Keputusan Direktur Jenderal Pajak

KEP-95/PJ/2019 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018

Disebut juga: KEP 95/PJ/2019 · KEP 95 Tahun 2019 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019

Nomor registri KEP 95/2019 Tanggal tercatat 29 Maret 2019

Status sumber: Aktif · efek hukum belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 29 Maret 2019

Catatan status

Label sumber: “Aktif”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Salinan badan peraturan · lampiran belum dipetakan

Seluruh badan HTML yang tersedia pada sumber resmi disajikan persis. Rujukan lampiran atau gambar memerlukan pengambilan/verifikasi terpisah; kelengkapan seluruh peraturan belum dinyatakan.

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-95/PJ/2019 TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2018 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2018 yakni tanggal 31 Maret 2019;
		b.	bahwa untuk mengantisipasi beban puncak administrasi penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, perlu adanya kebijakan untuk mengecualikan pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2018;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2018
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
		2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;
		3.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2018.

PERTAMA	:	Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun Pajak pada 1 April 2019 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh.
KEDUA	:	Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan :
		a.	Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2018;
		b.	Wajib Pajak orang pribadi yang diwajibkan melakukan pencatatan, yaitu:
			1.	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung
			2.	Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
			atau
		c.	Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, terrnasuk dari usaha dengan peredaran bruto tertentu.
KETIGA	:	Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA merupakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
KEEMPAT	:	Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA harus dilunasi paling lama 31 Maret 2019.
KELIMA	:	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
		a.	formulir kertas, atau
		b.	dokumen elektronik, bagi Wajib Pajak yang telah diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

		Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
		1.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
		2.	Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
		3.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
		4.	Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
		5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
		6.	Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
		7.	Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
		8.	Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
		9.	Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019
	DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd. ROBERT PAKPAHAN

	2309

Catatan verifikasi status resmi pajak.go.id: "Aktif" — perlu cek manual

KEP-95/PJ/2019 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018

Peta dan riwayat peraturan

Regulasi terkait

Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025

Kebijakan Administrasi Perpajakan sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 7 Januari 2026 Sampai dengan 13 Januari 2026

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 14 Januari 2026 Sampai dengan 20 Januari 2026

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Januari 2026 Sampai dengan 27 Januari 2026

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Januari 2026 Sampai dengan 3 Februari 2026