PER-37/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ./2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi

Disebut juga: PER 37/PJ/2009 · PER 37 Tahun 2009 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2009

Nomor registri PER 37/2009 Tanggal tercatat 16 Juni 2009

Dicabut menurut sumber resmi Tanggal tercatat 16 Juni 2009 Pengganti belum terpetakan — cek panel Riwayat & Terkait.

Catatan status

Label sumber: “Dicabut”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "TATA CARA PENATAUSAHAAN" · pajak.go.id — "CARA PENATAUSAHAAN WAJIB" · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id

Catatan verifikasi status resmi pajak.go.id: "Dicabut" — perlu cek manual

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

16 Juni 2009 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

PER-3/PJ/2026 Perlu verifikasi

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

PER-4/PJ/2026 Perlu verifikasi

Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

PER-5/PJ/2026 Perlu verifikasi

Pengakuan Penghasilan dan Biaya serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi

PER-6/PJ/2026 Perlu verifikasi

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

PER-8/PJ/2026 Berlaku

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PER-11/PJ/2026 Perlu verifikasi

PER-37/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ./2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Peta dan riwayat peraturan

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pengakuan Penghasilan dan Biaya serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Penyedia Printer Meterai Teraan Digital