PER-45/PJ/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayan

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) dan/atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

b. bahwa cakupan wilayah kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar, dan KPDDP Jambi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

Mengingat:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012;

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-34/PJ/2014

TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Menambah dua pasal dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam hal terdapat pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja Kanwil, dan/atau KPP, maka penyelesaian tindak lanjut pengolahan SPT yang akan diolah di PPDDP, KPDDP Makassar, atau KPDDP Jambi dilakukan oleh KPP Lama.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku dalam hal Kanwil dan/atau KPP yang mengalami pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan atau wilayah kerja mulai beroperasi sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 22 Desember 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-45/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2015 TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-45/PJ/2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2014
TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN
PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT
PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN
DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE
SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
INDONESIA

No	Unit Kerja	Cakupan Wilayah Kerja
1.	PPDDP	a. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar; b. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus; c. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat; d. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat; e. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I; f. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II; g. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur; h. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara; i. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten; j. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I; k. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II; l. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III; m. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I; n. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II; o. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta; p. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I; q. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II; r. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III; s. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat; t. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah; dan u. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.
2.	KPDDP Makassar	a. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; b. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara; c. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali; d. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara; dan e. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku.
3.	KPDDP Jambi	a. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh; b. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I; c. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II; d. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau; e. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi; f. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung; dan g. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,