PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribad

Menimbang:

a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mulai 1 Januari 2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.

17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.

18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

21. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

22. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

BAB II — PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 2

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

a. pemberi kerja yang terdiri dari:

1. orang pribadi dan badan;

2. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

BAB III — PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

a. pegawai;

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

3. olahragawan;

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7. agen iklan;

8. pengawas atau pengelola proyek;

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

10. petugas penjaja barang dagangan;

11. petugas dinas luar asuransi;

12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

e. mantan pegawai;

f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. peserta pendidikan dan pelatihan;

5. peserta kegiatan lainnya.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV — PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;

g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Pasal 6

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Pasal 7

(1) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

(2) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

Pasal 8

(1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V — DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

1. Pegawai Tetap;

2. penerima pensiun berkala;

3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

(2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10

(1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

(2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;

c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

(3) Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;

b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(4) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

(5) Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

(6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pasal 11

(1) Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:

a. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp168.750,00 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp168.750,00 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(3) Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b. bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

(4) Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

(5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(2) Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

(3) Dalam.

(4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

(6) Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 13

(1) Penerima penghasilan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

(2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

BAB VI — TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

Pasal 14

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

a. Pegawai Tetap;

b. penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;

c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.

(2) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

(3) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);

b. atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

(5) Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

(6) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

(7) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

(8) Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 15

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau

b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Pasal 16

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

c. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

d. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

e. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;

b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Pasal 17

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 18

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 19

(1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.

(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

BAB VII — TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

(2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

(4) Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VIII — SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 21

(1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

(2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

(3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

BAB IX — HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

(2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

(3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

(4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

(7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

(2) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

(3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

(4) Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.

(5) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

Pasal 24

(1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

(1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

(2) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 26

Petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 21 Desember 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

NIP 95411111981121001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja;

2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

a. bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;

b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

1.1. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

1.1.a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

1.1.a.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap:

a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.

d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

1. jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau

2. jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.

a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut: 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.

c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);

b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;

c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.

5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

1.1.a.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:

a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;

b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;

d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap pada butir 1.1.a.1. angka 2 huruf a, c, dan d.

1.1.b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir 1.1.a.1. angka 2 huruf b, c dan d di atas.

1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:

a. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.

b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.

c. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:

a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.

b. Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS.

II.1. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:

1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:

a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;

b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;

c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.

2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp200.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp2.025.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp200.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp200.000,00, dikalikan 5%.

4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp2.025.000,00 dan kurang dari Rp7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

II.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan:

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP,

MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

III.1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI

IV.1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

IV.1.a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

IV.1.b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

IV.2. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

IV.3. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

IV.4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

IV.4.a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

IV.4.b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan

V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PESERTA KEGIATAN

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI.

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.

2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

1.1 DENGAN GAJI BULANAN

Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji Rp 2.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: 5% X Rp2.500.000,00

2. Iuran pensiun

Rp 125.000,00

Rp 100.000,00

Rp 225.000,00

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp2.275.000,00

Rp 2.275.000,00

Rp27.300.000,00

PTKP setahun

• untuk WP sendiri

• tambahan karena menikah

Rp 24.300.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 975.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp975.000,00 = Rp 48.750,00

PPh Pasal 21 bulan Januari Rp48.750,00: 12 = Rp 4.063,00

Catatan:

a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

b. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: 120% x Rp4.063,00= Rp4.875,00.

c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

1.1.2 Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.

Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Rp 3.000.000,00

Rp 15.000,00

Rp 9.000,00

Penghasilan bruto Rp 3.024.000,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan 5% x Rp3.024.000,00 Rp 151.200,00

2. Iuran Pensiun Rp 50.000,00

3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 60.000,00

Rp 261.200,00

Penghasilan neto sebulan Rp 2.762.800,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp2.762.800,00 Rp 33.153.600,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 6.828.600,00

Pembulatan Rp 6.828.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp6.828.000,00 Rp 341.400,00

PPh Pasal 21 bulan Juli Rp341.400,00: 12 = Rp28.450,00

1.1.3 Agustina Indri adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Agustina Indri membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Agustina Indri berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apa pun. Pada bulan Juli 2013 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji Rp 7.500.000,00

Lembur (overtime) Rp 2.000.000,00

Penghasilan bruto Rp 9.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp9.500.000,00 =

2. Iuran pensiun

Rp 475.000,00

Rp 50.000,00

Rp 525.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 8.975.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp8.975.000,00 = Rp107.700.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri

• tambahan karena menikah

Rp 24.300.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 81.375.000,00

PPh Pasal 21 setahun

5% x Rp50.000.000,00 =

15% x Rp31.375.000,00 =

Rp 2.500.000,00

Rp 4.706.250,00

Rp 7.206.250,00

PPh Pasal 21 bulan Juli Rp7.206.250,00: 12 = Rp 600.521,00

Catatan: Oleh karena suami Agustina Indri tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Agustina Indri adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

1.1.4 Tuti Ratmini karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Tuti Ratmini merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Tuti Ratmini menerima gaji Rp3.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan. Tuti Ratmini juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Tuti Ratmini membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2013 disamping menerima pembayaran gaji Tuti Ratmini juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan

Lembur (overtime)

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Rp 3.000.000,00

Rp 2.000.000,00

Rp 30.000,00

Rp 9.000,00

Penghasilan bruto sebulan Rp 5.039.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan 5% x Rp5.039.000,00 =

2. Iuran Pensiun

3. Iuran Jaminan Hari Tua

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun 12 x Rp4.697.050,00 =

PTKP

• untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak adalah

Pembulatan

Rp 251.950,00

Rp 30.000,00

Rp 60.000,00

Rp 341.950,00

Rp 4.697.050,00

Rp 56.364.600,00

Rp 24.300.000,00

Rp 32.064.600,00

Rp 32.064.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp32.064.000,00 = Rp 1.603.200,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp1.603.200,00: 12 = Rp 133.600,00

Catatan: Karena suami Tuti Ratmini menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tuti Ratmini adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

1.1.5 dr. Danang Efriliansyah (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00. Jam praktik dr. Danang Efriliansyah mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2013 dr. Danang Efriliansyah menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. Dokter Danang Efriliansyah membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Danang Efriliansyah dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus adalah:

Penghasilan sebagai pegawai tetap

Gaji sebulan

Penghasilan bruto sebulan

Pengurangan:

1. Biaya jabatan: 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00 Maksimum diperkenankan = Rp 500.000,00

Rp 20.000.000,00

Rp 20.000.000,00

2. Iuran Pensiun: Rp 200.000,00

Rp 700.000,00

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun 12 x Rp19.300.000,00 =

Rp 19.300.000,00

Rp231.600.000,00

PTKP

untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

tambahan tiga orang tanggungan Rp 6.075.000,00

Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak adalah Rp 199.200.000,00

PPh Pasal 21 setahun

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp149.200.000,00 = Rp22.380.000,00

Rp 24.880.000,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp24.880.000,00: 12 = Rp 2.073.334,00

Catatan: Penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh dr. Danang Efriliansyah dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam contoh V.1.a.

Gaji 4 x Rp600.000,00

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp2.400.000,00

Penghasilan neto sebulan

Rp 2.400.000,00

Rp 120.000,00

Rp 2.280.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp2.280.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri

Rp 27.360.000,00

Rp 24.300.000,00

1.2 DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian.

1.2.1 Marhentin Ika, belum menikah, pada tahun 2012 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp600.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan minggu pertama bulan Agustus 2013 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah:

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 3.060.000,00

PPh Pasal 21 5% x Rp3.060.000,00 = Rp 153.000,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp153.000,00: 12 = Rp 12.750,00

PPh Pasal 21 atas gaji/upah minggu pertama Rp12.750,00: 4 = Rp 3.188,00

1.2.2 Heri Herawan pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp1.000.000,00. Heri Herawan berstatus telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Heri Herawan membayar iuran pensiun Rp20.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 2013 Heri Herawan hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah:

Penghasilan sebulan (4 x Rp1.000.000,00) Rp 4.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 40.000,00

Premi Jaminan Kematian Rp 12.000,00

Penghasilan bruto Rp 4.052.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan 5% x Rp4.052.000,00 Rp 202.600,00

2. Iuran pensiun Rp 20.000,00

3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 80.000,00

Rp 302.600,00

Penghasilan neto sebulan adalah Rp 3.749.400,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.749.400,00 Rp44.992.800,00

PTKP

• untuk wajib pajak Rp 24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan seorang anak Rp 2.025.000,00

Rp 28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp16.642.800,00

Pembulatan Rp16.642.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp16.642.000,00 = Rp 832.100,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp832.100,00: 12 = Rp 69.342,00

PPh Pasal 21 minggu kedua Rp69.342,00: 4 = Rp 17.335,00

1.2.3 Nasrun Bramantyo pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp150.000,00. Nasrun Bramantyo kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Nasrun Bramantyo membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan (26 x Rp 150.000,00)

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Premi Jaminan Kematian

Penghasilan bruto

Pengurangan:

1. Biaya jabatan 5% x Rp3.950.700,00 Rp 197.535,00

2. Iuran pensiun Rp 25.000,00

3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 78.000,00

Rp 3.900.000,00

Rp 39.000,00

Rp 11.700,00

Rp 3.950.700,00

Rp 300.535,00

Penghasilan neto sebulan Rp 3.650.165,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.650.165,00 Rp 43.801.980,00

PTKP:

• untuk wajib pajak Rp 24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan seorang anak Rp 2.025.000,00

Rp 28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 15.451.980,00

Pembulatan Rp 15.451.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp15.451.000,00 = Rp 772.550,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp772.550,00: 12 = Rp 64.379,00

PPh Pasal 21 sehari Rp64.379,00: 26 = Rp 2.476,00

1.3 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

1.3.1 Fajar Ariwibowo sebagaimana tersebut dalam contoh nomor 1.1.1. di atas pada bulan Juni 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp3.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Fajar Ariwibowo menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2013 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut:

Gaji

Pengurangan:

1. Biaya jabatan: 5% x Rp 3.500.000,00 = Rp

2. Iuran Pensiun

Rp 175.000,00

100.000,00

Rp 3.500.000,00

Rp 275.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 3.225.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.225.000,00 Rp38.700.000,00

PTKP

• untuk wajib pajak Rp 24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

Rp26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp12.375.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp 12.375.000,00 = Rp 618.750,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp 618.750,00: 12 = Rp 51.563,00

PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2013 seharusnya adalah: 5 x Rp 51.563,00 = Rp 257.815,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2013 5 x Rp 4.063,00 (dari perhitungan contoh 1.1.1) = Rp 20.315,00

PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 237.500,00

1.4 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA:

JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI DALAM SETAHUN

1.4.1 Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

1.4.1.a PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12xRp2.500.000,00) Rp 30.000.000,00

Bonus Rp 5.000.000,00

Penghasilan bruto setahun Rp 35.000.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan 5% x Rp 35.000.000,00 = Rp 1.750.000,00

2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 = Rp 720.000,00

Rp 2.470.000,00

Penghasilan neto setahun

PTKP

• untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 8.230.000,00 = Rp 411.500,00

1.4.1.b PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp2.500,000,00)

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 = Rp 720.000,00

Rp 32.530.000,00

Rp 24.300.000,00

Rp 8.230.000,00

Rp 30.000.000,00

Rp 2.220.000,00

Penghasilan neto setahun Rp 27.780.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 3.480.000,00 = Rp 174.000,00

Rp 24.300.000,00

Rp 3.480.000,00

1.4.1.c PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah: Rp 411.500,00 - Rp 174.000,00= Rp 237.500,00

1.4.2 Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2013 Ken Prameswari memperoleh bonus sebesar Rp4.000.000,00 sehingga pada bulan April 2013 Ken Prameswari menerima pembayaran berupa gaji sebesar sebesar Rp2.750.000,00 dan bonus sebesar Rp4.000.000,00.

Rp 3.131.450,00

Penghasilan neto setahun Rp 34.297.550,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan Rp 9.997.550,00 Rp 9.997.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut:

I.4.2.a PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00)

Bonus

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00

Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00

Rp 33.000.000,00

Rp 4.000.000,00

Rp 330.000,00

Rp 99.000,00

Penghasilan bruto setahun Rp 37.429.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp 37.429.000,00 = Rp 1.871.450,00

2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 50.000,00 = Rp 600.000,00

3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00 = Rp 660.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 9.997.000,00 = Rp 499.850,00

I.4.2.b PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp2.750.000,00) =

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00

Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00

Jumlah

Rp 33.000.000,00

Rp 330.000,00

Rp 99.000,00

Rp 33.429.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp33.429.000,00 = Rp 1.671.450,00

2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp50.000,00 = Rp 600.000,00

3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp55.000,00 = Rp 660.000,00

Jumlah Rp 2.931.450,00

Penghasilan neto setahun = Rp 30.497.550,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 6.197.550,00

Pembulatan Rp 6.197.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 6.197.000,00 = Rp 309.850,00

I.4.2.c PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah: Rp499.850,00 - Rp309.850,00 = Rp 190.000,00

1.5 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan: Agus Saparudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2013 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2013 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Agus Saparudin sebesar Rp3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Agus Saparudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Penghitungan PPh Pasal 21:

1.5.1 Kantor Pusat di Jakarta

Gaji selama di cabang Jakarta (5 x Rp3.500.000,00) Rp 17.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan: 5% x Rp17.500.000,00 = Rp 875.000,00

2. Iuran pensiun 5 x Rp100.000,00 = Rp 500.000,00

Penghasilan neto lima bulan adalah

Penghasilan neto setahun: 12/5 x Rp16.125.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00

Rp 1.375.000,00

Rp 16.125.000,00

Rp 38.700.000,00

Rp 24.300.000,00

Rp 14.400.000,00

PPh Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2013 Rp720.000,00: 12/5 = Rp 300.000,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2013 adalah: 5 x Rp60.000,00 Rp 300.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong N I H I L

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp60.000,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2013) 5 x Rp3.500.000,00 Rp 17.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan 5% x Rp17.500.000,00 = Rp 875.000,00

2. Iuran pensiun 5 x Rp100.000,00 = Rp 500.000,00

Rp 1.375.000,00

Penghasilan neto 5 bulan adalah

Penghasilan neto disetahunkan: 12/5 x Rp16.125.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri

Rp 16.125.000,00

Rp 38.700.000,00

Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 14.400.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5/12 x Rp720.000,00 = Rp 300.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi (Januari s.d. Mei 2013) adalah: 5 x Rp60.000,00 = Rp 300.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong N I H I L

1.5.2 Kantor Cabang Bandung

a. Penghasilan neto di Bandung

Gaji Juni s.d. September 2013: 4 x Rp3.500.000,00 Rp 14.000.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan: 5% x Rp14.000.000,00 = Rp 700.000,00

2. Iuran pensiun 4 x Rp100.000,00 = Rp 400.000,00

Rp 1.100.000,00

Penghasilan neto di Bandung

b. Penghasilan neto di Jakarta

Jumlah penghasilan neto 9 bulan

Penghasilan neto disetahunkan: 12/9 x Rp29.025.000,00 =

PTKP

• untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan

PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% x Rp14.400.000,00 =

PPh Pasal 21 selama 9 bulan: 9/12 x Rp720.000,00

PPh Pasal 21 yang dipotong di Jakarta

PPh Pasal 21 terutang di Bandung

PPh Pasal 21 yang di potong di Bandung 4 x Rp60.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

Rp 12.900.000,00

Rp 16.125.000,00

Rp 29.025.000,00

Rp 38.700.000,00

Rp 24.300.000,00

Rp 14.400.000,00

Rp 720.000,00

Rp 540.000,00

Rp 300.000,00

Rp 240.000,00

Rp 240.000,00

NIHIL

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah Rp 60.000,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Bandung

Penghasilan neto di Bandung

Gaji Juni s.d. September 2013: 4 x Rp3.500.000,00 = Rp 14.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: 5% x Rp14.000.000,00 = Rp 700.000,00

2. Iuran pensiun 4 x Rp100.000,00 = Rp 400.000,00

Penghasilan neto di Bandung

Penghasilan neto di Jakarta

Jumlah penghasilan neto 9 bulan

Rp 1.100.000,00

Rp 12.900.000,00

Rp 16.125.000,00

Rp 29.025.000,00

Penghasilan neto disetahunkan: 12/9 x Rp29.025.000,00 = Rp 38.700.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 14.400.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan

5% x Rp14.400.000,00 =

PPh Pasal 21 terutang 9/12 x Rp720.000,00 =

PPh Pasal 21 telah dipotong dan dilunasi:

Di Jakarta sesuai dengan Form. 1721 - A1

Di Bandung (4 x Rp60.000,00)

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

1.5.3 Kantor Cabang Garut

a. Penghasilan neto di Garut

Rp 720.000,00

Rp 540.000,00

Rp 300.000,00

Rp 240.000,00

NIHIL

Gaji Oktober s.d. Desember 2013: 3 x Rp3.500.000,00 = Rp 10.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan 5% x Rp10.500.000,00

2. Iuran pensiun 3 x Rp100.000,00

Rp 525.000,00

= Rp 300.000,00

Rp 825.000,00

Penghasilan neto di Garut Rp 9.675.000,00

b. Penghasilan neto di Jakarta Rp 16.125.000,00

c. Penghasilan neto di Bandung Rp 12.900.000,00

Jumlah penghasilan neto setahun Rp 38.700.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 14.400.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00

PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - A1 Rp 540.000,00

PPh Pasal 21 terutang di Garut Rp 180.000,00

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut Rp180.000,00: 3 = Rp 60.000,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Garut

Penghasilan neto di Garut

Gaji Oktober s.d. Desember 2013: 3 x Rp3.500.000,00 Rp 10.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan: 5% x Rp10.500.000,00

2. Iuran pensiun 3 x Rp100.000,00 = Rp 525.000,00 = Rp 300.000,00

Penghasilan neto di Garut

Penghasilan neto di Jakarta

Penghasilan neto di Bandung

Jumlah penghasilan neto setahun

PTKP

• untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00

PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - A1 Rp 540.000,00

PPh Pasal 21 terutang di Garut Rp 180.000,00

PPh Pasal 21 telah dipotong ( 3 x Rp60.000,00) Rp 180.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

Rp 825.000,00

Rp 9.675.000,00

Rp 16.125.000,00

Rp 12.900.000,00

Rp 38.700.000,00

Rp 24.300.000,00

Rp 14.400.000,00

1.6 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA ATAU MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

1.6.1 Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

1.6.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2013. Budiyanta menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2013 dalam hal Budiyanta hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan Rp 8.000.000,00

5% x Rp8.000.000,00 = Rp 400.000,00

2. Iuran Pensiun Rp 150.000,00

Rp 550.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 7.450.000,00

Penghasilan neto setahun 4 x Rp7.450.000,00 = Rp 29.800.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

• tambahan WP kawin Rp 2.025.000,00

Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 3.475.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp3.475.000,00 = Rp 173.750,00

PPh Pasal 21 bulan September Rp173.750,00: 4 = Rp 43.438,00

1.6.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan

David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 September 2013. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2015. Selama Tahun 2013 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2013 dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 20.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% X Rp20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 19.500.000,00

Penghasilan neto selama 4 bulan Rp 78.000.000,00

Penghasilan neto disetahunkan: 12/4 x Rp78.000.000,00 Rp 234.000.000,00

PTKP

PTKP (K/3)

• untuk WP sendiri

• tambahan WP kawin

• tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)

Rp 24.300.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 6.075.000,00

Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 201.600.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan:

• 5% x Rp50.000.000,00

• 15% x Rp151.600.000,00

Rp 2.500.000,00

Rp 22.740.000,00

Rp 25.240.000,00

PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2013 4/12 x Rp25.240.000,00 = Rp 8.413.333,00

PPh Pasal 21 terutang sebulan: 1/4 x Rp8.413.333,00 = Rp 2.103.333,00

1.6.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

1.6.2.1 Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2013, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arip Marwanto setiap bulan memperoleh sebesar Rp3.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan Rp 3.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan: 5% x Rp3.500.000,00 = Rp 175.000,00

2. Iuran pensiun = Rp 100.000,00

Rp 275.000,00

Penghasilan neto Rp 3.225.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.225.000,00 Rp 38.700.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 14.400.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan: Rp720.000,00: 12 = Rp 60.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2013 (s.d. bulan September 2013) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d. September 2013) 9 x Rp3.500.000,00 Rp 31.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan: 5% x Rp31.500.000,00

2. Iuran pensiun 9 X Rp100.000,00 =

Rp 1.575.000,00

= Rp 900.000,00

Rp 2.475.000,00

Penghasilan neto 9 bulan adalah Rp29.025.000,00

PTKP

-untuk WP sendiri Rp24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 4.725.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp4.725.000,00 = Rp 236.250,00

PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 2013 adalah =

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan Bulan Agustus 2013: 8 x Rp60.000,00 = Rp 480.000,00

Rp 236.250,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong Rp 243.750,00

Catatan: Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp243.750,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

1.6.2.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2005 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2013 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2013 menerima gaji perbulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan April 2013 menerima bonus sebesar Rp20.000.000,00

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah:

Gaji sebulan Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Rp15.000.000 = Rp 750.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00

Penghasilan Neto atas gaji sebulan Rp 14.500.000,00

Penghasilan Neto setahun: 12 x Rp14.500.000,00 Rp 174.000.000,00

PTKP (K/3)

• untuk Wajib Pajak

• tambahan WP kawin

• tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)

Rp 24.300.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 6.075.000,00

Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 141.600.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun:

5% x Rp50.000.000,00

15% x Rp91.600.000,00

Rp 2.500.000,00

Rp 13.740.000,00

Rp 16.240.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp16.240.000,00: 12 = Rp 1.353.333,00

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus:

Gaji setahun (12 x Rp15.000.000,00) Rp180.000.000,00

Bonus Rp 20.000.000,00

Rp200.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan: 5% x Rp200.000.000,00 = Rp 10.000.000,00 Maksimum diperkenankan 12 x Rp500.000,00 Rp 6.000.000,00

Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus: Rp194.000.000,00

PTKP (K/3)

• untuk Wajib Pajak

• tambahan WP kawin

• tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)

Rp 24.300.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 6.075.000,00

Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 161.600.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:

5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% x Rp111.600.000,00 Rp 16.740.000,00

Rp 19.240.000,00

C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus: Rp19.240.000,00 - Rp16.240.000,00 = Rp3.000.000,00

D. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya:

Gaji selama 5 bulan (5 x Rp15.000.000,00) Rp 75.000.000,00

Bonus Rp 20.000.000,00

Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan Rp 95.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan: 5% x Rp95.000.000,00 = Rp4.750.000,00 Maksimum diperkenankan 5 x Rp500.000,00 = Rp 2.500.000,00

Penghasilan Neto selama 5 bulan Rp 92.500.000,00

Jumlah penghasilan neto disetahunkan 12/5 x Rp92.500.000,00 Rp222.000.000,00

PTKP (K/3)

• untuk Wajib Pajak

• tambahan WP kawin

• tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)

Rp 24.300.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 6.075.000,00

Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 189.600.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan:

5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15 % x Rp139.600.000,00 Rp 20.940.000,00

Rp 23.440.000,00

PPh Pasal 21 terutang: 5/12 x Rp 23.440.000,00 = Rp 9.766.667,00

PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 2013 atas gaji dan bonus: (4 x Rp1.353.333,00) + Rp3.000.000,00= Rp 8.413.333,00

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong Untuk bulan Mei 2013 = Rp 1.353.333,00

Catatan: Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia.

1.7 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2013 dalam mata uang asing sebesar US$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp11.250,00 per US$1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji sebulan adalah: US$ 2,000 x Rp11.250,00 Rp 22.500.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Rp22.500.000,00 = Rp 1.125.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 22.000.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp22.000.000,00 Rp 264.000.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan untuk 1 orang anak Rp 2.025.000,00

Rp 28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 235.650.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp185.650.000,00 = Rp 27.847.500,00

Rp 30.347.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari: Rp30.347.000,00: 12 = Rp2.528.917,00

1.8 PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Arip Mulyana adalah seorang pegawai dari PT Lautan Otomata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp4.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2013 dalam hal Arip Mulyana hanya menerima pembayaran gaji saja adalah:

Gaji sebulan

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp4.000.000,00 = Rp 200.000,00

2. Iuran pensiun = Rp 150.000,00

Rp 4.000.000,00

Rp 350.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 3.650.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.650.000,00 Rp 43.800.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri

• tambahan karena menikah

• tambahan untuk 3 orang anak

Rp 24.300.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 6.075.000,00

Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 11.400.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp11.400.000,00 = Rp 570.000,00

PPh Pasal 21 bulan Juli: Rp570.000,00: 12 = Rp 47.500,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp47.500,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp47.500,00 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Arip Mulyana. Namun apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor 1.9.

1.9 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan: Peri Irawan (status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp25.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Peri Irawan adalah sebesar Rp25.000,00 sebulan. PPh Pasal 21 bulan September 2013 dalam hal Peri Irawan tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawashima Pionirindo selain gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji sebulan

Tunjangan pajak

Rp 2.500.000,00

Rp 25.000,00

Penghasilan bruto sebulan Rp 2.525.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan 5% x Rp2.525.000,00 = Rp 126.250,00

2. Iuran pensiun = Rp 25.000,00

Rp 151.250,00

Penghasilan neto sebulan Rp 2.373.750,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp2.373.750,00 Rp 28.485.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 4.185.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah: 5% x Rp4.185.000,00 = Rp209.250,00

PPh Pasal 21 bulan September adalah: Rp209.250,00: 12 = Rp17.438,00

1.10 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

Qalbun Junaidi adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), pada bulan Agustus 2013 memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Qalbun Junaidi berstatus menikah dengan 1 orang anak.

Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu:

Harga beras Rp 10.000,00 per kg.

Harga gula Rp 8.000,00 per kg.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan

Beras: 50 x Rp 10.000,00

Gula: 10 x Rp 8.000,00

Rp 2.500.000,00

Rp 500.000,00

Rp 80.000,00

Penghasilan bruto sebulan Rp 3.080.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Rp3.080.000,00

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun

Rp 154.000,00

Rp 2.926.000,00

12 x Rp2.926.000,00 Rp 35.112.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan untuk 1 orang anak Rp 2.025.000,00

Rp28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 6.762.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp6.762.000,00 = Rp 338.100,00

PPh Pasal 21 bulan Agustus: Rp338.100,00: 12 = Rp 28.175,00

1.11 PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP YANG BARU MEMILIKI NPWP PADA TAHUN BERJALAN

Wahyu Santosa, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Fajar Sejahtera dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2013 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Fajar Sejahtera untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari- Mei 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp5.500.000,00 = Rp 275.000,00

2. Iuran pensiun: = Rp 200.000,00

Rp 475.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.025.000,00

Penghasilan Neto setahun: 12 x Rp5.025.000,00 Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)

• untuk Wajib Pajak Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 36.000.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun: 5% x Rp36.000.000,00 = Rp1.800.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp1.800.000,00: 12 = Rp150.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong karena yang bersangkutan belum memiliki NPWP: 120% x Rp150.000,00 = Rp180.000,00

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari Januari - Mei 2013 5 x Rp180.000,00 = Rp 900.000,00

Jumlah PPh Pasal 21 terutang apabila yang bersangkutan memiliki NPWP 5 x Rp150.000,00 = Rp 750.000,00

Selisih (20% x 5 x Rp150.000,00) = Rp 150.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni 2013, setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2013 tidak berubah, adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya)

Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei 2013) 20% x 5 x Rp150.000,00

Rp 150.000,00

(Rp 150.000,00)

PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 2013 Nihil

Apabila Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada akhir November 2013 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 2013, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya) Rp 150.000,00

Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-November 2013) 20% x 11 x Rp150.000,00 (Rp 330.000,00)

PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 2013 (Rp 180.000,00)

Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2013, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp180.000,00 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2013, dimana Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada akhir bulan November 2013 sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan setahun: Rp5.500.000,00 x 12 Rp 66.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Rp66.000.000,00 = Rp

Iuran pensiun:

3.300.000,00

Rp200.000,00 x 12 = Rp 2.400.000,00

Rp 5.700.000,00

Penghasilan Neto setahun Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)

• untuk Wajib Pajak Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 36.000.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun: 5% x Rp36.000.000,00 Rp 1.800.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong:

Bulan Januari — November 2013 11 x Rp180.000,00 = Rp 1.980.000,00

Bulan Desember 2013 = Rp 0,00

Rp 1.980.000,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya (Rp 180.000,00)

Karena jumlah sebesar Rp180.000,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp1.800.000,00.

1.12 Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu:

a. Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender;

b. Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja.

1.12.1 Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember.

a. Dalam Hal Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan- bulan sebelumnya.

b. Dalam Hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Mengalami Perubahan.

Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Mulai bulan Juli 2013, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.500.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% X Rp5.500.000,00 = Rp 275.000,00

Iuran pensiun = Rp 200.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.025.000,00

Penghasilan Neto setahun 12 X Rp5.025.000,00 Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)

• untuk Wajib Pajak Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 36.000.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun: 5% X Rp36.000.000,00 Rp 1.800.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan: Rp1.800.000,00: 12 = Rp 150.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan Rp 7.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% X Rp7.000.000,00 = Rp 350.000,00

Iuran pensiun = Rp 200.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan Rp 6.450.000,00

Penghasilan Neto setahun 12 X Rp6.450.000,00 Rp77.400.000,00

PTKP (TK/0)

• untuk Wajib Pajak Rp24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 53.100.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun:

5% X Rp50.000.000,00

15% X Rp3.100.000,00

Rp 2.500.000,00

Rp 465.000,00

Rp 2.965.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan: Rp2.965.000,00: 12 = Rp247.083,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2013:

Penghasilan selama setahun: (6 X Rp5.500.000,00) + (6 X Rp7.000.000,00) Rp 75.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan: 5% X Rp75.000.000,00 = Rp 3.750.000,00

Iuran Pensiun: 12 X Rp200.000,00 = Rp 2.400.000,00

Rp 6.150.000,00

Penghasilan Neto Rp 68.850.000,00

PTKP (TK/0)

• untuk Wajib Pajak Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 44.550.000,00

PPh Pasal 21 terutang: 5% X Rp44.550.000,00 Rp 2.227.500,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2013: (6 X Rp150.000,00) + ( 5 X Rp247.083,00) Rp 2.135.415,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2013 Rp 92.085,00

1.12.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong pada Bulan Terakhir Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Tetap dan Teratur Karena Yang Bersangkutan Berhenti Bekerja sebelum Bulan Desember.

contoh: Lihat Contoh 1.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

II.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan

II.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada Contoh 1.6.2.1. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Contoh: Hari Irawan, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Nusa Indah Gemilang dengan gaji sebulan sebesar Rp6.000.000,00. Hari Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun Artha Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa Indah Gemilang terhitung mulai 1 Juli 2013, Hari Irawan akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan:

Gaji sebulan

Pengurangan:

1. Biaya jabatan: 5% x Rp6.000.000,00 = Rp 300.000,00

2. Iuran pensiun Rp 250.000,00

Penghasilan Neto sebulan

Penghasilan Neto 6 bulan (masa bekerja Januari s.d. Juni 2013) Rp5.450.000,00 X 6

PTKP

• untuk WP sendiri Rp24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan untuk 2 orang anak Rp 4.050.000,00

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp2.325.000,00

PPh Pasal 21 terutang sebulan: Rp116.250,00: 6

Rp 6.000.000,00

Rp 550.000,00

Rp 5.450.000,00

Rp 32.700.000,00

Rp 30.375.000,00

Rp 2.325.000,00

Rp 116.250,00

Rp 19.375,00

Pada saat Hari Irawan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut:

Gaji selama 6 bulan: 6 x Rp6.000.000,00 Rp 36.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan: 5% x Rp36.000.000,00 = Rp 1.800.000,00

2. Iuran pensiun: 6 x Rp250.000,00 = Rp 1.500.000,00

Penghasilan Neto selama 6 bulan Rp 32.700.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan untuk 2 orang anak Rp 4.050.000,00

PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp2.325.000,00) Rp 116.250,00

PPh Pasal 21 telah dipotong (6 x Rp19.375,00) Rp 116.250,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

II.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Melanjutkan contoh sebelumnya: Selanjutnya, mulai bulan Juli 2013 Hari Irawan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Artha Mandiri sebesar Rp3.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan adalah Rp 3.000.000,00

Pengurangan:

Biaya pensiun 5% x Rp3.000.000,00 =

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto Juli s.d. Desember 2013 6 x Rp2.850.000,00

Rp 150.000,00

Rp 2.850.000,00

Rp17.100.000,00

Rp 30.375.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 2.325.000,00

Penghasilan neto dari PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp32.700.000,00

Jumlah penghasilan neto tahun 2013 Rp49.800.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan untuk 2 orang anak Rp 4.050.000,00

Rp 30.375.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 19.425.000,00

PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp19.425.000,00 Rp 971.250,00

PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) Rp 116.250,00

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha Mandiri, selama 6 bulan adalah Rp 855.000,00

PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah: Rp855.000,00: 6 = Rp142.500,00

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Artha Mandiri untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:

Pensiun selama 6 bulan: 6 x Rp3.000.000,00 Rp 18.000.000,00

Pengurangan:

Biaya pensiun 5% x Rp18.000.000,00 = Rp 900.000,00

Penghasilan neto 6 bulan Rp 17.100.000,00

Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp 32.700.000,00

Jumlah penghasilan neto tahun 2013 Rp 49.800.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan untuk 2 orang anak Rp 4.050.000,00

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp19.425.000,00

PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Swadhana Utama, selama 6 bulan adalah

PPh Pasal 21 telah dipotong: 6 x Rp142.500,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

Rp 30.375.000,00

Rp 19.425.000,00

Rp 971.250,00

Rp 116.250,00

Rp 855.000,00

Rp 855.000,00

NIHIL

II.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2014 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan adalah Rp 3.000.000,00

Pengurangan:

Biaya pensiun 5% x Rp3.000.000,00 = Rp 150.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 2.850.000,00

Penghasilan neto disetahunkan 12 x Rp2.850.000,00 Rp34.200.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri Rp24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

• tambahan untuk 2 orang anak Rp 4.050.000,00

Rp 30.375.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 3.825.000,00

PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp3.825.000,00 = Rp 191.250,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp191.250,00: 12 = Rp 15.938,00

III PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

III.1 DENGAN UPAH HARIAN

Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2013 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari Rp 200.000,00

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp 200.000,00

Penghasilan Kena Pajak sehari Rp 0,00

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari: Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp2.025.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11 (Rp200.000,00 x 11) Rp 2.200.000,00

PTKP sebenarnya: 11 x (Rp24.300.000,00/ 360) Rp 742.500,00

Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11 Rp 1.457.500,00

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% x Rp1.457.500,00 Rp 72.875,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 Rp 0,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp 72.875,00

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Nurcahyo sebesar: Rp200.000,00 - Rp72.875,00= Rp127.125,00

Misalkan Nurcahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 12 adalah sebagai berikut:

Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 200.000,00

PTKP sehari - untuk WP sendiri (Rp 24.300.000,00: 360) Rp 67.500,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 132.500,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp132.500,00 Rp 6.625,00

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar: Rp200.000,00 - Rp6.625,00 = Rp193.375,00

III.1.2 Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2013 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp300.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah sehari Rp300.000,00

Upah sehari di atas Rp200.000,00 adalah: Rp300.000,00 - Rp200.000,00 = Rp100.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp100.000,00 = Rp5.000,00 (harian)

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang Hermawan telah menerima penghasilan sebesar Rp2.100.000,00, sehingga telah melebihi Rp2.025.000,00.

Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Nanang Hermawan pada bulan Maret 2013 dihitung sebagai berikut:

Upah 7 hari kerja Rp 2.100.000,00

PTKP: 7 x (Rp24.300.000,00/360)

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 = 5% x Rp1.627.500,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6: 6 x Rp5.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7

Rp 472.500,00

Rp 1.627.500,00

Rp 81.375,00

Rp 30.000,00

Rp 51.375,00

Jumlah sebesar Rp51.375,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp300.000,00 sehingga upah yang diterima Nanang Hermawan pada hari kerja ke-7 adalah: Rp300.000,00 - Rp51.375,00 = Rp248.625,00

Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 300.000,00

PTKP

• untuk WP sendiri (Rp24.300.000,00: 360) Rp 67.500,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 232.500,00

PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp232.500,00 = Rp11.625,00

III.2 DENGAN UPAH SATUAN

Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp75.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp1.800.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21:

Upah sehari adalah Rp1.800.000,00: 6 Rp 300.000,00

Upah di atas Rp200.000,00 sehari Rp300.000,00- Rp200.000,00 Rp 100.000,00

Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp100.000,00 Rp 600.000,00

PPh Pasal 21 5% x Rp600.000,00= Rp30.000,00(Mingguan)

III.3 DENGAN UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan: Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp450.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari: Rp450.000,00: 2 Rp 225.000,00

Upah sehari di atas Rp200.000,00 Rp225.000,00 — Rp200.000,00 Rp 25.000,00

Upah borongan terutang pajak: 2 x Rp25.000,00 Rp 50.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp 2.500,00

III.4 UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2013 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp150.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2013 = 20 x Rp150.000,00 = Rp 3.000.000,00

Penghasilan neto setahun = 12 x Rp3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00

PTKP (K/-) adalah sebesar

• Untuk WP sendiri Rp24.300.000,00

• tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00

Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 9.675.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar: 5% x Rp9.675.000,00 = Rp483.750,00

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar: Rp483.750,00: 12 = Rp40.312,00

IV PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI,

HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI

IV.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai.

Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2013 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2013 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2012 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% x Rp5.000.000,00 Rp 750.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 3.250.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap.

Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2013, yaitu bulan Desember 2013 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.3 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai

Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan.

Bulan April 2013 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2013 ia menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00.

Kemudian bulan Oktober 2013 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

a. atas penarikan dana sebesar Rp20.000.000,00 pada bulan April 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.

b. atas penarikan dana sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00

c. atas penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar:

5% x Rp15.000.000,00 = Rp 750.000,00

15% x Rp10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

Rp 2.250.000,00

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI.

V.1 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

V.1.a. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik

dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2013, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut:

Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)

Bulan

Januari 45.000.000,00

Februari 49.000.000,00

Maret 47.000.000,00

April 40.000.000,00

Mei 44.000.000,00

Juni 52.000.000,00

Juli 40.000.000,00

Agustus 35.000.000,00

September 45.000.000,00

Oktober 44.000.000,00

November 43.000.000,00

Desember 40.000.000,00

Jumlah 524.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013:

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)

Bulan

Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)

3. =50% x (2)

(4)

(5)

(6)=(3) x (5)

Januari 45.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 5% 1.125.000,00

Februari 49.000.000,00 24.500.000,00 47.000.000,00 5% 1.225.000,00

Maret 47.000.000,00 3.000.000,00 20.500.000,00 50.000.000,00 70.500.000,00 5% 15% 150.000,00 3.075.000,00

April 40.000.000,00 20.000.000,00 90.500.000,00 15% 3.000.000,00

Mei 44.000.000,00 22.000.000,00 112.500.000,00 15% 3.300.000,00

Juni 52.000.000,00 26.000.000,00 138.500.000,00 15% 3.900.000,00

Juli 40.000.000,00 20.000.000,00 158.500.000,00 15% 3.000.000,00

Agustus 35.000.000,00 17.500.000,00 176.000.000,00 15% 2.625.000,00

September 45.000.000,00 22.500.000,00 198.500.000,00 15% 3.375.000,00

Oktober 44.000.000,00 22.000.000,00 220.500.000,00 15% 3.300.000,00

November 43.000.000,00 21.500.000,00 242.000.000,00 15% 3.225.000,00

Desember 40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 250.000.000,00 262.000.000,00 15% 25% 1.200.000,00 3.000.000,00

Jumlah 524.000.000,00 262.000.000,00 35.500.000,00

Apabila dr. Abdul Gopar Sp.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

V.1.b. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi (bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi)

Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life.

Pada tahun 2013, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:

Bulan

Komisi agen (Rupiah)

Januari 38.000.000,00

Februari 38.000.000,00

Maret 41.000.000,00

April 42.000.000,00

Mei 44.000.000,00

Juni 45.000.000,00

Juli 45.000.000,00

Agustus 48.000.000,00

September 50.000.000,00

Oktober 52.000.000,00

November 55.000.000,00

Desember 56.000.000,00

Jumlah 554.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah:

Bulan

Penghasilan Bruto (Rupiah)

50% dari Penghasilan Bruto

PTKP (Rupiah)

Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)

Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah)

Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh

PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)=50%x(2)

(8)=(5)x(7)

Januari 38.000.000,00 19.000.000,00 2.025.000,00 16.975.000,00 16.975.000,00 5% 848.750,00

Februari 38.000.000,00 19.000.000,00 2.025.000,00 16.975.000,00 33.950.000,00 5% 848.750,00

Maret 41.000.000,00 20.500.000,00 2.025.000,00 16.050.000,00 50.000.000,00 5% 802.500,00

2.425.000,00 52.425.000,00 15% 363.750,00

April 42.000.000,00 21.000.000,00 2.025.000,00 18.975.000,00 71.400.000,00 15% 2.846.250,00

Mei 44.000.000,00 22.000.000,00 2.025.000,00 19.975.000,00 91.375.000,00 15% 2.996.250,00

Juni 45.000.000,00 22.500.000,00 2.025.000,00 20.475.000,00 111.850.000,00 15% 3.071.250,00

Juli 45.000.000,00 22.500.000,00 2.025.000,00 20.475.000,00 132.325.000,00 15% 3.071.250,00

Agustus 48.000.000,00 24.000.000,00 2.025.000,00 21.975.000,00 154.300.000,00 15% 3.296.250,00

September 50.000.000,00 25.000.000,00 2.025.000,00 22.975.000,00 177.275.000,00 15% 3.446.250,00

Oktober 52.000.000,00 26.000.000,00 2.025.000,00 23.975.000,00 201.250.000,00 15% 3.596.250,00

November 55.000.000,00 27.500.000,00 2.025.000,00 25.475.000,00 226.725.000,00 15% 3.821.250,00

Desember 56.000.000,00 28.000.000,00 2.025.000,00 23.275.000,00 250.000.000,00 15% 3.491.250,00

2.700.000,00 252.700.000,00 25% 675.000,00

Jumlah 554.000.000,00 277.000.000,00 33.175.000,00

Dalam hal Neneng Hasanah tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Neneng Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

Bulan

Penghasilan Bruto (Rupiah)

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)

Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh

Tarif tidak memiliki NPWP

PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)=50%x(2)

(7)=(3)x(5)x(6)

Januari 38.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 5% 120% 1.140.000,00

Februari 38.000.000,00 19.000.000,00 38.000.000,00 5% 120% 1.140.000,00

Maret 41.000.000,00 12.000.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00 58.500.000,00 5% 15% 120% 120% 720.000,00 1.530.000,00

April 42.000.000,00 21.000.000,00 79.500.000,00 15% 120% 3.780.000,00

Mei 44.000.000,00 22.000.000,00 101.500.000,00 15% 120% 3.960.000,00

Juni 45.000.000,00 22.500.000,00 124.000.000,00 15% 120% 4.050.000,00

Juli 45.000.000,00 22.500.000,00 146.500.000,00 15% 120% 4.050.000,00

Agustus 48.000.000,00 24.000.000,00 170.500.000,00 15% 120% 4.320.000,00

September 50.000.000,00 25.000.000,00 195.500.000,00 15% 120% 4.500.000,00

Oktober 52.000.000,00 26.000.000,00 221.500.000,00 15% 120% 4.680.000,00

November 55.000.000,00 27.500.000,00 249.000.000,00 15% 120% 4.950.000,00

Desember 56.000.000,00 1.000.000,00 27.000.000,00 250.000.000,00 277.000.000,00 15% 25% 120% 120% 180.000,00 8.100.000,00

Jumlah 554.000.000,00 277.000.000,00 47.100.000,00

Dalam hal suami Neneng Hasanah atau Neneng Hasanah sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Neneng Hasanah mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

V.2 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000.000,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

120% x 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

V.3 CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. selain itu, Arip Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

Rp10.000.000,00 - Rp4.500.000,00 - Rp1.000.000,00 = Rp4.500.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar: 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp112.500,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp135.000,00

b. Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar:

5% x 50% x Rp10.000.000,00 = Rp250.000,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp10.000.000,00 = Rp300.000,00

Catatan: Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Arip Nugraha.

VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PESERTA KEGIATAN.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah:

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00

Rp 25.000.000,00

VII PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

a. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.

b. PPh Pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto, dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP.

Contoh: Russel Frederiksen adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2013 sebesar US$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp11.500,00 untuk US$ 1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah: US$2,500 x Rp11.500,00 = Rp28.750.000,00

PPh Pasal 26 terutang adalah: 20% x Rp28.750.000,00 = Rp5.750.000,00