PER-21/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU.

Pasal 1

Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 untuk:

a. bidang usaha kehutanan, dikelompokkan dalam Kelompok 4;

b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, dikelompokkan dalam Kelompok 4;

c. bidang usaha peternakan, dikelompokkan dalam Kelompok 2; sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 2

(1) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya dan suatu harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis untuk penetapan kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya penyusutan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:

a. penjelasan terperinci mengenai harta berwujud;

b. kajian mengenai perkiraan umur harta berwujud/masa manfaat ekonomis; dan

c. surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Atas permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan penelitian.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tertulis dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diterima secara lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum memberikan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 24 Oktober 2012

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

RAHMANY

NIP 1954111.1 198112 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-21/PJ/2012

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

LAMPIRAN I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER-21/PJ/2012

Tentang: Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

<KOP SURAT ‘WAJIB PAJAK>

Nomor

2. Sifat

3. Lampiran

4. Hal: Permohonan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

5. Melaksanakan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu, yang bertandatangan di bawah ini: Nama

6. NPWP

7. Alamat

8. Jabatan

9. bertindak untuk kepentingan dan atas nama: Nama Wajib Pajak

10. NPWP

11. Alamat

12. Jenis Industri

13. Telepon/fax

14. mengajukan permohonan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu, sebagai berikut: Nama Harta Tanggal Masa Manfaat No P tan Keterangan Berwujud Perolehan Menurut WP Kelompok enyusu Menurut WP 1

15. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan: *) Penjelasan terperinci mengenai harta berwujud. Kajian mengenai perkiraan umur harta berwujud/masa manfaat ekonomis. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak. Pemohon,

16. (7) (10) Diterima tanggal

17. Nama penerima

18. Tanda tangan •

19. Keterangan: *)Beri tanda X pada q yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Permohonan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu (Lampiran I)

Angka 1: Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu (Surat Permohonan).

Angka 2: Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.

Angka 3: Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.

Angka 4: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.

Angka 5: Diisi nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka 6: Diisi dengan alamat Kantor Wilayah DJP.

Angka 7: Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.

Angka 8: Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.

Angka 9: Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.

Angka 10: Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

Angka 11: Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 12: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Angka 13: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Angka 14: Diisi dengan jenis industri Wajib Pajak.

Angka 15: Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak.

Angka 16: Diisi dengan nomor urut.

Angka 17: Diisi dengan nama harta berwujud.

Angka 18: Diisi dengan tanggal perolehan masing-masing harta berwujud, yaitu pada bulan saat produksi komersial.

Angka 19: Diisi dengan masa manfaat masing-masing harta berwujud menurut Wajib Pajak.

Angka 20: Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing harta berwujud menurut Wajib Pajak.

Angka 21: Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

Angka 22: Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak.

Angka 23: Diisi dengan tanggal Surat Permohonan diterima secara lengkap.

Angka 24: Diisi dengan nama petugas penerima Surat Permohonan.

Angka 25: Diisi dengan tanda tangan petugas penerima Surat Permohonan.

LAMPIRAN II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER-21/PJ/2012

Tentang: Tata Cara Permohonan dan Penetapan Ma

(10) 2.

(10) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut kelengkapan dokumen tidak disampaikan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan. Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

NIP gig

PETUNJUK PENGISIAN

Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu (Lampiran

Angka 1: Angka 2: Angka 3: Angka 4: Angka 5: Angka 6: Angka 7: Angka 8: Angka 9: Angka 10 Angka 11: Angka 12: Angka 13: Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan kelengkapan Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan Wajib Pajak. Diisi dengan Diisi dengan Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP. alamat lengkap Kantor Wilayah DJP. nomor telepon dan faksimile Kantor Wilayah DJP. nomor surat Kantor Wilayah DJP.

tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat permintaan nama Wajib Pajak. alamat Wajib Pajak. nomor surat permohonan Wajib Pajak. tanggal surat. permohonan Wajib Pajak. kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi cap dan tanda Langan Kepala Kantor Wilayah DJP. nama Kepala Kantor Wilayah DJP. Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

LAMPIRAN III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER-21/PJ/2012

Tanggal: Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

1. TENTANG PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN/PENOLAKAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

Surat permohonan

2. Nomor

3. tanggal

4. tentang Permohonan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu;

Menimbang:

bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu;

MEMUTUSKAN:

(5) NPWP

(6) Alamat

(7) untuk menetapkan kelompok penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal (8)

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak:

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (9).

Ditetapkan di (10)

pada tanggal (11)

a.n. DIREKTOR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP (12) (13)

Keterangan: *) diisi salah satu yang sesuai.

(14) NIP (15)

LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nom or ’ • (13 rcn ng: r’ersetujupllitlerstujuanSebagic.n PC11 oiakan*)

enet.apan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Diri1111:i dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

Kelompok Harta Berwujud menurut Names Tanggal Keputusan No Perrnohonan Keterangan Aktiva Perolehan Direktur Jenderal Wajib Pajak Pajak (2) (3) (4) (5) (6) (7)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP;8), (9) (10)

NIP (11)

Keterangan: *) diisi salah satu yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan/ Persetujuan Sebagian/ Penolakan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu (Lampiran III)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1: Diisi dengan nomor surat keputusan.

Angka 2: Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 3: Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Angka 4: Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Angka 5: Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 6: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 7: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Angka 8: Diisi dengan tanggal mulai berlakunya surat keputusan.

Angka 9: Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka 10: Diisi dengan lokasi Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.

Angka 11: Diisi dengan tanggal surat keputusan.

Angka 12: Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.

Angka 13: Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.

Angka 14: Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.

Angka 15: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1: Diisi dengan nomor surat keputusan.

Angka 2: Diisi dengan nomor urut.

Angka 3: Diisi dengan nama harta berwujud.

Angka 4: Diisi dengan tanggal perolehan masing-masing harta berwujud, yaitu pada bulan saat produksi komersial.

Angka 5: Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing harta berwujud menurut Wajib Pajak.

Angka 6: Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing harta berwujud yang ditetapkan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 7: Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

Angka 8: Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan.

Angka 9: Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.

Angka 10: Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.

Angka 11: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP