Keputusan Direktur Jenderal Pajak
KEP-91/PJ/2012 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, dan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi
Disebut juga: KEP 91/PJ/2012 · KEP 91 Tahun 2012 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-91/PJ/2012
Status sumber: Aktif · efek hukum belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 22 Maret 2012
Catatan status
Label sumber: “Aktif”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
Cakupan naskah Salinan HTML resmi lengkap · isi dan lampiran dicocokkan
Seluruh isi HTML pada sumber resmi dicocokkan secara deterministik, termasuk tabel dan penutup bertanda tangan. Tidak ditemukan rujukan lampiran dalam salinan ini.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMORKEP- 91 /PJ/2012
TENTANG
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI
BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR
PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
| Menimbang | : |
bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, dan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
|
| Mengingat | : |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012;
|
| MEMUTUSKAN: | ||
| Menetapkan | : |
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN .KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI.
|
| PERTAMA | : |
Menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 khusus untuk:
l. KPP Wajib Pajak Besar Satu;
2. KPP Wajib Pajak Besar Dua;
3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
4. KPP Wajib Pajak Besar Empat;
5. KPP Badan dan Orang Asing; dan
6: KPP Minyak dan Gas Bumi,
mulai tanggal 30 Maret 2012.
|
| KEDUA | : |
Saat mulai beroperasi atau saat mulai mengadministrasikan Wajib Pajak sesuai pembagian sektor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 80 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012, untuk KPP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah tanggal 1 April 2012.
|
| KETIGA | : |
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
|
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
Catatan verifikasi status resmi pajak.go.id: "Aktif" — perlu cek manual