PER-40/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar

TENTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:** bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pembayaran subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MINYAK SOLAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu Minyak Solar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

3. Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar per liter yang selanjutnya disebut Subsidi Tetap adalah pengeluaran negara untuk konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar melalui Badan Usaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-Perubahan.

Pasal 2

(1) Nilai Subsidi Tetap sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Badan Usaha yang melakukan penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atas Subsidi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Pasal 3

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib membuat Faktur Pajak pada saat mengajukan permintaan pembayaran Subsidi Tetap kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

(2) Badan Usaha membuat Faktur Pajak pengganti sesuai dengan ketentuan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dalam hal:

a. jumlah pembayaran Subsidi Tetap yang telah diverifikasi oleh pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berbeda dengan jumlah permintaan pembayaran Subsidi Tetap yang diajukan oleh Badan Usaha; dan/atau

b. terdapat koreksi pembayaran Subsidi Tetap dari hasil verifikasi triwulanan oleh pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menimbulkan selisih jumlah pembayaran Subsidi Tetap.

(3) Tata cara pengisian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1) Badan Usaha wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas:

a. Subsidi Tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

b. Pembayaran sehubungan dengan koreksi pembayaran Subsidi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

(2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak terjadinya pembayaran Subsidi Tetap atau koreksi pembayaran Subsidi Tetap berakhir.

(3) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Dalam hal Badan Usaha melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Billing System), tata cara pembayarannya mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran pajak secara elektronik.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini:

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Atas pembayaran Subsidi Tetap yang dilakukan dalam tahun 2015, berlaku ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 13 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUERT INDONESIA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDEKRATAN ODING RIFALDI NIP 197003111995031002

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak a. Kode transaksi pada Faktur Pajak diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Bendaharawan Pemerintah yang memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Kode status dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha yang menyerahkan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar.

3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak a. Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan 00.000.000.0-000.000.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan 00.000.000.0-000.000.

4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:

a. Nomor Urut Diisi dengan nomor urut dari Jenis BBM Tertentu Minyak Solar yang diserahkan.

b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Diisi dengan nama Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Nomor Surat Permintaan Pembayaran ke Direktorat Jenderal Anggaran.

c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Diisi dengan nilai Subsidi Tetap yang diterima oleh Badan Usaha. Nilai Subsidi Tetap tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%.

Perhitungan harga jual adalah sebesar jumlah pembayaran Subsidi Tetap dikalikan 100/115.

Contoh perhitungan:

Badan Usaha mengirimkan permintaan pembayaran Subsidi Tetap Minyak Solar kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil verifikasi menyatakan tagihan telah sesuai.

Jumlah harga jual atas pembayaran Subsidi Tetap Minyak Solar tersebut adalah sebesar:

Rp100.000.000,00 x 100/115 = Rp86.956.521,00.

5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.

6. Potongan Harga Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.

7. Uang Muka yang telah diterima Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

8. Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.

9. PPN=10% X Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.

11.Tanggal.

Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.

12. Nama dan Tanda tangan a. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat atau pegawai yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha untuk menandatangani Faktur Pajak.

b. Dalam hal Badan Usaha menggunakan e-Faktur, maka tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa tanda tangan elektronik yang tata caranya mengikuti ketentuan yang mengatur pembuatan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPURBASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENIS PALA ODING RIFALDI NIP 197003111995031002

1. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

2. Nama Diisi dengan Nama Badan Usaha.

3. Alamat Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha.

4. NOP Tidak perlu diisi.

5. Alamat Objek Pajak Tidak perlu diisi.

6. Kode Akun Pajak Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri.

7. Kode Jenis Setoran Diisi dengan Kode Jenis Setoran 900 untuk Jenis Setoran Pemungut PPN Dalam Negeri.

8. Uraian Pembayaran Diisi dengan uraian penyetoran PPN atas pembayaran Subsidi Tetap Jenis BBM Tertentu Minyak Solar serta nomor dan tanggal tanda terima pembayaran.

9. Masa Pajak Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan dengan menggunakan satu Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap masa pajak.

10. Tahun Pajak Diisi tahun terutangnya pajak.

11. Nomor Ketetapan

Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, keputusan atau putusan pengadilan.

12. Jumlah Pembayaran Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.

13. Terbilang Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

14. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tidak perlu diisi.

15. Wajib Pajak/Penyetor a. Diisi tempat dan tanggal penyetoran.

b. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat Badan Usaha.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ★ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PARK KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, ODING RIFALDI NIP 197003111995031002