PER-16/PJ/2018 tentang Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak

TENTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam proses penerbitan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak yang terindikasi menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan klarifikasi Wajib Pajak atas penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

Mengingat:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak;

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2017 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Status Suspend terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan:

a. hasil penelitian indikasi penerbit;

b. hasil Pengembangan dan Analisis IDLP;

c. hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain;

d. hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain;

e. informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

f. informasi yang diperoleh pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Penyidikan.

(2) Dalam rangka penetapan Status Suspend, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kriteria sebagai berikut:

a. keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;

b. keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;

c. keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak; dan

d. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak.

(3) Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi;

b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi namun kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi; atau

c. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi namun kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak terpenuhi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang ditetapkan Status Suspend, Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend untuk menonaktifkan sementara Sertifikat Elektronik Wajib Pajak dengan cara menonaktifkan sementara akun Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak pada sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Penandatangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa atau dengan tanda tangan elektronik, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Wajib Pajak Terindikasi Penerbit tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak ke Kanwil DJP dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.

b. disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan syarat terhadap Wajib Pajak belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan;

c. disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

d. dilampiri dokumen pendukung, sekurang-kurangnya berupa:

1. untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) dengan memperlihatkan dokumen asli;

b. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;

c. foto berwarna yang menunjukkan lokasi/tempat dan kegiatan usaha Wajib Pajak;

d. daftar penyedia barang (supplier list) selama 1 (satu) tahun terakhir;

e. rekening koran dan bukti penerimaan pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir; dan

f. dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian (purchase order), surat jalan (delivery order), berita acara serah terima barang dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) tahun terakhir, atau;

2. untuk Wajib Pajak Badan:

a. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab merupakan WNI atau Paspor yang masih berlaku dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak merupakan WNA dengan memperlihatkan dokumen asli;

b. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

c. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;

d. foto berwarna yang menunjukkan lokasi/tempat dan kegiatan usaha Wajib Pajak;

e. daftar penyedia barang (supplier list) selama 1 (satu) tahun terakhir;

f. rekening koran dan bukti penerimaan pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir; dan

g. dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian (purchase order), surat jalan (delivery order), berita acara serah terima barang dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sampai dengan tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(4) Kanwil DJP dapat meminta keterangan kepada Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak pada saat penyampaian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemeriksa yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e atau PPNS DJP yang melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dapat menyampaikan usulan kepada Direktur Intelijen Perpajakan, melalui Direktur Penegakan Hukum atau Kepala Kanwil DJP, untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dalam hal diperoleh informasi, bukti dan/atau keterangan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima:

a. Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan hasil penelaahan atas klarifikasi dan usulan Kepala Kanwil DJP, menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend, dalam hal klarifikasi Wajib Pajak dikabulkan; atau

b. Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan klarifikasi atas penetapan Status Suspend, dalam hal klarifikasi Wajib Pajak ditolak.

(2) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikirimkan kepada Wajib Pajak, berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

(3) Penandatangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Terhadap Wajib Pajak yang ditetapkan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak menyampaikan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau menyampaikan klarifikasi tetapi klarifikasi Wajib Pajak ditolak; atau

b. Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP tidak menyampaikan usulan pencabutan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Terhadap Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan tanpa didahului penetapan Status Suspend.

8. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan Wajib Pajak belum menyampaikan klarifikasi, penyampaian klarifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini;

b. terhadap klarifikasi yang telah diterima Direktorat Intelijen Perpajakan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, penelitian atas klarifikasi tetap diproses di Direktorat Intelijen Perpajakan namun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktor Jenderal ini.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 25 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. ROBERT PAKPAHAN Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-/PJ/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2017 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK.

NOMOR KEP-. (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP. (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan. (3) Nomor. (4) tanggal. (5);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend terhadap. (6);

Mengingat:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP. (7).

KESATU: Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak,. (8) terindikasi sebagai Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.

KEDUA: Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada dalam keadaan Status Suspend.

KETIGA: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan penonaktifan sementara akun Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak pada sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak.

KEEMPAT: Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi ke Kanwil DJP.(9) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Direktur Jenderal ini dikirimkan dengan syarat belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

KELIMA: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(10);

2. Direktur Jenderal Pajak;

3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;

4. Direktur Penegakan Hukum*);

5. Kepala Kanwil DJP.(11);

6. Kepala KPP.(12).

Ditetapkan di.(13) pada tanggal.(14) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN,

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS SUSPEND Angka 1: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 2: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 3: Diisi dengan:

a. “Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak”, dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status Suspend diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Daftar Wajib Pajak Suspect List sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 132/PJ/2010 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015; atau

b. “usulan penetapan Status Suspend dari.(unit kerja yang mengusulkan)” dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status Suspend diterbitkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini.

Angka 4: Diisi dengan nomor Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak atau nomor surat usulan penetapan Status Suspend dari unit kerja yang mengusulkan penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak.

Angka 5: Diisi dengan tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak atau nomor surat usulan penetapan Status Suspend dari unit kerja yang mengusulkan penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak.

Angka 6: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 7: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 8: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 9: Diisi dengan Nama Kanwil DJP sebagai unit vertical diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 10: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 11: Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertical diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar Angka 12: Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 13: Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 14: Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 15: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

**1.** Nomor:.(2). (3)

Lampiran: Satu Set

Hal: Klarifikasi atas Penetapan Status Suspend terhadap. (4) Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP. (5) Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

(6) tanggal (7) tentang Penetapan Status Suspend Terhadap (8), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:. (9) NPWP:. (10) Nomor KTP/Paspor $ ^{} $:. (11) Alamat sesuai KTP/ Paspor $ ^{} $:. (12) Alamat Tempat Tinggal:. (13) Jabatan:. (14) bertindak selaku Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab $ ^{*} $ (15), dengan ini kami menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

1. (16)

2., dan seterusnya.

Dalam rangka klarifikasi ini, terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. (17)

2., dan seterusnya.

Demikian klarifikasi ini disampaikan.

Hormat kami, Tembusan Yth:

1. Direktur Intelijen dan Penyidikan

2. Kepala KPP. (19) Catatan:

*) coret yang tidak perlu

Angka 1: Diisi dengan Kepala Surat yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat Wajib Pajak (hanya diisi oleh Wajib Pajak Badan).

Angka 2: Diisi dengan nomor surat.

Angka 3: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Angka 4: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 5: Diisi dengan nama dan alamat Kanwil DJP tempat klarifikasi disampaikan Angka 6: Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 7: Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 8: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 9: Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 10: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 11: Diisi dengan Nomor KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/ Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 12: Diisi dengan alamat sesuai KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 13: Diisi dengan alamat tempat tinggal sebenarnya Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 14: Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 15: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 16: Diisi dengan alasan penyampaian klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 17: Diisi dengan bukti pendukung yang dilampirkan dalam klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 18: Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau nama, jabatan dan tanda tangan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Badan.

Angka 19: Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

g: bahwa berdasarkan usulan dari.(3) nomor.(4) tanggal.(5), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan atas Penetapan Status Suspend terhadap.(6);

Mengingat:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP. (7).

KESATU: Mencabut Status Suspend terhadap. (8)

KEDUA: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. (9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan:

1. Status Suspend terhadap. (10) dinyatakan berakhir; dan

2. Wajib Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak kembali.

KEEMPAT: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(11);

2. Direktur Jenderal Pajak;

3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;

4. Direktur Penegakan Hukum *);

5. Kepala Kanwil DJP.(12);

6. Kepala KPP. (13).

Ditetapkan di.(14) pada tanggal.(15) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND Angka 1: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend yang ditetapkan.

Angka 2: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 3: Diisi dengan unit kerja yang mengusulkan Pencabutan Penetapan Status Suspend Angka 4 Diisi dengan nomor surat usulan pencabutan penetapan Status Suspend.

Angka 5 Diisi dengan tanggal surat usulan pencabutan penetapan Status Suspend.

Angka 6: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 7: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 8: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 9: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak.

Angka 10: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 11: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak tujuan pengiriman salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pencabutan atas Penetapan Wajib Pajak Dalam keadaan Status Suspend.

Angka 12: Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertical diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 13: Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 14: Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 15: Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 16: Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

**1.** Nomor:.(2). (3) Sifat: Sangat Segera Hal: Pemberitahuan Penolakan Klarifikasi atas Penetapan Status Suspend terhadap. (4) Yth. (5) Sehubungan dengan klarifikasi Saudara melalui surat nomor:

.(6) tanggal.(7) atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:. (8) tanggal. (9) tentang Penetapan Status Suspend Terhadap. (10), dengan ini disampaikan bahwa klarifikasi Saudara ditolak dengan alasan: (11)

a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018; dan/atau

b. masih memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018.

Demikian untuk menjadi maklum. a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, 12.

Angka 1: Diisi dengan Kepala Surat unit kerja yang menerima klarifikasi.

Angka 2 Diisi dengan nomor surat.

Angka 3: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Angka 4: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 5: Diisi dengan Nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi.

Angka 6: Diisi dengan nomor surat klarifikasi dari Wajib Pajak.

Angka 7: Diisi dengan tanggal surat klarifikasi dari Wajib Pajak.

Angka 8: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 9: Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 10: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 11: Diisi dengan tanda $ \surd $ pada kotak check-list yang tersedia sesuai dengan alasan yang digunakan.

Angka 12: Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Kanwil DJP.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd. ROBERT PAKPAHAN Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA