PER-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:: bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015 tentang Pedoman Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Pengawasan Wajib Pajak Baru adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi penghitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru.

3. Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

4. Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya yang selanjutnya disebut Penatausahaan PBB P3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.

5. Assignment adalah penugasan pengawasan Wajib Pajak secara sistem sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015 tentang Pedoman Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meliputi:

a. Pelaksanaan Ekstensifikasi;

b. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Baru;

c. Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan;

d. Penatausahaan PBB P3; dan

e. Pengawasan kewajiban perpajakan tertentu.

Pasal 3

(1) Ekstensifikasi dilakukan berdasarkan data dan/atau keterangan yang dimiliki/diperoleh Kantor Pelayanan Pajak.

(2) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup kegiatan pengamatan potensi perpajakan, pengumpulan data dan informasi, dan tindak lanjut atas Wajib Pajak yang belum diterbitkan NPWP maupun yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

(3) Dalam hal hasil Ekstensifikasi ditindaklanjuti dengan penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP, maka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP tersebut dilakukan secara jabatan.

(4) Tata cara penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pengawasan Wajib Pajak Baru dilakukan atas Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdiri dari:

a. Wajib Pajak terdaftar pada tahun berjalan dan Wajib Pajak terdaftar sejak tahun sebelumnya; dan

b. Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar, pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Pengawasan Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Wajib Pajak baru yang sudah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang belum/tidak dikukuhkan sebagai PKP.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengawasan Wajib Pajak Baru yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terdiri dari:

a. Pengawasan kewajiban pelaporan;

b. Pengawasan kewajiban pembayaran atau penyetoran;

c. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

d. Validasi data;

e. Penerbitan Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP);

f. Penyusunan analisis risiko dalam rangka usulan pemeriksaan;

g. Penerusan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) hasil pengawasan; dan

h. Penerbitan Nota Penghitungan surat ketetapan pajak (SKP) atas data konkret, atas seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru untuk seluruh jenis pajak.

Pasal 6

(1) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan Pengawasan Wajib Pajak Baru sesuai ketentuan yang berlaku mengenai pengawasan Wajib Pajak.

(2) Pengawasan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pengawasan Pengusaha Kena Pajak, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pengawasan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7

(1) Terhadap Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan Assignment kepada pelaksana yang ditempatkan pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

(2) Assignment atas Wajib Pajak baru kepada pelaksana yang ditempatkan pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dilakukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

(3) Tata cara Assignment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015.

(4) Dalam hal batas waktu Assignment sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015 terlewati, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan Assignment secara mandiri.

Pasal 8

(1) Penyuluhan Perpajakan dilakukan terhadap calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terdaftar.

(2) Penyuluhan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai Penyuluhan Perpajakan.

Pasal 9

(1) Penatausahaan PBB P3 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat objek pajak terdaftar.

(2) Tata cara penatausahaan PBB P3 dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai pengenaan PBB untuk tiap-tiap sektor.

Pasal 10

(1) Pengawasan kewajiban perpajakan tertentu merupakan upaya aktif yang dilakukan untuk mengawasi kepatuhan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas:

a. Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri; dan

b. Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Pengawasan kewajiban perpajakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 11

Uraian tugas sementara Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebelum uraian jabatan ditetapkan adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 25 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA, KEMENTERIAN KEUANG INDONESIA SEKRETARIAT DIREKTOR JENDERAN ODING RIFA NIP 197003 ODING RIFALDI NIP 197003111995031002

Uraian tugas sementara Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebelum penetapan Uraian Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan termasuk perencanaan pemetaan, pendataan dan pengelolaan penilaian objek dan Subjek Pajak, program kerja, bahan, dan alat perlengkapan ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE).

3. Melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka penambahan WP dan perluasan basis pajak.

4. Menyusun usulan daftar nominatif dan melaksanakan verifikasi/penelitian/ pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.

5. Menyusun pemutakhiran pemetaan (mapping) potensi pajak dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalian potensi wilayah dan/atau WP baru.

6. Menyusun analisis risiko, rencana pengawasan, dan rencana penggalian potensi wilayah dan/atau WP baru, berdasarkan pemetaan WP.

7. Menyusun rencana dan melakukan kunjungan kerja (visit) ke WP dalam rangka pembuatan atau pemutakhiran profil WP, pengawasan, dan penggalian potensi WP, serta menyusun konsep laporan hasil kunjungan kerja untuk WP baru.

8. Menyusun dan/atau memutakhirkan profil WP baru dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalian potensi WP baru.

9. Menyusun analisis risiko, rencana pengawasan, dan rencana penggalian potensi wilayah dan/atau WP baru berdasarkan profil WP baru.

10. Melakukan perekaman atas kegiatan pengawasan dan penggalian potensi pajak ke dalam aplikasi profil WP, untuk WP baru.

11. Melakukan pemanfaatan dan/atau tindak lanjut atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal, untuk WP baru.

12. Menyusun konsep Surat Imbauan, konfirmasi, atau permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP baru atau pihak terkait.

13. Melaksanakan imbauan dan konseling, konfirmasi, permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP baru dan menyusun konsep laporan hasil permintaan penjelasan dan/atau Berita Acara pelaksanaan konseling.

14. Menyusun nota dinas dan konsep analisis risiko usulan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan konseling untuk WP baru.

15. Melakukan verifikasi/penelitian/pemeriksaan dan menyusun laporan hasil verifikasi/penelitian/pemeriksaan dan nota penghitungan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, untuk WP baru.

16. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, pembayaran, dan pelaporan masa atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk WP baru.

17. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, pembayaran, dan pelaporan masa atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), PBB, dan Bea Meterai, untuk WP baru.

18. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, pembayaran, dan pelaporan masa atas PPh yang dibayar sendiri baik yang bersifat final maupun tidak final untuk WP baru.

19. Menyusun konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Angsuran PPh Orang Pribadi dan Badan untuk WP baru.

20. Melakukan pengawasan dan penggalian atas potensi, pembayaran, dan pelaporan tahunan atas PPh Orang Pribadi dan Badan untuk WP baru.

21. Menyusun nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), untuk WP baru.

22. Menyusun nota penghitungan dalam rangka penerbitan STP berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

23. Melakukan penelitian dan menyusun konsep uraian pelaksanaan tindak lanjut atas penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Surat Keputusan Penghapusan dalam rangka pengawasan dan penggalian potensi pajak untuk WP baru.

24. Menyusun konsep rincian dasar pengenaan, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan WP yang mengajukan keberatan atau banding atas surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan hasil verifikasi/penelitian/pemeriksaan, untuk WP baru.

25. Melakukan penelitian atas keberadaan atau kebenaran Subjek Pajak atau WP baru, dan objek pajak.

26. Menyusun konsep surat keputusan penunjukan WP sebagai pemungut atau pemotong pajak, untuk WP baru.

27. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi atau pertanggungjawaban Faktur Pajak untuk WP baru.

28. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian dan usulan WP non efektif dan atau pengaktifan kembali sebagai WP efektif secara jabatan, untuk WP baru.

29. Melaksanakan pemberian usulan penerbitan surat teguran terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN, untuk WP baru.

30. Melaksanakan pemberian usulan penerbitan surat teguran terhadap Subjek Pajak atau WP yang belum/tidak melakukan pengembalian SPOP.

31. Menindaklanjuti data/alket yang tidak ber-NPWP.

32. Melaksanakan pengawasan, penelitian, dan imbauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan pembayaran PPN kegiatan membangun sendiri (KMS) dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Subjek Pajak dan/atau WP.

33. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi perpajakan, analisis, dan pemantauan pemanfaatan data perpajakan dalam rangka ekstensifikasi.

34. Melaksanakan penyuluhan perpajakan.

35. Melakukan edukasi dan pembinaan WP baru.

36. Melaksanakan kerjasama perpajakan.

37. Melaksanakan pemetaan, analisis dan pemantauan WP baru dan potensi calon WP.

38. Melaksanakan pengelolaan hasil pemetaan objek dan Subjek Pajak.

39. Menyampaikan SPOP kepada Subjek Pajak atau WP.

40. Melaksanakan penyelesaian persetujuan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP.

41. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan penilaian objek pajak PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan serta PBB sektor lainnya serta untuk kepentingan perpajakan lainnya.

42. Melaksanakan pengelolaan ketetapan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya.

43. Menyusun konsep surat usulan nilai jual bumi dan/atau bangunan sebagai lampiran keputusan menteri keuangan mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya.

44. Melaksanakan penelitian, klarifikasi, dan persetujuan atas isian SPOP sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan PBB Sektor lainnya.

45. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan/pengawasan terhadap SPOP PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan PBB sektor lainnya.

46. Menyusun konsep usulan petugas penilai apabila tidak ada Pejabat Fungsional Penilai PBB di KPP.

47. Melaksanakan analisis penilaian risiko sebagai bahan evaluasi dan pengembangan atau penyempurnaan sistem dan atau prosedur kerja.

48. Menelaah konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

49. Menyusun konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Kanwil DJP.

50. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,