap (tanda tangan dan cap dinas)

Catatan: Setelah barang atau naskah diterima, lembar kedua harap dikirimkan/diserahkan kembali kepada pengirim.

Kp.: KP.xx/KP.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Tanggal pembuatan surat. Alamat tujuan ditulis di margin kiri. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

F. Pengumuman

Susunan Pengumuman, terdiri atas:

Kepala Pengumuman, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tulisan Pengumuman dicantumkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, ditulis dengan huruf kapital;

c. nomor Pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tulisan Pengumuman merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak;

d. kata tentang dicantumkan di bawah nomor Pengumuman, ditulis dengan huruf kapital; dan

e. judul Pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

Batang Tubuh Pengumuman, memuat alasan tentang perlunya dibuat pengumuman, peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman, dan informasi penting tentang hal tertentu.
Kaki Pengumuman, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf awal kapital serta tanpa mencantumkan gelar;

e. cap dinas.

f. tembusan (apabila diperlukan).

FORMAT PENGUMUMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-./PJ/.

TENTANG (judul pengumuman)

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal (tanggal).

Direktur,

Nama Lengkap

NIP. (tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:

dst.

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim. Judul Pengumuman ditulis dengan huruf kapital. Memuat alasan/peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Kata sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan. Nama jabatan dan pejabat ditulis dengan huruf awal kapital. Kepada pejabat terkait.

G. Laporan

Susunan Laporan, terdiri atas:

Kepala Laporan, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tulisan Laporan ditulis dengan huruf kapital di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, diikuti dengan nomor Laporan yang ditulis secara simetris di bawahnya;

c. tulisan tentang dicantumkan di bawah kata Laporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

d. judul Laporan ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah kata tentang;

e. nomor Laporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah judul Laporan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Laporan, meliputi:

a. Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan;

b. Materi Laporan terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;

c. Simpulan dan saran, perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan;

d. Penutup, akhir Laporan yang memuat harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih.

Kaki Laporan, meliputi:

a. tempat dan tanggal pembuatan Laporan;

b. nama jabatan pejabat yang membuat Laporan, ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang membuat Laporan;

d. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf awal kapital serta tanpa mencantumkan gelar;

e. cap dinas.

FORMAT LAPORAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM

JALAN JENDERAL A. YANI NOMOR 1 BALIKPAPAN 76121

TELEPON (0542) 418137 FAKSIMILE (0542) 730144; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN

NOMOR LAP-./WPJ./KP./.

TENTANG (judul laporan)

A. Pendahuluan

Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Dasar

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

C. Hasil yang Dicapai

D. Simpulan dan Saran

E. Penutup

Dibuat di Balikpapan pada tanggal (tanggal).

Kepala Kantor,

Nama Lengkap (tanda tangan dan cap jabatan)

Kp.: KP.xx/KP.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Judul laporan ditulis dengan huruf kapital. Memuat umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika laporan. Memuat materi laporan, kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan. Kata sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

H. Telaahan Staf

Susunan Telaahan Staf, terdiri atas:

Kepala Telaahan Staf, meliputi:

a. judul Telaahan Staf ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b. tulisan tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dibawah tulisan Telaahan Staf; dan

c. uraian singkat tentang permasalahan.

Batang Tubuh Telaahan Staf, meliputi:

a. Persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;

b. Praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan kemungkinan merupakan kejadian di masa yang akan datang;

c. Fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan;

d. Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugian, pemecahan dan cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;

e. Simpulan, memuat intisari hasil diskusi, merupakan pilihan cara bertindak atau pemecahan permasalahan; dan

f. Tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Kaki Telaahan Staf, meliputi:

a. tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Telaahan Staf;

b. jabatan pembuat Telaahan Staf, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

c. tanda tangan pembuat Telaahan Staf;

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

e. daftar lampiran, dapat berupa: data/surat, hasil koordinasi, bukti koordinasi formal dengan pejabat/staf lain yang terkait berupa komentar, pendapat, koreksi atau pembetulan terhadap batang tubuh telaahan, sehingga tersedia semua keterangan bagi pimpinan sebelum mengambil putusan.

FORMAT TELAAHAN STAF

TELAAHAN STAF TENTANG (judul telaahan)

A. Persoalan

Memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.

B. Praanggapan

Memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang.

C. Fakta yang Mempengaruhi

Memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan.

D. Analisis

Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugian, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

E. Simpulan

Memuat intisari hasil diskusi dan pilihan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

F. Saran Tindakan

Memuat secara ringkas dan jelas saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Tempat, (tanggal, bulan, tahun)

Nama Jabatan,

Nama Lengkap (tanda tangan)

Daftar lampiran: 1. 2.

I. Notula

Susunan Notula, terdiri atas:

Kepala Notula, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tulisan Notula dicantumkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Batang Tubuh Notula, meliputi:

a. Dasar, berisi nomor undangan yang mendasari pelaksanaan rapat;

b. Waktu dan Tempat, berisi waktu dan tempat pelaksanaan rapat;

c. Agenda, berisi pokok pembahasan rapat secara singkat;

d. Peserta, berisi daftar peserta atau dapat pula berupa daftar hadir pada lembar tersendiri sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Notula;

e. Pelaksanaan Rapat, berisi uraian mengenai pembukaan, pembahasan, dan kesimpulan.

Kaki Notula, meliputi:

a. tempat dan tanggal pembuatan Notula;

b. kata “notulis” diikuti tanda baca koma (,);

c. nama lengkap notulis;

d. nama jabatan pejabat yang mengetahui pembuatan Notula (atasan notulis yang mengikuti rapat) ditulis secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma;

e. nama lengkap pejabat yang mengetahui pembuatan Notula (atasan notulis yang mengikuti rapat) ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apa pun.

FORMAT NOTULA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTULA

Nomor: (nomor), tanggal: (tanggal).

(penandatangan)

Surat Undangan (pejabat penandatangan)

A. Dasar

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari (hari), tanggal (tanggal), pukul (pukul) s.d. (pukul), bertempat di (tempat).

C. Agenda (diisi dengan pokok pembahasan rapat secara singkat)

D. Peserta

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

II. Pembahasan

III. Simpulan

Dibuat di (tempat), pada tanggal (tanggal).

Mengetahui,

(nama jabatan)

Nama Lengkap

Notulis,

Nama Lengkap

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Judul notula (nama rapat). Unit Organisasi diisi dengan unit yang diwakili sesuai dengan tujuan undangan. Memuat daftar peserta. “Mengetahui” ditandatangani oleh pejabat atasan notulis.

J. Memori Alih Tugas

Susunan Memori Alih Tugas, terdiri atas:

Kata Pengantar

Berisi uraian maksud dan tujuan disusunnya Memori Alih Tugas oleh pejabat lama.

Daftar Isi

Berisi urutan susunan Memori Alih Tugas.

Pendahuluan

Berisi uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi pada unit kerja pejabat lama berdasarkan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.

Isi Memori Alih Tugas

a. Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan

Berisi uraian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh pejabat lama terhitung sejak pejabat lama pertama kali menjabat pada jabatan tersebut sampai dengan pejabat lama digantikan oleh pejabat baru.

b. Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

Berisi uraian pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pejabat lama terhitung sejak pejabat lama pertama kali menjabat pada jabatan tersebut sampai dengan pejabat lama digantikan oleh pejabat baru.

c. Pekerjaan yang Akan Dilaksanakan

Berisi uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang pada unit kerja yang ditinggalkan oleh pejabat lama.

FORMAT MEMORI ALIH TUGAS

KATA PENGANTAR

Berisi maksud dan tujuan disusunnya memori alih tugas. Tempat, tanggal bulan tahun waktu dibuatnya Memori Alih Tugas serta nama pejabat lama. Berisi nama kota dimana unit kerja berada.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (no. halaman)

Daftar Isi (no. halaman)

BAB I Pendahuluan (no. halaman)

BAB II (no. halaman)

dst.

BAB I PENDAHULUAN

Judul subbab “Kata Pengantar”. Judul subbab “Daftar Isi”. Judul subbab “BAB I Pendahuluan”.

Berisi uraian mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal (diisi Pasal terkait), Peraturan Menteri Keuangan Nomor (diisi nomor PMK yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan) tentang (diisi judul PMK), (diisi nama unit kerja terkait) mempunyai tugas (diisi tugas sesuai PMK yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan).

Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal (diisi Pasal terkait), Peraturan Menteri Keuangan Nomor (diisi nomor PMK yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan), struktur organisasi (diisi nama unit kerja terkait) terdiri dari (diisi jumlah unit kerja di bawahnya), yaitu:

(diisi nama unit kerja di bawahnya);
dst.

Berdasarkan Pasal (diisi Pasal terkait) Peraturan Menteri Keuangan tersebut, (diisi nama unit kerja terkait) mempunyai fungsi sebagai berikut:

(diisi fungsi sesuai PMK yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan);
dst.

BAB II (diisi nama unit kerja terkait)

Judul subbab “BAB II” diikuti nama unit kerja terkait. Berisi uraian pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan.

A. Pekerjaan yang Telah Dilaksanakan

B. Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

Berisi uraian pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pejabat lama terhitung sejak pejabat lama pertama kali menjabat pada jabatan tersebut sampai dengan pejabat lama digantikan oleh pejabat baru.

C. Pekerjaan yang Akan Dilaksanakan

Berisi uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang pada unit kerja yang ditinggalkan oleh pejabat lama.

K. Lembar Ralat

Susunan Lembar Ralat, terdiri atas:

Kepala Lembar Ralat, meliputi:

a. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi;

b. tulisan Lembar Ralat dicantumkan di bawah Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

c. nomor Lembar Ralat yang ditulis secara simetris dimana penomoran merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak.

Batang Tubuh Lembar Ralat, meliputi:

a. nomor, berisi nomor urut;

b. halaman/nomor yang menunjukkan letak kata/kalimat yang diralat pada suatu Naskah Dinas;

c. tertulis, berisi kata/kalimat yang diralat pada suatu Naskah Dinas; dan

d. tulisan menjadi, berisi penyesuaian/penyempurnaan kata/kalimat yang diralat pada suatu Naskah Dinas.

Kaki Lembar Ralat, meliputi:

a. tempat dan tanggal pembuatan Lembar Ralat;

b. nama lengkap Penandatangan Naskah Dinas, ditulis dengan huruf awal kapital serta tanpa mencantumkan gelar. FORMAT LEMBAR RALAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LEMBAR RALAT

NOMOR RAL-./PJ./.

Sehubungan dengan kekeliruan yang terdapat pada (Naskah Dinas), (nomor), (tanggal), maka dilakukan ralat sebagai berikut:

Ditetapkan di (tempat) pada tanggal (tanggal).

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Nama Lengkap

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

Keterangan format: Logo, nama, dan alamat instansi. Judul naskah dinas dan nomor. Uraian yang menjelaskan naskah dinas yang telah terbit dan perlu diralat. Bagian dari naskah dinas yang diralat. Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan. Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

PEMROSESAN DAN PENGELOLAAN NASKAH DINAS

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. Media/Sarana Naskah Dinas Konvensional

Kertas

a. Penggunaan Kertas

Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS maksimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan korespondensi, penggandaan, dan dokumen pelaporan.
Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.
Penyediaan kertas berlambang negara dan/atau logo instansi, dicetak di atas kertas 80 gram.
Penyusunan Naskah Dinas menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 X 210 mm (8 1/4 X 11 3/4 inci), kecuali Peraturan, Keputusan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur, Kartu Undangan, dan Perjanjian Internasional.
Naskah dinas perjanjian internasional menggunakan kertas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kartu Undangan menggunakan kertas A5 (210 X 148 mm).
Verbal Konsep menggunakan kertas Folio Ganda (420 X 330 mm).

b. Warna dan Kualitas

Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond) digunakan untuk Naskah Dinas yang asli, sedangkan yang berkualitas biasa digunakan untuk salinan Naskah Dinas.
Apabila digunakan mesin ketik biasa, salinan Naskah Dinas diketik dengan kertas karbon pada kertas doorslag/manifold/tissue.
Naskah Dinas dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai guna permanen harus menggunakan kertas, serendah-rendahnya, dengan nilai keasaman (PH) 7.
Sampul

a. Sampul merupakan sarana kelengkapan penyampaian Naskah Dinas, terutama untuk surat keluar.

b. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk korespondensi di lingkungan Kementerian Keuangan diatur sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi.

c. Cara Melipat dan Memasukkan Naskah Dinas ke dalam Sampul

Naskah Dinas yang sudah diketik rapi akan kehilangan penampilannya yang menarik jika cara melipat dan memasukkan ke dalam sampul kurang cermat dan tidak hati-hati.
Sebelum kertas Naskah Dinas dilipat, terlebih dahulu dipertimbangkan ukuran sampul yang akan digunakan.
Sudut-sudut surat yang sudah dilipat harus bertemu dan lipatannya harus lurus dan tidak kusut.
Cara melipat surat yang akan dimasukkan ke dalam sampul sebagai berikut:

a. pertama, sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang; dan

b. selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala Naskah Dinas menghadap ke depan sampul.

Ilustrasi Cara Melipat Surat yang akan Dimasukkan ke dalam Sampul

Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat ke depan, ke atas. Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat ke belakang, ke bawah. Ketiga, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan.

B. Penanganan Naskah Dinas Masuk

Penerimaan

a. Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan dan diperlakukan berdasarkan tingkat keamanannya (SR, R, T, B) dan tingkat kecepatan penyampaiannya (Sangat Segera, Segera, Biasa).

b. Untuk Naskah Dinas masuk dengan tingkat keamanan SR dan R hanya boleh dibuka oleh pejabat tujuan Naskah Dinas.

Pencatatan

a. Sarana Kendali

Penanganan Naskah Dinas masuk dapat dilakukan melalui sarana kendali:

buku agenda, yang disusun dalam kolom catatan yang memuat sekurang-kurangnya tanggal, nomor agenda, nomor dan tanggal surat masuk, lampiran, alamat, pengirim, hal/isi surat, isi disposisi, dan keterangan;
lembar disposisi;
sistem TND Elektronik; dan
sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit organisasi.

b. Pada saat Naskah Dinas masuk, petugas penerima mencatat dan menandatangani pada sarana kendali yang dilaksanakan dengan prioritas sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaiannya.

c. Pencatatan menurut tingkat keamanannya pada Buku Agenda. Sedangkan pencatatan nomor agenda dan tanggal penerimaan dilakukan pula pada Lembar Disposisi (LD) dan surat.

d. Pencatatan Naskah Dinas yang mempunyai tingkat penanganan khusus/keamanan SR, R, dan T dilakukan oleh pejabat/pegawai tertentu yang mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

e. Pencatatan Naskah Dinas yang mempunyai tingkat keamanan B dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pejabat tata usaha.

f. Pencatatan Naskah Dinas masuk pada buku agenda dimulai dari nomor 1 pada bulan Januari dan berakhir pada nomor terakhir dalam satu tahun, yaitu nomor terakhir pada tanggal 31 Desember. Jika Naskah Dinas yang masuk banyak sehingga diperlukan pencatat lebih dari satu orang, pencatatan dilakukan dengan pemberian kode tertentu sehingga semua Naskah Dinas masuk dapat dicatat dengan cepat.

g. Pencatatan Naskah Dinas masuk selalu dilakukan pada setiap terjadi pemindahan dan penyimpanan.

Penilaian

a. Kegiatan penilaian Naskah Dinas masuk mulai dilaksanakan bersamaan pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai sementara apakah Naskah Dinas masuk tersebut termasuk yang harus diberkaskan.

b. Penilaian sementara tersebut pada huruf a dilakukan untuk memudahkan penanganan Naskah Dinas oleh pejabat arsip.

c. Pada tahap penilaian Naskah Dinas, dinilai apakah Naskah Dinas akan disampaikan kepada pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang menangani.

d. Selain penilaian penyampaian Naskah Dinas, dilakukan pula penilaian penanganan Naskah Dinas, apakah Naskah Dinas masuk itu akan diproses biasa atau melalui proses pemberkasan naskah.

e. Naskah Dinas masuk yang beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk Naskah Dinas yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup.

f. Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat.

Pengolahan

a. Pada tahap pengolahan, pejabat yang menangani memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan Naskah Dinas masuk tersebut.

b. Dari hasil pengolahan, dapat diputuskan tindak lanjutnya, yaitu langsung disimpan atau dibuat Naskah Dinas sebagai jawaban, misalnya berupa surat dinas, keputusan, atau instruksi.

c. Pengolahan Naskah Dinas masuk dapat menggunakan proses pemberkasan naskah atau proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan.

Penyimpanan

a. Selama masa pengolahan, Naskah Dinas masuk sudah mulai mengalami proses penyimpanan.

b. Naskah Dinas harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan.

c. Naskah Dinas masuk yang melalui proses pemberkasan disimpan dalam berkas Naskah Dinas menurut bidang permasalahan.

d. Naskah Dinas masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkasan, disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan.

e. Selama Naskah Dinas masih aktif, tetap disimpan di unit pengolah.

f. Jika setelah dinilai menjadi arsip inaktif, penyimpanan harus sudah dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan mengenai kearsipan yang berlaku.

C. Penanganan Naskah Dinas Keluar

Pengolahan

a. Kegiatan pengolahan meliputi penyiapan/penyusunan konsep Naskah Dinas keluar sebagai berikut:

Penyiapan/penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang membidanginya.
Konsep yang disiapkan harus berdasarkan pada kebijakan dan arahan pimpinan, dibuat dalam dua rangkap.
Setiap konsep yang akan diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus diteliti oleh pejabat unit tata usaha atau pejabat yang diserahi wewenang.
Kedua rangkap konsep Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh para pejabat sampai dengan dua tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep Naskah Dinas tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat Penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah kiri/sebelum nama pejabat penandatangan.

b. Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat Penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah kanan/setelah nama pejabat penandatangan.

Selain paraf pada konsep Naskah Dinas, paraf juga dibubuhkan pada Verbal Konsep Naskah Dinas sebagai bukti bahwa Verbal Konsep atau Naskah Dinas telah diteliti dan dikoordinasikan oleh setiap pejabat yang terlibat, dengan urutan sebagai berikut:

a. Diketik oleh:.

b. Dibaca oleh:.

c. Diperiksa oleh:.

d. Nota:.

e. Terlebih dahulu:.

f. Ditetapkan:.

Penandatanganan, pemberian cap dinas dan penomoran. Setelah Naskah Dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan dan tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan yang perlu diperbaiki, proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Naskah Dinas diajukan kepada pejabat yang akan menandatangani.

b. Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.

c. Diberikan nomor dan tanggal Naskah Dinas;

d. Cap dibubuhkan pada Naskah Dinas sesuai ketentuan.

b. Penyiapan Naskah Dinas dilaksanakan, antara lain karena:

adanya kebijakan pimpinan;
sebagai reaksi atas suatu aksi;
adanya konsep baru atas inisiatif pejabat yang menangani.
Pencatatan

a. Penanganan Naskah Dinas keluar dapat dilakukan melalui sarana kendali:

buku agenda
lembar pengantar (LP)/buku ekspedisi;
sistem TND Elektronik; atau
sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit organisasi.

b. Semua Naskah Dinas keluar dicatat dalam sarana kendali yang bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penggandaan

a. Penggandaan merupakan kegiatan memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana yang tersedia sesuai dengan banyak alamat yang dituju.

b. Penggandaan hanya dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

c. Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan).

d. Jumlah yang digandakan sesuai dengan tujuan dan tembusan Naskah Dinas.

e. Penggandaan Naskah Dinas keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya Sangat Segera harus didahulukan.

f. Penggandaan Naskah Dinas keluar yang tingkat keamanannya Sangat Rahasia dan Rahasia harus diawasi dengan ketat.

g. Pejabat unit tata usaha berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

Pengiriman

a. Naskah Dinas keluar yang akan dikirim dimasukkan ke dalam sampul.

b. Pada sampul Naskah Dinas keluar yang tingkat keamanannya Biasa (B) dicantumkan alamat lengkap, nomor Naskah Dinas, cap dinas, dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian (Sangat Segera, Segera dan Biasa).

c. Pada sampul Naskah Dinas yang tingkat keamanannya Sangat Rahasia (SR) atau Rahasia (R), atau Terbatas (T) dimasukkan ke dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, nomor Naskah Dinas, cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian, dan cap tingkat keamanan. Selanjutnya, sampul ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda-tanda yang sama, kecuali cap tingkat keamanan.

d. Semua Naskah Dinas keluar yang dikirim dicatat dalam sarana kendali sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri.

e. Untuk kepentingan keamanan, pejabat unit tata usaha mengupayakan keselamatan pengiriman semua Naskah Dinas keluar.

Penyimpanan

Semua arsip Naskah Dinas keluar (pertinggal) dan tata cara penyimpanannya mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai kearsipan.

FORMAT VERBAL KONSEP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208 FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

JAKARTA, (Tanggal, Bulan, Tahun)

NOMOR: (nomor)

NOTA

No. Agenda: (nomor agenda)

HAL: (pokok permasalahan)

(1) DIKETIK OLEH: (nama)

(2) DI BACA OLEH: (nama)

(3) DIPERIKSA OLEH: (nama)

(4) DIKIRIM PADA TANGGAL: (tanggal)

(5) DIAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL: (tanggal)

(6) NOTA: (nota)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlebih dahulu: (nama)

Nama (tanda tangan) Kepala Subbagian Tata Laksana,

Nama (tanda tangan) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana,

Ditetapkan: (nama)

Nama (tanda tangan) Sekretaris Direktorat Jenderal,

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

FORMAT VERBAL KONSEP UNTUK NASKAH DINAS BERSAMA

JAKARTA, (Tanggal, Bulan, Tahun)

NOMOR: (nomor)

NOTA

No. Agenda: (nomor agenda)

HAL: (pokok permasalahan)

(1) DIKETIK OLEH

(2) DI BACA OLEH

(3) DIPERIKSA OLEH

(4) DIKIRIM PADA TANGGAL

(5) DIAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL

(6) HAL:

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Terlebih dahulu: (nama)

Nama (tanda tangan) Kepala Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan,

Nama (tanda tangan) Kepala Subbagian Tata Laksana,

Nama (tanda tangan) Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi,

Nama (tanda tangan) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana,

Ditetapkan: (nama)

Nama (tanda tangan) Sekretaris Direktorat Jenderal,

Nama (tanda tangan) Direktur KITSDA,

Kp.: PJ.xx/PJ.xxxx/20xx

FORMAT VERBAL KONSEP UNTUK NASKAH DINAS PERATURAN DAN KEPUTUSAN

JAKARTA, (Tanggal, Bulan, Tahun)

NOMOR: (nomor)

NOTA

No. Agenda: (nomor agenda)

(1) DIKETIK OLEH

(2) DI BACA OLEH

(3) DIPERIKSA OLEH

(4) DIKIRIM PADA TANGGAL

(5) DIAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL

(6) HAL:

(7)

(8)

(9)

(10) Tanggal Naskah Dinas yang akan dikeluarkan

(11) Nama jabatan dan nama pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas

Terlebih dahulu: (nama)

Nama (tanda tangan) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana,

Ditetapkan: (nama)

Nama (tanda tangan) Sekretaris Direktorat Jenderal,

Nama (tanda tangan) Direktur Transformasi Proses Bisnis,

Nama (tanda tangan) Direktur Peraturan Perpajakan I

Staf Ahli, sepanjang Peraturan atau Keputusan tersebut perlu mendapat review dan persetujuan dari Staf Ahli; dan

c) Sekretaris Direktorat Jenderal.

keterangan penggunaan Verbal Konsep:

Nama jabatan/pegawai yang membuat konsep (konseptor/redaktur)
Nama pejabat atasan dari konseptor/redaktur, dan setelah diperiksa pejabat tersebut membubuhkan paraf
Nama atasan yang membawahkan pemeriksa berkas sebagai penanggungjawab
Tanggal dikirim
Tanggal Pengajuan kembali
Pokok Permasalahan
Nomor urut agenda Verbal Konsep yang diberikan oleh pegawai Subbagian Tata Usaha yang mengurus Naskah Dinas masuk dan Naskah Dinas keluar
Nomor urut surat atau dokumen lainnya yang diberikan oleh unit yang mengurus Naskah Dinas keluar secara sentral
Diisi dengan nama jabatan pembuat konsep atau nota yang menyertai Verbal Konsep yang sifatnya sebagai pengantar berisi penjelasan dari pembuat konsep atau atasan pembuat konsep, kepada pejabat yang akan menetapkan. Konsep yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai atasan di bawah pejabat yang akan menetapkan, dibubuhkan kata-kata: “Terlebih dahulu.”. Contoh: Pembuat konsep: Kepala Subbagian Tata Laksana. Atasan pembuat konsep: Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Pejabat yang menetapkan: Sekretaris Direktorat Jenderal.

Penandatanganan Verbal Konsep Naskah Dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Naskah Dinas yang penyusunannya melibatkan beberapa unit Eselon II, maka tata urutan terhadap pejabat yang akan memaraf/menandatangani Verbal Konsep memperhatikan hierarki dari struktur jabatan yang ada;

b. unit inisiator atau yang memimpin (lead) di sebelah kiri;

c. unit lain di sebelah kanan unit inisiator atau yang memimpin (lead);

d. dalam hal Verbal Konsep digunakan untuk Naskah Dinas berupa Peraturan dan Keputusan:

pada kolom tanda tangan juga diparaf/ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II lain selaku unit terkait yang terlibat secara intensif dalam pembahasan Peraturan atau Keputusan berkenaan, yang diletakkan di sebelah kanan sejajar dengan Unit Eselon II inisiator atau yang memimpin (lead) pembahasan Peraturan atau Keputusan; dan
mencantumkan kolom penandatanganan:

a. Direktur Jenderal Pajak;

e. dalam satu baris Verbal Konsep terdapat paling banyak tiga penandatangan.

D. Cap Dinas

Jenis Cap dinas

a. cap jabatan, yaitu cap yang bunyi tulisannya menyebut nama jabatan, digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat definitif yang bersangkutan;

b. cap instansi, yaitu cap yang bunyi tulisannya menyebut nama unit organisasi, digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat yang mempunyai wewenang menggunakannya.

Ukuran dan Bentuk Cap Dinas

Di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku bentuk cap dinas bulat, dengan ukuran garis tengah lingkaran luar 38 mm dan garis tengah lingkaran dalam 26 mm.

Ukuran: garis tengah mendatar lingkaran luar 38 mm dan garis tengah lingkaran dalam 26 mm.

Bentuk Cap Dinas Bulat:

Batas luar dua buah lingkaran tebal dan tipis
Batas dalam sebuah lingkaran tipis
Isi tulisan atas dan bawah ditulis menurut arah panah serta dibatasi dua bintang segi lima
(tengah)

a. Kosong tanpa tulisan

b. Apabila ada, ditulis menurut arah panah dan diberi garis pembatas atas dan bawah berupa garis tipis mendatar sejajar tulisan.

E. Distribusi Naskah Dinas

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar distribusi sebagai berikut:

a. Kelompok pertama merupakan pejabat yang langsung berada di bawah pimpinan Kementerian Keuangan (Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Pimpinan pada Unit Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon II);

b. Kelompok kedua merupakan pejabat pada kelompok pertama, ditambah dengan pejabat pada urutan Eselon berikutnya (Pimpinan Unit Organisasi Eselon II atau Pimpinan pada Unit Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon II);

c. Kelompok ketiga merupakan pejabat pada kelompok pertama dan kedua ditambah pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Cara penggunaan daftar distribusi sebagai berikut:

a. Setiap daftar distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima naskah sesuai dengan kelompoknya.

b. Dengan demikian, jika naskah dimaksudkan sampai ke pejabat Eselon tertentu, pada alamat tidak perlu ditambah daftar distribusi untuk pejabat Eselon di bawahnya.

c. Daftar distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan untuk pejabat tertentu. Untuk itu, pada setiap naskah dicantumkan pejabat yang dituju.

Penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai berikut:

a. Semua surat yang mempunyai tingkat keamanan sangat rahasia/rahasia harus diberi nomor salinan pada halaman pertama.

b. Jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu salinan (salinan tunggal).

c. Pendistribusian surat yang bernomor salinan harus sama dengan daftar distribusinya.

d. Daftar distribusi harus dicantumkan sebagai lampiran.

Contoh penulisan nomor salinan:

Salinan Kesatu

Jumlah Kopi: Lima

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

F. Ketentuan Pengelolaan Naskah Dinas

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui Naskah Dinas harus dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah penafsiran.

Koordinasi

a. Koordinasi antar pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, seperti diskusi, kunjungan pribadi, dan jaringan telepon.

b. Jika dalam penyusunan Naskah Dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan konsep, sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari.

Sarana

Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur korespondensi harus menggunakan sarana komunikasi administrasi resmi.

Jawaban terhadap Naskah Dinas Korespondensi yang Masuk

a. Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima Naskah Dinas atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas;

b. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.

Waktu Penandatanganan Naskah Dinas Korespondensi

Waktu penandatanganan Naskah Dinas korespondensi harus memperhatikan sifat Naskah Dinas dan jadwal pengiriman Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan segera dikirim setelah ditandatangani.

Penanganan Naskah Dinas dengan Tingkat Keamanan Tertentu

Penanganan keamanan pada Naskah Dinas dilakukan dengan cara:

a. Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses

Naskah Dinas yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia atau Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan negara.
Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), dengan tinta berwarna merah pada margin kanan atas setiap halaman Naskah Dinas dan sampul.
Jika Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1) disalin, cap tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada naskah asli.
Pemberian tanda tingkat keamanan dimulai pada saat konsep dibuat, dicantumkan pada Verbal Konsep.

b. Pemberian nomor seri pengaman dan security printing

Selain pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses, dapat pula digunakan pemberian nomor seri pengaman dan security printing yang bertujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan keaslian Naskah Dinas.
Security printing dapat menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:

a. Kertas khusus, yaitu kertas yang memiliki nomor seri pengamanan yang diatur tersendiri dan hanya diketahui pihak-pihak tertentu.

b. Watermarks, yaitu pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.

c. Rosettes, yaitu suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis melengkung tidak terputus, menempati suatu area tertentu, dan biasanya menyerupai bunga.

d. Guilloche, yaitu suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis melengkung tidak terputus, menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornament border yang indah.

e. Filter image, yaitu suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat pembaca ini, teks tidak dapat terbaca.

f. Anticopy, yaitu suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi dan hanya akan nampak apabila dokumen ini difotocopy.

g. Microtext, yaitu suatu teknik security printing yang memakai elemen pengaman tersembunyi, terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis.

h. Line width modulation, yaitu suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu.

i. Relief motif, yaitu suatu teknik security printing yang dibentuk dengan pembengkokan pada area tertentu, sehingga menimbulkan images seolah-olah motif terkesan timbul.

j. Invisible ink, yaitu suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks, gambar, maupun logo yang dicetak dengan tinta security khusus, dimana tinta hanya akan tampak apabila diamati di bawah sinar ultraviolet.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

a. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas antar atau ke luar Kementerian Keuangan yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada Menteri Keuangan.

b. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat didelegasikan/dimandatkan kepada pimpinan unit organisasi di setiap tingkatan organisasi atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu dilaksanakan sebagai berikut:

*) khusus nota dinas dan surat undangan yang ditujukan untuk pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasi dimana pejabat fungsional tersebut berkedudukan.

**) penandatanganan Naskah Dinas dilakukan dengan menggunakan konstruksi atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.).

MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Surat Edaran y y y y y
Instruksi y
Surat Perintah y y y y y
Surat Tugas y v y y v
Nota Dinas v y y y y v*) y*)
Surat Dinas y y y y
Surat Undangan y y y y y*) v*)
Surat Perjanjian y y
Surat Kuasa y y
Berita Acara y y y y y y y
Surat Keterangan y y y y y
Surat Pengantar y y v v y y y
Pengumuman y y y y
Laporan y y y y y y v y y y
Telaahan Staf v y y y y y y y y
Notula y y y y y v y y y
Lembar Ralat

Keterangan:

Pimpinan unit Eselon I atau pimpinan pada unit Non Eselon yang setara dengan unit Eselon I dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang supervisi, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.
Pimpinan unit Eselon II atau pimpinan pada unit Non Eselon yang setara dengan unit Eselon II, baik pada kantor pusat dan instansi vertikal, dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.
Pimpinan unit Eselon III dan IV, yaitu para kepala kantor yang karena sifat tugasnya otonom, dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

c. Penggunaan garis kewenangan dan pelimpahan kewenangan menandatangani Naskah Dinas:

Pimpinan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan unit organisasinya.
Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang.
Garis kewenangan digunakan jika Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari pejabat yang berwenang.

d. Penandatanganan

Penandatanganan Naskah Dinas dilakukan oleh pejabat definitif, kecuali ditentukan lain.
Penandatanganan Naskah Dinas kecuali yang ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan pula dengan mekanisme atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.).
Penandatanganan dengan mekanisme atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.) dilakukan jika pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani Naskah Dinas melimpahkan kewenangannya dalam bentuk mandat sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Rujukan

Rujukan merupakan naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah.

a. Dalam hal Naskah Dinas memerlukan rujukan, naskah rujukan ditulis pada alinea pembuka diikuti substansi materi Naskah Dinas yang bersangkutan.

b. Dalam hal rujukan lebih dari satu naskah, rujukan harus ditulis secara kronologis.

c. Cara menulis naskah rujukan.

Rujukan berupa Naskah Dinas arahan (peraturan, keputusan, dan lain-lain)

Penulisan rujukan berupa Naskah Dinas arahan mencakup informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut, yaitu jenis Naskah Dinas, jabatan Penandatangan Naskah Dinas, nomor Naskah Dinas (ditulis lengkap, misalnya Nomor. /PMK.01/2018), tanggal penetapan, dan subjek Naskah Dinas.

Rujukan berupa Naskah Dinas lainnya

Penulisan rujukan berupa Naskah Dinas lainnya mencakup informasi singkat tentang Naskah Dinas yang menjadi rujukan, dengan urutan yaitu, jenis Naskah Dinas, jabatan penandatangan, nomor Naskah Dinas (ditulis lengkap, misalnya nomor S-./SJ/2018), tanggal penandatanganan Naskah Dinas dan hal (dikutip sama dengan naskah aslinya).

Rujukan berupa Naskah Dinas Elektronis

Penulisan rujukan berupa Naskah Dinas yang dikirimkan melalui sarana elektronik diatur tersendiri.

Rujukan surat kepada instansi nonpemerintah

Rujukan harus dicantumkan pada surat dinas yang ditujukan kepada instansi nonpemerintah.

Disposisi

a. Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan atau penyelesaian Naskah Dinas, yang ditulis secara jelas pada Lembar Disposisi, tidak pada naskah asli.

b. Petunjuk tertulis dimaksud berupa check list dan catatan untuk memperjelas hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pejabat/unit yang berada di bawah pejabat yang mendisposisikan. Hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

c. Lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan Naskah Dinas yang bersangkutan dan tidak boleh dipisahkan, sehingga pada lembar disposisi selalu dicantumkan kalimat “Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini”.

d. Ukuran lembar disposisi adalah A5 atau setengah kuarto (210 x 148 mm).

FORMAT LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dari: (unit pengirim)

Tanggal Naskah Dinas: (tanggal)

Nomor Naskah Dinas: (nomor)

Tanggal terima Naskah Dinas: (tanggal)

Nomor Agenda: (nomor)

Klasifikasi:

Sifat: Sangat Rahasia / Rahasia / Biasa

Sangat Segera / Segera / Biasa

Lampiran:

Hal:

DISPOSISI KEPADA:

Dir. Peraturan Perpajakan I

Dir. Peraturan Perpajakan II

Dir. Pemeriksaan & Penagihan

Dir. Penegakan Hukum

Dir. Intelijen Perpajakan

Dir. Ekstensifikasi & Penilaian

Dir. Keberatan & Banding

Dir. Potensi Kepatuhan & Penerimaan

Dir. Penyuluhan, Pelayanan & Humas

Dir. Kepatuhan Internal & Transformasi SDA

Dir. Transformasi Proses Bisnis

Dir. Teknologi Informasi & Komunikasi

Dir. Data & Informasi Perpajakan

Dir. Perpajakan Internasional

Staf Ahli Bid. Pengawasan Pajak

Staf Ahli Bid. Peraturan & Penegakan Hukum Pajak

Staf Ahli Bid. Kepatuhan Pajak

Sekretaris Dirjen Pajak / Sekretaris DJP

Kepala BPO / Kepala BPKPK

DTP Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum

DTP Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

DTP Bidang Pelayanan Perpajakan

DTP Bidang Pembinaan & Penertiban

SOM

Kepala POOP

PETUNJUK:

Setuju Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Tolak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Proses/Selesaikan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Jawab Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Perbaiki

Teliti & Pendapat

Sesuai Catatan

Untuk Perhatian

Untuk Diketahui

Edarkan

Bicarakan dg saya

Bicarakan Bersama Dan Laporkan Hasilnya

Dijadwalkan

Simpan

Disiapkan

Ingatkan

Ikut Hadir/Wakili

Kompilasi

Perbanyak kali asli kepada.

CATATAN:

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai Naskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini.

Petunjuk Pengisian Lembar Disposisi Direktur Jenderal Pajak:

a. Isi kolom identitas Naskah Dinas (nomor, tanggal, dari, hal, dll), dalam hal menggunakan aplikasi akan tercetak otomatis.

b. Pilih salah satu sifat Naskah Dinas untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian dan/atau keamanan Naskah Dinas.

c. Isi kolom Nomor Agenda, dalam hal menggunakan aplikasi akan tercetak otomatis.

d. Pengisian disposisi pimpinan kepada penerima disposisi, dilakukan dengan memberikan tanda check (v) kepada pejabat yang akan melaksanakan penugasan/disposisi.

e. Pilih salah satu atau beberapa petunjuk pada lembar disposisi berdasarkan arahan/penugasan pimpinan, antara lain:

Setuju sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti bahwa pimpinan menyetujui atas konsep/dokumen/usulan yang diterima.
Tolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti bahwa pimpinan memberikan penolakan atas konsep/dokumen/usulan yang diterima, dan penerima disposisi dapat menindaklanjuti dengan menyusun konsep Naskah Dinas penolakan.
Selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti bahwa penugasan yang diberikan kepada penerima disposisi adalah bertujuan untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana permohonan/permasalahan yang disampaikan dalam Naskah Dinas.
Jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti bahwa penugasan yang diberikan oleh pimpinan kepada penerima disposisi adalah guna menindaklanjuti/menjawab atas suatu dokumen/usulan yang diterima.
Perbaiki, berarti bahwa penugasan yang diberikan kepada penerima disposisi bertujuan untuk memperbaiki dokumen/usulan yang diterima/diusulkan.
Teliti dan Pendapat, berarti bahwa penerima disposisi wajib melakukan telaahan dan memberikan pendapat atas suatu konsep/dokumen/usulan yang diterima dan penyampaiannya dilakukan melalui nota dinas pejabat yang bersangkutan kepada pimpinan.
Sesuai Catatan, berarti bahwa adanya penugasan tertentu/khusus dari pimpinan kepada penerima disposisi berdasarkan catatan yang diberikan.
Untuk Perhatian, berarti bahwa terhadap suatu permasalahan/penugasan, diharapkan menjadi perhatian bagi penerima disposisi agar menindaklanjuti sesuai dengan perkembangan informasi yang ada.
Untuk Diketahui, berarti bahwa terhadap suatu permasalahan/penugasan, diharapkan dapat menjadi catatan tersendiri dan diharapkan bagi penerima disposisi mengetahui perkembangan atas suatu permasalahan.
Edarkan (Edarkan/Sebarkan), berarti bahwa penerima disposisi wajib menyampaikan informasi yang diperoleh kepada para pejabat/staf terkait.
Bicarakan dengan saya, berarti bahwa penerima disposisi dimintakan pendapat/keterangannya secara lisan terlebih dahulu dengan pimpinan sebelum menindaklanjuti suatu permasalahan.
Bicarakan Bersama dan Laporkan Hasilnya, berarti bahwa pimpinan meminta kepada penerima disposisi untuk melakukan pembahasan terlebih dahulu bersama dengan pejabat lainnya maupun dengan pejabat/staf di bawahnya, kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
Dijadwalkan, merupakan arahan bahwa dalam menindaklanjuti suatu permasalahan perlu dijadwalkan pembahasan terlebih dahulu, dimana penerima disposisi menyiapkan materi/bahan tertentu yang terkait dengan pembahasan suatu agenda.
Simpan, berarti bahwa penugasan pimpinan kepada penerima disposisi guna menyimpan dokumen/barang tertentu.
Disiapkan, berarti bahwa penugasan pimpinan kepada penerima disposisi guna menyiapkan materi/bahan tertentu dalam rangka pembahasan suatu masalah maupun menindaklanjuti undangan dengan unit tertentu.
Ingatkan, berarti bahwa penugasan pimpinan kepada penerima disposisi guna menyampaikan pemberitahuan terkait suatu masalah tertentu yang melibatkan pimpinan maupun pejabat lain.
Ikut Hadir/Wakili, merupakan penugasan pimpinan kepada penerima disposisi yang bertujuan untuk mewakili pimpinan dan/atau hadir dalam suatu pertemuan/rapat.
Kompilasi, berarti bahwa pimpinan menugaskan penerima disposisi untuk mengompilasi dokumen tertentu.
Perbanyak kali asli kepada, berarti bahwa disposisi disampaikan kepada beberapa penerima, namun secara khusus asli terhadap Naskah Dinas yang telah didisposisi diberikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan.

f. Catatan, merupakan uraian atau keterangan tambahan yang disampaikan oleh pimpinan yang berisi informasi tambahan/arahan tambahan selain penugasan yang telah disampaikan melalui pemilihan petunjuk disposisi.