KEP-500/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan Menggunakan Media Elektronik

Disebut juga: KEP 500/PJ/2001 · KEP 500 Tahun 2001 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-500/PJ/2001

Nomor registri KEP 500/2001

Dicabut menurut sumber resmi Tanggal penetapan belum terverifikasi Pengganti belum terpetakan — cek panel Riwayat & Terkait.

Catatan status

Label sumber: “Dicabut”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "PEMBERITAHUAN MASA PPN" · pajak.go.id — "MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK" · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

Belum ada hubungan hukum atau riwayat tanggal yang terpetakan untuk peraturan ini. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

KEP-71/PJ/2026 Perlu verifikasi

Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025

KEP-185/PJ/2026 Perlu verifikasi

Kebijakan Administrasi Perpajakan sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026

KEP-79/PJ/2025 Perlu verifikasi

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang Dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Suci Nyepi (tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah

KEP-251/PJ/2025 Perlu verifikasi

Kebijakan Administrasi Perpajakan sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KEP-8/PJ/2023 Berlaku

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

KEP-3/PJ/2021 Perlu verifikasi

Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan yang Diolah dalam Rangka Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan