Kalkulator Pajak Sewa Properti

Sewa tanah dan/atau bangunan dikenai PPh final 10% (PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2)) dan — bila pemilik PKP — PPN per tahun pajak (sejak 2025: 12% × DPP nilai lain 11/12 = 11% efektif).

Nilai kesepakatan sewa (Rp)

Nilai sewa per periode kesepakatan (contoh: sewa setahun) sebelum pajak apa pun.

Metode pemotongan PPh

Gross-up menaikkan DPP menjadi nilai ÷ (1 − 10%) agar pemilik menerima bersih sesuai kesepakatan.

Status pemilik properti

Tahun pajak sewa

Menentukan tarif PPN: ≤2021 = 10%; 2022 = 10% (Jan–Mar) / 11% (Apr–Des); 2023–2024 = 11%; ≥2025 = 12% × DPP 11/12 = 11% efektif.

Total pengeluaran penyewa

—

DPP PPh final—

PPh final 10% (dipotong penyewa)—

PPN—

Diterima pemilik (neto)—

Dasar PPN tahun pajak ini

Dasar hukum PPh final sewa tanah/bangunan 10% dari bruto — PP 34/2017 Pasal 4 ayat (2), dipotong penyewa (bukan objek PPh 21/22/23). Tarif PPN efektif 11% sejak 2025 mengikuti PMK 131/2024 (DPP nilai lain 11/12) jo. PMK 11/2025 dan tarif 12% UU HPP.

Batasan Objek PPh final ini hanya sewa tanah dan/atau bangunan (bukan sewa peralatan/jasa lain). Fasilitas khusus (mis. perumahan murah, kesepakatan P3B/pembagian hasil) tidak dimodelkan — untuk kasus khusus rujuk naskah PP 34/2017.