UU 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, BUKAN pajak (terverifikasi ulang)

Disebut juga: UU 8/2021 · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor registri UU 8/2021

Berlaku Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan.

Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "Pembentukan Pengadilan Tinggi" · pajak.go.id — "Pengadilan Tinggi Agama"

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

Belum ada hubungan hukum atau riwayat tanggal yang terpetakan untuk peraturan ini. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

UU-4/2026 Berlaku

Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

UU 4/2023 P2SK Berlaku

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

UU 6/2023 Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

UU-1/2022 Berlaku

Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

UU-7/2021 Berlaku

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU-2/2020 Perlu verifikasi

Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Menjadi Undang-Undang