PER-4/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (6) huruf a, dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta perubahannya, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 / PMK. 03 / 20 17 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta perubahannya.

2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

3. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut LJK Lainnya adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

4. Entitas Lain adalah badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.

5. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan nonpelapor untuk mendaftarkan diri dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.

6. Lembaga Keuangan Pelapor adalah LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai lembaga kustodian, lembaga simpanan, perusahaan asuransi tertentu, dan/atau entitas investasi yang wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

7. Lembaga Keuangan Nonpelapor adalah LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri.

8. Yurisdiksi Tujuan Pelaporan adalah yurisdiksi partisipan yang merupakan tujuan bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.

9. Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri.

10. Rekening Keuangan yang Dikecualikan adalah Rekening Keuangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri.

11. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Petugas Pelaksana adalah petugas yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Menteri.

13. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau dan perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses pendaftaran bagi Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

15. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat menjadi KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP.

17. Kantor Pengolahan Data Eksternal yang selanjutnya disingkat KPDE adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

BAB II — RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan secara otomatis untuk:

   a. pelaksanaan perjanjian internasional; dan

   b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Akses informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis oleh Lembaga Keuangan Pelapor.

3. Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kontrak investasi kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan oleh LJK dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional yang tata cara penyampaiannya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh:

   a. LJK Lainnya atau Entitas Lain dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; dan

   b. LJK, LJK Lainnya atau Entitas Lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Dalam hal LJK merupakan kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi kolektif tersebut.

BAB III — TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 3

1. Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak.

2. Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Lembaga Keuangan Nonpelapor.

3. Kewajiban mendaftarkan diri bagi kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi kolektif tersebut.

4. Daftar dan rincian Lembaga Keuangan Pelapor dan Lembaga Keuangan Nonpelapor tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:

   a. secara langsung;

   b. secara elektronik; atau

   c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

2. Pendaftaran dilakukan paling lama pada akhir bulan Februari tahun kalender berikutnya setelah tahun terpenuhinya kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Pasal 5

1. Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan pendaftaran melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap, menandatanganinya, dan menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.

2. Penandatanganan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

   a. pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau

   b. penerima kuasa yang ditunjuk, dalam hal pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor berhalangan.

3. Saat melakukan pengisian Formulir Pendaftaran, Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus:

   a. memilih jenis kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Keuangan Pelapor;

   b. menyampaikan identitas Petugas Pelaksana; dan

   c. mencantumkan jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan berikut alasan dikecualikannya Rekening Keuangan tersebut, dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor dimaksud mengelola Rekening Keuangan yang Dikecualikan.

4. Dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai lembaga kustodian, lembaga simpanan, perusahaan asuransi tertentu, dan/atau entitas investasi, Lembaga Keuangan Pelapor dimaksud harus memilih lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha pada Formulir Pendaftaran sesuai dengan kegiatan usahanya.

5. Pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor dapat menunjuk atau menetapkan 1 (satu) atau lebih Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

6. Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Formulir Pendaftaran dalam bentuk salinan digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diunduh pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

8. Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), KPP atau KP2KP memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

1. Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b oleh Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap dan meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

2. Ketentuan pengisian Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Lembaga Keuangan Pelapor mengikuti ketentuan pengisian Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

3. Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana autentikasi pada saat penyampaian Formulir Pendaftaran secara elektronik.

4. Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan tanda terima pendaftaran secara elektronik.

Pasal 7

1. Setelah melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala KPP menerbitkan surat keterangan terdaftar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya tanda terima pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 6 ayat (4).

2. Kepala KPP dapat menetapkan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar setelah melakukan penelitian atas data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sampai dengan batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

3. Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat.

4. Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

1. Perubahan data Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

   a. kategori Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor;

2. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

   a. berdasarkan permohonan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau

   b. secara jabatan.

3. Penyampaian permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan:

   a. secara langsung; atau

   b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

4. Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap, menandatanganinya, dan menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.

5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:

   a. pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau

   b. penerima kuasa yang ditunjuk, dalam hal pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor berhalangan.

6. Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:

   a. surat kuasa, dalam hal Formulir Pendaftaran dalam rangka perubahan data ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; dan/atau

   b. dokumen pendukung yang membuktikan perubahan data, dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor mengajukan permohonan perubahan jenis lembaga

7. Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPP atau KP2KP memberikan tanda terima perubahan data sepanjang permohonan perubahan data memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

8. Setelah melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPP melakukan perubahan data dan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanda terima sebagaimana dimaksud ayat (7) diterbitkan.

9. Kepala KPP dapat melakukan perubahan data secara jabatan dan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat setelah melakukan penelitian atas data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Surat pemberitahuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

1. Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut status terdaftar Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor:

   a. berdasarkan permohonan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau

   b. secara jabatan,

2. Dalam hal terhadap Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dilakukan penghapusan NPWP, status terdaftar Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dicabut secara jabatan.

3. Termasuk dalam lingkup pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dimaksud:

   a. tidak lagi melakukan kegiatan usaha, namun belum dilakukan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan/atau likuidasi; atau

   b. telah melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Pelapor dan Lembaga Keuangan Nonpelapor.

4. Penyampaian permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:

   a. secara langsung; atau

   b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

5. Permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh:

   a. pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau

   b. penerima kuasa yang ditunjuk, dalam hal pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor berhalangan.

6. Permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke KPP atau KP2KP dan dilampiri dengan:

   a. surat kuasa, dalam hal permohonan pencabutan status terdaftar ditandatangani oleh penerima kuasa

7. Permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Terhadap permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPP atau KP2KP memberikan tanda terima sepanjang permohonan dimaksud memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 10

1. Setelah melakukan penelitian atas permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Kepala KPP menerbitkan:

   a. surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor, dalam hal permohonan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (3); atau

   b. surat keputusan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor, dalam hal permohonan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3).

2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor diterbitkan.

3. Setelah melakukan penelitian atas data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Kepala KPP dapat melakukan pencabutan status terdaftar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

4. KPP mengirimkan:

   a. surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3); atau

   b. surat keputusan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

   ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat.

5. Surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) dan surat keputusan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV — TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS

Pasal 11

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi berupa:

   a. identitas pemegang Rekening Keuangan;

   b. nomor Rekening Keuangan;

   c. identitas Lembaga Keuangan Pelapor;

   d. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan

   e. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan, dengan rincian dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan format:

   a. Extensible Markup Language (XML); atau

   b. Microsoft Excel, dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:

   a. mekanisme elektronik yang dilakukan secara online melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau

   b. mekanisme nonelektronik yang dilakukan secara langsung ke KPDE atau melalui KPP.

4. Dalam hal penyampaian laporan dengan mekanisme elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga Keuangan Pelapor:

   a. mengunggah file laporan dalam hal terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan; atau

5. Dalam hal penyampaian laporan dengan mekanisme nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan:

   a. laporan disertai dengan surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah ditandatangani dalam bentuk dokumen elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) dalam hal terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan; atau

   b. surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah ditandatangani dalam bentuk dokumen elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan.

6. Format laporan dan aplikasi untuk melakukan pengamanan atau enkripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta petunjuk pengisian laporan dapat diunduh pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

7. Prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan satu laporan untuk masing-masing negara domisili pemegang Rekening Keuangan dan/atau pengendali entitas yang merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

Pasal 13

1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib dilakukan paling lama akhir bulan April tahun kalender berikutnya.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), wajib dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus tahun kalender berikutnya ke Otoritas Jasa Keuangan.

3. Lembaga Keuangan Pelapor dapat melakukan pembetulan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian laporan.

4. Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional, penyampaian laporan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB V — PENUTUP

Pasal 14

Terhadap permohonan pendaftaran yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. ROBERT PAKPAHAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

t71,;ATplNI • b • ReiLA

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

00311 199103 1 002

FALDI

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR-04/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS

A. DAFTAR DAN RINCIAN LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR DAN LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

1. Daftar dan Rincian Lembaga Keuangan Pelapor

No Sektor Jenis Penjelasan

2. LJK di sektor perbankan

a. Bank Umum;

b. Bank Perkreditan Rakyat;

c. Bank Umum Syariah;

d. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Cukup jelas.

2. LJK di sektor Pasar Modal

a. Perantara Pedagang Efek

Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek.

b. Manajer Investasi

Manajer Investasi yang melakukan penjualan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik secara langsung kepada nasabah (direct selling) maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

2 No Sektor Jenis Penjelasan 1. 2. 3. 4.

c. Bank Kustodian

Bank Kustodian yang:

a. mengadministrasi kan nasabah langsung, atau

b. mengadministrasi kan nasabah langsung yang menginvestasikan dana dan/atau efeknya untuk dikelola oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah tersebut secara individual.

3. LJK di sektor Perasuransian

a. Perusahaan asuransi umum dan umum syariah;

b. Perusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah;

c. Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah;

d. Perusahaan asuransi lainnya

LJK di sektor perasuransian wajib melakukan pendaftaran sebagai Lembaga Keuangan Pelapor dalam hal LJK dimaksud memiliki produk asuransi yang memiliki nilai tunai (cash value) dan/atau kontrak anuitas (annuity contract).

4. LJK Lainnya

a. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 3 No Sektor Jenis Penjelasan;

4. pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

4 No Sektor Jenis Penjelasan 1. 2. 3. 4.

5. Entitas Lain,

a. Pialang Perdagangan Berjangka

Pialang Perdagangan Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

b. Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam

Cukup Jelas.

6. LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain

Lembaga Keuangan Pelapor selain yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5

Lembaga keuangan Pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri.

-5 2. Daftar dan Rincian Lembaga Keuangan Nonpelapor No Sektor Jenis Penjelasan 1. 2. 3. 4.

1. LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain

a. Entitas Pemerintah

Kecuali menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu.

b. Organisasi Internasional;

c. Bank Sentral;

d. Dana Pensiun Partisipasi Luas

Cukup Jelas.

e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas

Cukup Jelas.

f. Dana Pensiun dari Entitas Pemerintah

Cukup Jelas.

g. Dana Pensiun dari Organisasi Internasional

Cukup Jelas.

h. Penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu

Cukup Jelas.

i. Kontrak Investasi Kolektif yang dikecualikan

Cukup Jelas.

j. Trust

Sepanjang trustee dari trust tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan -6 No Sektor Jenis Penjelasan;

4. untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada trust tersebut.

k. Entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak dan memiliki karakteristik sejenis dengan entitas pada huruf a sampai dengan huruf h, serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai Lembaga Keuangan Nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.

Cukup Jelas

2. LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain

Lembaga Keuangan Nonpelapor selain yang dimaksud pada angka 1

Lembaga Keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Lembaga Keuangan nonpelapor berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri

riPerubahan Data Entitas Lain KIASIFIKASI Kategori Lembaga Keuangan (pllihyang sexual) LJK Ob. LAC Lainnya f. Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c g. Penerbit Kartu Kredit Berkualifilcasi Tertentu h. Skema Invetasi Kolektif yang dficecualikan i. Trust j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena Untuk lembaga keuangan nonpelapor (path yang sesuag

a. Entitas Pemerintah;

b. Organisasi Internasional;

c. Bank Sentral;

d. Dana Pensiun Partisipasi Luas;

e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORAIIILIR PENDAFTARAN LEMBAGA ICEIIANGAN

2. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat mPdd, std, dari seta)

a. Berdasarkan Perjanjian Internasional

b. Kepentingan Perpajakan Domestik

3. Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian intemasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)

na. Lembaga Keuangan Pelapor Ob. Lembaga Keuangan Nonpelapor

Untuk lembaga keuangan pelapor (pilillyang seauai);

a. Lembaga }Custodian;

b. Lembaga Simpanan;

c. Entitas Investasi;

d. Peru sahaan Asuransi Tertentu

B. IDENTITAS;

1. Nama lembaga keuangan

2. NPWP lembaga keuangan

3. Alamat e-mail

4. Nomor Telepon

Petugas Pelaksana

No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No. Telepon

10. 1 2 -7

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR DAN LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti: Lengkap Tidak Lengkap

Petugas, Pem ohon,., tanggal

Pimpinan Lembaga Keuangan

Kuasa

Tanda Tangan Identitas penanda tangan NIP Nama Lengkap: NPWP:

D. LAMPIRAN (isian lembaga keuangan p clap or yang mem iliki kewajiban penyampaia n in form asi keuangan berd asarkan perjanjian in temasion al d an/atau kepentingan perpajakan domestik)

Jenis Rekening Keuangan Yang Dikecualikan (dust dalam hal terdapat salah aatu atau lebih jenis rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A angka 3 huruf q Peraturan M en teri yang dikelola oleh lembaga keuangan)

1 Rekening Pen siun Tertentu [Lampiran A. 3.q.1)]

No DaftarNamaProduk Alasan 1 dst

2 Rekening Tertentu [Lampiran A.3. q.2 )1

No DaftarNamaProduk Alasan 1 dst

3 Kontrak Asuransi Jiwa Tertentu [Lampiran A.3.q.3)]

No DaftarNamaProduk Alasan 1 dst

4 Rekening Estate Tertentu [Lampiran A.3.q.4 )1

No Daftar Nama Produk Alasan 1 dst

5 Rekening Escrow Te rtentu [Lampiran A.3.q. 5)1

No DaftarNamaProduk Alasan 1 dst

6 Rekening Simpanan Tertentu [Lampiran A.3.6)]

No DaftarNamaProduk Ala san 1 dst

7 Rekening Risiko Re ndah [Lampiran A.3.q.7)]

No Daftar Nama Produk Alasan 1 dst

*) memberi tanda X pada kotak dalam hal perubahan data Lembaga Keuangan -9

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

A. KLASIFIKASI

LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain memilih klasifikasi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Dalam hal dilakukan perubahan data, ben tanda silang (X) pada kotak khusus perubahan data.

B. IDENTITAS:

diisi dengan nama lengkap lembaga keuangan.: diisi dengan NPWP LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain.: diisi dengan alamat e-mail Lembaga Keuangan yang digunakan khusus untuk kepentingan penyampaian laporan. diisi dengan Nomor Telepon Lembaga Keuangan. diisi dengan nomor urut. diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/Paspor petugas pelaksana.: Diisi dengan nomor NPWP petugas pelaksana.: Diisi dengan nomor induk kependudukan petugas pelaksana. Dalam hal petugas pelaksana adalah WNA, diisi dengan nomor paspor petugas pelaksana.: Diisi dengan alamat e-mail petugas pelaksana.: Diisi dengan nomor telepon atau handphone petugas pelaksana.: Diisi dengan bagian atau bidang yang ditangani oleh petugas pelaksana.

1. Nama

2. NPWP lembaga keuangan

3. Alamat e-mail

4. Nomor Telepon

5. No

6. Nama petugas pelaksana

7. NPWP petugas pelaksana

8. NIK petugas pelaksana

9. Alamat e-mail petugas pelaksana

10. No. Telepon petugas pelaksana

11. Keterangan

C. PERNYATAAN

Cukup jelas. Khusus pada bagian tanda tangan, Formulir Pendaftaran wajib ditandatangani oleh pimpinan / penanggung jawab LJK/ LJK Lainnya/Entitas Lain atau kuasanya.

D. LAMPIRAN

Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan. Kolom “Daftar Nama Produk” diisi dengan nama produk yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri. Pengisian nama produk disesuaikan dengan “‘Criteria Pengecualian yang Dipenuhi” yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Alasan suatu Rekening Keuangan atau produk dimasukkan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan diisi pada bagian D Formulir Pendaftaran. Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang dikecualikan pada LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain, lampiran tetap diisi dengan tanda ”-” (strip).

(2) Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama (3)

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (4) Telah mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan terhitung sejak tanggal (5) dengan informasi sebagai berikut:

(6) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, NIP (7)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Angka 1: Diisi dengan kepala surat.

Angka 2: Diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan.

Angka 3: Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.

Angka 4: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5: Diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar sebagai Lembaga Keuangan dalam administrasi perpajakan.

Angka 6: Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan diterbitkan.

Angka 7: Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN

1. Berdasarkan Permohonan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) Nomor: (2) Sifat: Sangat Segera Hal: Pemberitahuan Perubahan Data Lembaga Keuangan Yth (4)

Sehubungan dengan permohonan Perubahan Data Lembaga Keuangan yang Saudara ajukan dengan tanda terima permohonan nomor (5) tanggal (6), dengan ini dinyatakan bahwa berdasarkan permohonan tersebut telah dilakukan Perubahan Data sebagai berikut:

No. Sebelum Sesudah 1 Kategori lembaga keuangan (pilih yang.i) Kategori lembaga keuangan (pilih yang deStISO 14K 1.4K LJK Lainnya LJK Lainnya Entitas Lain Entitas Lain 2 Jen’s lembaga keuangan (pilih yang Deana() Jen’s lembaga keuangan (pilih yang seauai) Lembaga Keuangan Pelapor Lembaga Keuangan Pelapor Lembaga Keuangan Nonpelapor Lembaga Keuangan Nonpelapor 3 Keg’atan usaha lembaga keuangan (pilih yang wean) Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang ensue() Lembaga Kustodian Lembaga Kustodian Lembaga Simpanan Lembaga Simpanan Entitas Investasi Entitas Investasi Perusahaan Asuransi Tertentu Perusahaan Asuransi Tertentu 4 Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan a. a. b. b. c. Dst c. Dst 5 Lainnya Lainnya

Demikian disampaikan.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (7) NIP (8) (3)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERMOHONAN

Angka 1: Diisi dengan kepala surat.

Angka 2: Diisi dengan nomor surat.

Angka 3: Diisi dengan tanggal surat.

Angka 4: Diisi dengan Lembaga Keuangan yang dituju.

Angka 5: Diisi dengan nomor tanda terima permohonan perubahan data lembaga keuangan.

Angka 6: Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan perubahan data lembaga keuangan.

Angka 7: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan data ini.

Angka 8: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan ini.

2. Berdasarkan Jabatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) Nomor (2) Sifat: Sangat Segera Hal: Pemberitahuan Perubahan Data Lembaga Keuangan Yth (4)

Berdasarkan data dan/atau informasi yang telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor (5) tanggal (6), dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan Perubahan Data Lembaga Keuangan Saudara secara jabatan berupa:

No. Sebelum Sesudah 1 Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai) Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai) LJK LJK LJK Lainnya LJK Lainnya Entitas Lain Entitas Lain 2 Jen’s lembaga keuangan (pilih yang sesuai) Jenis lembaga keuangan (pilih yang anginal) Lembaga Keuangan Pelapor Lembaga Keuangan Pelapor Lembaga Keuangan Nonpelapor Lembaga Keuangan Nonpelapor 3 Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang annuli) Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai) Lembaga Kustodian Lembaga Kustodian Lembaga Simpanan Lembaga Simpanan Entitas Investasi Entitas Investasi Perusahaan Asuransi Tertentu Perusahaan Asuransi Tertentu 4 Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan a.

c. Dst c. Dst 5 Lainnya Lainnya

Demikian disampaikan.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (7) NIP (8) (3)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN SECARA JABATAN

Angka 1: Diisi dengan kepala surat.

Angka 2: Diisi dengan nomor surat.

Angka 3: Diisi dengan tanggal surat.

Angka 4: Diisi dengan Lembaga Keuangan yang dituju.

Angka 5: Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.

Angka 6: Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.

Angka 7: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan ini.

Angka 8: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan ini.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR.

Nomor

2. Lampiran

3. Hal: Permohonan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP atau KP2KP

4. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

5. NPWP

6. Jabatan

7. Alamat

8. Nomor Telepon

9. Bertindak selaku pimpinan/kuasa*) dari Lembaga Keuangan: Nama

10. NPWP

11. Alamat (12), bersama ini mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dengan alasan (13).

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi- sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pimpinan / Kuasa*) (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

Angka 1: Diisi dengan nomor surat permohonan.

Angka 2: Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Angka 3: Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan, dalam hal diperlukan lampiran pendukung.

Angka 4: Diisi dengan nama dan alamat KPP atau KP2KP.

Angka 5: Diisi dengan nama pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 6: Diisi dengan NPWP pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 7: Diisi dengan jabatan pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 8: Diisi dengan alamat pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 9: Diisi dengan nomor telepon pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 10: Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 11: Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 12: Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 13: Diisi dengan alasan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 14: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pihak yang menandatangani surat permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Keterangan *): Pilih salah satu yang sesuai.

F. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR.

1. Contoh Format Surat Keputusan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor Berdasarkan Permohonan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1.

TENTANG PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR *) BERDASARKAN PERMOHONAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor / Lembaga Keuangan Nonpelapor *) atas nama;

2. nomor

3. tanggal

4. serta nomor tanda terima permohonan

5. tanggal (6);

b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor (7) tanggal (8);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor *) Berdasarkan Permohonan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PM K. 03 / 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR / LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR*) BERDASARKAN PERMOHONAN.

PERTAMA: Mencabut status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor / Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dari administrasi perpajakan atas Wajib Pajak berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (9)

2. Nama (10)

3. Alamat (11),

KEDUA: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: dst.

12. Ditetapkan di

13. pada tanggal

14. a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

15. NIP (16)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR / LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor 1.: Diisi dengan nomor keputusan.

Nomor 2.: Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.

Nomor 3.: Diisi dengan nomor surat permohonan dan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Nomor 4.: Diisi dengan tanggal surat permohonan dan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Nomor 5.: Diisi dengan nomor tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar yang diterbitkan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Nomor 6.: Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar yang diterbitkan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Nomor 7.: Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.

Nomor 8.: Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.

Nomor 9.: Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.

Nomor 10.: Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.

Nomor 11.: Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.

Nomor 12.: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (13) Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (14) Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (15) Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.

Nomor (16): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *):: Pilih salah satu yang sesuai.

2. Contoh Format Surat Keputusan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor Secara Jabatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1.

TENTANG PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR*) SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan data/ informasi / surat usulan*) dan;

2. nomor

3. tanggal (4), diusulkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) secara jabatan terhadap Lembaga Keuangan atas nama (5) NPWP (6);

b. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor (7) tanggal (8);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) secara jabatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR / LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR*) SECARA JABATAN.

PERTAMA: Mencabut status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dari administrasi perpajakan atas Wajib Pajak berikut:

1. NPWP;

2. Nama

3. Alamat

KEDUA: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: dst.

12. Ditetapkan di

13. pada tanggal

14. a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

15. NIP (16)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR SECARA JABATAN

Nomor 1.: Diisi dengan nomor keputusan.

Nomor 2.: Diisi dengan nama pihak yang memberikan data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 3.: Diisi dengan nomor dokumen yang berisi data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 4.: Diisi dengan tanggal dokumen yang berisi data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 5.: Diisi dengan nama Lembaga Keuangan yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 6.: Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 7.: Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.

Nomor 8.: Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.

Nomor 9.: Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 10.: Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 11.: Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

Nomor 12.: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Lembaga Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (13) Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (14) Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (15) Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.

Nomor (16): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.

Keterangan *): Pilih salah satu yang sesuai.

3. Contoh Format Surat Penolakan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) Nomor (2) Sifat: Sangat Segera Hal: Penolakan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*)

Yth

4. Sehubungan dengan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) yang Saudara ajukan dengan tanda terima permohonan nomor

5. tanggal

6. dan berdasarkan laporan hasil penelitian nomor

7. tanggal

8. dengan ini dinyatakan bahwa permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) atas Wajib Pajak berikut: Nama

9. NPWP

10. Alamat

11. ditolak dengan alasan

12. Demikian untuk dimaldumi.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

13. NIP

14. (3)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

Angka 1: Diisi dengan kepala surat.

Angka 2: Diisi dengan nomor surat.

Angka 3: Diisi dengan tanggal surat.

Angka 4: Diisi dengan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dituju.

Angka 5: Diisi dengan nomor tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 6: Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 7: Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.

Angka 8: Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.

Angka 9: Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 10: Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan yang dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 11: Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan yang dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 12: Diisi dengan alasan dilakukannya penolakan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 13: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat penolakan ini.

Angka 14: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat penolakan ini.

Keterangan *): Pilih salah satu yang sesuai.

G. RINCIAN DAN PENJELASAN MENGENAI INFORMASI KEUANGAN

Informasi yang diperlukan untuk dilaporkan sehubungan dengan pemegang rekening keuangan orang pribadi dan entitas, orang pribadi yang merupakan pengendali entitas

1. Identitas Pemegang Rekening Keuangan, termasuk orang pribadi yang merupakan pengendali entitas

No. Informasi Penj elasan

1. Nama

Untuk nama orang pribadi Pemegang Rekening Keuangan dan yang merupakan pengendali entitas yang terdiri dan satu kata, Lembaga Keuangan mencantumkan nama tersebut sebagai nama belakang dan mengisi “NFN” (No First Name) pada kolom nama depan.

2. Alamat

Alamat Pemegang Rekening Keuangan yang tercatat berdasarkan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan. Untuk orang pribadi yang wajib dilaporkan, merupakan alamat domisili terkini (atau alamat surat menyurat jika alamat domisili terkini tidak tersedia). Untuk entitas yang wajib dilaporkan, merupakan alamat dan entitas dimaksud. Untuk entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, merupakan alamat dan entitas nonkeuangan pasif dimaksud dan alamat dan masing-masing pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

3. Negara Domisili

Untuk Pemegang Rekening Keuangan Lama termasuk orang pribadi pengendali entitas, Negara Domisili diperoleh berdasarkan pencarian alamat domisili (residence address) atau pencarian penanda (indicia search). Untuk Pemegang Rekening Keuangan Baru termasuk orang pribadi pengendali entitas, Negara Domisili didasarkan pada pernyataan din (self-certification).

4. Nomor identitas Wajib Pajak

Nomor identitas Wajib Pajak yang dilaporkan merupakan nomor identitas wajib pajak dan Pemegang Rekening Keuangan termasuk orang pribadi pengendali entitas yang ditetapkan oleh Negara Domisili. Bagi orang pribadi atau entitas termasuk orang pribadi pengendali entitas yang wajib dilaporkan, yang teridentifikasi memiliki lebih dari satu Negara Domisili, nomor identitas wajib pajak yang dilaporkan merupakan nomor identitas wajib pajak pada setiap Negara Domisili dimaksud.

Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan untuk Rekening Keuangan Lama jika (i) nomor identitas wajib pajak dimaksud tidak tersedia di Lembaga Keuangan Pelapor; dan (ii) nomor identitas wajib pajak tidak wajib dikumpulkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Lembaga Keuangan Pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan nomor identitas wajib pajak tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.

Untuk pelaksanaan kepentingan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib untuk dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tanggal lahir

Tanggal lahir tidak wajib dilaporkan sehubungan dengan rekening keuangan lama jika (i) tanggal lahir dimaksud tidak tersedia di Lembaga Keuangan Pelapor; dan (ii) tanggal lahir tidak wajib dikumpulkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Lembaga Keuangan Pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan tanggal lahir tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.

6. Tempat lahir

Tempat lahir tidak wajib dilaporkan untuk Rekening Keuangan Lama dan Rekening Keuangan Baru, kecuali apabila Lembaga Keuangan Pelapor diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tempat lahir dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi tempat lahir dimaksud telah tersedia dalam basis data yang dapat dicari secara elektronik, yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor.

2. Nomor Rekening Keuangan

No. Informasi Penjelasan

1. Nomor Rekening Keuangan atau bentuk lain yang setara dalam hal nomor Rekening Keuangan tidak tersedia

Nomor untuk mengidentifikasi Rekening Keuangan atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia (misalnya, nomor seri yang unik, nomor kontrak atau nomor polis, atau nomor lain). Untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, nomor rekening keuangan mencakup antara lain:

a. nomor rekening simpanan bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Perbankan;

b. nomor rekening efek bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Pasar Modal;

c. Nomor polis atau nomor kontrak bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Perasuransian; atau

d. nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan.

3. Identitas Lembaga Keuangan Pelapor

No. Informasi Penjelasan

1. Nama dan nomor identitas Lembaga Keuangan Pelapor

Lembaga Keuangan Pelapor harus melaporkan nama dan nomor identitasnya (misalnya NPWP Lembaga Keuangan Pelapor).

4. Saldo atau Nilai Rekening Keuangan

No. Informasi Penjelasan

1. Saldo atau nilai Rekening Keuangan (termasuk, nilai tunai atau surrender value, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas) atau, dalam hal Rekening Keuangan ditutup dalam tahun atau periode pelaporan, status bahwa Rekening Keuangan telah ditutup

a. Secara umum, saldo atau nilai Rekening Keuangan merupakan saldo atau nilai yang dihitung oleh Lembaga Keuangan untuk tujuan pelaporan kepada Pemegang Rekening Keuangan dimaksud. Saldo atau nilai dari penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas (equity interest) merupakan nilai yang dihitung lembaga keuangan untuk tujuan yang mengharuskan dilakukannya penghitungan nilai yang paling sering. Saldo atau nilai dari penyertaan atau kepemilikan dalam surat utang (debt interest) merupakan nilai pokok (principal amount) dari penyertaan atau kepemilikan surat utang (debt interest) tersebut.

b. Rekening Keuangan dengan saldo atau nilai yang negatif, dilaporkan sebagai Rekening Keuangan yang memiliki saldo atau nilai sebesar 0 (nol). (Rekening Keuangan dengan saldo atau nilai yang negatif tidak diperhitungkan pada saat agregasi).

c. Dalam hal rekening ditutup dalam suatu tahun atau periode pelaporan, Lembaga Keuangan Pelapor cukup melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, tanpa perlu mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan untuk kepentingan domestik, Lembaga Keuangan Pelapor melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, dengan mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan, dan memperhatikan ketentuan mengenai batasan saldo.

d. Dalam melakukan agregasi saldo atau nilai Rekening Keuangan terhadap Rekening Keuangan bersama (joint account), seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama (joint account) tersebut diatribusikan kepada masing-masing pemegang Rekening Keuangan bersama. Misalnya: 1) Than A dan Nyonya B (keduanya Wajib Paj ak Indonesia), serta Mr. C dan Ms. D (subjek pajak dari salah satu Negara Thjuan Pelaporan) memiliki joint account ZZZ di Bank Q (Lembaga Keuangan Pelapor), dengan saldo sebesar Rp400 juta. Secara terpisah di Bank Q, Than A juga memiliki rekening sendiri (VVV) dengan saldo Rp1,1 miliar, Nyonya B juga memiliki rekening sendiri (WWW) dengan saldo Rp500 juta, Mr. C juga memiliki rekening sendiri(XXX) dengan saldo Rp300 juta, dan Ms. D juga memiliki rekening sendiri (YYY) dengan saldo Rp600 juta. 2) Dalam hal ini:

a. Than A memiliki agregat saldo senilai Rp1,5 miliar (1,1 miliar + 400 juta);

b. Nyonya B memiliki agregat saldo senilai Rp900 Juta (500 juta + 400 juta);

c. Mr. C memiliki agregat saldo senilai Rp700 juta (300 juta + 400 juta); dan

d. Ms. D memiliki agregat saldo senilai Rp 1 miliar (600 juta + 400 juta). 3) Untuk pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan, Bank Q akan melaporkan:

a. Rekening ZZZ (a.n. Than A saja) dengan saldo Rp400 juta;

b. Rekening ZZZ (a.n. Mr. C saja) dengan saldo Rp400 juta;

c. Rekening ZZZ (a.n. Ms. D saja) dengan saldo Rp400 juta;

d. Rekening VVV (a.n. Than A) dengan saldo Rp1,1 miliar;

e. Rekening XXX (a.n. Mr. C) dengan saldo Rp300 juta;

f. Rekening YYY (a.n. Ms. D) dengan saldo Rp600 juta.

5. Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan

No. Informasi Penjelasan

1. Penghasilan yang terkait dengan Rekening Simpanan

Jumlah bruto dari bunga yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan.

2. Penghasilan yang terkait dengan Rekening Efek

a. Jumlah bruto dari bunga (misalnya, coupon interest) yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan.

b. Jumlah bruto dari dividen (misalnya, cash dividend atau stock dividend) yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan.

c. Jumlah bruto dari penghasilan lain yang dihasilkan sehubungan dengan aset keuangan yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan.

Istilah “penghasilan lain” merupakan sejumlah apapun yang dikategorikan sebagai penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain yang dikategorikan sebagai bunga, dividen, atau gross proceed atau capital gain dari penjualan atau penjualan kembali (redemption) aset keuangan.

d. Jumlah bruto yang dihasilkan (gross proceeds) dan penjualan atau penjualan kembali (redemption) aset keuangan, yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan. Untuk penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan pada periode pelaporan 2017 (yang dilaporkan pada tahun 2018), penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak perlu dilaporkan.

3. Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan selain Rekening Simpanan dan Rekening Efek

Jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada Pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal lembaga keuangan Pelapor bertindak sebagai obligor atau debitur, termasuk jumlah agregat dan setiap pembayaran pelunasan (redemption payments) kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya. Termasuk dalam pengertian jumlah bruto sebagaimana dimaksud di atas, antara lain berupa agregat dari:

a. pembayaran atas penjualan kembali (redemption payment) yang dilakukan (secara keseluruhan atau sebagian) kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya; dan

b. pembayaran apapun yang dilakukan kepada Pemegang Rekening Keuangan berdasarkan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, meskipun pembayaran tersebut tidak dianggap sebagai Nilai Tunai berdasarkan Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf h dari Peraturan Menteri.

H. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

1. Prosedur Penyampaian Laporan Dengan Mekanisme Elektronik Secara Online

Lembaga Keuangan Pelapor dapat menyampaikan laporan dengan cara:

a. Mengunduh format laporan, aplikasi untuk mengenkripsi, dan petunjuk pengisian laporan pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Lembaga Keuangan Pelapor membuat laporan sesuai dengan format dan petunjuk pengisian yang telah diunduh sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Setelah meyakini kebenaran data yang diisikan dalam laporan, Lembaga Keuangan Pelapor melanjutkan pada proses penyimpanan laporan dimaksud.

d. Lembaga Keuangan Pelapor melakukan pengamanan atau enkripsi atas laporan yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e. Lembaga Keuangan Pelapor mengunggah laporan yang telah dienkripsi melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

f. Lembaga Keuangan Pelapor yang telah mengunggah laporan yang berisi informasi keuangan meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

g. Lembaga Keuangan Pelapor memasukkan Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f pada saat pengiriman laporan yang telah dienkripsi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

h. Atas penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan elektronik melalui alamat surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran.

i. Dalam hal status laporan yang disampaikan merupakan laporan nihil, maka:

1. Lembaga Keuangan Pelapor menyatakan nihil dengan cara memilih status nihil pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

2. Lembaga Keuangan Pelapor meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

3. Lembaga Keuangan Pelapor memasukkan Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) pada saat pengiriman laporan nihil pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

4. Atas penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan elektronik melalui alamat surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran.

2. Prosedur Penyampaian Laporan Dengan Mekanisme Nonelektronik Secara Langsung.

Lembaga Keuangan Pelapor dapat menyampaikan laporan secara langsung ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar dengan cara:

a. Mengunduh format laporan, aplikasi untuk mengenkripsi, dan petunjuk pengisian laporan pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Lembaga Keuangan Pelapor membuat laporan sesuai dengan format dan petunjuk pengisian yang telah diunduh sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Setelah meyakini kebenaran data yang diisikan dalam laporan, Lembaga Keuangan Pelapor melanjutkan pada proses penyimpanan laporan dimaksud.

d. Lembaga Keuangan Pelapor melakukan pengamanan atau enkripsi atas laporan yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e. Lembaga Keuangan Pelapor mengisi surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dan menandatangani surat tersebut serta memindai surat pernyataan tersebut dalam bentuk Portable Document Format (PDF).

f. Lembaga Keuangan Pelapor menyimpan laporan yang telah dienkripsi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e kedalam compact disk, flash disk, atau media penyimpanan elektronik lain.

g. Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan laporan yang telah dienkripsi dan surat pernyataan dalam compact disk, flash disk, atau media penyimpanan elektronik lain ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar.

h. Atas penyampaian laporan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan ke Lembaga Keuangan Pelapor.

i. Dalam hal status laporan yang disampaikan merupakan laporan nihil, maka:

1. Lembaga Keuangan Pelapor mengisi surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dan menandatangani surat tersebut serta memindai surat pernyataan tersebut dalam bentuk Portable Document Format (PDF).

2. Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar.

3. Atas penyampaian laporan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan ke Lembaga Keuangan Pelapor.

(1) NPWP Lembaga Keuangan Pelapor:

(2) Periode Pelaporan:

(3) Jenis Laporan: Normal/ Pembetulan ke-.) (4) Status Pelaporan: Nihil/Tidak Nihil)

Yurisdiksi Tujuan Pelaporan**):

No Yurisdiksi Tujuan Pelaporan 1 dst

Petugas Pelaksana • No Nama (6) Nomor Telepon (7) Alamat Surat Elektronik (e-mail) (8) 1 dst

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi- sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya laporkan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(9) Pimpinan (10)

*) coret yang tidak sesuai

**) untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

Angka 1: Diisi dengan Nama Lembaga Keuangan Pelapor.

Angka 2: Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor.

Angka 3: Diisi dengan periode pelaporan informasi keuangan. Contoh: Januari s.d. Desember 2017 untuk laporan yang disampaikan pada tahun 2018.

Angka 4: Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan pembetulan laporan yang berisi informasi keuangan.

Angka 5: Diisi dengan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

Angka 6: Diisi dengan nama petugas pelaksana yang ditunjuk.

Angka 7: Diisi dengan nomor telepon petugas pelaksana yang ditunjuk.

Angka 8: Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail) petugas pelaksana yang ditunjuk.

Angka 9: Diisi dengan kota dan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

Angka 10: Diisi dengan tanda tangan dannama pimpinan lembaga keuangan pelapor yang menandatangani surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

(3) NAMA LEMBAGA KEUANGAN:

(4) NPWP:

(5), Diterima Oleh, Petugas Penerima NIP (7) (6)

PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1): Diisi dengan nama KPP/KP2KP.

Nomor (2): Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.

Nomor (3): Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor (4): Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (6): Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor (7): D isi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

(4) NPWP:

(5), Diterima Oleh, Petugas Penerima NIP (7) (6)

PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1): Diisi dengan nama KPP/KP2KP.

Nomor (2): Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.

Nomor (3): Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor (4): Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (6): Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor (7): Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

2. LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; EMAIL penoaduanapaiak.qo.icLinformasiepaiak.qojd

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TANDA TERIMA PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NOMOR

3. NAMA LEMBAGA KEUANGAN

4. NPWP

5. Diterima Oleh, Petugas Penerima

6. NIP

7. Contoh Format Tanda Terima Permohonan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan

PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Nomor 1.: Diisi dengan nama KPP/KP2KP.

Nomor 2.: Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.

Nomor 3.: Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor 4.: Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor 5.: Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor 6.: Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor 7.: Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

4. Contoh Format Tanda Terima Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT LAYANAN INFORMASI DAN EMAIL pengaduanftpatak.q0.id, InformaSIODatak.qoid REPUBLIK INDONESIA JENDERAL PAJAK

(1) PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; TANDA TERIMA” PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

NOMOR.• (3) JENIS LAPORAN.• (4) NAMA LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR:

(5) NPWP.•

(6) PERIODE PELAPORAN.•

(7) Diterima Oleh, Petugas Penerima (9)

NIP (8)

PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

Nomor 1.: Diisi dengan nama KPP/KPDE.

Nomor 2.: Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KPDE.

Nomor 3.: Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor 4.: Diisi dengan jenis laporan (Normal atau Pembetulan ke-.)

Nomor 5.: Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor 6.: Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor 7.: Diisi dengan periode pelaporan informasi keuangan. Contoh: Januari s.d. Desember 2017 untuk laporan yang disampaikan pada tahun 2018.

Nomor 8.: Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor 9.: Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. ROBERT PAKPAHAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, PIFALDI A415,14700311 199503 1 002