PER-17/PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris

Disebut juga: PER 17/PJ/2017 · PER 17 Tahun 2017 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2017

Nomor registri PER 17/2017 Tanggal tercatat 31 Juli 2017

Identitas naskah bermasalah · perlu koreksi sumber Tanggal tercatat 31 Juli 2017

Catatan status

Naskah sebelumnya merupakan PER-17/BC/2017 milik Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang pembayaran cukai, bukan PER-17/PJ/2017 tentang pendaftaran wajib pajak melalui notaris. Salinan salah penerbit dipisahkan.

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Identitas dan status di atas disusun dari pencatatan database Pajegi; dokumen asli bisa dicek pada repositori resmi penerbit. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

31 Juli 2017 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

PER-3/PJ/2026 Perlu verifikasi

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

PER-4/PJ/2026 Perlu verifikasi

Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

PER-5/PJ/2026 Perlu verifikasi

Pengakuan Penghasilan dan Biaya serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi

PER-6/PJ/2026 Perlu verifikasi

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

PER-8/PJ/2026 Berlaku

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PER-11/PJ/2026 Perlu verifikasi