PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak

TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa masih terdapat kegiatan penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

b. bahwa dalam rangka mencegah dan menghentikan kerugian lebih lanjut pada penerimaan pajak serta mengembalikan kerugian penerimaan pajak, perlu diatur perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 380 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

4. Status Suspend adalah suatu keadaan dimana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.

5. Faktur Pajak Tidak Sah adalah:

a. Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/atau

b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

6. Wajib Pajak yang Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Terindikasi Penerbit adalah Wajib Pajak yang memiliki indikasi sebagai Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.

7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat Kanwil DJP adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan unit vertical diatas KPP.

9. Analis Intelijen Perpajakan adalah petugas intelijen perpajakan dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang secara jabatan melakukan kegiatan analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan, penggalian potensi, stratejik dan/atau untuk kepentingan perpajakan lainnya.

Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Status Suspend terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan:

a. hasil penelitian indikasi penerbit;

b. hasil Pengembangan dan Analisis IDLP;

c. hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain dengan usulan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit;

d. hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain dengan usulan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau usulan dilakukan Penyidikan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit;

e. pemberitahuan dari Pemeriksa Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ditetapkan Status Suspend; atau

f. pemberitahuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan Penyidikan belum ditetapkan Status Suspend.

(2) Dalam rangka penetapan Status Suspend, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kriteria sebagai berikut:

a. keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;

b. keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;

c. keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak; dan

d. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak.

(3) Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi;

b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi namun kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi; atau

c. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi namun kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak terpenuhi.

Pasal 3

(1) Penelitian indikasi penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Account Representative atau Pemeriksa Pajak dalam rangka mengidentifikasi terpenuhinya indikasi sebagai Wajib Pajak Terindikasi Penerbit.

(2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit ditetapkan Status Suspend.

Pasal 4

(1) Pengembangan dan Analisis IDLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Analis Intelijen Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengembangan dan Analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah dan Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit ditetapkan Status Suspend.

(3) Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti juga dengan pengarsipan sementara dalam hal Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggungjawabnya tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 5

(1) Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Pengembangan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh PPNS DJP sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui bahwa Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit ditetapkan Status Suspend.

Pasal 6

(1) Terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang ditetapkan Status Suspend, Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

(2) Penandatangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa atau dengan tanda tangan elektronik, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Wajib Pajak Terindikasi Penerbit tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau pengurus atau penanggung jawab Wajib Pajak ke Direktorat Intelijen Perpajakan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.

b. disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan syarat terhadap Wajib Pajak belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan;

c. disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

d. dilampiri dokumen pendukung, sekurang-kurangnya berupa:

1. untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;

c. foto berwarna yang menunjukkan lokasi/tempat dan kegiatan usaha Wajib Pajak;

d. daftar penyedia barang (supplier list) selama 1 (satu) tahun terakhir;

e. rekening koran dan bukti penerimaan pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir; dan

1. dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian (purchase order), surat jalan (delivery order), berita acara serah terima barang dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) tahun terakhir, atau

2. untuk Wajib Pajak Badan:

a. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab merupakan WNI atau Paspor yang masih berlaku dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab merupakan WNA, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

c. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;

d. foto berwarna yang menunjukkan lokasi/tempat dan kegiatan usaha Wajib Pajak;

e. daftar penyedia barang (supplier list) selama 1 (satu) tahun terakhir;

f. rekening koran dan bukti penerimaan pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir; dan

g. dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian (purchase order), surat jalan (delivery order), berita acara serah terima barang dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 8

Pemeriksa Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e atau PPNS DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dapat menyampaikan pertimbangan kepada Direktur Intelijen Perpajakan untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dalam hal diperoleh informasi, bukti dan/atau keterangan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 9

(1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima, Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti klarifikasi tersebut dengan:

a. penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend dalam hal klarifikasi Wajib Pajak dikabulkan; atau

b. pemberitahuan kepada Wajib Pajak dalam hal klarifikasi Wajib Pajak tidak diterima.

(2) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikirimkan kepada Wajib Pajak, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

(3) Penandatangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal Pajak mencabut secara jabatan Sertifikat Elektronik Wajib Pajak yang ditetapkan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak menyampaikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau

b. Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP tidak menyampaikan pertimbangan pencabutan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 11

Terhadap Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pencabutan Sertifikat Elektronik secara jabatan tanpa didahului penetapan Status Suspend.

Pasal 12

(1) Faktur Pajak Tidak Sah merupakan Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN.

(2) Terhadap Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN); dan

b. Pajak Masukan dan harga perolehan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak boleh:

1. dibebankan sebagai biaya; atau

2. dikapitalisasi sebagai harta, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

(3) Dalam hal Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikreditkan, dibebankan sebagai biaya, dan/atau dikapitalisasi sebagai harta, Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak tersebut harus membetulkan SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang KUP.

Pasal 13

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Wajib Pajak yang tercantum dalam daftar Wajib Pajak suspect list sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2011 tentang Daftar Wajib Pajak Suspect List sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015, ditetapkan sebagai Wajib Pajak dalam Status Suspend.

(2) Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

Dokumen berupa:

a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

b. Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2); dan

d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

KEN DWIJUGIASTEADI

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- /PJ/2017 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK.

TENTANG PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,.

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan. (3) Nomor. (4) tanggal. (5);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend terhadap. (6);

Mengingat:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ tentang Perlakuan Terhadap Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP. (7).

KESATU: Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak,. (8) terindikasi sebagai Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.

KEDUA: Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada dalam keadaan Status Suspend.

KETIGA: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan penonaktifan Sertifikat Elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan.

EEMPAT: Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi ke Direktorat Intelijen Perpajakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Direktur Jenderal ini dikirimkan dengan syarat belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

KELIMA

MA: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(9);

2. Direktur Jenderal Pajak;

3. Kepala Kanwil DJP.(10);

4. Kepala KPP.(11).

Ditetapkan di.(12) pada tanggal.(13) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN,

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS SUSPEND Angka 1: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 2: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 3: Diisi dengan:

a. “Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak”, dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status Suspend berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Daftar Wajib Pajak Suspect List sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015; atau

b. “pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi kondisi Status Suspend” dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status Suspend berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini.

Angka 4: Diisi dengan Nomor Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Laporan, atau Surat Pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi kriteria Status Suspend.

Angka 5: Diisi dengan tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Laporan, atau Surat Pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi kriteria Status Suspend.

Angka 6.: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 7: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 8: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 9: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 10: Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertical diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 11: Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 12: Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 13: Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 14: Diisi dengan nama, NIP; dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

**1.** Nomor:. (2) (3)

Lampiran: Satu Set

Hal: Klarifikasi atas Penetapan Status Suspend terhadap. (4) Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Intelijen Perpajakan Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

(5) tanggal (6) tentang Penetapan Status Suspend Terhadap (7), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:. (8) NPWP:. (9) Nomor KTP/Paspor $ ^{*} $: (10) Alamat sesuai KTP/:. (11) Paspor ) Alamat Tempat Tinggal: (12) Jabatan:. (13) bertindak selaku Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab $ ^{} $ (14), dengan ini kami menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend sebagaimana dimaksud dengan alasan sebagai berikut;

1. (15)

2., dan seterusnya.

Dalam rangka klarifikasi ini, terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. (16)

2., dan seterusnya.

Demikian klarifikasi ini disampaikan.

Hormat kami, 17. Catatan;

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS SUSPEND Angka 1: Diisi dengan Kepala Surat yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat Wajib Pajak (hanya diisi oleh Wajib Pajak Badan).

Angka 2 Diisi dengan nomor surat.

Angka 3: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Angka 4: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 5: Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 6: Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 7: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 8: Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 9: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 10: Diisi dengan Nomor KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 11: Diisi dengan alamat sesuai KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 12: Diisi dengan alamat tempat tinggal sebenarnya Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 13: Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.

Angka 14: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 15: Diisi dengan alasan penyampaian klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 16: Diisi dengan bukti pendukung yang dilampirkan dalam klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 17: Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau nama, jabatan dan tanda tangan pengurus Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Badan.

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

: bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap. (3), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan atas Penetapan Status Suspend terhadap. (4);

Mengingat:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/PJ/ tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP. (5).

KESATU: Mencabut Status Suspend terhadap. (6)

KEDUA: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. (7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan:

1. Status Suspend terhadap (8) dinyatakan berakhir; dan

2. Wajib Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak kembali.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

MA: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(9);

2. Direktur Jenderal Pajak;

3. Kepala Kanwil DJP.(10);

4. Kepala KPP. (11).

Ditetapkan di.(12) pada tanggal.(13) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND Angka 1: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend yang ditetapkan.

Angka 2: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 3 Diisi dengan:

a. Nomor dan tanggal surat klarifikasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak; atau

b. Nomor nota dinas dari Direktorat Penegakan Hukum atau nomor surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan terhadap Wajib Pajak yang berisi mengenai pertimbangan pencabutan Status Suspend dari Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP.

Angka 4: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 5: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 6: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 7: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak.

Angka 8: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.

Angka 9: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak tujuan pengiriman salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pencabutan atas Penetapan Wajib Pajak Dalam keadaan Status Suspend.

Angka 10: Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertical diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 11: Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Angka 12: Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 13: Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 14: Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

**1.** Nomor:.(2) **3.** Sifat: Sangat Segera Hal: Pemberitahuan Klarifikasi atas Penetapan Status Suspend terhadap. (4) tidak Diterima Yth. (5) Sehubungan dengan klarifikasi Saudara melalui surat nomor:

.(6) tanggal.(7) atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal (8) tanggal.

(9) tentang Penetapan Status Suspend Terhadap. (10), dengan ini disampaikan bahwa klarifikasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diterima dengan alasan:

(11) a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.

(11) b. tidak memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.

Demikian untuk menjadi maklum. a.n. Direktur Jenderal Pajak Direktur Intelijen Perpajakan,

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS SUSPEND TIDAK DITERIMA Angka 1: Diisi dengan Kepala Surat Direktorat Intelijen Perpajakan.

Angka 2: Diisi dengan nomor surat.

Angka 3: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Angka 4: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend.

Angka 5: Diisi dengan Nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi.

Angka 6: Diisi dengan nomor surat klarifikasi dari Wajib Pajak.

Angka 7: Diisi dengan tanggal surat klarifikasi dari Wajib Pajak.

Angka 8: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 9: Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 10: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 11: Diisi dengan tanda $ \surd $ pada kolom check-list yang tersedia sesuai dengan alasan digunakan.

Angka 12: Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,