KEP-421/PJ.43/1991 tentang Penunjukan Wajib Pajak Perseorangan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Disebut juga: KEP 421/PJ.43/1991 · KEP 421 Tahun 1991 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-421/PJ.43/1991
Label sumber: “Dicabut”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
Keputusan Dirjen Pajak KEP-421/PJ.43/1991 Tanggal Peraturan 27-12-1991 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-421/PJ.43/1991
TENTANG PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa yang diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tidak terbatas pada Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Wajib Pajak Badan dalam negeri saja, dan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Direktur Jenderal Pajak juga dapat ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan;
b. bahwa orang pribadi atau perseorangan sudah saatnya untuk ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983;
c. bahwa oleh karena itu perlu diatur penunjukan Wajib Pajak Perseorangan sebagai Wajib Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
Mengingat:
-
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
-
Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
M E M UT U S K A N Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
Pasal 1
Wajib Pajak dalam negeri perseorangan yang melakukan kegiatan atau memenuhi persyaratan:
a. Dokter;
b. Notaris;
c. Arsitek;
d. Akuntan;
e. Pengacara;
f. Pengacara;
g. Orang asing yang sudah menjadi subyek pajak dalam negeri; ditunjuk untuk memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.
Pasal 2
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 kepada orang pribadi atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Desember 1991
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd Drs. MAR’IE MUHAMMAD NIP.060033307