KEP-199/PJ/2000 tentang Pelaporan Pemungutan PPN dan PPN Bm atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
Disebut juga: KEP 199/PJ/2000 · KEP 199 Tahun 2000 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ/2000
Label sumber: “Aktif”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
Keputusan Dirjen Pajak KEP-199/PJ./2000 Tanggal Peraturan 21-07-2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-199/PJ./2000
TENTANG PELAPORAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perpajakan dalam rangka pengawasan pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang dilakukan dalam rantai ditribusi kendaraan bermotor serta memberikan kemudahan administrasi dalam pelaksanaan pemberian restitusi PPnBM, maka dipandang perlu untuk menetapkan tatacara pelaporan pemungutan PPN dan PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Mengingat:
-
Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566)
-
Pasal 3A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568)
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999.
-
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-12/PJ./1995 tanggal 6 Februari 1995 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen yang harus dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya.
M E M U T U S K A N:
Menetapkan:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAPORAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 1
Setiap Pengusaha Kena Pajak dalam rantai distribusi kendaraan bermotor, yaitu Importir, ATPM, Industri Perakitan, Distributor, Dealer, Sub-Dealer dan Showroom, wajib membuat perincian data atas penyerahan kendaraan bermotor dengan menggunakan Daftar Rincian Kendaraan Bermotor terlampir dalam keputusan ini, dan melampirkan daftar tersebut pada SPT Masa untuk Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak yang menjadi dasar pengisian SPT Masa PPN tersebut.
Pasal 2
Dalam hal SPT Masa tidak dilampiri Daftar Rincian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, SPT Masa PPN tersebut dikategorikan sebagai SPT tidak lengkap dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pasal 3
-
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2000.
-
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-52/PJ.51/1994 tanggal 26 Maret 1994 dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di: J A K A R T A,
pada tanggal: 21 Juli 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd MACHFUD SIDIK NIP 060043114