PER-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEDUA huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012 dan untuk menindaklanjuti pembentukan Unit Kepatuhan Internal pada instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal, perlu mengatur mengenai pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disingkat UKI adalah unit kerja pada instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas kepatuhan internal, yaitu Pemantauan Pengendalian Intern, Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Perumusan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis.

2. Instansi Vertikal adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data Eksternal, dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

4. Pemantauan Pengendalian Intern adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu.

5. Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk menilai kesesuaian penerapan dengan ketentuan manajemen risiko dan menilai kesesuaian rencana dengan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko.

6. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kepatuhan Pegawai terhadap ketentuan mengenai Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa unit kerja dan/atau atasan langsung telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan hasil analisis dan/atau investigasi oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA).

8. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji tertulis tentang komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan Pemantauan Pengendalian Intern, Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai, serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

9. Rencana Pemantauan Tahunan adalah rencana pelaksanaan pemantauan yang terdiri dari rencana Pemantauan Pengendalian Intern, rencana Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, dan rencana Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai, memuat antara lain kegiatan yang akan dipantau dan jadwal pelaksanaan pemantauan untuk jangka waktu satu tahun.

BAB II — KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TUJUAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL

Pasal 2

(1) UKI pada Kanwil DJP adalah Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

(2) UKI pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.

(3) UKI pada KPP adalah Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

(4) UKI pada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data Eksternal, dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak adalah Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, UKI pada Kanwil DJP dan UPT bertanggung jawab secara fungsional kepada Direktur KITSDA, dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala kantornya masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, UKI pada KPP bertanggung jawab secara fungsional kepada UKI pada Kanwil DJP, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPP.

Pasal 4

UKI pada Kanwil DJP mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

e. menyiapkan bahan dan merumuskan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Pasal 5

UKI pada KPP dan UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern;

b. melaksanakan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko;

c. melaksanakan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai;

d. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

e. merumuskan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas kepatuhan internal memiliki tujuan sebagai berikut:

a. membantu pimpinan unit kerja dalam meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian intern untuk pencapaian tujuan organisasi;

b. membantu pimpinan unit kerja dalam meningkatkan efektivitas penerapan pengelolaan/manajemen risiko untuk pencapaian tujuan organisasi;

c. membantu pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

d. membantu pimpinan unit kerja untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti; dan

e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.

Pasal 7

Pedoman umum pelaksanaan tugas UKI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III — PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN, PEMANTAUAN PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO, DAN PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 8

(1) Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. pemantauan pengendalian utama; dan

b. pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan.

(2) Pemantauan pengendalian utama dilaksanakan untuk memastikan pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan sistem, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan dilaksanakan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

(4) Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 9

(1) Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko terdiri atas:

a. pemantauan kepatuhan tata kelola; dan

b. pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko.

(2) Pemantauan kepatuhan tata kelola terdiri atas:

a. pemantauan kepatuhan tata kelola pertama; dan

b. pemantauan kepatuhan tata kelola kedua.

(3) Pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko terdiri atas:

a. pemantauan mitigasi risiko pertama; dan

b. pemantauan mitigasi risiko kedua.

Pasal 10

(1) Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu:

(2) Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada unit kerja yang dipantau.

(3) Pemberitahuan kepada unit kerja yang dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat atau segera setelah dilakukannya kegiatan pemantauan dengan metode sidak tersebut.

(4) Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode blind surveillance dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan sama sekali kepada unit kerja yang dipantau.

(5) Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode pemantauan dalam bentuk lain merupakan kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai selain metode sidak dan blind surveillance yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Pajak atau Direktur KITSDA.

Pasal 11

Pemantauan Pengendalian Intern, Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, dan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilaksanakan dengan:

a. mengacu pada Rencana Pemantauan Tahunan yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak; dan

b. berdasarkan perangkat yang dibuat oleh Direktorat KITSDA.

Pasal 12

(1) Unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengusulkan kegiatan tertentu untuk dilakukan Pemantauan Pengendalian Intern, Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, dan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai oleh UKI.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur KITSDA.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur KITSDA melakukan penilaian serta membuat perangkat dan perubahan Rencana Pemantauan Tahunan untuk disetujui Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

UKI setelah melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern, Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, dan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai menyusun dan menyampaikan laporan.

Pasal 14

(1) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan serta pelaporan Pemantauan Pengendalian Intern tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

(2) ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan serta pelaporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

(3) ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan serta pelaporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV — PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 15

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas:

a. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional; dan

b. pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat KITSDA.

Pasal 16

(1) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional yang belum selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja yang bersangkutan.

(2) Atas rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKI berkewajiban untuk:

a. melakukan pemantauan atas penyelesaian tanggapan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

b. meneliti dan mengoordinasikan unit kerja terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut.

Pasal 17

UKI setelah melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyusun dan menyampaikan laporan.

Pasal 18

UKI pada Kanwil DJP bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional pada KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan serta pelaporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V — PERUMUSAN REKOMENDASI PERBAIKAN PROSES BISNIS

Pasal 20

Perumusan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis merupakan kegiatan untuk:

a. mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan proses bisnis dari hasil kegiatan pemantauan; dan

b. merumuskan rekomendasi antara lain perbaikan aturan, sistem, prosedur, atau tahapan kegiatan pada proses bisnis yang dipantau.

Pasal 21

Laporan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis disampaikan oleh UKI kepada Direktur KITSDA dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Jenis dan bentuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan tugas Pemantauan Pengendalian Intern, Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai, serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

(1) Setiap pegawai UKI yang melaksanakan tugas kepatuhan internal wajib menandatangani dan menaati ketentuan Pakta Integritas Tugas Kepatuhan Internal.

(2) Bentuk Pakta Integritas Tugas Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

Pimpinan instansi vertikal dan UPT wajib memberikan perlindungan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas UKI.

Pasal 25

Unit yang dipantau dan/atau pegawai yang terkait wajib menyerahkan dokumen, data, dan/atau memberikan keterangan yang diminta oleh UKI dalam pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko, Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai, serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

BAB VII — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tata cara pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern untuk instansi vertikal sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ/2012 tentang Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 27 November 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2013 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 60 Tahun 2008 dan praktik-praktik pengendalian intern berdasarkan kerangka kerja dan pedoman yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) antara lain mengatur bahwa Sistem Pengendalian Intern terdiri atas lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Sebagai upaya pelaksanaan unsur pemantauan atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) DJP yang melaksanakan tugas:

1. Pemantauan Pengendalian Intern.

2. Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko.

3. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai.

4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

5. Perumusan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis.

B. Pengertian

Pengertian-pengertian sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern antara lain:

1. Pemantauan Pengendalian Intern adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern di DJP sepanjang waktu.

2. Pemantauan Pengendalian Utama adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan perangkat yang telah disusun untuk memastikan apakah pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan. Pemantauan ini dapat dilaksanakan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, atau setiap periode tertentu atas suatu kegiatan sesuai dengan risiko kegiatan tersebut.

3. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan ini dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun.

4. Pengendalian Utama (Key Control) adalah pengendalian yang ketika dievaluasi, dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan.

Pengendalian Utama sering memiliki satu atau dua karakteristik sebagai berikut:

a. pelaksanaan pengendalian tersebut akan mencegah atau mendeteksi kegagalan sebelum kegagalan tersebut memiliki pengaruh material terhadap tujuan kegiatan; dan/atau

b. kegagalan melaksanakan pengendalian tersebut akan mempengaruhi tujuan kegiatan dan tidak dapat dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian-pengendalian yang lain.

5. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) adalah kebijakan/prosedur untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam suatu entitas. Kegiatan pengendalian dilaksanakan antara lain melalui: pemberian persetujuan (approval), otorisasi (authorization), verifikasi (verification), reviu atas kinerja operasi (review of operating performance), pengamanan aktiva (security of asset), dan pemisahan tugas (segregation of duties).

6. Pemilik Pengendalian (Control Owner) adalah pejabat pada tiap jenjang unit kerja yang bertanggung jawab atas terlaksananya suatu pengendalian di unit kerjanya, biasanya adalah atasan langsung pelaksana pengendalian.

7. Pelaksana Pengendalian (Control Operator) adalah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu pengendalian yang telah ditentukan dalam operasi harian kegiatan.

8. Objek Pemantauan Pengendalian Intern adalah setiap proses bisnis atau kegiatan yang dilaksanakan oleh DJP.

9. Populasi adalah jumlah objek pemantauan pengendalian intern yang sedang maupun sudah selesai ditangani oleh pemilik pengendalian dalam suatu periode tertentu.

10. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan dilakukan pemantauan pengendalian intern.

11. Temuan adalah pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap penerapan pengendalian intern, baik berupa tidak dijalankannya pengendalian yang sudah ditetapkan, tidak diidentifikasinya risiko yang signifikan, atau tidak dibuatnya suatu pengendalian yang diperlukan.

Pengertian-pengertian sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko antara lain:

1. Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk menilai kesesuaian penerapan dengan ketentuan manajemen risiko dan menilai kesesuaian rencana dengan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko.

2. Pemantauan kepatuhan tata kelola pertama adalah pemantauan kepatuhan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan/manajemen risiko dengan sistem, prosedur, dan ketentuan mengenai pengelolaan/manajemen risiko DJP.

3. Pemantauan kepatuhan tata kelola kedua adalah pemantauan kepatuhan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pemantauan pertama.

4. Pemantauan mitigasi risiko pertama adalah pemantauan atas jumlah mitigasi risiko yang selesai dijalankan pada triwulan pertama periode manajemen risiko untuk mengingatkan dan memastikan bahwa penanganan/mitigasi risiko dijalankan sesuai jadwal.

5. Pemantauan mitigasi risiko kedua adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian penanganan/mitigasi risiko yang telah dijalankan sepanjang semester terhadap rencana penanganan/mitigasi risiko pada semester tersebut.

6. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.

7. Pengelolaan/Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.

8. Penanganan/Mitigasi Risiko adalah tahapan dalam proses manajemen risiko yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko.

9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah seluruh unit eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DJP.

10. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit eselon II dan UPT di lingkungan DJP.

11. Koordinator Manajemen Risiko adalah pejabat eselon III dan/atau salah satu pejabat fungsional setingkat yang telah ditetapkan.

12. Administrator Manajemen Risiko adalah pejabat eselon IV yang telah ditetapkan.

13. Laporan Penerapan Manajemen Risiko adalah laporan yang mencakup proses penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, rencana penanganan/mitigasi dan monitoring risiko yang dibuat setiap semester oleh setiap UPR.

14. Laporan Pelaksanaan Penanganan/Mitigasi Risiko adalah laporan realisasi penanganan/mitigasi risiko terhadap rencana penanganan/mitigasi risiko.

15. Analisis dan Evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko UKI pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh UKI pada Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) untuk menelaah dan menilai hasil pemantauan kepatuhan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko dan hasil pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang dilaporkan oleh UKI pada KPP.

16. Bahan koordinasi pemantauan pengelolaan/manajemen risiko adalah bahan yang dibuat oleh UKI pada Kanwil DJP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko di lingkungan Kanwil DJP.

17. Bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko adalah laporan penerapan pengelolaan/manajemen risiko, laporan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pengelolaan/manajemen risiko, serta perangkat pemantauan pengelolaan/manajemen risiko yang akan digunakan oleh UKI unit kerja dalam melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko di masing-masing unit kerja.

18. Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko adalah laporan yang digunakan untuk menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama dan kedua.

19. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko adalah laporan yang digunakan untuk menyampaikan hasil pemantauan mitigasi risiko pertama dan kedua.

20. Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP adalah laporan yang digunakan untuk menyampaikan hasil analisis dan evaluasi atas laporan-laporan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko KPP di lingkungan Kanwil DJP.

Pengertian-pengertian sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai antara lain:

1. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai DJP terhadap ketentuan terkait Kode Etik Pegawai DJP dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan Metode Sidak adalah kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada unit kerja yang dipantau. Pemberitahuan kepada unit kerja yang dipantau disampaikan pada saat atau segera setelah dilakukannya kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dengan metode sidak tersebut.

3. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan Metode Blind Surveillance adalah kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai yang dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan sama sekali kepada unit kerja yang dipantau.

4. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan Metode Pemantauan Dalam Bentuk Lain adalah kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai selain metode sidak dan blind surveillance yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Pajak atau Direktur KITSDA.

5. Kode Etik Pegawai DJP yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2013 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TATA CARA PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAB I TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

A. Perencanaan Pemantauan Pengendalian Intern

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) merupakan unit yang diberi kewenangan untuk menentukan kegiatan yang akan dipantau sesuai dengan pertimbangan faktor risiko berikut pengendalian utamanya, perangkat pemantauan, besaran sampel, dan frekuensi waktu pelaksanaannya. Pada awal tahun, Direktur KITSDA menetapkan kegiatan yang akan dipantau beserta jadwal pelaksanaan pemantauan dan mendokumentasikannya ke dalam Rencana Pemantauan Tahunan untuk selanjutnya disampaikan kepada UKI pada Kanwil DJP, KPP, dan UPT melalui kepala kantornya masing-masing. Berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima, UKI pada Kanwil DJP, KPP, dan UPT menyusun perencanaan sumber daya untuk melaksanakan pemantauan.

B. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern

1. Pemantauan pengendalian utama dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. UKI melakukan pemantauan pengendalian utama berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;

b. berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima, UKI menyusun perencanaan sumber daya untuk melaksanakan pemantauan. Perencanaan sumber daya tersebut dituangkan ke dalam Jadwal Pemantauan dan Penggunaan Sumber Daya;

c. UKI menentukan populasi dari kegiatan yang akan dilakukan pemantauan pengendalian utama;

d. berdasarkan populasi yang ada, UKI menentukan sampel yang akan dilakukan pemantauan pengendalian utama. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling dengan kriteria sebagai berikut:

No. Jumlah Populasi (dalam suatu periode pemantauan) Jumlah Sampel;

1. 1 s.d. 20 Seluruhnya

2. 20 20

Ilustrasi penentuan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam contoh berikut ini:

1. Dalam periode bulan Januari 2013, di Kanwil A terdapat penyelesaian permohonan keberatan sebagai berikut:

(a) Berkas dalam proses penyelesaian:

(1) terdapat 4 (empat) buah permohonan keberatan yang baru masuk di bulan Januari 2013 dari KPP A;

(2) 3 (tiga) berkas keberatan yang sedang ditangani berada dalam proses permintaan data dan keterangan; dan

Januari Februari

1. Berkas Dalam Proses Penyelesaian 11 17

2. Berkas Telah Selesai 3 4

3. Jumlah Populasi 14 21

4. Jumlah Sampel 14 20

(3) 4 (empat) berkas keberatan yang sedang ditangani berada dalam proses pembuatan laporan.

(b) Berkas telah selesai:

3 (tiga) berkas keberatan sudah selesai diproses dalam bulan Januari 2013, diterbitkan SK Keberatan dan telah dikirimkan ke Wajib Pajak.

Apabila pemantauan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 dengan periode pemantauan bulanan, maka berdasarkan ilustrasi di atas, jumlah populasi dan sampel untuk pemantauan pada periode bulan Januari 2013 yang diambil adalah sebagai berikut:

• Jumlah Populasi: 14 buah.

• Sampel yang diambil: 14 buah.

2. Berdasarkan contoh pada angka 1), apabila pada bulan Februari 2013 terdapat penambahan berkas permohonan keberatan sebanyak 10 (sepuluh) berkas dan sebagian berkas dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf (a), telah memasuki tahap selanjutnya, maka jumlah populasi dan sampel yang diambil untuk pemantauan pada periode bulan Februari 2013 adalah sebagai berikut:

• Jumlah Populasi: 21 (dua puluh satu) berkas keberatan, dengan rincian:

(a) Berkas dalam proses penyelesaian:

(1) 4 (empat) buah permohonan keberatan yang masuk dari KPP A pada periode bulan Januari 2013, pada saat pemantauan periode bulan Februari 2013 telah berada di tahap permintaan data;

(2) 3 (tiga) berkas keberatan yang sedang ditangani berada dalam proses permintaan data dan keterangan, pada saat pemantauan periode bulan Februari 2013 masih berada di tahap permintaan data dan keterangan;

(3) 10 (sepuluh) berkas keberatan yang baru diterima pada periode bulan Februari 2013;

(b) Berkas telah selesai:

4 (empat) berkas keberatan sudah selesai diproses dalam bulan Februari 2013, diterbitkan SK Keberatan dan telah dikirimkan ke Wajib Pajak;

• Sampel yang diambil: 20 (dua puluh) buah berkas keberatan yang diambil secara acak.

Rekapitulasi penentuan jumlah populasi dan sampel dari ketiga contoh di atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

e. berdasarkan sampel yang telah dipilih, UKI melaksanakan kegiatan pemantauan dengan melakukan peminjaman buku dan dokumen, dan/atau memantau secara langsung buku dan dokumen yang dipakai dalam proses bisnis/kegiatan pada lokasi pemantauan (on the spot);

f. UKI melakukan pemantauan pengendalian utama berdasarkan langkah-langkah yang tertuang dalam perangkat pemantauan yang telah disusun oleh Direktorat KITSDA, dengan langkah-langkah pokok sebagai berikut:

1. Pengujian Atribut Pengendalian

Pengujian atribut dilakukan dengan menggunakan Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU). Dalam mengisi DUPU perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila suatu pengendalian utama mempunyai lebih dari satu atribut pengendalian, maka ketiadaan satu atribut saja pada suatu sampel pengujian diartikan sebagai tidak berjalannya pengendalian utama atas sampel tersebut;

b. apabila suatu atribut pengendalian tidak ada tetapi diganti dengan atribut lain yang lebih tepat menurut pemilik dan pelaksana pengendalian, maka pemantau memberikan tanda silang (x) yang berarti atribut yang diuji tidak ada dan memberikan keterangan bahwa terdapat atribut lain yang menggantikan atribut yang diuji. Adanya atribut lain yang menggantikan atribut yang diuji tersebut dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) kepada kepala kantor dan Laporan Akhir Triwulanan kepada pimpinan UKI tingkat di atasnya; dan

c. apabila suatu atribut pengendalian yang tercantum dalam DUPU tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka pemantau memberikan tanda (-) dan memberikan keterangan bahwa atribut pengendalian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengujian atribut pengendalian, perlu diperhatikan perbedaan antara periode yang dipantau dengan periode pelaksanaan pemantauan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Periode yang dipantau adalah periode ditentukannya data populasi dan sampel yang akan dipantau.

b. Periode pelaksanaan pemantauan adalah periode dilaksanakannya suatu pemantauan berdasarkan data populasi dan sampel yang telah ditetapkan pada periode yang dipantau. Periode pelaksanaan pemantauan ini adalah satu bulan berikutnya dari periode yang dipantau.

Perbedaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

UKI melaksanakan pemantauan untuk kegiatan penyelesaian keberatan pada tanggal 19 Maret, maka periode pelaksanaan pemantauan adalah bulan Maret dengan data populasi dan sampel bulan Februari (bulan Februari ini adalah periode yang dipantau).

2. Observasi Pelaksanaan Pengendalian

Observasi pelaksanaan pengendalian utama dilakukan dengan menggunakan Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU). Dalam mengisi TOPU perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. observasi dilakukan paling sedikit satu kali setiap bulan untuk setiap kegiatan yang dipantau dan dilaporkan dalam LHPPU (di bagian informasi tambahan) periode dilakukannya observasi;

b. UKI melihat secara cermat pelaksanaan suatu kegiatan secara langsung dan menyeluruh (end-to-end). Hal ini dilakukan untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan dengan cara dan oleh orang yang tepat;

c. dalam melaksanakan observasi, UKI harus berhati-hati terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi;

d. apabila terdapat perbedaan antara SOP dengan pelaksanaan pengendalian, perlu diidentifikasi penyebab perbedaan dan dievaluasi dampaknya. Hasil observasi dituangkan ke dalam TOPU; dan

e. observasi dapat dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya Pengujian Atribut Pengendalian;

g. dalam hal terdapat temuan terkait pengujian atas pengendalian utama, UKI melakukan pembahasan, memberikan rekomendasi atas temuan kepada pemilik pengendalian, dan tindak lanjut koreksi dengan pemilik pengendalian; dan

h. UKI menyusun laporan atas pelaksanaan pemantauan pengendalian utama dan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam Matriks Laporan Pemantauan Pengendalian Utama pada BAB II Bagian B Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan dilaksanakan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

a. evaluasi pengendalian intern tingkat entitas;

b. pemantauan efektivitas implementasi;

c. evaluasi kecukupan rancangan; dan

d. penyusunan simpulan mengenai efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan.

Teknis pelaksanaan pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan ini adalah sebagaimana diatur dalam BAB IV Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Perangkat

Perangkat yang digunakan dalam pemantauan pengendalian intern adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemantauan Tahunan.

BAB II PELAPORAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA

A. Pelaporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama

Hasil pemantauan perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat dan memiliki wewenang untuk melaksanakan langkah perbaikan, terutama apabila pemantauan yang dilakukan menemukan suatu temuan. Atas setiap temuan perlu diberikan rekomendasi yang dapat mengeliminasi/meminimalkan penyebab utama terjadinya temuan tersebut. Rekomendasi yang diberikan harus menyebutkan dengan jelas pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut. Dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab perlu memperhatikan tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh, atas suatu temuan yang terjadi di KPP, bisa saja rekomendasinya lebih tepat ditujukan kepada kantor pusat apabila tindak lanjut temuan tersebut menyangkut pembuatan keputusan yang bersifat strategis atau perubahan kebijakan organisasi.

Setiap unit kerja yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada UKI di unit kerjanya. UKI perlu memantau dan membahas tindak lanjut rekomendasi yang belum tuntas dengan pemilik pengendalian secara periodik setiap kali akan menyusun laporan dan menyampaikan rekapitulasi perkembangannya kepada UKI di atasnya setiap akhir triwulan. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemantauan juga sangat penting agar langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum temuan yang terjadi berdampak material. Langkah perbaikan dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengeliminasi/meminimalkan penyebab utama dan dampak dari temuan.

Jenis Laporan Pemantauan Pengendalian Utama:

1. Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)

2. Laporan Temuan Segera

3. Laporan Temuan Berindikasi Fraud

4. Laporan Akhir Triwulanan

B. Matriks Laporan Pemantauan Pengendalian Utama

Jenis-jenis, penyusun, waktu dan penerima laporan yang disusun oleh UKI disajikan dalam tabel berikut:

Matriks Laporan Pemantauan Pengendalian Utama

No Nama Laporan Penyusun Laporan Isi Laporan Penerima Laporan Batas Akhir Pelaporan

A Laporan Hasil Pemantauan

1 Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama

UKI pada KPP — Hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja KPP — Kepala KPP

UKI pada Kanwil DJP — Hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP — Kepala Kanwil DJP

UKI pada UPT — Hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja UPT — Kepala UPT

Lihat penjelasan tentang LHPPU

No Nama Laporan Penyusun Laporan Isi Laporan Penerima Laporan Batas Akhir Pelaporan

2 Laporan Temuan Segera

UKI pada KPP — Temuan pada unit kerja KPP yang bersifat segera untuk dilaporkan — Kepala KPP, dan berdasarkan pertimbangan UKI pada KPP dapat dikirim ke:

1. Kepala Kanwil DJP, dengan tembusan Kabid P4; dan/atau

2. Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan Direktur KITSDA

1 (satu) hari kerja setelah ditemukan temuan segera

UKI pada Kanwil DJP — Temuan pada unit kerja Kanwil DJP yang bersifat segera untuk dilaporkan — Kepala Kanwil DJP, dan berdasarkan pertimbangan UKI pada Kanwil DJP dapat dikirim ke Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan Direktur KITSDA

UKI pada UPT — Temuan pada unit kerja UPT yang bersifat segera untuk dilaporkan — Kepala UPT, dan berdasarkan pertimbangan UKI pada UPT dapat dikirim ke Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan Direktur KITSDA

3 Laporan Temuan yang berindikasi Fraud

UKI pada KPP — Temuan yang berindikasi fraud pada unit kerja KPP — Direktur Jenderal Pajak; Direktur KITSDA; dan Inspektur Jenderal

fraud 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi

UKI pada Kanwil DJP — Temuan yang berindikasi fraud pada unit kerja Kanwil DJP — Direktur Jenderal Pajak; Direktur KITSDA; dan Inspektur Jenderal

UKI pada UPT — Temuan yang berindikasi fraud pada unit kerja UPT — Direktur Jenderal Pajak; Direktur KITSDA; dan Inspektur Jenderal

B Laporan Akhir Triwulanan Unit Kerja

1 Laporan Akhir Triwulan I Unit Kerja

UKI pada KPP — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja KPP sampai dengan akhir periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) — Kabid P4 dan Kepala KPP — akhir 5 (lima) hari kerja setelah Triwulan I

UKI pada Kanwil DJP — Kompilasi hasil Pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP sampai dengan akhir periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) — Direktur KITSDA dan Kepala Kanwil DJP

UKI pada UPT — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja UPT sampai dengan akhir periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) — Direktur KITSDA dan Kepala UPT

2 Laporan Akhir Triwulan II Unit Kerja

UKI pada KPP — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja KPP sampai dengan akhir periode Triwulan II (Januari s.d. Juni) — Kabid P4 dan Kepala KPP — Triwulan II 5 (lima) hari kerja setelah akhir

UKI pada Kanwil DJP — Kompilasi hasil Pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP sampai dengan akhir periode Triwulan II (Januari s.d. Juni) — Direktur KITSDA dan Kepala Kanwil DJP

UKI pada UPT — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja UPT sampai dengan akhir periode Triwulan II (Januari s.d. Juni) — Direktur KITSDA dan Kepala UPT

3 Laporan Akhir Triwulan III Unit Kerja

UKI pada KPP — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja KPP sampai dengan akhir periode Triwulan III (Januari s.d. September) — Kabid P4 dan Kepala KPP — Triwulan III 5 (lima) hari kerja setelah akhir

UKI pada Kanwil DJP — Kompilasi hasil Pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP sampai dengan akhir periode Triwulan III (Januari s.d. September) — Direktur KITSDA dan Kepala Kanwil DJP

UKI pada UPT — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja UPT sampai dengan akhir periode Triwulan III (Januari s.d. September) — Direktur KITSDA dan Kepala UPT

4 Laporan Akhir Triwulan IV Unit Kerja

UKI pada KPP — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja KPP sampai dengan akhir periode Triwulan IV (Januari s.d. Desember) — Kabid P4 dan Kepala KPP — Triwulan IV 5 (lima) hari kerja setelah akhir

UKI pada Kanwil DJP — Kompilasi hasil Pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP sampai dengan akhir periode Triwulan IV (Januari s.d. Desember) — Direktur KITSDA dan Kepala Kanwil DJP

UKI pada UPT — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja UPT sampai dengan akhir periode Triwulan IV (Januari s.d. Desember) — Direktur KITSDA dan Kepala UPT

C Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Wilayah

1 Laporan Akhir Triwulan I Tingkat Wilayah

UKI pada Kanwil DJP — Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP dan KPP yang berada di bawahnya sampai dengan akhir periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) — Direktur KITSDA dan Kepala Kanwil DJP — 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir Triwulan I

2 Laporan Akhir Triwulan II Tingkat Wilayah

Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP dan KPP yang berada di bawahnya sampai dengan akhir periode Triwulan II (Januari s.d. Juni). — 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir Triwulan II

No Nama Laporan Penyusun Laporan Isi Laporan Penerima Laporan Batas Akhir Pelaporan

3 Laporan Akhir Triwulan III Tingkat Wilayah

Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP dan KPP yang berada di bawahnya sampai dengan akhir periode Triwulan III (Januari s.d. September) — 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir Triwulan III

4 Laporan Akhir Triwulan IV Tingkat Wilayah

Kompilasi hasil pengujian pengendalian utama pada unit kerja Kanwil DJP dan KPP yang berada di bawahnya sampai dengan akhir periode Triwulan IV (Januari s.d. Desember) — 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir Triwulan IV

C. Bentuk dan Isi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama

Bentuk serta isi formulir dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama di lingkungan DJP adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2013 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TATA CARA PEMANTAUAN PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAB I TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO

A. Perencanaan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

UKI pada instansi vertikal dan UPT mempersiapkan kegiatan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan. Persiapan yang dilakukan antara lain meliputi penyiapan sumber daya dan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko.

B. Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

Pemantauan pengelolaan/manajemen risiko terdiri dari pemantauan kepatuhan tata kelola dan pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko. Tahapan pelaksanaan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemantauan kepatuhan tata kelola

a. Pemantauan kepatuhan tata kelola terdiri dari:

1. Pemantauan kepatuhan tata kelola pertama, meliputi pemantauan atas:

a. pembentukan Tim Manajemen Risiko;

b. proses penyusunan dan pengisian formulir pengelolaan/manajemen risiko; dan

c. kelengkapan formulir pengelolaan/manajemen risiko.

2. Pemantauan kepatuhan tata kelola kedua, meliputi pemantauan atas:

a. kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi; dan

b. ketepatan waktu pelaporan formulir pengelolaan/manajemen risiko.

b. Adapun tahapan-tahapan pemantauan kepatuhan tata kelola adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan kepatuhan tata kelola pertama

a) melakukan permintaan dokumen berupa Surat Keputusan Tim Manajemen Risiko, konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko, dan dokumen pendukung lainnya kepada Tim Manajemen Risiko;

b. konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko adalah Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP/Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)/KPP sebelum ditandatangani oleh Pemilik Risiko/Kepala KPP;

c. konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk semester yang akan datang;

d. melakukan pemantauan kepatuhan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko berdasarkan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam perangkat pemantauan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko yang ditentukan oleh Direktorat KITSDA;

e. menuangkan hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama ke dalam daftar uji tata kelola pengelolaan/manajemen risiko dan menyimpan daftar uji tersebut;

f. meringkas hasil pada daftar uji tata kelola pengelolaan/manajemen risiko dalam tabel pemantauan kepatuhan tata kelola manajemen risiko; dan

g. dalam hal berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama terdapat ketidaksesuaian tata kelola pengelolaan/manajemen risiko dengan ketentuan mengenai pengelolaan/manajemen risiko DJP, UKI menyampaikan nota dinas rekomendasi kepada pimpinan unit kerja.

2. Pemantauan kepatuhan tata kelola kedua

a) mendapatkan Laporan Penerapan Manajemen Risiko yang telah disahkan untuk dibandingkan dengan tabel pemantauan manajemen risiko serta nota dinas rekomendasi.

b. dalam hal berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan tata kelola kedua terdapat ketidaksesuaian tindak lanjut rekomendasi dengan uraian rekomendasi hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama, UKI menuangkan penjelasan atau keterangan atas ketidaksesuaian tersebut dalam Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko; dan

c. UKI menyampaikan Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko kepada pihak sebagaimana telah ditentukan dalam Matriks Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko.

2. Pemantauan mitigasi risiko

a. Pemantauan mitigasi risiko terdiri dari:

1. Pemantauan mitigasi risiko pertama, meliputi pemantauan atas:

a. pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko triwulan pertama pada masing-masing semester; dan

b. bukti-bukti pendukung pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko.

2. Pemantauan mitigasi risiko kedua, meliputi pemantauan atas:

a. Laporan Pelaksanaan Penanganan/Mitigasi Risiko; dan

b. bukti-bukti pendukung pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko.

b. Adapun tahapan-tahapan pemantauan mitigasi risiko adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan mitigasi risiko pertama

a) melakukan permintaan dokumen yang meliputi bukti pendukung pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko, Laporan Penerapan Manajemen Risiko, dan dokumen pendukung lainnya kepada Tim Manajemen Risiko. Bukti pendukung pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko adalah bukti pendukung dan laporan pada semester saat dilakukan pemantauan. Sebagai contoh, untuk pemantauan mitigasi risiko pertama yang dilakukan setelah triwulan pertama semester I 2013 (yaitu awal April 2013), dokumen yang diperlukan adalah bukti pendukung mitigasi risiko yang telah dijalankan Januari s.d. Maret 2013 dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko semester I tahun 2013;

b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko berdasarkan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam perangkat pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang ditentukan oleh Direktorat KITSDA;

c. menuangkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko pertama ke dalam tabel pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko;

d. menyampaikan nota dinas berisi rekomendasi kepada pimpinan unit kerja dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko pada triwulan pertama pada masing-masing semester terhadap rencana penanganan/mitigasi risiko yang tercantum dalam Formulir 5b Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan/atau bukti pendukung pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko, serta mengingatkan rencana mitigasi risiko yang belum dan/atau akan dilakukan; dan

e. menyampaikan nota dinas berisi rekomendasi kepada pimpinan unit kerja dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko terhadap rencana penanganan/mitigasi risiko yang tercantum dalam Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan/atau bukti pendukung pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko.

2. Pemantauan mitigasi risiko kedua

a) mendapatkan Laporan Pelaksanaan Penanganan (Mitigasi) Risiko dan membandingkannya dengan dokumen pendukung sebagai bukti telah dilaksanakannya mitigasi risiko;

b. menuangkan hasil pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko ke dalam Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko;

c. menyampaikan Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko kepada pihak sebagaimana telah ditentukan dalam Matriks Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko;

3. Analisis dan Evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan (Mitigasi) Risiko UKI pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. UKI pada Kanwil DJP melakukan analisis dan evaluasi atas:

1. hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pengelolaan/manajemen risiko yang terdapat di dalam Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko; dan

2. hasil pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang terdapat di dalam Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko;

yang diterima dari UKI pada KPP di lingkungan Kanwil DJP;

b. menuangkan hasil analisis dan evaluasi ke dalam Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP;

c. dalam hal terdapat rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko dari UKI pada KPP di lingkungan Kanwil DJP, UKI pada Kanwil DJP membuat dan menyampaikan surat berisi rekomendasi kepada pimpinan unit kerja.

C. Alur Kerja Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

Adapun alur kerja pemantauan pengelolaan/manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola

a. Pemantauan di KPP

No. Semester I, Semester II

1. Menerima konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko KPP dari Tim Manajemen Risiko KPP — Paling lambat 20 November sebelum periode semester berjalan — Paling lambat 20 Mei sebelum periode semester berjalan

2. Melakukan pemantauan kepatuhan tata kelola pertama — 20 s.d. 30 November — 20 s.d. 30 Mei

3. Menyerahkan konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko KPP yang telah dilakukan pemantauan beserta rekomendasi hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama — Paling lambat 30 November — Paling lambat 30 Mei

4. Menerima tembusan Laporan Penerapan Manajemen Risiko KPP dari Tim Manajemen Risiko KPP yang telah ditandatangani — Paling lambat 5 Desember — Paling lambat 5 Juni

5. Melakukan pemantauan kepatuhan tata kelola kedua — 5 s.d. 10 Desember — 5 s.d. 10 Juni

6. Menyampaikan Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko ke Kanwil DJP — Paling lambat 10 Desember — Paling lambat 10 Juni

b. Pemantauan di Kanwil DJP

No Alur Kerja Semester I Semester II

1. Menerima konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP dari Tim Manajemen Risiko Kanwil DJP — Paling lambat 15 Desember sebelum periode semester berjalan — Paling lambat 15 Juni sebelum periode semester berjalan

2. Melakukan pemantauan kepatuhan tata kelola pertama — 15 s.d. 26 Desember — 15 s.d. 25 Juni

3. Menyerahkan konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP yang telah dilakukan pemantauan beserta rekomendasi hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama — Paling lambat 26 Desember — Paling lambat 25 Juni

4. Menerima tembusan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP dari Tim Manajemen Risiko Kanwil DJP yang telah ditandatangani — Paling lambat 31 Desember — Paling lambat 30 Juni

5. Melakukan pemantauan kepatuhan tata kelola kedua — 31 Desember s.d. 15 Januari — 30 Juni s.d. 15 Juli

6. Melakukan analisis dan evaluasi atas Laporan Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola maupun Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko UKI pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP — 10 Desember s.d. 15 Januari (untuk tata kelola); 7 Januari s.d. 15 Januari (untuk mitigasi risiko) — 10 Juni s.d. 15 Juli (untuk tata kelola); 7 Juli s.d. 15 Juli (untuk mitigasi risiko)

7. Menyampaikan Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko Kanwil DJP dan Laporan Analisis dan Evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko UKI pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP ke Direktorat KITSDA — Paling lambat 15 Januari — Paling lambat 15 Juli

c. Pemantauan di UPT

No Alur Kerja Semester I Semester II

1. Menerima konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP dari Tim Manajemen Risiko UPT — Paling lambat 15 Desember sebelum periode semester berjalan — Paling lambat 15 Juni sebelum periode semester berjalan

2. Melakukan pemantauan kepatuhan tata kelola pertama — 15 s.d. 26 Desember — 15 s.d. 25 Juni

3. Menyerahkan konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko UPT yang telah dilakukan pemantauan beserta rekomendasi hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama — Paling lambat 26 Desember — Paling lambat 25 Juni

4. Menerima tembusan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP dari Tim Manajemen Risiko UPT yang telah ditandatangani — Paling lambat 31 Desember — Paling lambat 30 Juni

5. Melakukan pemantauan kepatuhan tata kelola kedua — 31 Desember s.d. 15 Januari — 30 Juni s.d. 15 Juli

6. Menyampaikan Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko UPT ke Direktorat KITSDA — Paling lambat 15 Januari — Paling lambat 15 Juli

7. Pemantauan Mitigasi Risiko

No Alur Kerja Semester I Semester II

1. Melakukan pemantauan atas jumlah mitigasi risiko (pertama) yang selesai dijalankan pada triwulan pertama periode manajemen risiko untuk mengingatkan dan memastikan bahwa penanganan/mitigasi risiko dijalankan sesuai jadwal dan memberikan rekomendasi — 1 s.d. 10 April (tengah semester I) — 1 s.d. 10 Oktober (tengah semester II)

2. Menerima konsep Laporan Pelaksanaan Penanganan (Mitigasi) Risiko dari Tim Manajemen Risiko KPP/Kanwil DJP/UPT untuk dilakukan pemantauan — Paling lambat 4 Juli (akhir semester I) — Paling lambat 4 Januari (akhir semester II)

3. Melakukan pemantauan mitigasi risiko (kedua) atas konsep Laporan Pelaksanaan Penanganan (Mitigasi) Risiko — 4 s.d. 7 Juli — 4 s.d. 7 Januari

4. Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Penanganan (Mitigasi) Risiko yang telah dipantau kepada Tim Manajemen Risiko KPP/Kanwil DJP/UPT, kemudian UKI pada KPP menyampaikan Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko ke UKI Kanwil DJP — Paling lambat 7 Juli — Paling lambat 7 Januari

5. UKI Kanwil DJP melakukan analisis dan evaluasi atas Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko UKI KPP di lingkungan Kanwil DJP — 7 s.d. 15 Juli — 7 s.d. 15 Januari

6. Penyampaian Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko Kanwil DJP dan UPT serta Laporan Analisis dan Evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko UKI pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP oleh UKI Kanwil DJP ke Direktorat KITSDA — Paling lambat 15 Juli — Paling lambat 15 Januari

D. Perangkat

Perangkat yang digunakan dalam pemantauan pengelolaan/manajemen risiko adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemantauan Tahunan.

BAB II PELAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO

A. Pelaporan Hasil Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengelolaan/manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, Laporan Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan/Mitigasi Risiko wajib disampaikan kepada pihak terkait sebagaimana telah ditentukan dalam Matriks Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian tata kelola pengelolaan/manajemen risiko dengan ketentuan mengenai pengelolaan/manajemen risiko DJP dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko dengan rencana penanganan/mitigasi risiko, UKI membuat surat rekomendasi dan menyampaikan kepada Tim Manajemen Risiko pada unit kerja yang dipantau. Surat rekomendasi harus secara jelas menyebutkan ketidaksesuaian penerapan pengelolaan/manajemen risiko dengan ketentuan mengenai pengelolaan/manajemen risiko.

B. Matriks Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

Laporan-laporan yang berhubungan dengan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko adalah sebagaimana tercantum pada matriks di bawah ini:

Matriks Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

No Jenis Kegiatan Output Isi Penerima Output Waktu Penyampaian

UKI pada KPP

1. Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pertama — Nota Dinas Rekomendasi — Rekomendasi apabila ditemui ketidaksesuaian pada konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko KPP — Kepala KPP — Dapat dilihat di alur kerja pemantauan pengelolaan/manajemen risiko

2. Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Kedua — Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko — Hasil Pemantauan — UKI pada Kanwil DJP

3. Pemantauan Mitigasi Risiko Pertama — Nota Dinas Rekomendasi — Rekomendasi apabila terdapat mitigasi risiko yang dijalankan — Kepala KPP

4. Pemantauan Mitigasi Risiko Kedua — Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko — Hasil Pemantauan — UKI pada Kanwil DJP

UKI pada Kanwil DJP

1. Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pertama — Nota Dinas Rekomendasi — Rekomendasi apabila ditemui ketidaksesuaian pada konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kanwil DJP — Kepala Kanwil DJP — Dapat dilihat di alur kerja pemantauan pengelolaan/manajemen risiko

No Jenis Kegiatan Output Isi Penerima Output Waktu Penyampaian

2. Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Kedua — Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko — Hasil Pemantauan — Direktur KITSDA

3. Pemantauan Mitigasi Risiko Pertama — Nota Dinas Rekomendasi — Rekomendasi apabila terdapat mitigasi risiko yang belum dijalankan — Kepala Kanwil DJP

4. Pemantauan Mitigasi Risiko Kedua — Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko — Hasil Pemantauan — Direktur KITSDA

5. Analisis dan evaluasi Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko dari UKI KPP — Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko Pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP — Hasil Analisis dan Evaluasi — Direktur KITSDA

Surat Rekomendasi — Rekomendasi apabila terdapat ketidaksesuaian — Kepala KPP

UKI pada UPT

1. Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pertama — Nota Dinas Rekomendasi — Rekomendasi apabila ditemui ketidaksesuaian pada konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko UPT — Kepala UPT — Dapat dilihat di alur kerja pemantauan pengelolaan/manajemen risiko

2. Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Kedua — Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko — Hasil Pemantauan — Direktur KITSDA

3. Pemantauan Mitigasi Risiko Pertama — Nota Dinas Rekomendasi — Rekomendasi apabila terdapat mitigasi risiko yang belum dijalankan — Kepala UPT

4. Pemantauan Mitigasi Risiko Kedua — Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko — Hasil Pemantauan — Direktur KITSDA

C. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

Bentuk serta isi formulir dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko di lingkungan DJP adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2013 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAB I TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI

A. Perencanaan Pemantauan

Berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan yang telah disetujui, UKI menyusun rencana pelaksanaan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat waktu dan sumber daya pelaksanaan pemantauan tersebut.

B. Ruang Lingkup Pemantauan

Pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai meliputi pemantauan pemenuhan pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai yang mencakup kepatuhan para pegawai untuk:

1. menghormati agama, budaya dan adat istiadat orang lain;

2. bekerja secara profesional;

3. mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP;

4. memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;

5. menaati perintah kedinasan;

6. bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP;

7. menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;

8. menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

9. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan;

10. tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;

11. tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;

12. tidak menyalahgunakan fasilitas kantor;

13. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;

14. tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;

15. tidak menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan;

16. tidak melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan/atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP; dan

17. tidak melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.

C. Metode Pemantauan Kepatuhan

Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu:

1. inspeksi mendadak (sidak);

2. blind surveillance; dan

3. pemantauan dalam bentuk lain.

D. Tugas Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai

Kegiatan yang dilakukan UKI dalam rangka tugas Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai adalah:

1. UKI pada Kanwil DJP melakukan:

a. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di unitnya sendiri;

b. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak dan blind surveillance di KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya;

c. memonitor tindak lanjut rekomendasi Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai oleh KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya;

d. kompilasi atas laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dikirimkan KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya;

e. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak, blind surveillance, atau pemantauan dalam bentuk lain di KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak atau Direktur KITSDA;

2. UKI pada KPP melakukan:

a. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di unitnya sendiri;

b. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di KP2KP yang termasuk dalam wilayah kerjanya;

3. UKI pada UPT melakukan:

Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di unitnya sendiri.

E. Tahapan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin

1. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

1. menyiapkan dokumen yang diperlukan, antara lain nota dinas/surat pemberitahuan, surat tugas (dalam hal pemantauan dilakukan oleh UKI pada Kanwil DJP ke KPP yang berada di wilayah kerjanya atau UKI pada KPP ke KP2KP) dan perangkat pemantauan yang telah dibuat oleh Direktorat KITSDA;

2. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti: voice recorder, kamera, alat tulis, dan lain-lain.

b. Pelaksanaan

1. mendatangi unit kerja terkait yang akan dipantau tanpa pemberitahuan sebelumnya;

2. menyampaikan nota dinas/surat pemberitahuan kepada pimpinan unit yang dipantau;

3. melakukan pemantauan sesuai dengan perangkat yang telah dibuat oleh Direktorat KITSDA;

4. meminta data, dokumen, dan/atau informasi yang diperlukan;

5. mengolah data, dokumen, dan/atau informasi yang telah diperoleh.

c. Pelaporan

1. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

2. menyusun laporan dan rekomendasi pemantauan;

3. menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada pihak terkait.

2. Pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dengan metode blind surveillance dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

1. menyiapkan dokumen yang diperlukan, antara lain surat tugas dan perangkat pemantauan yang telah dibuat oleh Direktorat KITSDA;

2. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti: voice recorder, kamera, alat tulis, dan lain-lain.

b. Pelaksanaan

1. mendatangi unit kerja terkait yang akan dipantau secara diam-diam tanpa pemberitahuan sama sekali;

2. melakukan pemantauan sesuai dengan perangkat yang telah dibuat oleh Direktorat KITSDA;

3. mengumpulkan data, dokumen, dan/atau informasi;

4. mengolah data, dokumen, dan/atau informasi yang telah diperoleh.

c. Pelaporan

1. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

2. menyusun laporan dan rekomendasi pemantauan;

3. menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada pihak terkait.

4. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan Metode Pemantauan Dalam Bentuk Lain adalah kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai selain metode sidak dan blind surveillance yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi Direktur KITSDA.

F. Jumlah unit kerja yang akan dipantau, frekuensi pemantauan, dan perangkat yang digunakan dalam pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemantauan Tahunan.

BAB II PELAPORAN PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI

A. Laporan dan Rekomendasi

Setiap kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai harus menghasilkan laporan yang di dalamnya memuat rekomendasi yang menyebutkan dengan jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut. Dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut, perlu memperhatikan tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut. Rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap kode etik dan/atau disiplin pegawai, maka UKI merekomendasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan;

2. apabila berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai ditemukan indikasi adanya pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran disiplin, UKI merekomendasikan agar indikasi pelanggaran tersebut diteruskan kepada atasan langsung pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

3. apabila berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai tidak dapat diduga telah terjadi pelanggaran disiplin namun dapat diduga telah terjadi pelanggaran kode etik, maka UKI merekomendasikan agar atasan langsung mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik;

4. apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaporan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) dengan hasil pemantauan, maka UKI merekomendasikan untuk memperbaiki LBKP;

5. apabila terdapat ketidaksesuaian terkait pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) pegawai, maka UKI merekomendasikan penyesuaian terhadap pembayaran TKPKN yang telah dilakukan; dan

6. apabila ditemukan hasil pemantauan selain dalam angka 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas, maka UKI merekomendasikan perbaikan sesuai dengan hasil pemantauan yang ditemukan tersebut.

B. Kompilasi Laporan Pemantauan

UKI pada Kanwil DJP membuat kompilasi Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dikirimkan oleh KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya. Hasil kompilasi tersebut dibuat dalam Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP, dengan tahapan sebagai berikut:

1. menerima Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dikirimkan oleh KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya;

2. menyusun Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP; dan

3. mengirimkan Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP kepada Direktur KITSDA.

Jangka waktu pengiriman laporan tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.

C. Pemonitoran Tindak Lanjut atas Rekomendasi

UKI pada Kanwil DJP memonitor tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dibuat oleh UKI pada KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya, dengan tahapan sebagai berikut:

1. menerima Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dikirimkan oleh KPP;

2. menelaah Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dikirimkan oleh KPP;

3. memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dikirimkan oleh UKI pada KPP yang termasuk dalam wilayah kerjanya.

D. Jenis Laporan Pemantauan

Laporan hasil Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai, terdiri dari:

1. Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai;

2. Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP.

Matriks laporan hasil Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang memuat penyusun, jenis kegiatan, output, isi, penerima, dan waktu pelaporan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No Jenis Kegiatan Output Isi Laporan Penerima Laporan Waktu Pelaporan

UKI pada Kanwil DJP

1. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di unitnya sendiri — Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin — Hasil Pemantauan dan Rekomendasi — 1. Kepala Kanwil DJP; 2. Direktur KITSDA — 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan

Nota Dinas Rahasia UKI — Rekomendasi atas Hasil Pemantauan — Kepala Kanwil DJP

2. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak dan blind surveillance di KPP yang termasuk wilayah kerjanya — Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin — Hasil Pemantauan dan Rekomendasi — 1. Kepala Kanwil DJP; 2. Direktur KITSDA — 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan

Surat Rahasia Kepala Kanwil DJP — Rekomendasi atas hasil pemantauan — Pihak Terkait dengan tembusan Direktur KITSDA

No Jenis Kegiatan Output Isi Laporan Penerima Laporan Waktu Pelaporan

3. Kompilasi atas laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dikirimkan KPP yang termasuk wilayah kerjanya — Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP — Kompilasi dan Rekapitulasi — akhir bulan — Direktur KITSDA — Akhir bulan Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya

UKI pada KPP

1. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di unitnya sendiri — Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin — Hasil Pemantauan dan Rekomendasi — 1. Kepala KPP; 2. Kepala Kanwil DJP — 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan

Nota Dinas Rahasia UKI — Rekomendasi atas Hasil Pemantauan — Kepala KPP

2. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di KP2KP yang termasuk wilayah kerjanya — Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin — Hasil Pemantauan dan Rekomendasi — 1. Kepala KPP; 2. Kepala Kanwil DJP — 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan

Surat Rahasia Kepala KPP — Rekomendasi atas hasil pemantauan — Pihak Terkait dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP

UKI pada UPT

1. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode sidak di unitnya sendiri — Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin — Hasil Pemantauan dan Rekomendasi — 1. Kepala UPT; 2. Direktur KITSDA — 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan

Nota Dinas Rahasia UKI — Rekomendasi atas Hasil Pemantauan — Kepala UPT

E. Bentuk dan Isi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai

Bentuk serta isi formulir dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai di lingkungan DJP adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2013 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

BAB I TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL

A. Ruang Lingkup

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional dilaksanakan terhadap rekomendasi atas temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional yang belum selesai ditindaklanjuti.

B. Pelaksanaan Pemantauan

1. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Kanwil DJP

a. Prosedur Kerja:

1. Kanwil DJP menerima surat permintaan untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional dari Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil DJP).

2. Kepala Kanwil DJP meneliti, mendisposisi surat permintaan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional lalu meneruskannya kepada kepala bidang terkait untuk melakukan tindak lanjut (SOP Tata Cara Penyampaian Tanggapan Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Terhadap Kanwil DJP) dan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

3. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak meneliti dan mendisposisi surat permintaan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional lalu meneruskannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

4. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mendisposisikan surat permintaan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional ke Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal lalu menugaskannya untuk meneliti, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

5. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal meneliti, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut.

6. Kepala bidang terkait melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional, menyiapkan bukti pendukungnya dan mengirimkannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

7. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mendisposisikan tindak lanjut dan bukti pendukungnya dari unit kerja terkait kepada Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal lalu menugaskannya untuk meneliti dan membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut.

8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

9. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

10. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJP.

11. Kepala Kanwil DJP menyetujui dan menandatangani surat penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

12. Surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dikirimkan kepada Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP).

b. Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI KANWIL DJP

Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan. Internal Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala Bidang Pemeriksaan. Penyidikan dan Penagihan Pajak Kepala Bidang Terkait Kepala Kanwil DJP Direktur KITSDA SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen C—Mulai Surat permintE tindak lanjut LHP Surat penyan tindak lanjut bukti pendukt,- ( Selesai d APF --- -4 be _,— Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan APF Mendisposisikan untuk melakukan koordinasi dan Meneliti dan Melakukan koordinasi dan Manama, dan meneliti. mendisposisikan mendisposisi pemantauan tindak lanjut pemantauan alas tindak lanjut LHP APF Meneliti dan Menandatangani • Surat pengtriman tindak lanjut Membuat temuan matriks Menelaah dan memaraf memarat dart tindak lanjut

2. Pelaksanaan Pemantauan oleh UKI di Kanwil DJP atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di KPP-KPP Dalam Wilayah Kerjanya

a. Prosedur Kerja:

1. Kanwil DJP menerima surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dari Kepala KPP (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil DJP).

Jan an )an an serta Jng PELAKSANAAN PEMANTAUAN OLEH UK1 DI KANWIL DJP ATAS TIN DAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI KPP-KPP DALAM WILAYAH KERJANYA Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepeluhan Internal Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala Bidang Pemeriksaan. Penyidikan dan Penagihan Pajak Kepala Kanwll DJP Kepala KPP Direktur KITSDA SOP Cara Penyampaian Dokumen I Tata r I Mutat Surat penyampaian lindak lanjut,.------. Manetill dan membuat matrik • Marlette dan Menugaskan untuk membuat Menerima, dan menellti, mendlsposirakan mendisposisi malnks tindak lanjut tindak lanjut beserta —* Surat penyampaian tindak lanjut bukti pendukung ‘--------X.---- Menelaah dan —•• Menandatangani sural pengiriman lindak lanjut Menelki dan memar& memaraf C. Sees* )

2. Kepala Kanwil DJP meneliti dan mendisposisi surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dari Kepala KPP lalu meneruskannya kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

3. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak meneliti dan mendisposisi surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya lalu meneruskannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

4. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mendisposisikan surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya ke Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal dan menugaskannya untuk membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

5. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

6. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

7. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJP.

8. Kepala Kanwil DJP menandatangani surat penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

9. Surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dikirimkan kepada Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP).

b. Bagan Arus (Flow Chart);

3. Tata Cara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di KPP

a. Prosedur Kerja:

1. KPP menerima surat permintaan untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional dari Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen).

2. Kepala KPP meneliti dan mendisposisi surat permintaan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional lalu meneruskannya kepada kepala seksi terkait untuk melakukan tindak lanjut (SOP Tata Cara Penyampaian Tanggapan Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional oleh Kantor Pelayanan Pajak) dan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

3. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mendisposisikan surat permintaan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional ke Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal lalu menugaskannya untuk meneliti, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

4. Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal meneliti, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut.

5. Kepala seksi terkait melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional, menyiapkan bukti pendukungnya dan mengirimkannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

6. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menerima dan mendisposisikan tindak lanjut dan bukti pendukungnya dari unit kerja terkait ke Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal lalu menugaskannya membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut.

7. Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

8. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala KPP.

9. Kepala KPP menandatangani surat penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

10. Surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP serta tembusan dikirimkan kepada Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

b. Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala Seksi Terkait Kepala KPP Kepala Kanwil DJP Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Mulai ). i —. Melakukan tindak alas hasil r Surat permintaan tindak lanjut dan lanjut pengawasan APF Penyampaian \Dokumen LHP APF. ”----------- Mendisposisikan untuk melakukan koordinasi dan Melakukan koordinasi dan Menerima, pemantauan tindak lanjut pemantauan atas tindak lanjut LHP APF meneliti, dan mendisposisi Maneliti dan Membuat temuan matriks Menandatangani dan tindak lanjut memaraf surat pengiriman tindak lanjut Surat penyampaian tindak lanjut bukti pendukung •.,,,,.--- beserta ---. ’ Surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukung. ( Selesai

4. Tata Cara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di PPDDP

a. Prosedur Kerja:

1. PPDDP menerima surat permintaan untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional dari Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen PPDDP).

2. Kepala PPDDP meneliti dan mendisposisi surat permintaan tanggapan beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional lalu meneruskannya kepada kepala bidang terkait untuk melakukan tindak lanjut serta Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

3. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mendisposisi surat permintaan tanggapan dan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional lalu meneruskannya kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal.

4. Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal mendisposisikan surat permintaan tanggapan dan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional ke Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal lalu menugaskannya untuk meneliti, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI PPDDP Palaksana Subbegien Rumah Tangga. Kepegawalan dan Kepatuhan Internal Kepala Subbaglan Rumah Tangga. Kepegawaian den - Kepatuhan Internal Kepala Baglan Umum dan Kepatuhan Internal Kepala Bidang Terkait Kepala PPDDP Direktur KITSDA SOP Tata Cara,- ( Mulei ‘r I I Melakukan tindak lanjut etas haat) Surat permintaan tindak lanjut dan Penyampaian Dokumen -I — LHP APF,----, ------ _---- pengawasen APF MendIsposialkan untuk Inelakukan koordinasi dan Menaliti dan Melakukan koordinasi dan Menetima. menelitt. dan mendisposisi rnandIsposisikan • • pemantauan tindak lanjut pemantauan etas tindak lanjut LHP APF. Menandatanganl surat penginman Menalltl dan Menelaah dan Membuat ---. matrIks temuan I Surat penyanbaelen Uncial, lanjut besen bukb pe 1 ndukung „ ----. _ -.

( Selesai _.-, rnemaraf tindak lanjut dan tindek lanjut menmraf

5. Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal meneliti, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut.

6. Kepala bidang terkait melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional, menyiapkan bukti pendukungnya dan mengirimkannya kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal.

7. Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal menerima dan mendisposisikan tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dari unit kerja terkait kepada petugas lalu menugaskannya untuk membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut.

8. Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan lalu menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal.

9. Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.

10. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala PPDDP.

11. Kepala PPDDP menandatangani surat penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

12. Surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dikirimkan kepada Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di PPDDP).

b. Bagan Arus (Flow Chart);

5. Tata Cara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP)

a. Prosedur Kerja:

1. KPDDP/KPDE/KLIP DJP menerima surat permintaan untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional dari Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen).

2. Kepala KPDDP/KPDE/KLIP DJP meneliti dan mendisposisi surat permintaan tanggapan beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional lalu meneruskannya kepada kepala seksi terkait untuk melakukan tindak lanjut dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mendisposisikan surat permintaan tanggapan dan tindak lanjut beserta laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional ke Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal lalu menugaskannya untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

4. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melakukan pemantauan tindak lanjut.

5. Kepala seksi terkait melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional, menyiapkan bukti pendukungnya dan mengirimkannya kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal menerima dan mendisposisikan tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dari unit kerja terkait kepada petugas lalu menugaskannya untuk meneliti dan membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut.

7. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal membuat konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan lalu menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

8. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal menyetujui konsep matriks temuan dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta bukti pendukungnya lalu menyampaikannya kepada Kepala KPDDP/KPDE/KLIP DJP.

9. Kepala KPDDP/KPDE/KLIP DJP menandatangani surat penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

10. Surat penyampaian tindak lanjut beserta bukti pendukungnya dikirimkan kepada Direktur KITSDA (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen).

b. Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI KPDDP, KPDE DAN KLIP DJP Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal Kepala Seksi Terkait Kepala KPDDP/KPDE/KLIP DJP Direktur KITSDA SOP Tata Cara ( Mulai) i Melakukan tindak lanjut hasil alas Surat permintaan tindak lanjut dan Penyampaian Dokumen LHP APF ____- —r---” pengawasan APF 1 Mendisposisikan untuk melakukan koordnasi dan Menerima, meneliti, dan Melakukan koordinasi dan pemantauan atas tindak lanjut LHP APF mendisposisi pemantauan tindak lanjut Membuat temuan —. matriks Manelilt dan Menandatangani surat pengiriman tindak lanjut. memaraf dan tindak lanjut Surat penyampaian tindak lanjut bukti pendukung ( Selesap beserta

C. Bentuk dan Isi Dokumen Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional

Bentuk dan isi dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional di lingkungan DJP adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.

BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA

A. Ruang Lingkup

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dari Direktur KITSDA.

B. Rekomendasi Hasil Analisis dan/atau Investigasi

Rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dari Direktur KITSDA antara lain berupa permintaan agar atasan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Kegiatan Pemantauan

UKI melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dengan cara memantau sejauh mana atasan langsung telah melakukan:

1. pemanggilan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

2. pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan

3. penjatuhan hukuman disiplin; atau

4. penyampaian laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur KITSDA menyampaikan rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada kepala instansi vertikal atau UPT.

2. Kepala instansi vertikal atau UPT menyampaikan rekomendasi Direktur KITSDA kepada atasan langsung untuk ditindaklanjuti serta membuat nota dinas rahasia kepada UKI pada unit kerja yang bersangkutan yang menyampaikan bahwa terdapat rekomendasi dari Direktur KITSDA.

3. Berdasarkan nota dinas kepala instansi vertikal atau UPT, UKI melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dengan cara sebagai berikut:

a. UKI pada Kanwil DJP

1. Prosedur Kerja:

a. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak meneliti dan mendisposisikan nota dinas rahasia Kepala Kanwil DJP serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;

b. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal meneliti dan mendisposisikan nota dinas rahasia Kepala Kanwil DJP serta menugaskan kepada pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan;

c. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyusun konsep laporan hasil pemantauan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;

d. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal meneliti, menandatangani dan menyampaikan konsep laporan hasil pemantauan kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;

e. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak menelaah dan menyetujui laporan hasil pemantauan.

2. Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA KANWIL DJP Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kabid P4 Kepala Kanwil DJP Direktur KITSDA Mulai • Meneliti dan Surat Rahasia Rekomendasi Hasil Analisis dan/ membuat nota dinas 4 atau inve — stigasi V Nota dinas Meneliti dan Melakukan Meneliti dan mendisposisi `------7------’ mendisposisi Pemantauan V Menyusun konsep laporan has pemantauan Menelaah dan Meneliti dan Konsep Laporan Pemantauan.„-------- —• menandatangani menandatangani • Laporan Pemantauan Tata •emantauan Kanwil -__.----. Penyampaian Laporan Cara UK DJP

b. UKI pada PPDDP

1. Prosedur Kerja:

a. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal PPDDP meneliti, dan mendisposisikan nota dinas rahasia Kepala PPDDP serta meneruskannya kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal;

b. Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal meneliti dan mendisposisikan nota dinas rahasia Kepala PPDDP serta menugaskan kepada pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan;

c. Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal menyusun konsep laporan hasil pemantauan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal;

d. Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal meneliti, menandatangani dan menyampaikan konsep laporan hasil pemantauan kepada Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;

e. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal menelaah dan menyetujui laporan hasil pemantauan.

2. Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA PPDDP Pelaksana Subbag Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan internal Kasubbag Rumah Tangga, • Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal Kabag Umum dan Kepatuhan Internal Kepala PPDDP Direktur KITSDA I Meneliti dan mendisposisi C Mutat Surat Rahasia Rekomendasi Nast’ Analists daN Meneliti dart membual nota • dinas Blau Investigasi.,.— ---------’ / Nola dines 1 --- Melakukan J Meneliti dan L Pemanlauan I rnendisposisi Menelaah dan I__ Menyusun konsep laporan 1 L pemantauan Konsep Laporan Pemantauen Menaliti den menandatangani menandatangani Laporan Pemantauan Teta • emantauan Penyampaian Laporan PPOCIP Cara N UK

c. UKI pada KPP

1. Prosedur Kerja:

a. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal meneliti dan mendisposisikan nota dinas rahasia Kepala KPP serta menugaskan kepada pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan;

b. Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyusun konsep laporan hasil pemantauan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;

c. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menelaah dan menandatangani laporan hasil pemantauan.

2. Bagan Arus (Flow Chart)

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA KPP Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala KPP Direktur KITS D, Mulai —.) • Surat Rahasia Rekomendasi Hasil Analisis dan/ Meneliti dan membuat nota • dinas atau Investigasi ----./ V. Nola dinas Melakukan, Meneliti dan Pemantauan — mendisposisi • Menyusun konsep laporan pemantauan • Menelaah dan Konsep Laporan Pemantauan menandatangani • • Laporan Pemantauan -.,_ Tata •emantauan Penyampaian Laporan KPP ----. Cara UK —’

TATA CARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA KPDDP, KPDE, DAN KLIP DJP [ Pelaksana Subbag TU dan Kepatuhan Internal Kasubbag TU dan Kepatuhan Internal Kepala KPDDP/KPDE/ KLIP DJP Direktur KITSDA Mulai ) V Surat Rahasia Rekomendasi Hasil Anatisis dant Meneliti dan membuat nota dinas • atau Investigasi __ Nola dinas Meneliti dan 4_ Melakukan mendisposisi ’-_------- —” Pemantauan Menyusun konsep laporan pemantauan • Meneleah dan Konsep Laporan Pemantauan n__/- -''' menandatangani Laporan Pemantauan ___/- iata Pemantauan KLIP Penyampaian Laporan KPDDP, KPDE, dan — C ara \ UKI DJP

d. UKI pada KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP

1. Prosedur Kerja:

a. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal meneliti dan mendisposisikan nota dinas rahasia kepala kantor serta menugaskan kepada pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan;

b. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal menyusun konsep laporan hasil pemantauan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal menelaah dan menandatangani laporan hasil pemantauan.

2. Bagan Arus (Flow Chart)

E. Pelaporan Hasil Pemantauan

1. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dibuat dan disampaikan setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan yang dipantau.

2. Penyampaian laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak melalui surat pengantar Kepala KPP;

Bagan Arus (Flow Chart):

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA KPP Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Kepala KPP Kabid P4 Kanwil DJP Mulai Laporan Pemantauan KPP —”--- UKI —” Membuat konsep surat pengantar Konsep surat Meneliti dan pengantar ___.--- ‘-n Laporan Pemantauan,., 1,------.„ UKI menandatangani Surat pengantar Menerima Laporan Pemantauan UKI KP • Tata Pemantauan \ KanwilDJP N.L. 1 Penyampaian Laporan Cara UKI

b. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada Direktur KITSDA melalui surat pengantar Kepala Kanwil DJP atas pemantauan yang dilakukan oleh:

1. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal; dan

2. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

Bagan Arus (Flow Chart):

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA KANWILDJP Kabid P4 Kepala Kanwil DJP Direktur KITSDA Mulai Laporan Pemantauan UKI KPP Laporan Pemantauan UKI Kanwil *—,,. DJP Membuat konsep surat pengantar Konsep surat pengantar Meneliti dan menandatangani ------- -----.--- Laporan Pemantauan UKI KPP ----, ---Car----- )oran Pemantauan UKI Kanwil DJP C---”. Surat pengantar Menerima dan ------.-/---- mendisposisi Laporan Pemantauan UKI KPP _ -,.-Laporan Pemantauan UKI KanwilDJP Surat pengantar ----- — Laporan Pemantauan UKI KPP -----—./.------<- Laporan Pemantauan UKI KanwiIDJP —„,______.—.--- C Selesai

c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada Direktur KITSDA melalui surat pengantar kepala kantor;

Bagan Arus (Flow Chart):

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA KPDDP/KPDE/KLIP DJP Kasubbag TU dan Kepatuhan Internal Kepala KPDDP/KPDE/ KLIP DJP Direktur KITSDA Meneliti dan CD Laporan Pemantauan KPDDP/KPDE/ KLIP n ---- UKI DJP • Membuat konsep surat pengantar V Konsep surat ___ pengantar /la por-a-?1* Pemantauan KPDDPIKPDEI KL, IE UKI menandatangani Surat pengantar Menerima dan “--------iatToran mendisposisi Pemantauan UKI KPDDP/KPDE/ KLIP DJP - V n., --- Surat pengantar -Laporan Pemantauan KPDDP/KPDE/ KLIP ____--------’ Selesai DJP UKI )

d. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal kepada Direktur KITSDA melalui surat pengantar Kepala PPDDP.

Bagan Arus (Flow Chart):

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH UKI PADA PPDDP Kabag Umum dan Kepatuhan Internal Kepala PPDDP Direktur KITSDA MuleI V Laporan Pemantauan V Membuat konsep surat pengantar 7 Konsep surat pengantar MeneMI dan menandatangani --- ----- ---- Laporan Pemantauan __------ ----- Surat pengantar Menerema dan mendisposIsl./ --- Laporan Pemantauan V ---- _.„-/- Surat pengantar ----- Laporan Pemantauan --- ( Selanai )

F. Bentuk dan Isi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan/atau Investigasi Direktorat KITSDA

Bentuk serta isi formulir dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan/atau Investigasi Direktorat KITSDA di lingkungan DJP adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2013 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Laporan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis

Laporan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis adalah laporan yang bersifat incidental, ditujukan kepada Direktur KITSDA mengenai usulan rekomendasi atas perbaikan aturan, sistem, prosedur, atau tahapan kegiatan pada proses bisnis yang dipantau. Laporan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis disusun dengan format sebagai berikut:

LAPORAN REKOMENDASI PERBAIKAN PROSES BISNIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. TAHUN

2. Gambaran Umum Kegiatan Pemantauan:

3. Rekomendasi Perbaikan Atas Proses Bisnis:

No Process Owner Permasalahan Pelaksanaan Selama Ini Alasan Saran Keterangan

9. ( 1 0 ) (11), (12) (13) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan tahun dibuatnya Laporan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis;

angka 3. diisi dengan gambaran umum pelaksanaan kegiatan pemantauan;

angka 4. cukup jelas;

angka 5. diisi nama seksi sesuai dengan pembagian SOP yang diatur dengan KEP-351/PJ/2012 (dan perubahannya) tentang SOP DJP. Kolom ini dapat dikosongkan apabila rekomendasi yang diusulkan adalah untuk kegiatan atau proses bisnis yang belum diatur dalam ketentuan tentang SOP DJP;

angka 6. diisi inti permasalahan, antara lain mencakup: permasalahan dasar hukum, dokumen input, dokumen output, prosedur kerja, jangka waktu penyelesaian, dan lain-lain;

angka 7. diisi pelaksanaan yang dilakukan di unit kerja yang dipantau;

angka 8. diisi alasan dilaksanakannya kegiatan sesuai angka (7);

angka 9. diisi saran atau usulan atas permasalahan yang ada;

angka 10. diisi dengan Kode dan Judul SOP (sesuai dengan KEP-351/PJ/2012 dan perubahannya), dan lain-lain;

angka 11. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun laporan;

angka 12. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

angka 13. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2013 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JENIS, BENTUK, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL

No Jenis Dokumen Lampiran

A. Dokumen Umum

1. Pakta Integritas LAMPIRAN VII.1

2. Laporan Khusus Unit Kepatuhan Internal LAMPIRAN VII.2

3. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku/Dokumen LAMPIRAN VII.3

B. Dokumen terkait Pemantauan Pengendalian Intern

4. Jadwal Pemantauan dan Penggunaan Sumber Daya LAMPIRAN VII.4

5. Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama LAMPIRAN VII.5

6. Laporan Temuan Segera LAMPIRAN VII.6

7. Laporan Temuan Berindikasi Fraud LAMPIRAN VII.7

8. Laporan Akhir Triwulanan LAMPIRAN VII.8

C. Dokumen terkait Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko

9. Tabel Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola (Governance) Pengelolaan/Manajemen Risiko LAMPIRAN VII.9

10. Tabel Pemantauan Pelaksanaan Penanganan/Mitigasi Risiko LAMPIRAN VII.10

11. Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko LAMPIRAN VII.11

12. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko LAMPIRAN VII.12

13. Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP LAMPIRAN VII.13

14. Nota Dinas hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Pemantauan LAMPIRAN VII.14

15. Surat hal Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi LAMPIRAN VII.15

D. Dokumen terkait Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai

16. Laporan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Disiplin LAMPIRAN VII.16

17. Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan KPP Di Lingkungan Kanwil DJP LAMPIRAN VII.17

E. Dokumen terkait Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

18. Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LAMPIRAN VII.18

19. Nota Dinas Kepala Kantor Unit Kerja kepada Unit Kepatuhan Internal LAMPIRAN VII.19

20. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan/atau Investigasi (untuk Laporan yang dibuat oleh UKI pada Kanwil DJP dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan) LAMPIRAN VII.20

21. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan/atau Investigasi (untuk laporan yang dibuat oleh UKI pada KPP, KPDDP, KPDE dan KLIP DJP) LAMPIRAN VII.21

LAMPIRAN VII.1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan

(6) 1. melaksanakan tugas kepatuhan internal dengan penuh integritas, prinsip kehati-hatian (due professional care), dan sikap profesional;

2. melaksanakan tugas kepatuhan internal secara independent, bebas dari intervensi dari pihak manapun;

3. merahasiakan semua data dan informasi yang saya ketahui terkait dengan pelaksanaan tugas kepatuhan internal kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan; dan

4. menggunakan, menyimpan, dan memberikan data dan informasi yang saya ketahui semata-mata hanya untuk kepentingan dinas atau atas perintah atau permintaan kedinasan oleh pejabat yang berwenang.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia dikenai sanksi moral, hukuman disiplin, serta hukuman lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Mengetahui, Yang Membuat Pernyataan, (8) (10) (11) NIP (9) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nama pegawai UKI;

angka 3. diisi dengan NIP pegawai UKI;

angka 4. diisi dengan pangkat dan golongan pegawai UKI;

angka 5. diisi dengan jabatan pegawai UKI;

angka 6. diisi dengan jabatan pegawai UKI;

angka 7. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun Pakta Integritas ditandatangani;

angka 8. diisi dengan jabatan kepala unit kerja;

angka 9. diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan kepala unit kerja;

angka 10. diisi dengan jabatan pegawai UKI;

angka 11. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pegawai UKI.

LAMPIRAN VII.2

LAPORAN KHUSUS UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)

Laporan Khusus UKI adalah laporan yang bersifat insidental,

(3) 2. Kendala-Kendala Terkait Pelaksanaan Pemantauan:

(4) 3. Usulan Terkait Pelaksanaan Pemantauan:

(5) (6) (7) (8) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan tahun dibuatnya Laporan Khusus UKI;

angka 3. diisi dengan gambaran umum pelaksanaan kegiatan pemantauan;

angka 4. diisi dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh UKI dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan;

angka 5. diisi dengan usulan dari UKI terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh UKI dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan;

angka 6. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun laporan;

angka 7. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

angka 8. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

(5) (4) (3) Keterangan No

LAMPIRAN VII.3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU/DOKUMEN

(6) Tanggal:

(8) (7) (9) NIP NIP Diterima oleh: Dikembalikan oleh: Tanggal:

(10) Tanggal:

(12) (11) (13) NIP NIP

(2)

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nama kegiatan yang akan dilakukan pemantauan;

angka 3. cukup jelas;

angka 4. diisi dengan buku/dokumen yang dipinjam;

angka 5. diisi dengan jumlah satuan buku dan dokumen yang dipinjam;

angka 6. diisi dengan tanggal peminjaman buku dan dokumen;

angka 7. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pegawai UKI yang menerima buku dan dokumen yang dipinjam;

angka 8. diisi dengan tanggal penyerahan buku dan dokumen;

angka 9. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pegawai unit kerja yang dipantau yang menyerahkan buku dan dokumen yang dipinjam;

angka 10. diisi dengan tanggal terima pengembalian dokumen;

angka 11. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pegawai unit kerja yang dipantau yang menerima buku dan dokumen yang dipinjam;

angka 12. diisi dengan tanggal pengembalian buku dan dokumen;

angka 13. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pegawai UKI yang mengembalikan buku dan dokumen yang dipinjam.

LAMPIRAN VII.4

Jadwal Pemantauan dan Penggunaan Sumber Daya

Setiap awal tahun, UKI pada Kanwil DJP, KPP, dan UPT menyusun perencanaan sumber daya untuk melaksanakan pemantauan berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterimanya. Perencanaan sumber daya tersebut disusun dengan format sebagai berikut:

JADWAL PEMANTAUAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

1. TAHUN.

a. Pemantauan Pengendalian Utama

No. Nama Kegiatan Jumlah Pengendalian Utama Frekuensi Pemantauan Tanggal Pemantauan yang Pejabat/Pegawai Melaksanakan Pemantauan;

b. Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan

No. Jenis Pemantauan Nama Kegiatan Tanggal Pemantauan Pejabat/Pegawai yang Melaksanakan Pemantauan;

13. (14), (15) (16) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan tahun rencana pemantauan yang akan dilaksanakan;

angka 3. cukup jelas;

angka 4. diisi nama kegiatan yang dipantau sesuai yang ditetapkan dalam RPT;

angka 5. diisi jumlah pengendalian utama atas kegiatan yang dipantau;

angka 6. diisi waktu dilaksanakannya pemantauan, misalnya: harian, mingguan, dua mingguan, atau bulanan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPT;

angka 7. diisi rencana tanggal pelaksanaan pemantauan;

angka 8. diisi nama pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan;

angka 9. cukup jelas;

angka 10. diisi jenis pemantauan yang dilakukan, yaitu: evaluasi pengendalian intern tingkat entitas atau pemantauan efektivitas implementasi;

angka 11. diisi nama kegiatan yang akan dipantau, khususnya untuk pemantauan efektivitas implementasi dengan mengacu pada RPT;

angka 12. diisi tanggal pelaksanaan pemantauan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam RPT;

angka 13. diisi nama pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan;

angka 14. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun saat disusunnya Jadwal Pemantauan dan Penggunaan Sumber Daya;

angka 15. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 16. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

LAMPIRAN VII.5

Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)

LHPPU adalah laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu, perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut, dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya. LHPPU disusun berdasarkan DUPU dan TOPU. LHPPU ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk kemudian disampaikan kepada Kepala KPP/Kanwil DJP/UPT.

Mekanisme batas akhir penyampaian LHPPU adalah sebagai berikut:

No. Periode yang dipantau Periode pelaksanaan pemantauan Batas akhir penyampaian LHPPU

1 Januari Februari 2 (dua) hari kerja setelah akhir periode pelaksanaan pemantauan

2 Februari Maret

3 Maret April. 12 Desember Januari

Periodisasi penyampaian LHPPU sebagaimana diatur pada tabel di atas, berlaku sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan sampai dengan tiga tahun berikutnya. Setelah itu, periodisasi penyampaian LHPPU adalah minimal dua kali dalam sebulan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013.

LHPPU tetap harus disusun meskipun dalam periode yang dipantau tidak ada data populasi.

Sistematika LHPPU disusun berdasarkan format sebagai berikut:

(3) Periode Pelaksanaan Pemantauan: Bulan. Tahun.

(4) No Pengendahan Utama Populasi Sampel Jumlah Kepatuhan Tingkat Kepatuhan (%) Jumlah Jumlah Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Nama Kegiatan:

(14) Tanggal Pelaksanaan Pemantauan: s.d.

(15)

1. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (16)

Nama Kegiatan:

(14) Tanggal Pelaksanaan Pemantauan: s.d.

(15)

1. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (16)

Total periode ini (17) (17) (17)

Kumulatif s.d. periode sebelumnya (18) (18) (18)

Total s.d. periode ini (19) (19) (19)

Informasi tambahan:

(20) (21), (22) (23) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nomor LHPPU;

angka 3. diisi dengan bulan dan tahun periode yang dipantau;

angka 4. diisi dengan bulan dan tahun periode pelaksanaan pemantauan;

angka 5. cukup jelas;

angka 6. diisi pengendalian-pengendalian utama masing-masing kegiatan;

angka 7. diisi jumlah populasi yang ada selama periode yang dipantau untuk setiap kegiatan;

angka 8. diisi jumlah sampel yang dapat diuji untuk masing-masing pengendalian utama;

angka 9. diisi jumlah sampel yang dinyatakan patuh berdasarkan hasil pengujian atribut pengendalian utama;

angka 10. diisi hasil kolom (9) dibagi dengan kolom (8) dalam persentase;

angka 11. diisi jumlah temuan yang diperoleh selama periode pelaksanaan pemantauan;

angka 12. diisi jumlah rekomendasi yang diberikan selama periode pelaksanaan pemantauan;

angka 13. diisi jumlah rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti dengan tuntas oleh pemilik pengendalian selama periode pelaksanaan pemantauan;

angka 14. diisi nama kegiatan yang menjadi objek pemantauan pengendalian utama;

angka 15. cukup jelas;

angka 16. diisi rata-rata dan kolom (10) untuk tiap kegiatan;

angka 17. diisi total masing-masing kolom (11), (12), dan (13);

angka 18. diisi total temuan, rekomendasi, tindak lanjut belum tuntas kumulatif sampai dengan periode sebelumnya pada tahun berjalan;

angka 19. diisi jumlah (17) dan (18);

angka 20. diisi hasil observasi pelaksanaan pengendalian utama sebagaimana tertuang di dalam TOPU dan penjelasan ringkas mengenai temuan, rekomendasi, tindak lanjut, atau hal lain yang dianggap perlu untuk menjadi perhatian penerima laporan, misalnya rekomendasi yang lama tidak ditindaklanjuti, adanya penggunaan atribut pengendalian selain yang ada di SOP/peraturan lainnya, perkembangan penyelesaian temuan segera dan temuan berindikasi fraud;

angka 21. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya LHPPU;

angka 22. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 23. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

Lampiran 1.

Lampiran Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama

No Ref. Nomor Dokumen Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut S

(7) Pengendalian Utama:

(8)

Kegiatan:

(7) Pengendalian Utama:

(8)

Petunjuk Pengisian:

angka 1. cukup jelas;

angka 2. diisi nomor referensi dokumen yang dijadikan sampel;

angka 3. diisi uraian temuan yang diperoleh dari hasil pengujian pengendalian utama;

angka 4. diisi uraian rekomendasi yang diberikan oleh pelaksana pemantau kepada pemilik pengendalian;

angka 5. diisi uraian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemilik pengendalian berdasarkan rekomendasi yang diberikan;

angka 6. diisi status tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemilik pengendalian bila tuntas dan “BT” bila belum tuntas);

angka 7. diisi nama kegiatan yang menjadi objek pemantauan;

angka 8. diisi nama pengendalian utama.

Lampiran 2.

Lampiran Perkembangan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Sebelumnya

No Ref. Nomor Dokumen Temuan Periode

(8) Pengendalian Utama:

(9)

Kegiatan:

(8) Pengendalian Utama:

(9)

Petunjuk Pengisian:

• cukup jelas;

• diisi nomor referensi dokumen yang dijadikan sampel;

• diisi uraian temuan yang diperoleh dari hasil pengujian pengendalian utama periode-periode sebelumnya;

diisi periode ditemukannya suatu temuan. Periode yang dimaksud di sini adalah periode yang dipantau;

diisi uraian rekomendasi atas temuan periode-periode sebelumnya yang diberikan oleh pelaksana pemantau kepada pemilik pengendalian;

diisi uraian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemilik pengendalian berdasarkan rekomendasi yang diberikan pada periode-periode sebelumnya;

diisi status tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemilik pengendalian (“T” bila tuntas dan “BT” bila belum tuntas);

• diisi nama kegiatan yang menjadi objek pemantauan;

• diisi nama pengendalian utama.

angka 1. angka 2. angka 3. angka 4. angka 5. angka 6. angka 7. angka 8. angka (9)

LAMPIRAN VII.6

Laporan Temuan Segera

Laporan Temuan Segera adalah laporan mengenai temuan yang perlu segera ditindaklanjuti karena ada pengendalian utama yang sering tidak dilaksanakan dan berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Kriteria seringnya suatu pengendalian utama tidak dilaksanakan adalah dengan melihat ketentuan tingkat kepatuhan sebagai berikut:

No. Jumlah Sampel Tingkat Kepatuhan

1 1 s.d. 5 5 40%

2 Lebih dari 5 5 50%

Ilustrasi tingkat kepatuhan dalam penentuan temuan segera dapat dilihat dalam contoh berikut ini:

KPP Pratama ABC melakukan pemantauan pengendalian utama untuk periode 1 s.d. 31 Januari 2013. Sampel pengujian untuk periode tersebut adalah 5 sampel. Setelah mengisi Tabel 5, maka perhitungan tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama adalah sebagai berikut:

No. Pengendalian Yang Ada Jurnlah Sampel Hasil pengujian Tingkat Kepatuhan 4 x

1. Pencetakan bukti pengiriman faksimili serta permintaan pembubuhan tanggal dan paraf petugas pos/ekspedisi pada bukti pengiriman surat atau paraf pelaksana Seksi Pelayanan di KPP pada buku ekspedisi KP2KP atas penerusan Surat Permohonan ke KPP 5 4 1 80%

2. Permintaan pembubuhan tanggal dan paraf/tanda tangan/cap petugas pos/ekspedisi pada bukti pengiriman surat Permohonan Diajukan Tidak Pada Tempatnya kepada Wajib Pajak 5 3 60% 2

3. Permintaan pembubuhan tanggal dan paraf pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi atas penerusan Surat Permohonan dari Seksi Pelayanan 5 1 4 20%

4. Penelitian oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terhadap Konsep Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan / Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan/ Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan 5 2 3 40%

5. Permintaan pembubuhan tanggal dan paraf/tanda tangan/cap pos petugas pos/ekspedisi pada bukti pengiriman Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan/ Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan/ Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan 5 5 0 100%

6 Permintaan pembubuhan tanggal dan paraf/tanda tangan/cap petugas pos/ekspedisi pada bukti pengiriman surat Pengantar beserta berkas permohonan dan berkas terkait lainnya ke Kanwil DJP 5 5 0 100%

Tingkat kepatuhan dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang dinyatakan patuh berdasarkan hasil pengujian atribut pengendalian utama dengan jumlah sampel yang dapat diuji dalam persentase.

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama nomor 3 adalah 20% dan nomor 4 adalah 40% (memenuhi kriteria 40% untuk sampel 1 s.d. 5), sehingga atas Pengendalian Utama “Permintaan pembubuhan tanggal dan paraf pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi atas penerusan Surat Permohonan dari Seksi Pelayanan” dan atas Pengendalian Utama “Penelitian oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terhadap Konsep Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan/Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan/Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan” harus disusun Laporan Temuan Segera.

Laporan Temuan Segera disampaikan kepada kepala kantor masing-masing, atau berdasarkan pertimbangan UKI pada KPP/Kanwil DJP/UPT dapat disampaikan juga kepada Kepala Kanwil DJP/Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan UKI pada Kanwil DJP atau Direktur KITSDA dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan temuan yang bersifat segera. Pertimbangan UKI untuk menyampaikan laporan ke tingkatan yang lebih tinggi adalah terkait dengan kewenangan penyelesaian atas temuan yang perlu segera ditindaklanjuti tersebut.

Laporan Temuan Segera disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

LAPORAN TEMUAN SEGERA

KEGIATAN (2)

PADA (3)

NOMOR (4)

GAMBARAN UMUM KEGIATAN (5) (6)

TEMUAN

Kondisi (7)

Kriteria (8)

Sebab (9)

Akibat (10)

Upaya yang telah dilakukan (bila ada) (11)

(12), (13) (14) NIP

Lampiran (15)

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nama kegiatan yang dipantau;

angka 3. diisi dengan nama unit kerja;

angka 4. diisi dengan nomor Laporan Temuan Segera;

angka 5. diisi dengan judul temuan;

angka 6. diisi uraian singkat proses kegiatan yang dipantau (jika dipandang cukup, hanya perlu menyajikan kelompok tahapan kegiatan), pengendalian utama yang terkait dengan temuan segera;

angka 7. diisi uraian rinci fakta yang terjadi dengan disertai bukti yang relevan dan memadai;

angka 8. diisi uraian kriteria yang digunakan (yang seharusnya terjadi), yaitu dapat berupa Standard Operating Procedures / peraturan/kebijakan tertulis lainnya;

angka 9. diisi uraian penyebab terjadinya kondisi (temuan) yang diperoleh dari observasi, wawancara atau teknik lainnya;

angka 10. diisi uraian dampak yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh temuan. Dampak yang ditimbulkan harus relevan, objektif, dan didukung dengan data-data;

angka 11. diisi uraian upaya-upaya yang telah dilakukan pemilik atau pelaksana pengendalian untuk menghilangkan penyebab temuan dan/atau untuk meminimalisir dampak temuan;

angka 12. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Laporan temuan Segera;

angka 13. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 14. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

angka 15. disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan.

LAMPIRAN VII.7

Laporan Temuan Berindikasi Fraud

Laporan Temuan Berindikasi Fraud adalah laporan mengenai adanya indikasi fraud yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang dari dalam DJP dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya dan merugikan organisasi. Contoh temuan yang berindikasi fraud, misalnya hasil pencocokan antara barang yang diterima dengan kontrak oleh Panitia Penerima Barang, Pelaksana dan Kepala Subbagian Umum dinyatakan sesuai meskipun sebenarnya berbeda, tanggal SPM atau SP2D lebih awal dibandingkan tanggal BAST pekerjaan, adanya tanda tangan atau paraf pejabat/pegawai pada suatu dokumen pada tanggal tertentu padahal yang bersangkutan sedang dinas ke luar kota pada tanggal tersebut.

Laporan Temuan Berindikasi Fraud disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur KITSDA, dan Inspektur Jenderal 1 (satu) hari kerja setelah pemantauan.

Laporan Temuan Berindikasi Fraud disusun dengan format sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

LAPORAN TEMUAN BERINDIKASI FRAUD

KEGIATAN PADA NOMOR GAMBARAN UMUM KEGIATAN (2) (3) (4) (5) (6)

TEMUAN

Kondisi (7)

Kriteria (8)

Sebab (9)

Akibat (10)

Upaya yang telah dilakukan (bila ada) (11)

(12), (13) (14) NIP

Lampiran (15)

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nama kegiatan yang dipantau;

angka 3. diisi dengan nama unit kerja;

angka 4. diisi dengan nomor Laporan Temuan Berindikasi Fraud;

angka 5. diisi dengan judul temuan;

angka 6. diisi uraian singkat proses kegiatan yang dipantau (jika dipandang cukup, hanya perlu menyajikan kelompok tahapan kegiatan), pengendalian utama yang terkait dengan temuan berindikasi fraud;

angka 7. diisi uraian rinci fakta yang terjadi dengan disertai bukti yang relevan dan memadai;

angka 8. diisi uraian kriteria yang digunakan (yang seharusnya terjadi), yaitu dapat berupa Standard Operating Procedures/peraturan/kebijakan tertulis lainnya;

angka 9. diisi uraian penyebab terjadinya kondisi (temuan) yang diperoleh dari observasi, wawancara atau teknik lainnya;

angka 10. diisi uraian dampak yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan oleh temuan. Dampak yang ditimbulkan harus relevan, objektif, dan didukung dengan data-data;

angka 11. diisi uraian upaya-upaya yang telah dilakukan pemilik atau pelaksana pengendalian untuk menghilangkan penyebab temuan dan/atau untuk meminimalisir dampak temuan;

angka 12. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Laporan temuan Segera;

angka 13. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 14. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

angka 15. disajikan bukti-bukti, data-data, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan temuan.

LAMPIRAN VII.8

Laporan Akhir Triwulanan

Laporan Akhir Triwulanan adalah laporan yang disusun setiap periode tiga bulanan

(2) PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA

(3) NOMOR (4)

PERIODE YANG DIPANTAU: Bulan s.d. Tahun (5)

PERIODE PELAKSANAAN PEMANTAUAN. Bulan s.d. Tahun. (6

No Pengendalian Utama Populasi Sampel Jumlah Kepatuhan Tingkat Kepatuhan (%) Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Nama Kegiatan:

(16)

1. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (17)

Nama Kegiatan:

(16)

1. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan (17)

Total (18) (18) (18)

Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya:

(19)

Informasi tambahan:

(20) (21), (22) (23) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nama triwulan (I, II, III, atau IV)

angka 3. diisi dengan nama unit kerja;

angka 4. diisi dengan nomor Laporan Akhir Triwulanan Unit Kerja;

angka 5. diisi dengan bulan dan tahun periode yang dipantau;

angka 6. diisi dengan bulan dan tahun periode pelaksanaan pemantauan;

angka 7. cukup jelas;

angka 8. diisi pengendalian-pengendalian utama masing-masing kegiatan;

angka 9. diisi jumlah populasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan pemantauan sampai dengan akhir pelaksanaan pemantauan triwulan yang bersangkutan;

angka 10. diisi jumlah sampel yang dapat diuji untuk masing-masing pengendalian utama sampai dengan akhir pelaksanaan pemantauan triwulan yang bersangkutan;

angka 11. diisi jumlah sampel yang dinyatakan patuh berdasarkan hasil pengujian atribut pengendalian utama sampai dengan akhir pelaksanaan pemantauan triwulan yang bersangkutan;

angka 12. diisi hasil kolom (11) dibagi dengan kolom (10) dalam persentase;

angka 13. diisi jumlah temuan yang diperoleh sampai dengan akhir pelaksanaan pemantauan triwulan yang bersangkutan;

angka 14. diisi jumlah rekomendasi yang diberikan sampai dengan akhir pelaksanaan pemantauan triwulan yang bersangkutan;

angka 15. diisi jumlah rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti dengan tuntas oleh pemilik pengendalian sampai dengan akhir pelaksanaan pemantauan triwulan yang bersangkutan;

angka 16. diisi nama kegiatan yang menjadi objek pemantauan pengendalian utama;

angka 17. diisi rata-rata dari kolom (12) untuk tiap kegiatan;

angka 18. diisi total masing-masing kolom (13), (14), dan (15);

angka 19. diisi jumlah rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya yang tindak lanjutnya belum tuntas;

angka 20. diisi penjelasan ringkas mengenai temuan, rekomendasi, tindak lanjut, atau hal lain yang dianggap perlu untuk menjadi perhatian penerima laporan, misalnya rekomendasi yang lama tidak ditindaklanjuti, adanya penggunaan atribut pengendalian selain yang ada di SOP/peraturan lainnya, perkembangan penyelesaian temuan segera dan temuan berindikasi fraud;

angka 21. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Laporan Akhir Triwulan;

angka 22. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 23. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

(2) PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA TINGKAT WILAYAH KANWIL DJP

(3) NOMOR (4)

PERIODE YANG DIPANTAU: Bulan s.d. Tahun (5)

PERIODE PELAKSANAAN PEMANTAUAN: Bulan s.d. Tahun.

(6)

TABEL A. REKAPITULASI TINGKAT KEPATUHAN

No Nama Kegiatan Tingkat Kepatuhan Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Kegiatan —Kanwil DJP KPP. KPP. KPP.

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Rata-rata Tingkat Kepatuhan Per Unit Kerja (14) (14) (14) (14) (15)

TABEL B. REKAPITULASI TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

No. Nama Kantor Jumlah Temuan Periode Sekarang Jumlah Rekomendasi Periode Sekarang Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas Periode Sekarang Tahun-tahun sebelumnya (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Informasi tambahan:

(22) (23)

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak,

(24) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nama triwulan (I, II, III, atau IV)

angka 3. diisi dengan nama Kanwil DJP;

angka 4. diisi dengan nomor Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Wilayah;

angka 5. diisi dengan bulan dan tahun periode yang dipantau;

angka 6. diisi dengan bulan dan tahun periode pelaksanaan pemantauan;

angka 7. cukup jelas;

angka 8. diisi nama kegiatan yang dipantau;

angka 9. diisi rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan unit kerja Kanwil DJP;

angka 10. diisi rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan pada KPP

angka 11. diisi rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan pada KPP

angka 12. diisi rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan pada KPP

angka 13. diisi rata-rata tingkat kepatuhan per kegiatan tingkat wilayah (rata-rata angka (9) s.d. (12));

angka (14) diisi rata-rata kolom bersangkutan;

angka (15) diisi rata-rata angka (13) atau rata-rata angka (14);

angka 16. cukup jelas;

angka 17. cukup jelas;

angka 18. diisi jumlah keseluruhan temuan pada periode sekarang (sampai dengan akhir triwulan bersangkutan);

angka 19. diisi jumlah rekomendasi pada periode sekarang (sampai dengan akhir triwulan bersangkutan);

angka 20. diisi jumlah rekomendasi pada periode sekarang (sampai dengan akhir triwulan bersangkutan) yang tindak lanjutnya belum tuntas;

angka 21. diisi jumlah rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya yang tindak lanjutnya belum tuntas;

angka 22. diisi penjelasan ringkas mengenai temuan, rekomendasi, tindak lanjut, atau hal lain yang dianggap perlu untuk menjadi perhatian penerima laporan, misalnya rekomendasi yang lama tidak ditindaklanjuti, adanya penggunaan atribut pengendalian selain yang ada di SOP/peraturan lainnya, perkembangan penyelesaian temuan segera dan temuan berindikasi fraud;

angka 23. diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Laporan Akhir Triwulan;

angka 24. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

LAMPIRAN VII.9

TABEL PEMANTAUAN KEPATUHAN TATA KELOLA (GOVERNANCE) PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO

Tabel Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko merupakan tabel yang berisi langkah-langkah pelaksanaan pemantauan kepatuhan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko yang disusun dan ditandatangani oleh UKI. Tabel tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemantauan kepatuhan atas tata kelola dan digunakan untuk mengomunikasikan kesesuaian antara penerapan tata kelola pengelolaan/manajemen risiko dan ketentuan mengenai pengelolaan/manajemen risiko DJP, dengan format sebagai berikut:

No. Uraian Kegiatan Objek Pemantauan Cara Pemantauan Tanggal Pemantauan Pelaksana Pemantauan Hasil Pemantauan

7. (a) (b) (c) (9) (10) (12) NIP NIP

angka (7)

angka 10.

angka 11.

angka 12.

berisi langkah-langkah pemantauan yang tercantum dalam Rencana Pemantauan Tahunan;

diisi dengan tanggal pelaksanaan pemantauan (sesuai tanggal yang tercantum pada Tabel Daftar Uji Tata Kelola);

diisi dengan nama-nama pegawai yang melaksanakan pemantauan (sesuai nama pegawai yang mengisi Tabel Daftar Uji Tata Kelola);

ketentuan pengisian:

a. diisi dengan kesesuaian terhadap kepatuhan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko yang diperoleh dari tabel Daftar Uji Kepatuhan atas Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko, dengan kriteria sebagai berikut:

3 diisi “sesuai” jika seluruh pertanyaan dalam daftar uji menunjukkan kesesuaian;

3 diisi “tidak sesuai” jika satu atau lebih jawaban pertanyaan dalam daftar uji menunjukkan ketidaksesuaian;

huruf (b) dan (c) diisi apabila pada huruf (a) menyatakan “tidak sesuai”.

b. diisi dengan penjelasan atas ketidaksesuaian sebagaimana disebut pada huruf (a) dengan mengacu pada tabel Daftar Uji Kepatuhan atas Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko;

c. diisi dengan rekomendasi atas ketidaksesuaian yang tersebut pada huruf (a);

diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan;

diisi dengan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka (9) tidak diisi);

diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal, pejabat tersebut. (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka (10) tidak diisi);

diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

Petunjuk Pengisian: angka (1) s.d. angka;

4. angka

5. angka

6. angka (8) angka (9)

LAMPIRAN VII.10

TABEL PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN/MITIGASI RISIKO

Tabel Pemantauan Pelaksanaan Penanganan/Mitigasi Risiko merupakan tabel yang berisi langkah-langkah pelaksanaan pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang disusun dan ditandatangani oleh UKI. Tabel tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko dan digunakan untuk mengomunikasikan kesesuaian antara pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko terhadap rencana penanganan/mitigasi risiko, dengan format sebagai berikut:

No. Uraian Kegiatan Objek Pemantauan Cara Pemantauan Tanggal Pemantauan Pelaksana Pemantauan Hasil Pemantauan

7. (a) (b) (c) (9) (10) (12) NIP NIP

angka (7)

angka 10.

angka 11.

angka 12.

berisi langkah-langkah pemantauan yang tercantum dalam Rencana Pemantauan Tahunan;

diisi dengan tanggal pelaksanaan pemantauan (sesuai tanggal yang tercantum pada Tabel Daftar Uji Tata Kelola);

diisi dengan nama-nama pegawai yang melaksanakan pemantauan (sesuai nama pegawai yang mengisi Tabel Daftar Uji Tata Kelola);

ketentuan pengisian:

a. diisi dengan kesesuaian terhadap kepatuhan atas tata kelola pengelolaan/manajemen risiko yang diperoleh dari tabel Daftar Uji Kepatuhan atas Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko, dengan kriteria sebagai berikut:

3 diisi “sesuai” jika seluruh pertanyaan dalam daftar uji menunjukkan kesesuaian;

3 diisi “tidak sesuai” jika satu atau lebih jawaban pertanyaan dalam daftar uji menunjukkan ketidaksesuaian;

huruf (b) dan (c) diisi apabila pada huruf (a) menyatakan “tidak sesuai”.

b. diisi dengan penjelasan atas ketidaksesuaian sebagaimana disebut pada huruf (a) dengan mengacu pada tabel Daftar Uji Kepatuhan atas Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko;

c. diisi dengan rekomendasi atas ketidaksesuaian yang tersebut pada huruf (a);

diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan;

diisi dengan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka (9) tidak diisi);

diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka (10) tidak diisi);

diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

Petunjuk Pengisian: angka (1) s.d. angka;

4. angka

5. angka

6. angka (8) angka (9)

LAMPIRAN VII.11

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

LAPORAN NOMOR (2)

TENTANG LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO PADA

3. SEMESTER

4. TAHUN

5. A. PEMANTAUAN KEPATUHAN TATA KELOLA PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO

No. Uraian Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Keterangan 1 dst

8. B. PEMANTAUAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN FORMULIR PENGELOLAAN/MANAJEMEN RISIKO

No. Uraian Pemantauan Hasil Pemantauan Rekomendasi

1 Pengecekan nomor dan tanggal laporan pada buku register laporan

10. 2 Pengecekan apakah laporan disampaikan tepat waktu

11. Catatan:

12. Dibuat di

13. pada tanggal (15), (16), (18) (17) (19) NIP NIP

Dokumen sebagai lampiran:

• Tabel Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nomor laporan pada UKI unit kerja;

angka 3. diisi dengan unit kerja yang dipantau;

angka 4. diisi dengan semester Laporan Penerapan Manajemen Risiko yang dipantau;

angka 5. diisi dengan tahun Laporan Penerapan Manajemen Risiko yang dipantau;

angka 6. diisi dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dari hasil pemantauan kepatuhan tata kelola pertama (yang tertuang dalam Tabel Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko dan nota dinas rekomendasi);

angka 7. diisi dengan hasil tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (6), yang diperoleh dari hasil pemantauan kedua dengan mengecek jawaban atas nota dinas rekomendasi dan/atau Laporan Penerapan Manajemen Risiko yang telah dilaporkan ke Kanwil DJP/Direktorat KITSDA;

angka 8. diisi dengan penjelasan apabila hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (7) menunjukkan bahwa rekomendasi tidak dijalankan;

angka (9) diisi dengan ada tidaknya nomor dan tanggal Laporan Penerapan Manajemen Risiko pada buku register laporan;

angka (10) diisi dengan rekomendasi apabila hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka (9) menunjukkan bahwa nomor dan/atau tanggal Laporan Penerapan Manajemen Risiko tidak tercantum pada buku register laporan;

angka (11) diisi dengan sesuai/tidaknya penyampaian Laporan Penerapan Manajemen Risiko dengan batas waktu pelaporan yang ditetapkan;

angka (12) diisi dengan rekomendasi apabila hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka (11) menunjukkan bahwa Laporan Penerapan Manajemen Risiko tidak disampaikan tepat waktu;

angka 13. diisi dengan hal-hal lain yang terkait dengan hasil pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

angka 14. diisi dengan tempat pembuatan laporan pemantauan;

angka 15. diisi dengan tanggal pembuatan laporan pemantauan;

angka 16. diisi dengan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka (16) tidak

angka (17) diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka

17. tidak diisi);

angka 18. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 19. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

LAMPIRAN VII.12

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP

(1)

LAPORAN NOMOR (2)

TENTA

(6) •• • (7).

(8).

(9).

(10).

(11).

(12).

(13).

(14).

(15).

(16) Catatan:

(17)

No. Periode Pemantauan Waktu Pemantauan Pelaksana Pemantauan

1. Pemantauan mitigasi risiko pertama (tengah semester) (18) (19)

2. Pemantauan mitigasi risiko kedua (setelah akhir semester) (18) (19)

B. SIMPULAN (20)

Dibuat di (21)

pada tanggal (22), (23), (25) (24) (26) NIP NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nomor laporan pada UKI unit kerja;

angka 3. diisi dengan unit kerja yang dipantau;

angka 4. diisi dengan semester Laporan Penerapan Manajemen Risiko yang dipantau;

angka 5. diisi dengan tahun Laporan Penerapan Manajemen Risiko yang dipantau;

angka 6. diisi dengan Risiko (Berdasarkan Prioritas Risiko dari Daftar Risiko) sebagaimana tercantum pada Formulir 5b Laporan Penerapan Manajemen Risiko;

angka 7. diisi dengan Perincian Rencana Penanganan Risiko sebagaimana tercantum pada Formulir 5b Laporan Penerapan Manajemen Risiko;

angka 8. diisi dengan Ukuran Kinerja sebagaimana tercantum pada Formulir 5b Laporan Penerapan Manajemen Risiko;

angka 9. diisi dengan Target Kinerja sebagaimana tercantum pada Formulir 5b Laporan Penerapan Manajemen Risiko;

angka 10. diisi dengan Jadwal Implementasi (waktu pelaksanaan mitigasi risiko) sebagaimana tercantum pada Formulir 5b Laporan Penerapan Manajemen Risiko;

angka 11. diisi dengan capaian pelaksanaan mitigasi risiko yang diperoleh dari hasil pemantauan pada pertengahan semester penerapan manajemen risiko;

angka 12. diisi dengan capaian pelaksanaan mitigasi risiko yang diperoleh dari hasil pemantauan pada akhir semester penerapan manajemen risiko;

angka 13. diisi dengan ada/tidaknya dokumen pendukung atas realisasi mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka (11);

angka 14. diisi dengan ada/tidaknya dokumen pendukung atas realisasi mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka (12);

angka 15. diisi dengan rekomendasi yang diberikan dari hasil pemantauan pada pertengahan semester penerapan manajemen risiko;

angka 16. diisi dengan rekomendasi yang diberikan dari hasil pemantauan pada akhir semester penerapan manajemen risiko;

angka 17. diisi dengan hal-hal lain yang terkait dengan hasil pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko pada pertengahan semester maupun pada akhir semester;

angka 18. diisi tanggal melaksanakan pemantauan pada tengah/akhir semester;

angka 19. diisi nama pegawai yang melaksanakan pemantauan pada tengah/akhir semester (dapat diisi lebih dari satu);

angka 20. diisi simpulan secara umum dari hasil pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko;

angka 21. diisi dengan tempat pembuatan laporan pemantauan;

angka 22. diisi dengan tanggal pembuatan laporan pemantauan;

angka (23) diisi dengan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka (23) tidak diisi);

angka (24) diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka

24. tidak diisi);

angka 25. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 26. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

LAMPIRAN VII.13

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP

(1)

LAPORAN NOMOR (2)

TENTA

(9)

B. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN/MITIGASI RISIKO

No. Unit Kerja Hasil Analisis dan Evaluasi Rekomendasi

1. KPP (10) (11) (12) dst.

Catatan:

(13)

Dibuat di (14)

pada tanggal (15),(16), (18) (17) (19) NIP NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama Kanwil DJP;

angka 2. diisi dengan nomor laporan pada UKI Kanwil DJP;

angka 3. diisi dengan nama Kanwil DJP;

angka 4. diisi dengan semester pelaksanaan analisis dan evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko dan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Mitigasi Risiko pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP;

angka 5. diisi dengan tahun pelaksanaan analisis dan evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP;

angka 6. diisi dengan nama KPP di lingkungan Kanwil DJP;

angka 7. diisi dengan ringkasan hasil analisis dan evaluasi atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko yang diterima dari UKI KPP;

angka 8. diisi dengan rekomendasi yang diusulkan oleh UKI Kanwil DJP berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada angka (7);

angka 9. diisi dengan permasalahan dan/atau hal-hal lain yang terkait dengan hasil pemantauan pengelolaan/manajemen risiko yang diterima dari UKI KPP;

angka 10. diisi dengan nama KPP di lingkungan Kanwil DJP;

angka 11. diisi dengan ringkasan hasil analisis dan evaluasi atas Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko yang diterima dari UKI KPP;

angka 12. diisi dengan rekomendasi yang diusulkan oleh UKI Kanwil DJP berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada angka (11);

angka 13. diisi dengan permasalahan dan/atau hal-hal lain yang terkait dengan hasil pemantauan pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang diterima dari UKI KPP;

angka 14. diisi dengan tempat pembuatan laporan pemantauan;

angka 15. diisi dengan tanggal pembuatan laporan pemantauan;

angka 16. diisi dengan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka (16) tidak diisi);

angka (17) diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal (untuk KPP, KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP, angka

17. tidak diisi);

angka 18. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 19. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

LAMPIRAN VII.14

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

NOTA DINAS NOMOR (2)

Yth. (3)

sela

(6) Lampiran.

(7) Hal: Penyampaian Rekomendasi Hasil Pemantauan Kepatuhan Tata Kelola Pengelolaan/Manajemen Risiko.

| (8) | Semester (9) | Tahun (10) | Atau (pilih salah satu) Penyampaian Rekomendasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko. |

| (8) | Semester (9) | Tahun (10) | Tanggal (11) (12) (13) NIP |

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nomor nota dinas pada UKI unit kerja;

angka 3. diisi dengan nama pimpinan unit kerja;

angka 4. diisi dengan nama posisi dalam Tim Manajemen Risiko;

angka 5. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/ Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.;

angka 6. cukup jelas;

angka 7. cukup jelas;

angka 8. diisi dengan nama unit kerja;

angka 9. diisi dengan semester pelaksanaan pemantauan; angka (

angka 10. diisi dengan tahun dilaksanakannya pemantauan;

angka 11. diisi dengan tanggal nota dinas;

angka 12. diisi dengan antara lain meliputi ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dan rekomendasi hasil pemantauan;

angka 13. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

LAMPIRAN VII.15

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

Nomor (3)

Sifat (4)

Lampiran (5)

Hal: Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Risiko di KPP (6)

Yth. Kepala KPP (7)

(Alamat) (8).

(Penutup)

a.n. Kepala Kantor

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak,

(9) NIP

Tembusan:

Kepala Kanwil DJP (10)

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama Kanwil DJP;

angka 2. diisi dengan tanggal surat;

angka 3. cukup jelas;

angka 4. cukup jelas;

angka 5. cukup jelas;

angka 6. diisi dengan nama KPP;

angka 7. diisi dengan nama KPP;

angka 8. diisi dengan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh UKI Kanwil DJP atas Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko KPP serta rekomendasi yang diberikan kepada KPP tersebut berdasarkan laporan analisis dan evaluasi yang telah disusun;

angka 9. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;

angka 10. diisi dengan nama Kanwil DJP.

LAMPIRAN VII.16

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

LAPORAN NOMOR (2)

TENTANG PEMANTAU

(11) 2. Lembar Pemantauan Kehadiran dan Ketertiban Pegawai.

(12) 3. Kertas Kerja Pemantauan dalam bentuk softcopy.(13) 4. Rekapitulasi Kekurangan/Kelebihan Pemotongan TKPKN.

(14) 5. Rekapitulasi Selisih antara Penyesuaian Data dengan Dokumen Pendukung dengan LBKP.

(15) Menyetujui,

Dibuat di (16)

pada tanggal (17)

Dibuat oleh,

(18) (19) NIP (20) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nomor laporan pemantauan;

angka 3. diisi dengan metode pemantauan yang digunakan;

angka 4. diisi dengan unit kerja tempat pelaksanaan pemantauan;

angka 5. diisi dengan dasar hukum pelaksanaan pemantauan, antara lain nota dinas pemberitahuan/surat tugas;

angka 6. diisi dengan penjelasan maksud dan tujuan pelaksanaan pemantauan;

angka 7. diisi dengan penjelasan hal-hal yang dipantau, objek yang dipantau, dan waktu pemantauan;

angka 8. diisi dengan penjelasan hal-hal yang ditemui dalam pelaksanaan pemantauan, seperti kronologis kegiatan pemantauan, hasil pemantauan, serta hambatan/kendala yang ditemui selama kegiatan pemantauan, dan lain-lain;

angka 9. cukup jelas;

angka 10. diisi dengan rekomendasi yang diusulkan oleh pemantau berdasarkan hasil pemantauan termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi tersebut;

angka 11. diisi dengan melampirkan Perangkat Pemantauan yang telah diisi sesuai hasil pemantauan;

angka 12. diisi dengan melampirkan Lembar Pemantauan Kehadiran dan Ketertiban Pegawai yang telah diisi sesuai hasil pemantauan (sesuai dengan Formulir 1 Perangkat Pemantauan);

angka 13. diisi dengan melampirkan Kertas Kerja Pemantauan dalam bentuk softcopy (berupa CD/DVD);

angka 14. diisi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemotongan TKPKN dengan hasil pemantauan, dengan cara melampirkan Rekapitulasi Kekurangan/Kelebihan Pemotongan TKPKN (format terlampir);

angka 15. diisi apabila terdapat ketidaksesuaian antara LBKP yang telah dilaporkan dengan hasil pemantauan, dengan cara melampirkan Rekapitulasi Selisih antara Penyesuaian Data dengan Dokumen Pendukung dengan LBKP (format terlampir);

angka 16. diisi dengan tempat pembuatan laporan pemantauan;

angka 17. diisi dengan tanggal pembuatan laporan pemantauan;

angka 18. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 19. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 20. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan anggota tim pemantau.

REKAPITULASI KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMOTONGAN TKPKN

BULAN TAHUN (1)

No Nama Jabatan Pemotongan TKPKN (%) Rincian Pemotongan “KURANG (LEBIH) POTONG” Keterangan cfm. PEMANTAU dm. DAFTAR PEMOTO NGAN TKPKN

KURANG POTONG LEBIH) P (5 - 6) Jenis Jumlah Tanggal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dst.

Dibuat oleh: Diteliti oleh:

Nama Tanggal Paraf Nama Tanggal Paraf

(12) (13) (14) (15) (16) (17)

diisi Bulan dan Tahun periode pemotongan TKPKN yang dipantau;

cukup jelas;

diisi Nama Pegawai;

diisi Jabatan Pegawai;

diisi Besar Persentase (%) Pemotongan TKPKN berdasarkan hasil Pemantau;

diisi Besar Persentase (%) Pemotongan TKPKN berdasarkan Daftar Pemotongan TKPKN;

diisi Besar Persentase (%) Kurang atau Lebih Potong TKPKN selisih dari Angka (5) dikurangi dengan Angka (6);

diisi dengan X/I/St/Sc/CT/TL1/TL2/TL3/TL4/PSW1/PSW2/ PSW3/PSW4 yang menyebabkan TKPKN kurang/lebih dipotong;

diisi Jumlah dari Jenis yang Kurang/Lebih Potong;

diisi Tanggal-Tanggal Kurang/Lebih Potong dari Jenis yang Kurang/Lebih Potong;

diisi keterangan yang diperlukan sebagai penjelasan atas kolom-kolom sebelumnya;

diisi oleh pembuat rekapitulasi, dengan mencantumkan nama, tanggal pembuatan, dan paraf;

diisi oleh peneliti rekapitulasi (Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal), dengan mencantumkan nama, tanggal penelitian, dan paraf.

Petunjuk Pengisian:

angka 1. angka 2. angka 3. angka 4. angka 5. angka 6. angka 7. angka 8. angka 9. angka 10. angka 11. angka 12. s.d. angka (14) angka (15) s.d. angka (17)

REKAPITULASI SELISIH ANTARA PENYESUAIAN DATA DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG DENGAN LBKP

BULAN. TAHUN.

1. Jabatan DATA TIDAK DILAPORKAN DI LBKP/SELISIH

No Pegawai Nama X Sc St Ct I TLB PC Keterangan

12. 1 2 3 4 5 Dst.

Dibuat oleh: Diteliti oleh:

Nama - Tanggal Paraf Nama Tanggal Paraf

18. Keterangan:

X: Tidak hadir tanpa keterangan yang sah

St: Sakit tanpa Surat Keterangan Dokter

Sc: Sakit dengan Surat Keterangan/Sertifikat Dokter

Ct: Cuti

I: Izin

TLB=TL: Terlambat masuk kantor

PC=PSW: Pulang Sebelum Waktunya/Pulang Cepat

diisi Bulan dan Tahun periode LBKP yang dipantau;

cukup jelas;

diisi Nama Pegawai;

diisi Jabatan Pegawai;

diisi jumlah selisih ketidakhadiran pegawai tanpa keterangan antara dokumen pendukung dengan LBKP;

diisi selisih jumlah ketidakhadiran pegawai karena sakit tanpa surat dokter antara dokumen pendukung dengan LBKP;

diisi selisih jumlah ketidakhadiran pegawai karena sakit dengan surat dokter antara dokumen pendukung dengan LBKP;

diisi selisih jumlah ketidakhadiran pegawai karena cuti antara dokumen pendukung dengan LBKP;

diisi selisih jumlah ketidakhadiran pegawai karena ijin antara dokumen pendukung dengan LBKP;

diisi selisih jumlah keterlambatan pegawai antara dokumen pendukung dengan LBKP;

diisi selisih jumlah kepulangan pegawai sebelum waktunya antara dokumen pendukung dengan LBKP;

diisi Keterangan yang diperlukan sebagai penjelasan atas kolom-kolom sebelumnya;

diisi oleh pembuat rekapitulasi, dengan mencantumkan nama, tanggal pembuatan, dan paraf;

diisi oleh peneliti rekapitulasi (Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal), dengan mencantumkan nama, tanggal penelitian, dan paraf.

Petunjuk Pengisian:

angka 1. angka 2. angka 3. angka 4. angka 5. angka 6. angka 7. angka 8. angka 9. angka 10. angka 11. angka 12. angka 13. s.d. angka (15) angka (16) s.d. angka (18)

LAMPIRAN VII.17

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP

(1)

LAPORAN SEMESTERAN NOMOR (2)

TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEPATUHAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANWIL DJP (3) SEMESTER. TAHUN. (4)

A. RINGKASAN LAPORAN

1. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak (5)

2. Jumlah Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (6)

3. Jumlah Laporan yang diterima (7)

4. Jumlah Rekomendasi yang diterima (8)

5. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (9)

B. TABEL REKAPITULASI LAPORAN

Terlampir

Dibuat di (10)

pada tanggal (11)

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak,

(12) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 2. diisi dengan nomor laporan semesteran;

angka 3. diisi dengan Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 4. diisi dengan periode pelaksanaan pemantauan, contoh: Semester I Tahun 2013;

angka 5. diisi dengan jumlah KPP yang termasuk dalam wilayah Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 6. diisi dengan jumlah Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan yang termasuk dalam wilayah Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 7. diisi dengan jumlah Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang diterima oleh Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 8. diisi dengan jumlah rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang diterima oleh Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 9. diisi dengan jumlah rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang sudah ditindaklanjuti oleh Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 10. diisi dengan tempat pembuatan laporan pemantauan;

angka 11. diisi dengan tanggal pembuatan laporan pemantauan;

angka 12. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

Tabel Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kanwil DJP (1)

No Nama KPP Nomor Unit yang dan Dipantau,1 Tanggal Laporan Rekomendasi Nomor dan Tanggal Surat Pemonitoran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemonitoran Sudah/Belum Nomor dan Tanggal Surat/ND/bukti lain (2) (3) (4) 1 (5) (6) (7) (8) (9)

Total (10) (11)

Dibuat di (12)

pada tanggal (13)

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak,

(14) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan Kanwil DJP pembuat laporan;

angka 2. cukup jelas;

angka 3. diisi dengan nama KPP yang mengirimkan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai;

angka 4. diisi dengan unit kerja yang dilakukan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai, contoh pengisian: “di unit sendiri” atau nama KP2KP yang termasuk dalam wilayah KPP yang bersangkutan;

angka 5. diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang diterima;

angka 6. diisi dengan rekomendasi yang disampaikan oleh KPP pengirim Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai;

angka 7. diisi dengan nomor dan tanggal surat pemonitoran tindak lanjut yang dikirim oleh Kanwil DJP atas Laporan dan Rekomendasi Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai yang dibuat oleh UKI pada KPP;

angka 8. diisi dengan “sudah” apabila rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait, atau “belum” apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait;

angka 9. diisi dengan nomor dan tanggal surat, nota dinas, atau bukti lain yang mendukung pernyataan angka (8);

angka 10. diisi dengan jumlah unit yang dipantau;

angka 11. diisi dengan jumlah seluruh rekomendasi;

angka 12. diisi dengan tempat pembuatan laporan pemantauan;

angka 13. diisi dengan tanggal pembuatan laporan pemantauan;

angka 14. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

LAMPIRAN VII.18

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Np Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Tindak Lanjut Penyetoran Nilai Penyerahan Aset atau Uang ke Kas Negara (rupiah) Judul Nilai (rupiah) Uraian Nilai (rupiah)

| (1) | ATAS (2) | PADA (3) | (4) (5) (6) (7) (8) (9) | ( 1 0) 1 1) 2) (dst.) 2 1) 3 1) 2) 4 1) 2) (dst.) 5 1) 2) 3) (dst.) dst. | Jumlah - Jumlah - |

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan Aparat Pengawas Fungsional yang melakukan pengawasan;

angka 2. diisi dengan judul/tema pengawasan;

angka 3. diisi dengan unit kerja DJP yang menjadi objek pengawasan (KPDJP/Kanwil DJP/KPP);

angka 4. diisi dengan nomor urut temuan hasil pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan;

angka 5. diisi dengan judul temuan hasil pengawasan;

angka 6. diisi dengan nilai temuan hasil pengawasan;

angka 7. diisi dengan uraian rekomendasi atas temuan hasil pengawasan;

angka 8. diisi dengan nilai rekomendasi atas temuan hasil pengawasan;

angka 9. diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan unit kerja;

angka 10. diisi dengan nilai penyerahan ke kas negara berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan unit kerja terkait.

(2)

Yth. Dari Sifat Hal Tanggal

Sehubungan dengan rekomendasi Hasil Analisis dan/atau Investigasi Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melalui surat nomor / PJ.11/20)oc tanggal hal (7), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. surat tersebut pada intinya menyampaikan agar atasan langsung melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama NIP Jabatan (8) Unit Kerja

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. demikian disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Saudara.

(9) (3) (4) (5) (6): Rahasia NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan nomor nota dinas;

angka 3. diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak/Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 4. diisi dengan jabatan kepala unit kerja;

angka 5. diisi dengan masalah pokok nota dinas;

angka 6. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya nota dinas;

angka 7. diisi dengan nomor, tanggal, bulan, tahun, dan hal surat rekomendasi Direktur KITSDA;

angka 8. diisi dengan nama, NIP, jabatan, dan unit kerja dari pegawai yang direkomendasikan oleh Direktur KITSDA untuk dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung;

angka 9. diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP kepala unit kerja yang membuat nota dinas.

LAMPIRAN VII.20

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH

3. Bulan Tahun

A. Dasar Kegiatan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-././.

5. tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

B. Hasil Pemantauan

No Permasalahan Proses Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Nomor Surat Direktur KITSDA Uraian

9. Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10. Menyetujui,

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak / Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal,

Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal,

(12) NIP NIP

Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal,

(13) NIP

Petunjuk Pengisian:

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak /Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;

angka 3. diisi dengan nama unit kerja;

angka 4. diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan;

angka 5. diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

angka 6. diisi dengan urutan hasil pemantauan;

angka 7. diisi dengan nomor dan tanggal surat rekomendasi Direktur KITSDA;

angka 8. diisi dengan uraian singkat rekomendasi Direktur KITSDA;

angka 9. diisi dengan proses tindak lanjut yang sedang dilakukan oleh atasan langsung terhadap rekomendasi Direktur KITSDA (misal: belum ditindaklanjuti, sedang dilakukan pemanggilan terhadap pegawai atas nama untuk hadir pada tanggal, sedang dilakukan pemeriksaan pada tanggal, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal, penyampaian hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum, dsb;

angka 10. diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya laporan;

angka ( 1 1) diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak /Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;

angka (12) diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal yang melakukan pemantauan;

angka (13) diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal yang melakukan pemantauan.

LAMPIRAN VII.21

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN/ATAU INVESTIGASI DIREKTORAT KITSDA OLEH

3. Bulan Tahun

A. Dasar Kegiatan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-././.

5. tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

B. Hasil Pemantauan

No Permasalahan Proses Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Nomor Surat Direktur KITSDA Uraian

9. Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10. Menyetujui,

Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal,

Pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal,

(12) NIP NIP

Petunjuk Pengisian

angka 1. diisi dengan nama unit kerja;

angka 2. diisi dengan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/ Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

angka 3. diisi dengan nama unit kerja;

angka 4. diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan;

angka 5. diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

angka 6. diisi dengan urutan hasil pemantauan;

angka 7. diisi dengan nomor dan tanggal surat rekomendasi Direktur KITSDA;

angka 8. diisi dengan uraian singkat rekomendasi Direktur KITSDA;

angka 9. diisi dengan proses tindak lanjut yang sedang dilakukan oleh atasan langsung terhadap rekomendasi Direktur KITSDA (misal: belum ditindaklanjuti, sedang dilakukan pemanggilan terhadap pegawai atas nama untuk hadir pada tanggal, sedang dilakukan pemeriksaan pada tanggal, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal, penyampaian hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum, dsb;

angka 10. diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya laporan;

angka 11. diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal yang melakukan pemantauan;

angka 12. diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY

PENUTUP

Pelaksanaan tugas kepatuhan internal secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi sebagai bentuk penerapan pengendalian intern merupakan upaya yang perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena apabila tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka hasilnya tidak akan memberikan manfaat bagi DJP dan hanya akan menjadi formalitas serta beban bagi para pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang benar-benar solid dari seluruh unsur di DJP, baik para pemilik/pelaksana pengendalian maupun UKI. Kerja sama yang baik dalam wujud pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing secara profesional diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang, sehingga memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi.

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

ttd. A. FUAD RAHMANY