PER-23/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44A ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1645);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Utang adalah jumlah pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

4. Harta Bersih adalah nilai Harta dikurangi Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

5. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT PPh adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

6. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

7. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Final adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan untuk suatu Masa Pajak.

8. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.

9. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengungkapkan:

a. Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dan telah memperoleh Surat Keterangan; atau

b. Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Pasal 3

(1) Pengungkapan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Final.

(2) SPT Masa PPh Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. identitas Wajib Pajak;

b. daftar rincian Harta;

c. daftar rincian Utang; dan

d. penghitungan Pajak Penghasilan.

(3) SPT Masa PPh Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan:

a. ditandatangani oleh:

1. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;

2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau

3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhalangan;

b. disampaikan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar; dan

c. dilampiri dengan:

1. bukti pelunasan Pajak Penghasilan Final atas Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan berupa surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak;

2. daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

3. dokumen pendukung terkait nilai Harta selain kas/setara kas berupa:

a. SPPT PBB Tahun Pajak Terakhir, untuk tanah dan/atau bangunan;

b. dokumen yang memuat Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor;

c. dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;

d. dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk saham dan warrant yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia;

e. dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan; dan/atau

f. dokumen berupa:

1. lembar hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau

2. lembar hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta penilaian dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hal nilai Harta tidak terdapat pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e,

3. dokumen pendukung Utang, dalam hal terdapat Utang yang diungkapkan; dan

4. surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kuasa, dalam hal SPT Masa PPh Final ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3.

(4) Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Penyampaian SPT Masa PPh Final yang:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan tanda terima.

b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak diterbitkan tanda terima dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 4

(1) Lembar hasil penilaian Harta dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 3 butir f) angka 2) diperoleh Wajib Pajak dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penilaian Harta kepada Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

(2) Harta yang diajukan permohonan penilaian harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak sepanjang Wajib Pajak mengungkapkan harta dimaksud dalam SPT Masa PPh Final yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal penerbitan lembar hasil penilaian.

Pasal 5

(1) Atas SPT Masa PPh Final yang diterbitkan tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a. Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dapat melakukan penelitian mengenai:

a. kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan yang meliputi dasar pengenaan dan penerapan tarif;

b. kesesuaian antara jumlah pelunasan Pajak Penghasilan dengan penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. kesesuaian antara Utang dengan dokumen pendukung Utang.

(2) Harta yang diungkapkan dalam SPT Masa PPh Final yang Pajak Penghasilannya telah dilunasi sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak bukan merupakan data dan/atau informasi Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pasal 6

Tambahan Harta dan Utang yang membentuk nilai Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final yang penghitungan dan pelunasan Pajak Penghasilannya telah sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan Utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal penyampaian SPT Masa PPh Final.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 20 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH	SPT Normal
Formulir ini digunakan khusus untuk pengungkapan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh	Masa Pajak
BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. NPWP
2. NAMA
3. ALAMAT
B. DASAR PENGHASILAN PAJAK	URAIAN	NILAI (Rp)
4. NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN ATAU YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPH [Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang: Total A atau TOTAL B + Total C]
C. PAJAK PENGHASILAN FINAL	5. PAJAK PENGHASILAN FINAL TARIF YANG DIGUNAKAN: ☐ Wajib Pajak Badan (25%) ☐ Wajib Pajak Orang Pribadi (30%) ☐ Wajib Pajak Tertentu (12,5%)
6. PAJAK PENGHASILAN FINAL (Tarif x nilai pada angka 4)
7. PAJAK PENGHASILAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR PENGHASILAN YANG LEBIH DIBAYAR
F. LAMPIRAN	DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG, SURAT SETORAN PAJAK, LEMBAR SURAT KUASA, DOKUMEN PENILAIAN HARTA OLEH DJP, DOKUMEN PENILAIAN HARTA OLEH KJPP DOKUMEN UTANG DOKUMEN LAIN
G. PERNYATAAN
Dengan menyadari seperuhnya akun segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiranya adalah benar, lengkap dan jelas. ☐ WAJIB PAJAK ☐ PEMIMPIN TERTINGGI ☐ KUASA TANGGAL:
NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA NPWP

PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

1. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;

2. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);

b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50).

3. SPT PPh Masa Final dibagi dalam 8 bagian yaitu:

a. BAGIAN AWAL b. IDENTITAS c. DASAR PENGENAAN PAJAK d. PAJAK PENGHASILAN FINAL e. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TELAH DIBAYAR f. PAJAK PENGHASILAN g. LAMPIRAN h. PERNYATAAN;

4. BAGIAN AWAL

Pada Bagian Awal SPT Masa PPh Final, Wajib Pajak harus mengisi hal-hal sebagai berikut:

a. JENIS SPT

Wajib Pajak diharuskan memberikan tanda centang ( √ ) pada salah satu kotak pilihan, SPT NORMAL atau SPT PEMBETULAN KE. sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. MASA PAJAK

Diisi dengan masa pajak saat SPT Masa PPh Final dilaporkan.

5. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPT Masa PPh Final, Wajib Pajak harus mengisi hal-hal sebagai berikut:

ANGKA 1 - NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh Final.

ANGKA 2 - NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh Final.

ANGKA 3 - ALAMAT

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak.

6. DASAR PENGENAAN PAJAK

ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN ATAU BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh.

Angka 1 diisi dengan:

a. nilai total Bagian A; atau

b. nilai total Bagian B ditambah dengan total Bagian C, dari Daftar Rincian Harta dan Utang;

7. PAJAK PENGHASILAN FINAL

ANGKA 5 - PAJAK PENGHASILAN FINAL

Kolom ini diisi dengan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh Final harus terlebih dahulu memberikan tanda centang ( √ ) pada:

• Bagian WAJIB PAJAK BADAN (25%) jika Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan dengan penghasilan Bruto di atas 4,8 Miliar Rupiah.

• Bagian WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (30%) jika Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan Bruto dari selain usaha/pekerjaan bebas di atas Rp 632 juta dan total penghasilan bruto di atas 4,8 Miliar Rupiah.

• Bagian WAJIB PAJAK TERTENTU (12,5%) jika Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi dengan penghasilan selain dari usaha/pekerjaan bebas maksimal Rp 632 juta dan total penghasilan bruto maksimal 4,8 Miliar Rupiah.

Pajak penghasilan Final dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai pada angka 4.

8. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TELAH DIBAYAR

ANGKA 6 - PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TELAH DIBAYAR PADA SPT MASA PPh FINAL YANG DILAKUKAN PEMBETULAN

Bagian ini diisi apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPh Final, Kolom ini diisi dengan nilai Pajak Penghasilan Final yang telah dibayarkan sesuai dengan SPT Masa PPh Final yang dilakukan pembetulan.

9. PAJAK PENGHASILAN

ANGKA 7 - PAJAK PENGHASILAN

Kolom ini diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar atau Pajak Penghasilan yang lebih dibayar, yang diperoleh dengan mengurangkan nilai Pajak Penghasilan Final pada angka 5 dengan Pajak Penghasilan Final yang telah dibayar pada SPT Masa Final yang dilakukan Pembetulan.

10. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran, Wajib Pajak diharuskan memberikan isian tanda centang ( √ ) pada kotak pilihan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Surat Pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Wajib membubuhkan tanda centang ( √ ) pada kotak pilihan sebagai berikut:

1. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG beserta dokumen pendukung untuk Utang;

2. SURAT SETORAN PAJAK;

b. Membubuhkan tanda centang ( √ ) jika memiliki dokumen pendukung pada kotak pilihan sebagai berikut:

1. DOKUMEN PENILAIAN OLEH DJP, dalam hal penilaian harta Wajib Pajak dilakukan oleh DJP;

2. DOKUMEN PENILAIAN OLEH KJPP, dalam hal penilaian harta Wajib Pajak dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik;

3. DOKUMEN UTANG, dalam hal Wajib Pajak mengisi nilai utang pada Daftar Rincian Utang

4. DOKUMEN LAIN, dalam hal Wajib Pajak menyertakan dokumen lain terkait penilaian Harta Wajib Pajak.

11. PERNYATAAN

a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT Masa PPh Final.

b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tanda centang ( √ ) dibubuhkan pada bagian WAJIB PAJAK dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP Wajib Pajak sendiri;

c. Untuk Wajib Pajak Badan:

1. tanda centang ( √ ) dibubuhkan pada bagian PEMIMPIN TERTINGGI dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan; atau

2. tanda centang ( √ ) dibubuhkan pada bagian KUASA dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari kuasa yang ditunjuk pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan dalam hal pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan berhalangan.

d. Bagian Tanda Tangan - Cap Perusahaan diisi dengan:

1. Tanda Tangan Wajib Pajak di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi;

2. Tanda Tangan Pemimpin Tertinggi/Kuasa di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) disertai dengan cap perusahaan untuk Wajib Pajak badan.

A. HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh A.1. NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/NILAI SESUAI PEDOMAN/NILAI HASIL PENILAIAN	DOKUMEN PENILAIAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA
LOKASI HARTA	ATAS NAMA	MPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
NEGARA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.A)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUBTOTAL(A.1)	(28)

A.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI UTANG	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA
LOKASI PEMBERI UTANG	NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
NEGARA	ALAMAT
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
SUBTOTAL(A.2)	(29)
TOTALA=SUBTOTAL(A.1-A.2)	(30)

B. HARTA BERSIH YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN B.1. NILAI HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/NILAI SESUAI PEDOMAN/NILAI HASIL PENILAIAN	DOKUMEN PENILAIAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA
LOKASI HARTA	ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
NEGARA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.A)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUBTOTAL(B.1)	(31)

B.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI UTANG	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA
LOKASI PEMBERI UTANG	NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
NEGARA	ALAMAT
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(27)
SUBTOTAL(B.2)	(32)
TOTALB=SUBTOTAL(B.1-B.2)	(33)

C. HARTA BERSIH YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN C.1. NILAI HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA
LOKASI HARTA	ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
NEGARA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.B)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUBTOTAL(C.1)	(34)

C.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI UTANG	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA
LOKASI PEMBERI UTANG	NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
NEGARA	ALAMAT
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
SUBTOTAL(C.2)	(35)
TOTALC=SUBTOTAL(C.1-C.2)	(36)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG

1. Daftar Rincian Harta dan Utang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

• Bagian A - HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh yang terdiri dari:

1. Bagian A.1 - NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh

Bagian ini diisi dengan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh oleh Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak.

2. Bagian A.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh

Bagian ini diisi dengan Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh oleh Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak.

• Bagian B - HARTA BERSIH YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN, yang terdiri dari:

1. Bagian B.1 - NILAI HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

Bagian ini diisi dengan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak.

2. Bagian B.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

Bagian ini diisi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak.

• Bagian C - HARTA BERSIH YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN, yang terdiri dari:

1. Bagian C.1 - NILAI HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN

Bagian ini diisi dengan Harta yang sebelumnya telah dilaporkan Wajib Pajak dalam bagian A.1 Surat Pernyataan namun tidak mencerminkan Harta:

• yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum: a) SPT PPh Terakhir; dan b) Undang-Undang Pengampunan berlaku;

• yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan - yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir.

2. Bagian C.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN

Bagian ini diisi dengan Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dan terkait dengan perolehan Harta sebagaimana dicantumkan dalam bagian C.1.

2. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

3. NPWP

Diisi dengan NPWP

4. NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

5. KODE HARTA - Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

Daftar kode Harta:

Kas dan Setara Kas:

011: uang tunai 012: tabungan 013: giro 014: deposito 019: setara kas lainnya

Piutang dan Persediaan:

021: Piutang 023: Persediaan Usaha 029: Piutang lainnya

Investasi:

031: saham yang dibeli untuk dijual kembali 032: saham 033: obligasi perusahaan 034: obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll) 035: surat Utang lainnya 036: reksadana 037: Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll) 038: penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya 039: Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041: sepeda 042: sepeda motor 043: mobil

Harta Bergerak Lainnya:

049: alat transportasi lainnya 051: logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) 052: batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya) 053: barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain) 054: kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus 055: peralatan elektronik, furnitur

Harta Tidak Bergerak

059: Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain 061: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal. 062: tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya) 063: tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya) 069: Harta tidak bergerak lainnya

Harta Tidak Berwujud

071: Paten 072: Royalti 073: Merek Dagang 079: Harta tidak berwujud lainnya

6. NAMA HARTA - Kolom [3]

Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

7. TAHUN PEROLEHAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.

8. NILAI NOMINAL/NILAI SESUAI PEDOMAN/NILAI HASIL PENILAIAN - Kolom (5.A)

Kolom ini diisi dengan nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh dengan ketentuan:

• nilai nominal untuk Harta berupa Kas/setara kas;

• nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor;

• nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka TambangTbk., untuk emas dan perak;

• nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan warrant yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia;

• nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan;

• Nilai yang terdapat dalam Lembar Hasil Penilaian Harta dari Direktur Jenderal Pajak; atau - Nilai yang terdapat dalam Lembar Hasil Penilaian Harta dari Kantor Jasa Penilai Publik.

9. NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR - Kolom (5.B)

Kolom ini diisi dengan nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak mencerminkan Harta:

• yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum: b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku;

• yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan

10. DOKUMEN PENILAIAN - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan dokumen pendukung penilaian Harta dengan ketentuan:

• Diisi dengan tanda ”-” dalam hal Harta berupa kas/setara kas; atau

• Diisi dengan jenis atau nomor dokumen yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya nilai Harta;

11. NEGARA - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.

12. ALAMAT - Kolom (8)

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.

• Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank

• Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.

• Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.

• Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

13. ATAS NAMA - Kolom (9)

Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

14. NPWP-Kolom (10)

Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

15. JENIS DOKUMEN - Kolom (11)

Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:

• Tabungan: diisi dengan rekening

• Giro: diisi dengan rekening giro

• Deposito: diisi dengan bilyet deposito

• Saham: diisi dengan sertifikat saham

• Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan

• Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan

• Reksadana: diisi dengan laporan rekening bulanan

• Right, Warrant, Kontrak Berjangka, Opsi: diisi dengan bukti

• Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri

• logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan

• Kapal/Kapal Pesiar: diisi dengan Grosse Akte

• Pesawat Terbang/Helikopter: diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)

• Tanah dan/atau Bangunan: diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli

• Apartemen: diisi dengan strata title

• Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill: diisi dengan sertifikat

Atau dalam hal tidak terdapat bukti dokumen pendukung dapat diganti dengan surat pengakuan kepemilikan Harta.

16. NOMOR DOKUMEN - Kolom (12)

Kolom ini diisi dengan nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta

17. JUMLAH/KUANTITAS-Kolom (13)

Kolom ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta

18. SATUAN-Kolom (14)

Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:

• Uang: diisi dengan nilai nominal (baik rupiah maupun mata uang asing)

• Saham: diisi dengan lembar

• Emas: diisi dengan gram

• Tanah dan/atau Bangunan: diisi dengan m2

• Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill: diisi dengan sertifikat

19. KETERANGAN - Kolom (15)

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:

• Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank dari setiap jenis dan besaran imbalan bunga yang diperoleh dari Harta tersebut

• Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif: diisi dengan nama penerbit dan persentase kepemilikan dari total.

• Piutang: diisi dengan identitas pihak yang menerima dan imbalan bunga yang diterima.

• Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan merek dan tahun pembuatan

• Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan

• Bangunan: diisi dengan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain.

• Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill: diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.

20. KODE UTANG - Kolom (16)

Kolom ini diisi dengan kode Utang yang dimiliki.

Daftar Kode Utang:

101: Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya) 102: Kartu Kredit 103: Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh) 109: Utang Lainnya

21. JENIS UTANG - Kolom (17)

Kolom ini diisi dengan nama jenis yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya;

• Utang di Bank Mandiri

• Utang kartu kredit

• Dan seterusnya

22. TAHUN PEMINJAMAN-Kolom (18)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang.

23. NILAI UTANG - Kolom (19)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang.

24. NEGARA - Kolom (20)

Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat pemberi Utang berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar terlampir.

25. ALAMAT - Kolom (21)

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat pemberi Utang berada.

26. NAMA PEMBERI UTANG - Kolom (22)

Kolom ini diisi nama pemberi Utang.

27. NPWP-Kolom (23)

Kolom ini diisi NPWP pemberi Utang.

28. DOKUMEN PENDUKUNG - Kolom (24)

Kolom ini diisi dengan nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register atau nomor Surat Pernyataan Utang.

29. TERKAIT PEROLEHAN HARTA - Kolom (25)

Kolom ini diisi dengan kode petunjuk Harta yang diperoleh menggunakan Utang dimaksud. Contoh: jika Utang dimaksud digunakan untuk memperoleh Harta pada bagian B nomor urut 2 maka pada kolom ini dituliskan B.2.

30. BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN - Kolom (26)

Kolom ini diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.

31. KETERANGAN - Kolom (27)

Kolom ini diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.

32. SUBTOTAL (A.1) - Angka (28)

Angka ini diisi dengan jumlah nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh (rupiah) pada bagian A.1.

33. SUBTOTAL (A.2) - Angka (29)

Angka ini diisi dengan jumlah nilai Utang terkait Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh (rupiah) pada bagian A.2.

34. TOTAL (A) - Angka (30)

Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (A.1) (angka 28) dengan SUBTOTAL (A.2) (angka 29) pada bagian A yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh.

35. SUBTOTAL (B.1) - Angka (31)

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada bagian B.1.

36. SUBTOTAL (B.2) - Angka (32)

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Utang terkait Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada bagian B.2.

37. TOTAL (B) - Angka (33)

Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (B.1) (angka 31) dengan SUBTOTAL (B.2) (angka 32) pada bagian B yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

38. SUBTOTAL (C.1) - Angka (34)

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak sesuai ketentuan pada bagian C.1.

39. SUBTOTAL (C.2) - Angka (35)

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai Utang terkait Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak sesuai ketentuan pada bagian C.2.

40. TOTAL (C) - Angka (36)

Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (C.1) (angka 34) dengan SUBTOTAL (C.2) (angka 35) pada bagian C yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir namun tidak sesuai ketentuan.

DAFTAR KODE NEGARA

No	Nama Negara	Kode
1	Afghanistan	AFG
2	Åland Islands	ALA
3	Albania	ALB
4	Algeria	DZA
5	American Samoa	ASM
6	Andorra	AND
7	Angola	AGO
8	Anguilla	AIA
9	Antarctica	ATA
10	Antigua and Barbuda	ATG
11	Argentina	ARG
12	Armenia	ARM
13	Aruba	ABW
14	Australia	AUS
15	Austria	AUT
16	Azerbaijan	AZE
17	Bahamas (the)	BHS
18	Bahrain	BHR
19	Bangladesh	BGD
20	Barbados	BRB
21	Belarus	BLR
22	Belgium	BEL
23	Belize	BLZ
24	Benin	BEN
25	Bermuda	BMU
26	Bhutan	BTN
27	Bolivia (Plurinational State of)	BOL
28	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
29	Bosnia and Herzegovina	BIH
30	Botswana	BWA
31	Bouvet Island	BVT
32	Brazil	BRA
33	British Indian Ocean Territory (the)	IOT
34	Brunei Darussalam	BRN
35	Bulgaria	BGR
36	Burkina Faso	BFA
37	Burundi	BDI
38	Cabo Verde	CPV
39	Cambodia	KHM
40	Cameroon	CMR
41	Canada	CAN
42	Cayman Islands (the)	CYM
43	Central African Republic (the)	CAF
44	Chad	TCD
45	Chile	CHL
46	China	CHN
47	Christmas Island	CXR
48	Cocos (Keeling) Islands (the)	CCK
49	Colombia	COL
50	Comoros (the)	COM
51	Congo (the Democratic Republic of the)	COD
52	Congo (the)	COG

53	Cook Islands(the)	COK
54	Korea(the Republic of)	KOR
55	Korea(the Democratic People’s Republic of)	PRK
56	Costa Rica	CRI
57	Côte d’Ivoire	CIV
58	Croatia	HRV
59	Cuba	CUB
60	Curaçao	CUW
61	Denmark	DNK
62	Djibouti	DJI
63	Dominican Republic(the)	DOM
64	Dominica	DMA
65	Egypt	EGY
66	El Salvador	SLV
67	United Arab Emirates(the)	ARE
68	Ecuador	ECU
69	Eritrea	ERI
70	Spain	ESP
71	Estonia	EST
72	United States of America(the)	USA
73	Ethiopia	ETH
74	Falkland Islands(the)[Malvinas]	FLK
75	Faroe Islands(the)	FRO
76	France	FRA
77	French Guiana	GUF
78	French Polynesia	PYF
79	French Southern Territories(the)	ATF
80	Gabon	GAB
81	Gambia(the)	GMB
82	Georgia	GEO
83	Germany	DEU
84	Ghana	GHA
85	Gibraltar	GIB
86	Greece	GRC
87	Greenland	GRL
88	Grenada	GRD
89	Guadeloupe	GLP
90	Guam	GUM
91	Guatemala	GTM
92	Guernsey	GGY
93	Guinea	GIN
94	Guinea-Bissau	GNB
95	Guyana	GUY
96	Haiti	HTI
97	Heard Island and McDonald Islands	HMD
98	Holy See(the)	VAT
99	Honduras	HND
100	Hong Kong	HKG
101	Hungary	HUN
102	Iceland	ISL
103	India	IND
104	Indonesia	IDN
105	Iran(Islamic Republic of)	IRN

106	Iraq	IRQ
107	Ireland	IRL
108	Israel	ISR
109	Italy	ITA
110	Côte d’Ivoire	CIV
111	Jamaica	JAM
112	Japan	JPN
113	Kazakhstan	KAZ
114	Jordan	JOR
115	Kenya	KEN
116	Korea (the Democratic People’s Republic of)	PRK
117	Korea (the Republic of)	KOR
118	Kuwait	KWT
119	Kyrgyzstan	KGZ
120	Lao People’s Democratic Republic (the)	LAO
121	Lebanon	LBN
122	Lesotho	LSO
123	Latvia	LVA
124	Liberia	LBR
125	Libya	LBY
126	Liechtenstein	LIE
127	Lithuania	LTU
128	Luxembourg	LUX
129	Macao	MAC
130	Madagascar	MDG
131	Malawi	MWI
132	Malaysia	MYS
133	Maldives	MDV
134	Mali	MLI
135	Malta	MLT
136	Martinique	MTQ
137	Mauritania	MRT
138	Mauritius	MUS
139	Mexico	MEX
140	Monaco	MCO
141	Mongolia	MNG
142	Moldova (the Republic of)	MDA
143	Montenegro	MNE
144	Montserrat	MSR
145	Morocco	MAR
146	Mozambique	MOZ
147	Oman	OMN
148	Namibia	NAM
149	Nauru	NRU
150	Nepal	NPL
151	Netherlands (the)	NLD
152	Curaçao	CUW
153	Aruba	ABW
154	Sint Maarten (Dutch part)	SXM
155	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
156	New Caledonia	NCL
157	Vanuatu	VUT
158	New Zealand	NZL

159	Nicaragua	NIC
160	Niger(the)	NER
161	Nigeria	NGA
162	Niue	NIU
163	Norfolk Island	NFK
164	Norway	NOR
165	Northern Mariana Islands(the)	MNP
166	United States Minor Outlying Islands(the)	UMI
167	Micronesia(Federated States of)	FSM
168	Marshall Islands(the)	MHL
169	Palau	PLW
170	Pakistan	PAK
171	Panama	PAN
172	Papua New Guinea	PNG
173	Paraguay	PRY
174	Peru	PER
175	Philippines(the)	PHL
176	Pitcairn	PCN
177	Poland	POL
178	Portugal	PRT
179	Guinea-Bissau	GNB
180	Timor-Leste	TLS
181	Puerto Rico	PRI
182	Qatar	QAT
183	Réunion	REU
184	Romania	ROU
185	Russian Federation(the)	RUS
186	Rwanda	RWA
187	Saint Barthélemy	BLM
188	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SHN
189	Saint Kitts and Nevis	KNA
190	Anguilla	AIA
191	Saint Lucia	LCA
192	Saint Martin(French part)	MAF
193	Saint Pierre and Miquelon	SPM
194	Saint Vincent and the Grenadines	VCT
195	San Marino	SMR
196	Sao Tome and Principe	STP
197	Saudi Arabia	SAU
198	Senegal	SEN
199	Serbia	SRB
200	Seychelles	SYC
201	Sierra Leone	SLE
202	Singapore	SGP
203	Slovakia	SVK
204	Viet Nam	VNM
205	Slovenia	SVN
206	Somalia	SOM
207	South Africa	ZAF
208	Zimbabwe	ZWE
209	Spain	ESP
210	South Sudan	SSD
211	Sudan(the)	SDN

212	Western Sahara*	ESH
213	Suriname	SUR
214	Svalbard and Jan Mayen	SJM
215	Swaziland	SWZ
216	Sweden	SWE
217	Switzerland	CHE
218	Syrian Arab Republic	SYR
219	Tajikistan	TJK
220	Thailand	THA
221	Togo	TGO
222	Tokelau	TKL
223	Tonga	TON
224	Trinidad and Tobago	TTO
225	United Arab Emirates (the)	ARE
226	Trinidad and Tobago	TTO
227	Tunisia	TUN
228	Turkey	TUR
229	Turkmenistan	TKM
230	Turks and Caicos Islands (the)	TCA
231	Tuvalu	TUV
232	Uganda	UGA
233	Ukraine	UKR
234	United Arab Emirates (the)	ARE
235	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GBR
236	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
237	United States of America (the)	USA
238	Uruguay	URY
239	Uzbekistan	UZB
240	Vanuatu	VUT
241	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VEN
242	Viet Nam	VNM
243	Virgin Islands (British)	VGB
244	Virgin Islands (U.S.)	VIR
245	Wallis and Futuna	WLF
246	Western Sahara*	ESH
247	Yemen	YEM
248	Zambia	ZMB
249	Zimbabwe	ZWE