KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Disebut juga: KEP 627/PJ/2001 · KEP 627 Tahun 2001 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001

Nomor registri KEP 627/2001 Tanggal tercatat 24 September 2001

Status sumber: Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · efek hukum belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 24 September 2001

Catatan status

Label sumber: “Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "TATA CARA PELAKSANAAN" · pajak.go.id — "CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN" · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id

Catatan verifikasi status resmi pajak.go.id: "Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut" — perlu cek manual

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

24 September 2001 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

KEP-71/PJ/2026 Perlu verifikasi

Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025

KEP-185/PJ/2026 Perlu verifikasi

Kebijakan Administrasi Perpajakan sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026

KEP-79/PJ/2025 Perlu verifikasi

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang Dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Suci Nyepi (tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah

KEP-251/PJ/2025 Perlu verifikasi

Kebijakan Administrasi Perpajakan sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KEP-8/PJ/2023 Berlaku

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

KEP-3/PJ/2021 Perlu verifikasi

Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan yang Diolah dalam Rangka Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan