PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Menimbang:

Bahwa untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I — SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 1

(1) Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

(2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

(3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

Pasal 2

(1) Termasuk dalam pengertian Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan:

a. harta warisan; dan/atau

b. harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

(2) Harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:

a. diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau

b. harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

(3) Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:

a. diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau

b. harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

(4) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan harta warisan dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

BAB II — PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(2) Terhadap Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan telah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau

b. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan.

BAB III — NILAI WAJAR HARTA

Pasal 4

(1) Nilai wajar Harta Tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.

(2) Nilai wajar untuk Harta Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kas atau setara kas adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(3) Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB IV — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 adalah sesuai contoh sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 29 Agustus 9016

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

ttd. KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANAAN

Rt p4, a4 RIFALDI, e 9700311 199503 1 002

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2016 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

I. Penerapan Pasal 1

A. Contoh Wajib Pajak yang DAPAT melakukan penyampaian/pembetulan SPT Tahunan PPh berdasarkan ketentuan di bidang perpajakan atau DAPAT menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak

1. Tn E seorang pensiunan pegawai. Setelah pensiun, beliau bekerja sebagai konsultan di bidang konstruksi sekaligus menjalankan usaha indekos dan kebun sawit. Pada Tahun Pajak 2015, Penghasilan Tn E di atas PTKP.

2. Tn B seorang pegawai swasta yang bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi multinasional. Pada tahun 2015, Tn B tinggal selama 8 (delapan) bulan di Dubai dan masih menerima penghasilan di Indonesia pada tahun-tahun sebelum ia bekerja di perusahaan tersebut.

3. Tn D kelahiran Indonesia sudah bekerja di Australia dan berstatus N/E sejak tahun 2012. Pada Tahun Pajak 2014, Tn D menerima penghasilan dari apartemen miliknya di daerah Kuningan, Jakarta yang disewakan kepada pihak lain.

B. Contoh Wajib Pajak yang DAPAT TIDAK menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan TIDAK diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak

1. Tn. B seorang pensiunan PNS tinggal di Indonesia yang penghasilannya selama Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP. Pada Tahun Pajak tersebut Tn. B menerima penghasilan warisan berupa sawah seluas 10 Ha dari ayahnya.

2. Tn. C kelahiran Indonesia sudah bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1990. Tn. C berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan kepemilikan green card yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan atas NPWP-nya telah dicabut.

II. Penerapan Pasal 2

A. Contoh Harta Tambahan berupa Warisan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak

1. Tn F seorang petani menerima warisan berupa rumah di Indonesia. Tn F memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.

2. Tn G seorang karyawan memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2014, Tn G menerima warisan berupa rumah toko dari ayahnya, Tn H. Atas rumah toko tersebut telah dilaporkan oleh Tn H dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

B. Contoh Harta hibahan berupa Hibahan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak

1. Tn J seorang buruh pabrik menerima hibah dari ayahnya berupa uang tunai sejumlah Rp100 juta. Tn J memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.

2. Dr. W seorang dokter memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2013, Tn W menerima hibah berupa klinik dari ayahnya, Dr. X. Atas klinik tersebut telah dilaporkan oleh Dr. X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011.

III. Penerapan Pasal 3

A. Contoh Penyampaian SPT Tahunan PPh

Tn L seorang pemilik toko elektronik mempunyai penghasilan di atas PTKP dan memiliki tiga buah rumah, tanah seluas 10 Ha, serta lima buah mobil. Tn L belum pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tn L dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

B. Contoh Pembetulan SPT Tahunan PPh

Penghasilan Tuan K seorang artis sinetron di atas PTKP dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Akan tetapi atas Harta berupa 5 unit apartemen dan 3 vila belum dilaporkan dalam SPT tersebut. Tn K dapat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 20 Agustus 2016

DIREKTOR JENDERAL PAJAK,

ttd. KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

• RIFALDI NIP -1000311 1L503 1 002 41