Keputusan Direktur Jenderal Pajak
KEP-2/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian
Disebut juga: KEP 2/PJ/2003 · KEP 2 Tahun 2003 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2/PJ/2003
Status sumber: Aktif · efek hukum belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 6 Januari 2003
Catatan status
Label sumber: “Aktif”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
Cakupan naskah Salinan badan peraturan · lampiran belum dipetakan
Seluruh badan HTML yang tersedia pada sumber resmi disajikan persis. Rujukan lampiran atau gambar memerlukan pengambilan/verifikasi terpisah; kelengkapan seluruh peraturan belum dinyatakan.
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, |
||||||
| Menimbang | : | bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian; | ||||
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); | |||
| 2. | Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313); | |||||
| 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950); | |||||
| 4. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian; | |||||
| MEMUTUSKAN: | ||||||
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATACARA PEMETERAIAN KEMUDIAN. | ||||
| Pasal 1 | ||||||
| (1) | Tatacara pemeteraian kemudian dengan menggunakan meterai tempel adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. | |||||
| (2) | Tatacara pemeteraian kemudian dengan menggunakan Surat Setoran Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. | |||||
| Pasal 2 | ||||||
| Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | ||||||
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | ||||||
| Ditetapkan di Jakarta | ||||||
| pada tanggal 6 Januari 2003 | ||||||
| DIREKTUR JENDERAL PAJAK, | ||||||
| ttd. | ||||||
| HADI POERNOMO | ||||||
Catatan verifikasi status resmi pajak.go.id: "Aktif" — perlu cek manual