PER-28/PJ/2016 tentang Ketentuan Pengalihan Harta berupa Dana ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Rangka Pengampunan Pajak
Disebut juga: PER 28/PJ/2016 · PER 28 Tahun 2016 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2016
Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.
PDF sumber: 9 halaman
Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ/2016
TENTANG KETENTUAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas pengalihan harta sehubungan dengan perbedaan kurs mata uang dan pengalihan harta sebelum diterimanya Surat Keterangan dalam rangka pengampunan pajak;
b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak;
Mengingat:
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KETENTUAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 1
(1) Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan harta berupa dana ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melakukan pengalihan harta berupa dana baik secara bertahap maupun sekaligus dengan menggunakan mata uang Rupiah dan/atau mata uang selain Rupiah.
(2) Dalam hal harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah, besarnya nilai harta yang dialihkan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
(3) Dalam hal harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, besarnya nilai harta yang dialihkan adalah sebesar nilai harta dalam mata uang selain Rupiah yang setara dengan nilai Harta yang tercantum dalam Surat Keterangan yang ditranslasikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
(4) Penghitungan Harta yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan Harta berupa dana ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun belum menerima Surat Keterangan, dapat melakukan pengalihan Harta dimaksud ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway dalam rangka Pengampunan Pajak, sebelum melakukan pembukaan Rekening Khusus.
(2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Persepsi yang sama dengan Bank Persepsi tempat pembukaan Rekening Khusus dalam rangka Pengampunan Pajak.
(3) Pengalihan Harta berupa dana ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal:
a. 31 Desember 2016, untuk Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang disampaikan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; atau
b. 31 Maret 2017, untuk Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang disampaikan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
(4) Dalam hal Wajib Pajak telah menerima Surat Keterangan, atas Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dialihkan ke dalam Rekening Khusus paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan oleh Wajib Pajak.
Pasal 3
(1) Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setelah Harta berupa dana sebesar nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan/atau Pasal 1 ayat (3) telah seluruhnya disetorkan atau dialihkan ke dalam Rekening Khusus dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal:
a. 31 Januari 2017, untuk Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang disampaikan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; atau
b. 30 April 2017, untuk Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang disampaikan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
Pasal 4
(1) Harta berupa dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2) Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Harta berupa dana yang dialihkan telah seluruhnya disetorkan atau dialihkan ke dalam Rekening Khusus.
Pasal 5
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd. KEN DWIJUGIASTEADI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
ODING RIFALDI M
NIP 19700311 199503 1 002
SERKEKTORAT JENDERAL INDONESIA
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER-28/PJ/2016
TANGGAL: 22 DESEMBER 2016
CONTOH PENGHITUNGAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA DARI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Pada tanggal 30 September 2016, Tn A menyampaikan Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak dengan mengungkapkan hartanya yang berada di luar negeri dan bermaksud mengalihkan dan menginvestasikan harta tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar US$ 100.000 setara dengan Rp1.364.000.000. Atas penyampaian Surat Pernyataan tersebut, Tn. A telah mendapatkan Surat Keterangan.
Tn. A mengalihkan harta berupa dana tersebut pada tanggal 29 Desember 2016.
-
Dalam hal menggunakan mata uang Rupiah, maka Tn. A harus mengalihkan sebesar Rp 1.364.000.000
-
Dalam hal menggunakan mata uang selain Rupiah berupa Dolar Amerika, maka Tn. A harus mengalihkan sebesar US$ 100.000
-
Dalam hal Tn. A mengalihkan harta berupa dana menggunakan mata uang Rupiah dan mata uang Dolar Amerika dan Tn. A memutuskan untuk mengalihkan menggunakan Rupiah sebesar Rp 500.000.000, maka harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Dolar Amerika adalah sebesar:
- Nilai sisa pengalihan yang harus dilakukan (Rupiah):
$$ \mathrm {R p} 1. 3 6 4. 0 0 0. 0 0 0 - \mathrm {R p} 5 0 0. 0 0 0. 0 0 0 = \mathrm {R p} 8 6 4. 0 0 0. 0 0 0, $$
Harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Dolar Amerika:
Nilai sisa pengalihan = 864.000.000/13.640 = US$ 63.343,11 (Kurs US$ KMK 31 Desember 2015 = Rp 13.640)
- Dalam hal Tn. A mengalihkan harta berupa dana menggunakan mata uang Dolar Amerika dan mata uang Euro dan Tn. A memutuskan untuk mengalihkan menggunakan Dolar Amerika sebesar US$ 25.000, maka harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Euro adalah sebesar:
- Translasi Dolar Amerika ke dalam Rupiah:
US$ 25.000 x 13.640 (kurs US$ KMK 31 Desember 2015) = Rp 341.000.000
- Nilai sisa pengalihan yang harus dilakukan (Rupiah):
Rp 1.364.000.000-Rp 341.000.000=Rp 1.023.000.000,-
- Harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Euro:
Nilai sisa pengalihan = 1.023.000.000/14.939,62=€68.475,64 (Kurs Euro KMK 31 Desember 2015=Rp 14.939,62)
Kurs KMK 31 Desember 2015*
(Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KM.10/2015)
| No. | Mata uang | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1. | Dollar Amerika Serikat(USD) | 1,00 | Rp13.640,00 |
| 2. | Dolar Australia(AUD) | 1,00 | Rp9.899,91 |
| 3. | Dolar Canada(CAD) | 1,00 | Rp9.848,23 |
| 4. | Kroner Denmark(DKK) | 1,00 | Rp2.002,24 |
| 5. | Dolar Hongkong(HKD) | 1,00 | Rp1.759,72 |
| 6. | Ringgit Malaysia(MYR) | 1,00 | Rp3.170,00 |
| 7. | Dolar Selandia Baru(NZD) | 1,00 | Rp9.300,57 |
| 8. | Kroner Norwegia(NOK) | 1,00 | Rp1.568,65 |
| 9. | Poundsterling Inggris(GBP) | 1,00 | Rp20.308,32 |
| 10. | Dolar Singapura(SGD) | 1,00 | Rp9.710,53 |
| 11. | Kroner Swedia(SEK) | 1,00 | Rp1.622,29 |
| 12. | Franc Swiss(CHF) | 1,00 | Rp13.807,07 |
| 13. | Yen Jepang(JPY) | 100,00 | Rp11.307,12 |
| 14. | Kyat Burma(BUK) | 1,00 | Rp10,41 |
| 15. | Rupee India(INR) | 1,00 | Rp205,82 |
| 16. | Dinar Kuwait(KWD) | 1,00 | Rp44.946,41 |
| 17. | Rupee Pakistan(PKR) | 1,00 | Rp130,12 |
| 18. | Peso Philipina(PHP) | 1,00 | Rp289,07 |
| 19. | Riyad Saudi Arabia(SAR) | 1,00 | Rp3.635,30 |
| 20. | Rupee Srilanka(LKR) | 1,00 | Rp94,91 |
| 21. | Baht Thailand(THB) | 1,00 | Rp378,19 |
| 22. | Dolar Brunei D.(BND) | 1,00 | Rp9.709,71 |
| 23. | EURO(EUR) | 1,00 | Rp14.939,62 |
| 24. | Yuan China(CNY) | 1,00 | Rp2.105,85 |
| 25. | Won Korea(KRW) | 1,00 | Rp11,66 |
Keterangan:
*) kurs akhir tahun pajak terakhir yang dipakai dalam hal tahun buku Wajib Pajak sama dengan tahun kalender.
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER-28/PJ/2016
TANGGAL: 22 DESEMBER 2016
SURAT PEMBERITAHUAN PEMENUHAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA DARI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor:.
Perihal: Pemberitahuan Pemenuhan Pengalihan Harta Berupa Dana dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Rangka Pengampunan Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2016 tentang Ketentuan Pengalihan Harta ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dengan ini:
Nama Wajib Pajak:.
NPWP:.
Alamat:.
Nomor Surat Keterangan:.
Nama Bank Persepsi:. (Gateway)
menyampaikan pemberitahuan pemenuhan pengalihan harta berupa dana dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pengampunan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Tanggal Pengalihan ke Rekening Khusus | Nilai(Dalam Mata Uang Asing)** | Nilai(Dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 1. | . | . | . |
| 2. | . | . | . |
| . | . | . | . |
| dst | . | . | . |
| Total | . | ||
| Jumlah dalam Surat Keterangan | . |
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.
Wajib Pajak/Kuasa***.
Nama Jelas Keterangan:
*) diisi dalam hal pengalihan dilakukan dalam mata uang selain rupiah.
**) dalam hal ditandatangani oleh Kuasa, wajib dilampiri Surat Kuasa.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd. KEN DWIJUGIASTEADI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
ODING RIFALDI
NIP 19700311 1995
NIP 19700311 199503 1002