PER-11/PJ/2018 tentang Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
Disebut juga: PER 11/PJ/2018 · PER 11 Tahun 2018 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018
Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.
PDF sumber: 7 halaman
Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2018
TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DIREKTOR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.496/Dt.III.IV.I/HM01/1/2018 terdapat perubahan daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai badan/lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor B-89/DJ.VII/Dt.VII.I.1/BA.01.1/01/2018, diusulkan penetapan Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Buddha yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
d. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor B.5814/DJ.V/Dt.V.I/BA.03.2/12/2017 diusulkan penetapan Lembaga Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT) sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Katolik yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor R-418/DJ.IV/Ku.00.2/12/2017, diusulkan penetapan Lembaga Penerima dan Mengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Kristen yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
Mengingat:
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
-
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.
Pasal 1
(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
(2) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada badan/lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
(4) Badan/lembaga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
Pasal 2
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 April 2018
DIREKTOR JENDERAL PAJAK,
ttd. ROBERT PAKPAHAN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor: PER-11/PJ/2018
Tanggal: 23 April 2018
Tentang: BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:
A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan |
|---|---|---|
| 1. | Badan Amil Zakat Nasional | Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011 |
| 2. | Badan Amil Zakat Nasional Provinsi | Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016 |
| 3. | Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota | Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 |
B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 1. | LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ) | Nomor 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| 2. | LAZ Nurul Hayat (LAZ NH) | Nomor 422 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| 3. | LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) | Nomor 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| 4. | LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) | Nomor 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 |
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 5. | Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI) | Nomor 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 |
| 6. | Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya | Nomor 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 |
| 7. | Yayasan Dompet Dhuafa Republika (LAZ DD) | Nomor 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 |
| 8. | Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al Azhar) | Nomor 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 |
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 9. | Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM) | Nomor 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 |
| 10. | Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid) | Nomor 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 |
| 11. | Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF) | Nomor 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 |
| 12. | Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII) | Nomor 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 |
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 13. | Yayasan Global Zakat | Nomor 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 |
| 14. | Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) | Nomor 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 |
| 15. | Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia | Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 |
| 16. | Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) | Nomor 951 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 |
C. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 1. | Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) | Nomor 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 |
| 2. | Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah | Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 |
D. Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama |
|---|---|---|
| 1. | Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS) | Nomor 938 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 |
| 2. | Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya | Nomor 941 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 |
E. Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam |
|---|---|---|
| 1. | Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat) | Nomor Dj.III/271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016 |
| 2. | Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZDASI) NTB | Nomor Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 |
| 3. | Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) | Nomor Dj.III/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 |
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam |
|---|---|---|
| 4. | Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur | Nomor Dj.III/515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 |
| 5. | Yayasan Dompet Sosial Madani (LAZ DSM) Bali | Nomor Dj.III/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 |
| 6. | Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) | Nomor Dj.III/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 |
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam |
|---|---|---|
| 7. | Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten | Nomor Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 |
| 8. | Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah | Nomor Dj.III/558 Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 |
F. Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat | Provinsi Jawa Barat Nomor 1017 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 |
| 2. | LAZ Mata Air (LAZISMA) | Provinsi DKI Jakarta Nomor 2427 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 |
| 3. | LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf | Provinsi DKI Jakarta Nomor 2432 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 |
| 4. | LAZ Yayasan Ummul Quro’ Jombang | Provinsi Jawa Timur Nomor 259 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 |
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 5. | LAZ Yayasan Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo | Provinsi Jawa Timur Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 |
| 6. | LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman | Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 |
| 7. | LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada | Provinsi Jawa Barat Nomor 596 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 |
| 8. | LAZ Indonesia Berbagi | Provinsi Jawa Barat Nomor 597 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 |
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 9. | LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang | Provinsi Jawa Timur Nomor 6127 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017 |
| 10. | LAZ Yayasan Ulil Albab | Provinsi Sumatera Utara Nomor 1035 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 |
| 11. | LAZ Yayasan Nahwa Nur | Provinsi Jawa Barat Nomor 1240 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017 |
| 12. | LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi | Provinsi Jawa Barat Nomor 594 Tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017 |
G. Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 |
| 2. | Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 |
| 3. | Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 |
| 4. | Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia | Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 |
H. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT) | Nomor 2626 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017 |
I. Lembaga Penerima dan Mengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) | Nomor J.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011 |
| 2. | Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI) | Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 |
J. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:
| No. | Nama Badan/Lembaga | Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama |
|---|---|---|
| 1. | Badan Nasional Dharma YADP Dharma Yayasan Parisad Dana Adikara (BDDN) | Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 |
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd. ROBERT PAKPAHAN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL Plh.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,